Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Menag: Siswa Pesantren-Madrasah Dapat Makan Bergizi Gratis

    Menag: Siswa Pesantren-Madrasah Dapat Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar memastikan bahwa pesantren dan madrasah juga akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah debut pada Senin 6 Januari kemarin.

    Menurut dia, siswa pesantren dan madrasah pun termasuk anak bangsa, sehingga memiliki hak yang sama dengan siswa-siswa di sekolah lainnya.

    “Ya anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya hak yang sama juga dengan yang lain,” katanya kepada wartawan, di Gedung Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Kendati demikian, Imam Besar Masjid Istiqlal ini tidak membeberkan berapa jumlah pesantren dan madrasah yang mendapatkan program MBG.

    Dia hanya menyebut pembagian alokasi akan mengacu pada asas keadilan, sehingga semuanya mendapatkan hal yang sama.

    “Asas keadilan. Jadi semuanya sama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah untuk memastikan siswa di pesantren dan madrasah masuk dalam daftar penerima manfaat program MBG sejak penyaluran tahap pertama.

    Dia pun turut menyebut pada uji coba sebenarnya pesantren dan madrasah sudah dikunjungi Menag hingga Menko PMK. Namun, menjelang program MBG dimulai, kejelasan secara spesifik tentang penyaluran dinilai masih minim.

    “Misanya dalam kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu Pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala/Kyai Pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini.

    Kalau ini untuk Pesantren di Jakarta, mungkin banyak Pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa, akan mengalami hal yang sama. Sayang sekali,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Edaran Panduan Makan Bergizi Gratis di Lingkungan pesantren.

    Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 10/2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Pesantren.

    Direktur Jenderal Pendis Abu Rokhmad menuturkan, surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia.

    “Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi panduan implementasi MBG di pondok pesantren,” tutur Abu Rokhmad dikutip dari keterangan resminya, Senin (5/1/2025).

  • Komisi X DPR Panggil PSSI soal Pemberhentian Shin Tae-yong 21 Januari

    Komisi X DPR Panggil PSSI soal Pemberhentian Shin Tae-yong 21 Januari

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya akan memanggil PSSI buntut pemberhentian kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Lalu menyebut rencananya rapat dengan PSSI akan digelar usai masa reses DPR pada 20 Januari.

    “Ya tentu ini dalam masih masa reses ini kan, nanti selesai reses tanggal 20 (Januari),” kata Lalu kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    “Kami rencanakan insyaallah tanggal 21 Januari, setelah ya, mungkin sore. Kita menyesuaikan dengan jadwal waktunya Pak Menpora,” imbuh dia.

    Lalu menuturkan pihaknya akan turut memanggil Menpora Dito Ariotedjo sebagai mitra Komisi X DPR di pemerintahan. “Paling cepat kita akan mengundang Menpora dalam hal ini yang merupakan mitra langsung dari Komisi X. Kita undang Menpora dengan mengikut sertakan PSSI,” ujarnya.

    Lalu menyebutkan sejumlah hal yang akan dibahas dalam rapat itu. Salah satunya juga mengenai naturalisasi pemain.

    “Nanti tentu yang akan kami bahas banyak. Pertama, tentang naturalisasi. Naturalisasi ini penting karena kami di Komisi X sudah menerima surat,” ujarnya.

    Lalu mengatakan, Komisi X DPR juga akan menanyakan langkah strategis PSSI dalam jangka pendek. Dia menyinggung Skuad Garuda akan berlaga dengan Australia dalam waktu dekat.

    “Kemudian yang kedua, kita akan bertanya tentang rencana strategis PSSI ke depan, jangka pendek. Jangka pendeknya melawan Australia dengan pelatih baru. Itu 2,5 bulan apakah mampu PSSI. Nah ini menjadi pertanyaan masyarakat ini,” kata dia.

    (fca/azh)

  • Legislator Ikut Bicara Akhir Cerita STY Menukangi Timnas Indonesia

    Legislator Ikut Bicara Akhir Cerita STY Menukangi Timnas Indonesia

    Jakarta

    Shin Tae-yong sudah tidak lagi menukangi Timnas Indonesia usai diberhentikan oleh PSSI. Sejumlah legislator pun merespons pemberhentian Shin Tae-yong tersebut.

    Pengumuman pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia disampaikan PSSI, Senin (6/1) siang. STY dipecat sebagai bagian dari evaluasi PSSI.

    Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri yang menyampaikan pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia.

    “Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk Timnas Indonesia,” kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya resminya.

    “Pak Sumardji sudah bertemu coach Shin Tae-yong tadi pagi dan coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir,” jelasnya.

    Lantas bagaimana respons sejumlah legislator atas pemberhentian Shin Tae-yong yang sudah melatih Timnas Indonesia sejak 2020 dan berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127 dunia.

