Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor meminta pemerintah mengajak dialog masyarakat Papua secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik dalam rencana pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua.

    “Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata dia, secara tertulis, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini, kata Paul, sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mengatur kebijakan PSN di Papua yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Paul seusai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema ‘’Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024” di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, belum lama ini.

    Pada agenda itu dilakukan juga pemaparan materi hasil riset BRIN terkait Papua dan penjabaran tentang Papua Roadmap.

    “Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, Zaman Jokowi bernama MIFEE dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi kita menolak PSN dan meminta ditinjau kembali,” kata Paul Finsen.

    Paul meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru.

    Artinya program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 

    “Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

    Seperti diketahui pada tahun depan, Presiden Prabowo Subianto meminta 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung. 

    Untuk Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PSN bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

    Antara lain, sektor pelabuhan yakni pengembangan Pelabuhan Sorong, sektor bandara dengan pembangunan Bandara Nabire Baru dan pembangunan Bandara Siboru Fak Fak.

    Untuk sektor kawasan dibangun Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, serta Kawasan Industri Pupuk Fak Fak.

    Di sektor Energi, melalui Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Sektor perkebunan yaitu pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Juga ada Program PSN Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    PSN di Wilayah Papua

    Proyek Strategis Nasional (PSN) tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pasalnya Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua juga telah menjadi sasaran pengembangan proyek yang berstatus PSN.

    Hal itu setidaknya telah tertera di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Merujuk beleid tersebut, PSN di Papua bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Berikut daftar selengkapnya:

    Sektor Pelabuhan

    Pengembangan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.

    Sektor Bandara

    Pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua;

    Pembangunan Bandara Siboru Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Kawasan

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, Papua Barat;

    Kawasan Industri Pupuk Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Energi

    Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat;

    Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Sektor Perkebunan

    Pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Program PSN

    Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

    Dikutip dari laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan KEK yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Hal itu diutarakan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024 lalu seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menurut Airlangga, hingga kuartal ketiga 2024, KEK telah menarik investasi senilai Rp242,5 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 151.260 orang dengan 394 perusahaan.

    “Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan, dan juga diproses agar investasi bisa masuk terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri,” ujar Airlangga.

    Selain KEK, rapat juga membahas perkembangan PSN. Airlangga menjelaskan bahwa sebanyak 18 proyek direncanakan selesai pada tahun 2024, sementara 30 proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2025.

    “Tentunya, program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail,” ungkap Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mengawal 228 PSN dan 24 KEK. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program-program prioritas.

    “Tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi,” ucap AHY.

    “Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua kemenko ini, bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, dan kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari,” lanjutnya.

    Rapat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menarik lebih banyak investasi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

    KEK dan PSN juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (oln/kmps/bpkp/*)

  • Kaleidoskop 2024: Daftar Proyek Swasta di IKN Telah Rampung dan Beroperasi, Nilai Rp58,4 Triliun  – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Daftar Proyek Swasta di IKN Telah Rampung dan Beroperasi, Nilai Rp58,4 Triliun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, hingga saat ini masih terus berjalan.

    Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen. 

    Dari delapan groundbreaking atau peletakan batu pertama sebuah proyek yang telah dilaksanakan, total investasi mencapai Rp58,4 triliun. 

    Adapun beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, yaitu

    Hotel Nusantara dengan 191 kamar.
    Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi.
    Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.
    Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi, di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerja sama PLN dan Sembcorp Singapore.

    Daftar Proyek telah Digroundbreaking Era Presiden Jokowi

    Saat masih menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan peletakan batu pertama delapan proyek IKN dari investor.

    Groundbreaking kedelapan melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.

    Pertama, pembangunan kompleks komersial Delonix Nusantara oleh PT Delonix Group Indonesia sebagai investasi swasta asing pertama yang masuk ke IKN. 

    Delonix Nusantara akan membangun kompleks mix used di atas lahan seluas 24.200 meter persegi dengan investasi mencapai Rp 500 miliar. 

    Kawasan mixed-use tersebut mencakup Model J Hotel, serviced apartment, pusat perbelanjaan, perkantoran, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta ruang terbuka hijau.

    Model J Hotel direncanakan akan memiliki 200 kamar. 

    Kedua, pembangunan mix-use Magnum Resort Nusantara oleh PT Magnum Investment Nusantara.

    Area tersebut dirancang untuk mengintegrasikan ruang hunian, bisnis, dan rekreasi dalam satu kawasan. 

