Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Momen Prabowo-Gibran ‘Dikawal’ Bahlil dan Jusuf Kalla saat Hadiri Puncak Perayaan HUT Golkar – Halaman all

    Momen Prabowo-Gibran ‘Dikawal’ Bahlil dan Jusuf Kalla saat Hadiri Puncak Perayaan HUT Golkar – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak perayaan HUT Golkar ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Prabowo dan Gibran datang secara bersamaan sekira pukul 19.30 WIB. Prabowo terlihat memakai jas berwarna hitam dan Gibran memakai batik berwarna kuning.

    Kedatangan Prabowo-Gibran terlihat dikawal oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Eks Ketua Umum Golkar sekaligus Wapres RI ke-12, Jusuf Kalla (JK).

    Selain itu, adapula Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir. Mereka terlihat kompak memakai pakaian berwarna kuning khas Golkar.

    Di sisi lain, Presiden Prabowo juga terlihat ditemani oleh ketiga orang dekatnya. Mereka adalah Seskab, Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Mensesneg RI Prasetyo Hadi.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo pun memberikan salam kepada para tamu undangan yang hadir. Termasuk elite partai Golkar yang telah terlebih dahulu tiba di lokasi.

    Kemudian, Prabowo-Gibran bersama Bahlil-JK duduk sejajar di kursi VIP. Di sana, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani hingga Ketua MPR RI yang juga Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani telah terlebih dahulu duduk di kursinya.

  • Didampingi JK dan Bahlil, Prabowo-Gibran Tiba di HUT ke-60 Golkar

    Didampingi JK dan Bahlil, Prabowo-Gibran Tiba di HUT ke-60 Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di perayaan HUT ke-60 Golkar pada Kamis malam hari ini (12/12/2024). Kehadiran Prabowo-Gibran didampingi oleh Mantan Presiden Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, keduanya memasuki Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 19.30 WIB. Adapun Prabowo tampak menggunakan jas hitam dengan dasi berwarna kuning, dan Gibran menggunakan batik. 

    Mereka memasuki ruangan bersama dengan Bahlil, yang tampak menggunakan jas dan dasi berwarna kuning. Adapun, Jusuf Kalla juga menggunakan batik berwarna kuning.

    Adapun di lain sisi, tampak juga beberapa tokoh politik dan ketua umum Parpol lainnya yang hadir dalam perhelatan tersebut. 

    Tokoh-tokoh tersebut adalah Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua MPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Sebagai informasi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Syadzily Hasan menuturkan bahwa  Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum dikonfirmasi hadir dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 partai. 

    “Ya, kami belum mendapat konfirmasi soal kehadirannya,” tuturnya, sebelum perhelatan tersebut. 

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri juga tidak akan menghadiri undangan acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar. Namun, dirinya mengutus Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk mewakilkan dirinya. 

  • Eddy Soeparno Raih Gelar Doktor, Studi Transformasi PAN Jadi Topik Disertasi

    Eddy Soeparno Raih Gelar Doktor, Studi Transformasi PAN Jadi Topik Disertasi

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno telah menjalani sidang promosi doktoralnya bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Eddy menjadikan studi kasus transformasi Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai topik disertasinya.

    Diaertasi Eddy berjudul ‘Transformasi Perubahan Partai di Indonesia: Studi Kasus Partai Amanat Nasional Periode 2016-2022’. Sidang tersebut berlangsung selama 1 jam 40 menit. Sidang promosi doctoral Eddy juga dihadiri langsung oleh Sekjen PAN Eko Patrio.

    Eddy diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan hasil disertasinya untuk kemudian diajukan pertanyaan oleh penguji. Setelah melalui sesi tanya jawab, Eddy dinyatakan lulus dan mendapatkan predikat cumlaude.

    “Berdasarkan semua itu,Ketua Uji Universitas Indonesia memutuskanuntukmengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi bidang Ilmu Politikdenganyudisium cumlaude,” kata ketua sidang disertasi Adrianus Meliala, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Dalam disertasi itu Eddy menganalisa motif dari PAN mengubah sifat partai yang awalnya ideologis menjadi pragmatis. Menurutnya hal itu dilakukan PAN untuk dapat meraup suara lebih banyak dan menjaga keberlangsungan partai.

    “Secara umum, penelitian ini berargumentasi bahwa PAN telah bertransformasidari partai ideologis konfrontatif yang berfokus pada kebijakan atau policy seekingmenjadi partai pragmatis kooperatif yang berorientasi pada perolehan suara dan jabatan,vote, dan office seeking,” ujar Eddy Soeparno dalam pemaparannya.