    Komisi X DPR Menyayangkan

    Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku menyayangkan berakhirnya kontrak Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun, dia yakin PSSI memiliki pertimbangan atas keputusan tersebut.

    “Pertama, tentu kami menghormati keputusan PSSI. Pasti PSSI punya pertimbangan dan target terutama untuk tembus piala dunia,” kata Lalu kepada wartawan, Senin (6/1).

    Lalu berharap pengganti Shin Tae-yong mampu membawa Tim Garuda lolos di kualifikasi piala dunia. “Kemudian kami berharap pengganti STY harus lebih baik dan mampu membawa Indonesia lolos sebagai peserta di piala dunia,” katanya.

    Meski begitu, legislator PKB itu mengaku menyayangkan keputusan PSSI tersebut. Dia mengungkit Shin Tae-yong telah membawa banyak kemajuan di Timnas Indonesia selama menjadi kepala pelatih.

    “Kami menyayangkan sebenarnya, karena STY sudah mampu mengubah Timnas menjadi team yang luar biasa dan diperhitungkan oleh negara lain,” kata Lalu.

    “Tapi sekali lagi kami hormati keputusan PSSI dan meminta PSSI agar pelatih pengganti STY harus lebih bagus dan mampu membawa Indonesia masuk piala dunia 2026. Jangan sampai mengganti pelatih justru tidak akan membawa timnas menjadi lebih baik,” pungkasnya.

    Ketua MPR Bicara Jasa Shin Tae-yong

    Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani bicara jasa Shin Tae-yong untuk persepakbolaan Indonesia. Namun, dia mengatakan semua jabatan pasti ada akhirnya.

    “Begini, Shin Tae-yong ini berjasa, menjadikan kita menjadi juara Asia Tenggara kan. Dan menjadi kita menjadi negara yang diperhitungkan dalam dunia persepakbolaan kita. Tapi ya semuanya kan akhirnya harus ada akhirnya,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    Muzani mengatakan jasa dari Shin Tae-yong juga harus diperhitungkan bagi sepak bola Tanah Air. Ia menyerahkan kewenangan pengganti Shin Tae-yong ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

    “Dan itu adalah kewenangan Ketum PSSI untuk segera akhiri, kapan waktunya dan seterusnya itu kewenangan Pak Erick sebagai Ketum PSSI. Tapi bahwa Shin Tae-yong itu berjasa, memberi andil yang tidak kecil bagi dunia persepakbolaan kita, iya. Kita harus hargai itu. Dan kita harus hormati sebagai orang yang beri jasa kepada dunia persepakbolaan kita yang tidak kecil,” katanya.

    Muzani menghargai jasa dari Shin Tae-yong. Ia menyampaikan rasa terima kasih lantaran persepakbolaan di RI bisa diperhitungkan di kancah internasional.

    “Dan kita harus hormati sebagai orang yang beri jasa kepada dunia persepakbolaan kita yang tidak kecil. Dia adalah orang yang berjasa, memberi kenangan yang indah kepada dunia persepakbolaan kita. Itu Shin Tae-yong. Kita berterima kasih kepada Shin Tae-yong,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

  • Ketua MPR Ahmad Muzani Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto

    Ketua MPR Ahmad Muzani Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas realisasi program makan bergizi gratis yang dimulai pada Senin (6/1/2025). Program ini diharapkan berjalan lancar dan menjangkau lebih banyak anak-anak di berbagai daerah.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah merealisasikan program ini. Semoga pelaksanaannya terus berjalan baik, lancar, dan melibatkan lebih banyak siswa serta vendor lokal,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Muzani juga menanggapi ketidakhadiran Prabowo dalam acara perdana program tersebut. Ia memastikan Presiden Prabowo terus memantau perkembangan program ini melalui laporan dari berbagai daerah.

    Program makan bergizi gratis saat ini masih dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah. Hal ini menjadi alasan mengapa di beberapa lokasi, menu makanan belum dilengkapi dengan susu.

    “Ini masih tahap awal. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk terlebih dahulu,” tambah Muzani.

    Program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi vendor lokal yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

    Dengan pelaksanaan yang bertahap, Muzani berharap program ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak siswa dan masyarakat yang merasakan manfaatnya.

    “Semoga makan bergizi gratis ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan melibatkan lebih banyak pihak. Program ini penting untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan generasi muda Indonesia,” tutup Muzani.

  • Bantuan Beras Akan Diperpanjang dari 2 Menjadi 6 Bulan

    Bantuan Beras Akan Diperpanjang dari 2 Menjadi 6 Bulan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah bakal memperpanjang waktu penyaluran bantuan pangan berupa beras dari awalnya hanya dua menjadi enam bulan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran bantuan pangan yang sebelumnya disepakati hanya pada Januari-Februari. Kemudian pemerintah memutuskan untuk menambah empat bulan lagi.