    Magnum Resort Nusantara menempati lahan seluas kurang lebih 1,3 hektar serta estimasi nilai investasi hingga Rp 500 Miliar. 

    Magnum Resort Nusantara adalah bentuk pembangunan Magnum Estate Internasional yang merupakan perusahaan properti swasta asal Rusia.

    Bangunan gedung akan terdiri dari serviced apartment, hunian, area komersil, dan fasilitas pendukung lainnya.

    PT Magnum Investment Nusantara merupakan anak perusahaan dari Magnum Estate International yang berfokus pada proyek-proyek properti mewah dan berteknologi tinggi, terutama di Bali. 

    Ketiga, ada PT Primahotel Manajemen Indonesia yang melakukan groundbreaking d’primahotel Nusantara. 

    Dengan investasi sebesar Rp 100 miliar, d’primahotel Nusantara dibangun di atas lahan seluas 4.600 meter persegi dan menyediakan 154 kamar, meeting room, serta Walea Resto.

    d’primahotel Nusantara adalah bagian dari jaringan hotel lokal yang telah berkembang sejak tahun 2013 dan memiliki 19 hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Yakni, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Balikpapan, Bintan, dan Bali.

    Keempat, groundbreaking pembangunan Teras Hutan Ibu Kota Nusantara oleh PT Plataran Boga Rasa.

    Teras Hutan Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Trail of Sister Parks dan terletak di area dan jalan utama Sumbu Barat. 

    Teras Hutan Ibu Kota Nusantara menghadirkan layanan Venue & Dining. 

    Tahap awal Investasi akan dibangun di area 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai investasi pembuka dengan rencana luas bangunan antara 1500 sampai dengan 2000 meter persegi.

    Nilai investasi pada proyek ini sebesar Rp 25 miliar. 

    Kelima, ada pembangunan kawasan pendidikan Australian Independent School (AIS). 

    Dengan estimasi nilai investasi Rp 150 Miliar, pembangunan dimulai di atas lahan seluas 7.900 meter persegi di IKN. 

    Total luas bangunan yang direncanakan mencapai 10.000 meter persegi. 

    Kawasan pendidikan ini dirancang untuk menampung hingga 750 siswa, dari jenjang pendidikan usia 3 tahun hingga tingkat SMA (kelas 12).

    Kawasan pendidikan AIS Nusantara menyediakan fasilitas laboratorium sains dan fasilitas STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) berstandar internasional, amfiteater dalam ruangan, ruang seni pertunjukan, kolam renang semi-olimpiade, serta berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan basket, bulu tangkis, dan voli, berstandar internasional.

    KIPP Fungsional di Awal 2025

    Sementara untuk proyek pemerintah yang sedang dikebut pembangunannya yakni infrastruktur legislatif dan yudikatif. 

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan, hingga kini, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap.

    Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN. 

    Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan. 

    Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. 

    Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional.

    Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.

    “Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda,” kata Troy.

     

  • Soal Gelar Pahlawan, Yenny Wahid: Buat Gus Dur Mungkin Tidak Penting

    Soal Gelar Pahlawan, Yenny Wahid: Buat Gus Dur Mungkin Tidak Penting

    Soal Gelar Pahlawan, Yenny Wahid: Buat Gus Dur Mungkin Tidak Penting
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putri Abdurahman Wahid atau
    Gus Dur
    ,
    Yenny Wahid
    , menganggap bahwa status pahlawan nasional yang diusulkan untuk ayahnya adalah sebuah kehormatan.
    Ia mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang mengungkit usulan itu dalam lawatannya ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, Yenny meyakini, Gus Dur tidak akan menganggapnya penting.
    “Buat Gus Dur penting nggak sih simbol, status? Saya rasa kita semua sama jawab. Buat Gus Dur mungkin tidak terlalu penting,” kata Yenny selepas peringatan haul Gus Dur dan Riyanto di kantor GP Ansor, Jakarta, Minggu (22/12/2024) malam.
    “Bagi kami keluarga, silakan saja prosesnya berjalan natural. Dari dulu keluarga sih tidak pernah berharap apa-apa. Bagi kami yang paling penting kan justru pengetahuan masyarakat,” tambahnya.
    Yenny menilai, status pahlawan nasional itu dinilai lebih penting agar masyarakat, terutama generasi selanjutnya, dapat belajar nilai-nilai keteladanan dari Gus Dur.
    Selain itu, menurut dia, itu merupakan pengakuan yang semestinya untuk Gus Dur secara legal-formal atas sumbangsih serta nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur selama hidupnya buat bangsa dan negara.
    Suri tauladan ini diyakini menjadi prasyarat masyarakat yang adil, rukun, dan maju.
    “Yang paling penting adalah bahwa Gus Dur tetap ada di hati rakyat dan kerja-kerja Gus Dur diteruskan oleh masyarakat,” ucap Yenny.
    “Karena kan ketika Gus Dur masih ada, beliau memperjuangkan banyak sekali nilai. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai penghormatan terhadap keberagaman misalnya, nilai-nilai ketuhanan. Kita tentu berharap bahwa nilai-nilai itu akan dipraktikkan di Indonesia,” ungkapnya.
    Sebelumnya, usulan agar Gus Dur dijadikan pahlawan nasional kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, melontarkan hal tersebut pekan lalu.
    Dikutip Antara, Cak Imin menuturkan PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional dalam memimpin pemerintahan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemarin, kenaikan PPN hingga KPU-Bawaslu lembaga permanen