    Salah satu kunci argumen dalam disertasi Eddy ini adalah berkurangnya minat masyarakat terhadap partai yang mengusung nilai populisme Islam. Hal ini menjadi faktor signifikan PAN merubah gayanya menjadi lebih pragmatis.

    “Setelah pemilu 2019, PAN menyadari bahwa dukungan terhadap populisme Islam tidak memberikan dapat elektoral yang signifikan.Kegagalan PAN dalam pemilu 2019 untuk menambah kursi di parlemen menunjukkan bahwa akomodasi terhadap populisme Islamtidak berhasil menarik pemilih baru bagi PAN, sehingga sebagian pengurus partai mendesak agar PAN kembali ke posisi yang lebih moderat dan inklusif,” ucapnya.

    “PAN menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbanganantara mempertahankan relevansi politik dan tetap setia pada prinsip-prinsip ideologisnya.Dalam jangka panjang, kehilangan alat ideologis ini berpotensi melemahkan daya tarik PAN,khususnya di mata pemilik yang mengharapkan konsistensi prinsip dari sebuah partai politik,” katanya.

    “PAN harus menjaga keseimbangan antara pragmatisme dan konsistensi ideologis,sekaligus memperkuat pelembagaan partai untuk menjaga daya saingnya di masa mendatang,” sambungnya.

    Seusai sidang, Eddy mengungkap dirinya sempat tegang menyambut hari ini. Dia bahkan mengaku tidak bisa tidur tiga hari dan keringat dingin sebelum naik ke podium untuk diuji.

    “Alhamdulillah saya tiga hari tidak bisa tidur, tadi pagi mules dan menjelang tadi naik ke podium agak keringat dingin,” ungkapnya seusai menjalani sidang doktoral.

    Judul disertasi ini rencananya akan dijadikan buku. Saat ini Eddy mencoba merombak gaya bahasa dari disertasinya agar ketika diterbitkan dapat lebih mudah dibaca.

    “Insya Allah akan dijadikan buku tinggal kami revisi dan kemudian kami ubah bahasanya menjadi bahasa yang lebih pembaca friendlyagar kemudian masyarakat umum bisa memahami tanpa adanya latar belakang politikmereka pun bisa memahami nanti arti dari buku yang akan nanti Insya Allah kami buat,” sebutnya.

    Sidang terbuka promosi doktor Eddy Soeparno ini diketuai oleh Adrianus Meliala, Aditya Perdana (Promotor), Lili Romli (Ko-Promotor), dan tiga dosen penguji.

    (ygs/ygs)

  • Ketua MPR sebut persetujuan pengunduran diri Miftah hak penuh Presiden

    Ketua MPR sebut persetujuan pengunduran diri Miftah hak penuh Presiden

    Semua hak prerogatif beliau (Presiden Prabowo) apakah disetujui atau ditolak

    Yogyakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa persetujuan atau penolakan pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Semua hak prerogatif beliau (Presiden Prabowo) apakah disetujui atau ditolak,” kata Muzani usai menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Rabu.

    Apabila pada akhirnya pengajuan itu disetujui, menurut Muzani, penentu sosok pengganti posisi Miftah juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Kalau disetujui, siapa penggantinya, hak prerogatif beliau sepenuhnya,” ucap dia.

    Sementara itu, saat dikonfirmasi ihwal kabar Miftah bertemu Prabowo pada Senin lalu di Jakarta, Muzani mengaku belum memperoleh informasi.

    “Saya belum dapat ‘update’. Yang pasti kan beliau (Miftah) sudah memberikan pernyataan, beliau mengajukan pengunduran diri,” ujar Muzani.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghormati keputusan Miftah Maulana Habiburrahman yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden, dan menyebut sikap itu sebagai sikap kesatria.

    “Saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri, komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri, saya kira kita hargai sikap kesatria itu,” kata Prabowo di teras Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam (6/12).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN

    Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 17:18 WIB

    Elshinta.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kesiapan ekosistem kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, diselesaikan sebelum resmi berkantor di IKN pada 2028.

    Basuki menjelaskan bahwa saat ia hendak dilantik sebagai Kepala OIKN definitif pada November lalu, Presiden Prabowo memberikan mandat agar pembangunan di IKN dapat diselesaikan sehingga target Presiden berkantor pada 2028 dapat terlaksana.

    “Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru (dibangun) eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

    Basuki menjelaskan bahwa kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, serta kepala lembaga pemerintah sudah dibangun, dan direncanakan selesai pada Desember ini.