    “Sudah disepakati dalam ratas bantuan pangan ditambahkan empat bulan lagi. Jadi enam bulan,” katanya pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/1).

    Namun, bantuan pangan tambahan tidak akan langsung disalurkan pada Maret. Penyaluran, sambung Zulhas, masih akan menunggu keputusan rapat terbatas (ratas).

    “Karena kita tidak ingin lagi panen ada pembagian beras, nanti mengganggu harga. Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim paceklik baru akan dibagi,” katanya.

    Terkait jumlah penerimanya, Zulhas mengatakan akan sama dengan yang disalurkan pada Januari dan Februari yakni 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari 22 juta menjadi 16 juta KPM.

    Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

    “Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya,” katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

    (fby/agt)

  • Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Ini Obsesi Presiden Prabowo

    Biaya Haji 2025 Turun, Menag: Ini Obsesi Presiden Prabowo

    Jakarta

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta menurun, dari yang tahun lalu sebesar Rp 93,4 juta. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan penurunan biaya haji merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang sangat penting. Pertama, ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami Kementerian Agama dan BPH bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jemaah haji yang akan datang akan lebih diperingan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji,” kata Nasaruddin usai rapat keputusan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Nasaruddin mengapresiasi penurunan biaya setelah melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII DPR. Dia mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyisiran terhadap biaya-biaya yang dapat dihemat.

    “Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi VIII dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi,” ujarnya.

    “Ke depan, kami tetap akan melakukan penyisiran. Selaku penyelenggara, tahun ini masih dipercayakan kepada Kementerian Agama dan dapat dukungan dari BPH maka Insyaallah bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran penghematan dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, total BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,4 juta turun ketimbang tahun lalu sebesar Rp 93,4 juta. Begitu pula, Bipih yang ditanggung jemaah juga menurun dari tahun lalu sebesar Rp 56.046.172 menjadi Rp 55.431.750 pada tahun ini.

    (fca/azh)

  • Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ikut memantau jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1).

    “Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Pernyataan Muzani tersebut disampaikan berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

    Dia pun bersyukur program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo akhirnya dapat mulai berjalan sejak hari ini di 26 provinsi di Tanah Air.

    Dia juga berharap program MBG dapat berjalan secara baik dan lancar, serta melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya.

    “Kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi,” tuturnya.

    Adapun ihwal tak adanya susu yang ikut disertakan dalam program MBG di sejumlah daerah, dia menyebut bahwa realisasi program tersebut masih bertahap dan anggarannya disesuaikan dengan daerah yang menyelenggarakannya.

    “Ya, kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat, dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk,” kata dia.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.

    Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

    Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR-Pemerintah Sepakat Biaya Haji 2025 Disetor Jemaah Rp 55,4 Juta

    DPR-Pemerintah Sepakat Biaya Haji 2025 Disetor Jemaah Rp 55,4 Juta

    Jakarta

    Kementerian Agama (Kemenag) menghadiri rapat penetapan biaya haji 1446 H/2025 H bersama DPR hari ini. Dalam rapat itu, DPR dan Kemenag menyepakati keputusan biaya haji 2025 yang disetor jemaah sebesar Rp 55.431.750.

    Rapat itu digelar di ruang rapat Banggar DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Hadir dalam rapat, yakni Menag Nasaruddin Umar, Wamenag Romo Syafi’i, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Kepala BP Haji Irfan Yusuf. Selain itu, hadir juga Dirut Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan, Dirut Lion Air Group Daniel Putut Adi Kuncoro, dan Dirut Saudi Airlines.

    Rapat diawali laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR Abdul Wachid. Wachid melaporkan Panja telah bersepakat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446/2025 H sebesar Rp 89.410.258,79. Sementara Bipih yang disetor jemaah haji sebesar Rp 55.431.750.

    “Berdasarkan besaran BPIH pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79,” kata Wachid.

    “Biaya per jemaah haji atau Bipih dibayarkan langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah Rp 55.431.750,” tambahnya.

    Sementara, besaran nilai manfaat dari BPKH kepada masing-masing jemaah haji sebesar Rp 33.978.508,01 atau sebesar 38% dari total BPIH.

    Kemudian, Marwan menanyakan persetujuan rapat mengenai angka tersebut. Kelompok DPR dan pemerintah menyatakan setuju.

    “Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPH, Pak Sekjen Kemenag, Dirjen PHU, Kepala BPKH, Pak Inspektorat, para pimpinan dan anggota, dapat kita terima keputusan Panja? tanya Marwan.

    Untuk diketahui, rapat Panja DPR dan pemerintah pembahasan biaya haji 2025 digelar sejak 2 Januari hingga 6 Januari. Saat itu, angka biaya haji per jemaah sebesar Rp 65.372.779,49 sesuai diusulkan Kemenag pada 30 Desember.