    Kemarin, kenaikan PPN hingga KPU-Bawaslu lembaga permanen

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (22/12), mulai dari perkembangan mengenai kenaikan PPN menjadi 12 persen hingga keinginan Ketua Komisi II DPR RI mempertahankan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang berstatus permanen.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Waka Banggar: Kebijakan kenaikan PPN 12 persen diinisiasi PDIP

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    “Kenaikan PPN 12 persen itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. PDIP minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan PPN 12 persen

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen.

    “Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ketua MPR bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia bahas dunia Islam

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa membahas perkembangan dunia Islam, perdamaian hingga kemanusiaan, di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (21/12).

    “Peran Liga Muslim Dunia sangat dirasakan penting dan manfaatnya, khususnya dalam mengkampanyekan Islam yang rahmatan lil alamin dan toleransi, baik di dunia Islam maupun barat,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Akademisi sebut jatuhnya Al-Assad seperti reformasi 98 di Indonesia

    Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

    Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

    “Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa dirinya ingin mempertahankan status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga permanen, alih-alih lembaga ad hoc.

    Dia mengatakan, pembahasan untuk mengubah status kedua lembaga penyelenggara pemilu itu belum bergulir di parlemen. Akan tetapi, secara pribadi, Rifqi memilih menentang wacana perubahan status KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc.

    “Pembahasannya ‘kan belum dilakukan terkait dengan revisi sejumlah undang-undang. Ya kita tunggu saja nanti. Partai-partai politik juga belum menyampaikan sikap resminya kepada kami. Tapi, kalau ditanya secara pribadi, saya kira lebih baik kita pertahankan yang ada sekarang,” ujarnya menjawab ANTARA saat ditemui di Badung, Bali, Minggu (22/12).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hernawan Wahyudono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua MPR Temui Sekjen Liga Muslim Dunia di Makkah, Bahas Apa Saja?

    Ketua MPR Temui Sekjen Liga Muslim Dunia di Makkah, Bahas Apa Saja?

    Jakarta: Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa, di Makkah Al-Mukarromah, Arab Saudi, Sabtu, 21 Desember 2024. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait dunia Islam.

    Syaikh Al-Isa memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa menjaga keberagaman dengan tetap mempertahankan persatuan kebangsaan. Dia menegaskan pentingnya kerja sama antara Liga Muslim Dunia dan Indonesia dalam mempromosikan nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tingkat global.

    Syaikh Al-Isa mengatakan selama ini terjalin kerja sama yang baik antara Liga Muslim Dunia dan Indonesia dalam berbagai bidang, yang diperankan Ketua ASFA Foundation/Ketua Majelis Pakar DMI Komjen (Purn) Syafruddin Kambo.

    “Indonesia adalah contoh sukses bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk memelihara persatuan. Liga Muslim Dunia siap terus bekerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang strategis,” ujar Syaikh Al-Isa, dalam keterangannya, Minggu, 22 Desember 2024.
    Dukungan untuk Museum Rasulullah
    Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi berbagai program Liga Muslim Dunia, termasuk rencana pembangunan Museum Rasulullah di Indonesia. Rencana pembangunan museum yang digagas Liga Muslim Dunia dan Syafruddin Kambo itu juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Pembangunan Museum Rasulullah akan menjadi ikon penting, tidak hanya bagi umat Islam di Indonesia tetapi juga dunia, sebagai pusat pembelajaran dan penguatan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW,” kata Muzani.
     