    Kemudian, pembangunan kantor dan hunian untuk lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga legislatif, seperti DPR, MPR dan DPD baru akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027.

    Basuki menambahkan bahwa progres pembangunan IKN saat ini untuk gedung empat kementerian koordinator, Bank Indonesia, dan Kementerian PUPR sudah hampir selesai, dan furnitur sudah mulai diproses masuk.

    SSebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    Menurut Basuki, pernyataan dari Menteri PU itu memang merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau perintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana,” kata Basuki.

    Sumber : Antara

  • Jokowi dan Sekjen Gerindra Bertemu Bahas Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jokowi dan Sekjen Gerindra Bertemu Bahas Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, Muzani mengaku hanya berbincang santai dengan Presiden ke-7 RI. Selama perbincangan itu disuguhi minumah teh panas dan cemilan.  “Kami berbincang sesuatu yang ringang-ringan. Kami berbincang sesuatu yang tidak terlalu serius. Ada juga hal-hal yang juga cukup ada dan cukup serius,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan selama bertemu dengan Jokowi turut membahas mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran. Jokowi, menurut dia, banyak memberikan pandangan-pandangannya untuk pemerintahan ke depan yang baru berjalan belum genap dua bulan.

    “Dan beliau banyak menyampaikan pandangan kepada kami tentang hal-hal ke depan yang sangat penting bagi opportunity dan peluang bagi pemerintahan ke depan dan kondisi-kondisi politik yang bisa dijadikan sebagai momentum bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan terutama bagi pembangunan ekonomi ke depan,” kata Ketua MPR RI.

    Muzani tak lupa mengucapkan terima kasih kepada mantan Gubernur DKI Jakarta karena telah memberikan perhatian yang begitu besar dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan Prabowo – Gibran. Sebelum bertemu dengan Sekjen Partai Gerindra, Jokowi juga sempat bertemu dengan Presiden Gerindra di Kertanegara pada Jumat malam lalu.

    “Kami berterima kasih atas koonsentrasi dan perhatian Pak Jokowi yang begitu besar kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang terus menerus beliau perhatikan sampai hari ini. Termasuk beberapa hal tentang pemerintahan di bidang ekonomi dan politik yang sekarang kondisinya menurut beliau sangat kondusif,” ucapnya.

    Sementara itu, Jokowi ketika ditemui wartawan usai pertemuan itu tak banyak memberikan komentar soal pertemuannya dengan Muzani. Ia mengatakan dalam pertemuan itu hanya membicarakan hal ringhan terkait ekonomi dan politik.

    “Tadi saya dengan Bapak Ketua MPR sekaligus Bapak Sekjen Gerindra berbicara mengenai segala hal tapi yang ringan-ringan, terkait ekonomi, terkait dengan politik. Kita patut bersyukur kondisi politik dan ekonomi negara kita sangat baik,” sebutnya.

  • Bila Jokowi Pilih Gabung, PAN: Kita akan Gelar Karpet Biru

    Bila Jokowi Pilih Gabung, PAN: Kita akan Gelar Karpet Biru

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya akan menyambut dengan gembira bilamana Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melabuhkan karier politiknya di partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut.

    PAN mengungkapkan partainya ini adalah partai yang terbuka. Maka dari itu, jika Jokowi ingin bergabung, pihaknya akan segera menggelar ‘karpet biru’ kepada Presiden RI ke-7 itu.

    “Jika beliau kemudian ternyata memberikan kesempatan bagi PAN untuk menjadi tempat berlabuhnya beliau, tentu kita akan menggelar karpet biru pada beliau dan akan menyambut karier beliau dengan gembira di Partai Amanat Nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Selasa (10/12/2024) malam.

    Eddy melanjutkan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PAN sejak dahulu. 

    “Kita selalu menganggap Pak Jokowi itu merupakan bagian dari keluarga besar PAN, itu. Dari dulu beliau itu sudah merupakan bagian dari keluarga besar PAN,” katanya.

    Lebih jauh, Politikus PAN yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini menekankan bahwa PAN selalu terbuka untuk menerima tokoh-tokoh banga dan nasional.

    Tak hanya itu, tambahnya, PAN juga terbuka untuk warga biasa yang memiliki semangat besar guna turut serta untuk memajukan bangsa.

    “Membantu warga yang tidak bisa membantu dirinya sendiri [untuk] memperjuangkan hak-hak dari mereka-mereka yang tidak bisa memperjuangkan haknya itu secara sendiri. Kita sangat terbuka untuk itu,” pungkasnya.