    Setelah menuai sorotan publik, biaya haji per jemaah diturunkan. Pemerintah mengusulkan penurunan biaya haji sebesar Rp 55.593.201,57.

    Terakhir, saat rapat Panja penetapan biaya haji 1446 H/2025 M, disepakati biaya yang disetor jemaah haji sebesar Rp 55.431.750.

    (fca/gbr)

  • MPR ingatkan pemerintah pastikan santri dapat makan bergizi gratis

    MPR ingatkan pemerintah pastikan santri dapat makan bergizi gratis

    Dokumentasi – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (ANTARA/HO-MPR)

    MPR ingatkan pemerintah pastikan santri dapat makan bergizi gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 09:02 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah untuk memastikan santri dan siswa di sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis.

    Hidayat menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons mulai dijalankannya program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto per Senin ini.

    “Sejak peluncuran tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan, dan santri di pondok pesantren sudah dimasukkan dalam program bagus tersebut, sehingga Makan Bergizi Gratis menjadi program yang berkeadilan, baik bagi siswa di sekolah umum maupun sekolah keagamaan,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kepastian santri dan siswa sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis diperlukan karena informasi pelaksanaannya dinilai masih minim sebelum program diluncurkan pada Senin ini.

    “Misalnya, dalam kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala atau kiai pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini. Kalau ini untuk pesantren di Jakarta, mungkin banyak pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa, akan mengalami hal yang sama,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia menyadari bahwa program Makan Bergizi Gratis masih diimplementasikan secara bertahap hingga 2029, dan pada 2025 baru menjangkau 19 juta jiwa.

    Sementara itu, dia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan baik, dan tidak ada kasus penipuan yang menyangkut program tersebut.

    “Pemerintah perlu memastikan program ini terlaksana dengan amanah, transparan, dan turut melibatkan mulai dari pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), hingga warga di sekitar satuan pendidikan, agar efek pengganda ekonominya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, dan agar program strategis itu benar-benar terlaksana dengan amanah serta membawa hasil maksimal guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International

    Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International

    Mendes Yandri Optimistis Produk Unggulan Desa Mampu Go International
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (
    Mendes PDT
    ) Yandri Susanto mengatakan, produk unggulan desa yang berkualitas dapat menjadi kebanggaan desa dalam mendukung ekonomi masyarakat setempat.
    Produk unggulan desa itu diharapkan mampu meningkatkan barang atau jasa yang memiliki ciri khas dan keunikan agar dapat dipamerkan di pasar internasional. 
    Dia mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bisa menjadi entitas langsung
    pelaku ekspor

    “Sebab, BUMDesa berkolaborasi dengan para pihak, seperti kementerian/lembaga (K/L), swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kedutaan RI di luar negeri, dan diikutsertakan dalam pameran produk Indonesia di luar negeri,” ujarnya.
    Yandri mengatakan itu saat memberi arahan dalam rapat konsolidasi bersama Bupati, Camat, Kepala Desa, dan Pendamping Desa, se-Provinsi Jambi, di Kantor Gubernur Jambi, Minggu (5/1/2025).
    Dia juga menilai, BUMDesa mempunyai peran strategis dan berkelanjutan bagi ketersediaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
    Dengan ketersediaan pangan yang mencukupi hingga surplus, seperti daging ayam, daging sapi, telur, susu, dan hasil hortikultura, BUMDesa dapat menjadi salah satu sektor andalan dalam keberhasilan program tersebut.
    “BUM Des berperan sebagai Pengelola Lumbung Pangan Desa (Desa Mandiri Pangan), Sebagai Unit Layanan Makanan Bergizi, termasuk Pemasok bahan pangan,” jelasnya dalam siaran pers. 
    Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, pihaknya akan memiliki kebijakan membuat desa tematik. 
    Untuk diketahui, desa tematik merupakan desa yang didesain dan dikembangkan dengan tema tertentu, seperti desa budaya, desa peternakan lele, desa buah, atau desa pariwisata.
    Desa tematik bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pengembangan pariwisata dan promosi keunikan desa tersebut.
    “Pemetaan potensi desa untuk sumber pangan (
    one village one product
    ) optimalisasi lahan pedesaan untuk desa tematik, melalui potensi tanaman pangan, dengan menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan desa,” jelas mantan Anggota DPR RI itu.
    Hadir mendampingi Yandri dalam kesempatan itu, penasihat DWP Kemendes PDT Ratu Rachmatu Zakiyah, Gubernur Jambi, Al Haris, Anggota DPR RI Bakhri, Kepala BPSDM Kemendes PDT Luthfiyah Nurlaela, Staf Khusus Menteri Yahdil Abdi Harahap, dan pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDT.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.