    Di samping itu, Muzani menyoroti pentingnya percepatan pengembangan sumber daya manusia unggul di Indonesia, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dia berharap kerja sama dalam bidang pendidikan dengan Liga Muslim Dunia dapat diperluas, termasuk melalui pertukaran pelajar dan dukungan beasiswa.

    “Kami sangat berharap adanya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam di Indonesia, sehingga dapat menghadapi tantangan global dengan SDM yang kompetitif,” ujar dia.

    Pada kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan undangan resmi kepada Sekjen Liga Muslim Dunia untuk berkunjung ke Indonesia. Sekjen Al-Isa diharapkan dapat bertemu dengan berbagai pihak, termasuk Pimpinan MPR RI, tokoh agama, pimpinan organisasi Islam, perguruan tinggi, pesantren, serta tokoh-tokoh nasional.

    “Kunjungan ini akan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendiskusikan langkah strategis untuk memajukan umat Islam di Indonesia dan dunia,” ujar Muzani.

    Muzani juga menyampaikan penghargaan atas peran Liga Muslim Dunia mempromosikan perdamaian global dan menyebarkan nilai-nilai toleransi. 

    “Peran Liga Muslim Dunia sangat strategis, terutama dalam membangun jembatan perdamaian dan menyebarkan Islam yang damai, rahmatan lil alamin,” ujar Muzani.

    Dalam pertemuan ini, Muzani didampingi Wakil Ketua MPR Abcandra Akbar, Anggota MPR Himmatul Aliyah, Konjen RI Jeddah Yusron Ambari, dan Sekjen MPR Siti Fauziah. Kemudian, hadir jiga sejumlah tokoh Indonesia seperti Ali Hasan Al-Bahar dari ASFA Foundation, dan KH. Anizar Masyhadi dari Pondok Modern Tazakka Batang.

    Jakarta: Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa, di Makkah Al-Mukarromah, Arab Saudi, Sabtu, 21 Desember 2024. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait dunia Islam.
     
    Syaikh Al-Isa memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa menjaga keberagaman dengan tetap mempertahankan persatuan kebangsaan. Dia menegaskan pentingnya kerja sama antara Liga Muslim Dunia dan Indonesia dalam mempromosikan nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tingkat global.
     
    Syaikh Al-Isa mengatakan selama ini terjalin kerja sama yang baik antara Liga Muslim Dunia dan Indonesia dalam berbagai bidang, yang diperankan Ketua ASFA Foundation/Ketua Majelis Pakar DMI Komjen (Purn) Syafruddin Kambo.
    “Indonesia adalah contoh sukses bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk memelihara persatuan. Liga Muslim Dunia siap terus bekerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang strategis,” ujar Syaikh Al-Isa, dalam keterangannya, Minggu, 22 Desember 2024.
    Dukungan untuk Museum Rasulullah
    Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi berbagai program Liga Muslim Dunia, termasuk rencana pembangunan Museum Rasulullah di Indonesia. Rencana pembangunan museum yang digagas Liga Muslim Dunia dan Syafruddin Kambo itu juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. 
     
    “Pembangunan Museum Rasulullah akan menjadi ikon penting, tidak hanya bagi umat Islam di Indonesia tetapi juga dunia, sebagai pusat pembelajaran dan penguatan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW,” kata Muzani.
     

    Di samping itu, Muzani menyoroti pentingnya percepatan pengembangan sumber daya manusia unggul di Indonesia, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Dia berharap kerja sama dalam bidang pendidikan dengan Liga Muslim Dunia dapat diperluas, termasuk melalui pertukaran pelajar dan dukungan beasiswa.
     
    “Kami sangat berharap adanya kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam di Indonesia, sehingga dapat menghadapi tantangan global dengan SDM yang kompetitif,” ujar dia.
     
    Pada kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan undangan resmi kepada Sekjen Liga Muslim Dunia untuk berkunjung ke Indonesia. Sekjen Al-Isa diharapkan dapat bertemu dengan berbagai pihak, termasuk Pimpinan MPR RI, tokoh agama, pimpinan organisasi Islam, perguruan tinggi, pesantren, serta tokoh-tokoh nasional.
     
    “Kunjungan ini akan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendiskusikan langkah strategis untuk memajukan umat Islam di Indonesia dan dunia,” ujar Muzani.
     
    Muzani juga menyampaikan penghargaan atas peran Liga Muslim Dunia mempromosikan perdamaian global dan menyebarkan nilai-nilai toleransi. 
     