    Tidak Diakui PDIP 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai.  

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).   

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto.    

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno. 

  • 7 Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028? Nasional

    7 Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028? Nasional

    Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?
    Penulis
    Istana Kepresidenan mengungkapkan pertimbangan bahwa Presiden
    Prabowo
    Subianto akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (
    IKN
    ) Nusantara pada 17 Agustus 2028.
    Pernyataan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan alasan dan persiapan yang diperlukan agar pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses pada 2028 mendatang.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa IKN dipersiapkan untuk menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
    Oleh karena itu, kantor-kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bakal dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.
    Setelah semuanya siap, Hasan menyebutkan, Presiden Prabowo baru akan berencana berkantor dari
    IKN Nusantara
    .
    “Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” ungkap Hasan pada Selasa (10/12/2024).
    Sementara itu, pembangunan kantor-kantor dari tiga cabang kekuasaan tersebut diperkirakan bakal selesai pada 2028.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
    “Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.
    Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga lantas menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, saat ini masih menjadi prioritas dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2025.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025.
    Kemudian, menurut Basuki, pembangunan infrasturktur tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
    “Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    Pembangunan kedua lembaga ini sangat penting karena Prabowo menginginkan IKN menjadi ibu kota yang lengkap dengan semua cabang pemerintahan, tidak hanya eksekutif.
    Dengan rampungnya pembangunan legislatif dan yudikatif, IKN akan siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan secara menyeluruh.
    Terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan pemerintah terkait pemindahan gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD ke IKN.
    “Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
    Dia juga menyebut bahwa DPR akan mempersiapkan diri sesuai dengan arahan pemerintah, termasuk jika diminta untuk mempersiapkan gedung DPR di IKN.
    Presiden Prabowo direncanakan untuk mengunjungi IKN pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, meskipun ini masih berupa usulan dan belum terjadwal secara resmi.
    Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pihak Istana Kepresidenan yang akan menentukan jadwal kunjungan tersebut, termasuk peresmian dan groundbreaking proyek-proyek di IKN yang telah disiapkan.
    Pembangunan IKN saat ini fokus pada kawasan eksekutif yang direncanakan akan selesai pada Desember 2025.
    Setelah itu, pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025, dengan target selesai pada 2027.
    Dengan target-target tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang lengkap pada 2028.
    Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk memajukan Indonesia dan memastikan pemerintahan yang lebih efisien dan terpusat di IKN pada masa mendatang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HIPMI Sebut Perlu Regulasi Jelas untuk Tarik Sektor Swasta di IKN – Page 3

    HIPMI Sebut Perlu Regulasi Jelas untuk Tarik Sektor Swasta di IKN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

    “Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

    “Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN),” kata Pak Bas.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    ASN Ikut Pindah

    Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara,” imbuh Dody.

     

  • Jokowi Bakal Diundang ke Kongres Gerindra, Akan Diresmikan Jadi Kader?

    Jokowi Bakal Diundang ke Kongres Gerindra, Akan Diresmikan Jadi Kader?

    Solo, Beritasatu.com – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Sumber, Solo, Selasa (10/12/2024). Selain bersilaturahmi dan berbincang tentang pemerintahan, Muzani berencana mengundang Jokowi di kongres Gerindra pada Februari 2025. 

    “Saya mengatakan kepada beliau kalau Gerindra insyaallah akan menggelar kongres pada Februari 2025. Kami akan sampaikan (undangan) kepada beliau,” ujar Muzani seusai pertemuan, Selasa (10/12/2024). 

    Disinggung kemungkinan Jokowi masuk ke Gerindra, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu tak memberikan jawaban yang jelas. 

    “Beliau merasa masa kepresidenan beliau selama 10 tahun memberikan pengabdian yang cukup maksimal kepada bangsa dan negara. Beliau minta agar itu kita anggap sebagai sesuatu bakti kepada bangsa dan negara. Kami paham itu semua,” ungkapnya. 

    Dikatakan Muzani, saat pertemuan di rumah Kertanegara antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi, partai Gerindra juga dilibatkan. Banyak hal yang dibicarakan dengan ayah kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “Ya kita bicara kepada beliau tentang banyak hal.  Termasuk tentang pemerintahan, peluang-peluang pemerintahan di bidang ekonomi dan politik yang sekarang kondisinya sangat kondusif. Baik ekonomi politik dan pemerintahan,” ungkapnya. 

    “Inilah peluang yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, dan kita semua harus bersatu untuk memanfaatkan agar pemerintahan ini bisa berjalan efektif dan maksimal bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.