    “Peran Liga Muslim Dunia sangat strategis, terutama dalam membangun jembatan perdamaian dan menyebarkan Islam yang damai, rahmatan lil alamin,” ujar Muzani.
     
    Dalam pertemuan ini, Muzani didampingi Wakil Ketua MPR Abcandra Akbar, Anggota MPR Himmatul Aliyah, Konjen RI Jeddah Yusron Ambari, dan Sekjen MPR Siti Fauziah. Kemudian, hadir jiga sejumlah tokoh Indonesia seperti Ali Hasan Al-Bahar dari ASFA Foundation, dan KH. Anizar Masyhadi dari Pondok Modern Tazakka Batang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Temui Sekjen Liga Muslim, Ketua MPR Jelaskan Program Makan Bergizi Gratis

    Temui Sekjen Liga Muslim, Ketua MPR Jelaskan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelajar Indonesia termasuk para santri sebagai generasi muda.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (21/12/2024). Turut hadir Wakil Ketua MPR Akbar Supratman, Konjen RI Yusron Bahauddin Ambary dan Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah.

    “Kami sedang menyiapkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar, termasuk para santri. Ini sebuah harapan untuk meyiapkan generasi Indonesia Emas,” jelas Muzani.

    Muzani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tentu diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh.

    “Kami saat ini berupaya terus menerus untuk menggalang persatuan, karena tidak ada kesejahteraan apabila tidak ada persatuan,” jelas Muzani.

    “Agama adalah tentang kesejahteraan,” tambah Muzani.

    “Presiden menyambut gembira rencana pembangunan museum Rasulullah di Indonesia,” ujar Muzani.

    Dalam kesempatan tersebut Muzani menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan paham Islam yang toleran, moderat serta Islam yang menghargai perbedaan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak lahir menghargai perbedaan.

    Tidak lupa dalam kesempatan tersebut, Muzani mengajak Sekjen Liga Muslim Dunia berserta tokoh-tokoh Islam dunia datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung pengembangan Islam yang rahmatanlilalamin.

    “Ini adalah cara kami merawat Islam dengan cara Indonesia,” ungkap Muzani.

    Menurut Muzani, merawat Indonesia harus juga merawat agama lain di Indonesia. Karena 6 agama yang diakui di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

    “Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembentukan liga muslim dunia untuk memperjelas pesan agama Islam dan membangun kerja sama yang islami dan berkemanusiaan serta meningkatkan persahabatan antarmanusia,” tutup Muzani.

    (rfs/dek)

  • Kemarin, DPR dukung Polri periksa Budi Arie hingga pelaksanaan pemilu

    Kemarin, DPR dukung Polri periksa Budi Arie hingga pelaksanaan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Jumat (20/12) yang menjadi sorotan, mulai dari DPR RI mendukung Polri memeriksa Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi agar tidak menjadi fitnah terkait keterlibatannya dalam kasus judi online atau daring hingga Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memuji peran KPU dan Bawaslu di Pemilu 2024.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Anggota DPR dukung Polri periksa eks Menkominfo agar tak jadi fitnah

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memeriksa Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi agar tidak menjadi fitnah terkait keterlibatannya dalam kasus judi online atau daring.

    Menurut dia, pemeriksaan tersebut bisa menjawab pertanyaan sejauh mana keterlibatan petinggi di kementerian itu terhadap kasus judi online. Karena polisi pun sudah memiliki bukti-bukti keterlibatan staf kementerian Kominfo.

    “Biarlah pemeriksaan itu yang membuktikan. Biar lah polisi yang membuktikan bahwa pejabat menterinya terlibat atau tidak

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Bima Arya apresiasi kemajuan dan inklusivitas MPP Kota Surabaya

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya yang secara digital telah maju dan memberikan banyak pilihan layanan bagi masyarakat.

    MPP Kota Surabaya juga inklusif karena memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lansia, dan disabilitas.

    “Jadi saya kira ini tempat belajar yang sangat baik, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri dan teman-teman kepala daerah ya silakan belajar ke Surabaya untuk melihat bagaimana pemerintah Surabaya membangun sistem digital pelayanan publik yang betul-betul maju,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Ombudsman RI minta pemerintah pusat cek kembali capaian UHC di daerah

    Ombudsman RI meminta pemerintah pusat untuk mengecek kembali pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta yang tercermin dari jumlah peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di daerah.

    Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan bahwa pengecekan diperlukan karena lembaganya menemukan data di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga RT, masih terdapat warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, tetapi capaian UHC di tingkat kabupaten sudah mencapai 100 persen.

    “Kok ada saja yang mengaku belum punya BPJS? Memang benar-benar dia belum pernah terdaftar, atau dia pernah terdaftar tetapi tidak aktif? Nah Itu banyak. Itulah concern (perhatian) Ombudsman,” kata Robert dalam acara Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Senator RI minta pemerintah utamakan dialog dalam pembangunan PSN

    Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor meminta agar pemerintah mengajak masyarakat berdialog secara langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional (PSN) guna mendapatkan hasil terbaik.

    “Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata Paul dikutip keterangan resminya.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Wamendagri puji KPU dan Bawaslu jaga stabilitas-transparansi pemilu

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyukseskan Pemilu 2024, baik di pusat maupun daerah.

    Hal ini disampaikannya dalam peluncuran Satu Peta Data Pemilu Tahun 2024 dan Perjalanan Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan terhadap dukungan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat.

    Ribka menegaskan pentingnya pemilu sebagai tonggak demokrasi bangsa.

    “Pemilu tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Ribka.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akhir Kisruh PMI, Agung Laksono Gagal Kudeta JK

    Akhir Kisruh PMI, Agung Laksono Gagal Kudeta JK

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) berakhir setelah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memutuskan kepengurusan PMI yang dipimpin oleh Jusuf Kalla (JK) sah dah diakui secara hukum.

    Pengakuan dari negara ini membuat upaya Agung Laksono merebut kursi ketua PMI gagal. 

    “Kami telah memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kemenkum, setelah melakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI, maka Menteri Hukum memberi pengakuan kepada AD/ART sekaligus pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla,” kata Supratman melalui keterangan tertulis, Jumat (20/12).

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo mengatakan kepengurusan JK sesuai dengan AD/ART PMI. Kemenkum pun telah mengeceknya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

    PMI sebelumnya dibuat geger oleh dualisme kepengurusan. Jusuf Kalla terpilih sebagai ketua umum berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024. Namun, politikus Partai Golkar Agung Laksono juga mengklaim terpilih sebagai ketua umum dalam forum Munas yang sama.

    Agung mengaku didukung oleh 20 persen pengurus daerah PMI. Dia juga membentuk kepengurusan PMI sebelum JK.

    Bahkan, Agung sudah terlebih dulu melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PMI di Hotel Sultan Jakarta pada Rabu (18/12) lalu.

    Di sisi lain, Pada Jumat (20/12), JK tetap mengumumkan dan melantik susunan kepengurusan PMI periode 2024-2029. JK juga menunjukkan surat Kemenkum nomor M.HH-AH.01-11 tanggal 19 Desember yang mengesahkan kepengurusan PMI di bawah kepemimpinannya.

    Dalam kepengurusan PMI, JK didampingi Nanang Sukarna di kursi wakil ketua umum. Jabatan Sekretaris Jenderal PMI diisi Abdurrahman M Fahir. Lalu Bendahara Umum PMI diemban Suryani Sidik Faisal Motik.

    Politikus Sudirman Said dan eks Ketua MK Hamdan Zoelva ikut masuk kepengurusan JK.

    “Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir. Sebenarnya, sebenarnya sudah berakhir,” ujar JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat.

    Berikut daftar pengurus PMI 2024-2029 yang dipimpin Jusuf Kalla:

    Pelindung: Presiden RIDewan Kehormatan

    Ketua: Ginandjar Kartasasmita

    Anggota:

    Ketua MPR RI
    Menko PMK RI
    Menteri Kesehatan RI
    Sofyan Wanandi
    Syafrudin Kambo
    Hamdan Zoelva

    Pengurus Pusat PMI

    Ketua Umum: M. Jusuf Kalla
    Wakil Ketua Umum: Nanang Sukarna
    Sekretaris Jenderal: Abdurrahman M. Fahir
    Bendahara Umum: Suryani Sidik Faisal Motik

    Ketua bidang PMI

    Ketua Bidang Organisasi: Sudirman Said
    Ketua Bidang Hubungan Internasional: Hamid Awaluddin
    Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah: Linda Lukitari Waseso
    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Asmawi Syam
    Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial: Fahmi Idris
    Ketua Bidang Pengembangan Sumber Dana: Suwandi Wiratno
    Ketua Bidang Pengembangan Unit Usaha: Johnny Darmawan
    Ketua Bidang Hukum dan Aset: Rapiuddin Hamarung
    Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Adaptasi Iklim: Ninik Kun Naryatie
    Ketua Bidang Relawan: Sasongko Tedjo
    Ketua Bidang Diklat dan Humas: Nurani Bawazier

    Anggota:

    Josef A. Nae Soi
    Andi Rukman Nurdin
    Tribowo Budi Santoso
    Taufan Ansar Nur.

    (rzr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pengertian Bela Negara, Tujuan, hingga Landasan Hukumnya

    Pengertian Bela Negara, Tujuan, hingga Landasan Hukumnya

    Jakarta: Bela Negara merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan martabat bangsa.

    Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam kegiatan militer, tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk memperkuat persatuan dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. 
    Apa itu Bela Negara?

    Menurut Kementerian Pertahanan, bela negara adalah usaha setiap individu untuk aktif berperan dalam menjaga kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, baik dari segi kedaulatan wilayah, keselamatan bangsa, serta integritas sosial dan budaya.

    Bela negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memberikan pemikiran, tenaga, hingga kemampuan fisik maupun non-fisik untuk kepentingan negara.

    Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara dijelaskan sebagai sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam rangka membela negara dari segala ancaman yang dapat menggangu kelangsungan negara. Ancaman tersebut bisa bersifat fisik maupun non-fisik, seperti ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 
     

     

    Tujuan Bela Negara

    Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, kekayaan alam, dan posisi geografis yang strategis. Hal ini menjadikannya berpotensi menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. 

    Oleh karena itu, bela negara bertujuan untuk membangun kesadaran setiap warga negara tentang pentingnya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 

    Berikut berbagai tujuan bela negara melansir dari Kesbangpol.tangerang. go.id:

    1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara

    Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan tindakan bela negara yang bertujuan menjaga kedaulatan dan keamanan, baik secara  internal maupun eksternal, agar negara tetap berdiri kokoh dan berdaulat.

    2. Melestarikan budaya

    Bela negara juga mencakup upaya menjaga dan mengembangkan warisan budaya sebagai identitas nasional yang membedakan bangsa dari yang lain.

    3. Menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945

    Setiap warga negara diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan konstitusi sebagai pedoman hidup untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan demokratis.

    4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara

    Setiap warga negara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sesuai kemampuan, demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

    5. Menjaga identitas bangsa dan negara

    Bela negara mencakup usaha menjaga persatuan, keutuhan wilayah, dan karakter bangsa agar tetap kuat di tengah perbedaan.
    Landasan hukum bela negara

    Selain tujuan, dalam konteks bela negara terdapat juga beberapa dasar hukum yang mengatur bela negara.

    Dasar hukum yang menjadi landasan wajib bela negara di Indonesia mencakup berbagai peraturan dan undang-undang penting. Diantaranya adalah:

    1. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan nasional, yang menjadi panduan bagi pertahanan negara.
    2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 yang membahas pokok-pokok perlawanan rakyat.
    3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara republik indonesia, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1988.
    4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 mengenai Pemisahan TNI dan POLRI, serta Tap MPR No. VII Tahun 2000 yang mengatur peran masing-masing lembaga tersebut.
    5. Amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 30 Ayat 1-5 dan Pasal 27 Ayat 3, yang menegaskan hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara.
    6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang memperkuat hukum bela negara.
    7. Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 mengenai rakyat terlatih sebagai elemen pendukung pertahanan nasional.

    Untuk meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat, pemerintah juga telah menciptakan Mars Bela Negara, sebuah lagu yang dibuat oleh musisi nasionalis, Dharma Oratmangun, sebagai sarana edukasi dan penyemangat.

    Selain itu, momen Hari Bela Negara juga diperingati setiap 19 Desember. Penetapan ini dimulai pada 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.

    Jakarta: Bela Negara merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan martabat bangsa.
     
    Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam kegiatan militer, tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk memperkuat persatuan dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. 
    Apa itu Bela Negara?

    Menurut Kementerian Pertahanan, bela negara adalah usaha setiap individu untuk aktif berperan dalam menjaga kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, baik dari segi kedaulatan wilayah, keselamatan bangsa, serta integritas sosial dan budaya.
     
    Bela negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memberikan pemikiran, tenaga, hingga kemampuan fisik maupun non-fisik untuk kepentingan negara.
    Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara dijelaskan sebagai sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam rangka membela negara dari segala ancaman yang dapat menggangu kelangsungan negara. Ancaman tersebut bisa bersifat fisik maupun non-fisik, seperti ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 
     

     

    Tujuan Bela Negara

    Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, kekayaan alam, dan posisi geografis yang strategis. Hal ini menjadikannya berpotensi menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. 
     
    Oleh karena itu, bela negara bertujuan untuk membangun kesadaran setiap warga negara tentang pentingnya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 
     
    Berikut berbagai tujuan bela negara melansir dari Kesbangpol.tangerang. go.id:
     
    1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
     
    Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan tindakan bela negara yang bertujuan menjaga kedaulatan dan keamanan, baik secara  internal maupun eksternal, agar negara tetap berdiri kokoh dan berdaulat.
     
    2. Melestarikan budaya
     
    Bela negara juga mencakup upaya menjaga dan mengembangkan warisan budaya sebagai identitas nasional yang membedakan bangsa dari yang lain.
     
    3. Menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945
     
    Setiap warga negara diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan konstitusi sebagai pedoman hidup untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan demokratis.
     
    4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara
     
    Setiap warga negara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sesuai kemampuan, demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
     
    5. Menjaga identitas bangsa dan negara
     
    Bela negara mencakup usaha menjaga persatuan, keutuhan wilayah, dan karakter bangsa agar tetap kuat di tengah perbedaan.
    Landasan hukum bela negara

    Selain tujuan, dalam konteks bela negara terdapat juga beberapa dasar hukum yang mengatur bela negara.
     
    Dasar hukum yang menjadi landasan wajib bela negara di Indonesia mencakup berbagai peraturan dan undang-undang penting. Diantaranya adalah:
     
    1. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan nasional, yang menjadi panduan bagi pertahanan negara.
    2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 yang membahas pokok-pokok perlawanan rakyat.
    3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara republik indonesia, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1988.
    4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 mengenai Pemisahan TNI dan POLRI, serta Tap MPR No. VII Tahun 2000 yang mengatur peran masing-masing lembaga tersebut.
    5. Amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 30 Ayat 1-5 dan Pasal 27 Ayat 3, yang menegaskan hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara.
    6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang memperkuat hukum bela negara.
    7. Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 mengenai rakyat terlatih sebagai elemen pendukung pertahanan nasional.
     
    Untuk meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat, pemerintah juga telah menciptakan Mars Bela Negara, sebuah lagu yang dibuat oleh musisi nasionalis, Dharma Oratmangun, sebagai sarana edukasi dan penyemangat.
     
    Selain itu, momen Hari Bela Negara juga diperingati setiap 19 Desember. Penetapan ini dimulai pada 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Ketua MPR RI dorong OKI lebih aktif perjuangkan Palestina

    Ketua MPR RI dorong OKI lebih aktif perjuangkan Palestina

    Sumber foto: Antara

    Ketua MPR RI dorong OKI lebih aktif perjuangkan Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 20:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendorong agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar memainkan peran lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi negara-negara Islam dan anggotanya, salah satunya Palestina.

    Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokratis yang penuh keberagaman bisa dijadikan contoh dalam promosi perdamaian yang dilakukan OKI dan organisasi lainnya ke depan.

    “Ada tiga hal yang ingin saya tekankan terkait isu Palestina. Pertama mendorong perwujudan gencatan senjata di Gaza. Kedua, menjaga solusi dua negara (two-state solutions). Dan yang ketiga, kita tidak boleh membiarkan krisis dan konflik di kawasan lebih meluas,” kata Muzani dalam pertemuan dengan Sekjen OKI di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (18/12) malam.

    Dia mengatakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam mendukung kemerdekaan negara Palestina. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

    Dia pun menekankan pentingnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat global. Bagi Indonesia, kata dia, tujuan ini merupakan amanat yang berakar dari Konferensi Asia-Afrika yang belum terpenuhi.

    Menurut dia, Indonesia memiliki nilai-nilai persatuan dan keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesejahteraan, kata dia, merupakan hal yang diprioritaskan sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang kuat dan kohesif.

    Pada pertemuan tersebut, dia juga menyampaikan apresiasi kepada OKI karena telah berperan penting dalam kontribusi meningkatkan hubungan kerjasama antar negara-negara Islam.

    OKI, kata dia, telah bekerja dengan baik dalam mengawal perjuangan negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan global, termasuk penyelesaian konflik di Palestina.

    Sumber : Antara