Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Megawati Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR

    Megawati Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR

    Jakarta (beritajatim.com)  – Dalam perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan seluruh rakyat Indonesia atas upaya pemulihan nama baik Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno (Bung Karno).

    Acara peringatan yang berlangsung di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, diadakan dengan sederhana namun penuh makna.

    Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967, yang sebelumnya mencabut mandat Presiden Soekarno sebagai mandataris MPR dan mengaitkannya dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai pidato Megawati sebagai momen yang sangat mengharukan.

    “Pidato Ibu Mega tadi sore memberikan kesan yang mendalam. Beliau mengapresiasi setulus-tulusnya peran Presiden Prabowo, pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat yang memungkinkan pencabutan TAP MPR tersebut,” ujar Said.

    Luka Sejarah yang Tak Terlupakan
    Said Abdullah menambahkan, Megawati selalu tersentuh saat berbicara tentang perjuangan Bung Karno dan cita-cita Indonesia Raya. TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang ditetapkan pada masa Orde Baru tidak hanya mencabut mandat Bung Karno, tetapi juga membawa konsekuensi menyakitkan.

    Bung Karno diasingkan, menjadi tahanan kota, dan dipisahkan dari keluarganya tanpa mendapatkan perawatan medis yang layak hingga akhir hayatnya.

    “Orde Baru juga melakukan de-Soekarnoisasi, membatasi ajaran-ajaran Bung Karno secara sistematis, serta menekan anak-anaknya, termasuk Ibu Mega. Sejarah kelam ini sangat membekas dalam ingatan beliau,” jelas Said.

    Menurut Said, pencabutan TAP MPR tersebut adalah wujud penghormatan kepada sejarah dan keadilan. “Tanpa andil Presiden Prabowo, pimpinan MPR, dan dukungan rakyat, mustahil pencabutan ini dapat terwujud,” tegasnya.

    Teladan Kenegarawanan
    Dalam pidato Megawati, tersirat pesan tentang pentingnya kenegarawanan. Said menyoroti bahwa Megawati tidak memulihkan nama baik Bung Karno saat menjabat sebagai Presiden karena prioritas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional saat itu.

    “Ibu Mega memberikan teladan, bahwa kepentingan keluarga meskipun penting, tidak boleh mengalahkan tanggung jawab kepada bangsa. Demikian pula, kenegarawanan Presiden Prabowo yang mendukung langkah ini menunjukkan komitmen kepada kebenaran dan keadilan,” tutur Said.

    Di tengah peringatan hari jadi PDI Perjuangan, Megawati mengajak seluruh kader partai untuk terus menjunjung nilai-nilai keadilan dan perjuangan. “Dirgahayu ke-52 PDI Perjuangan. Satyam Eva Jayate – Kebenaran pasti menang,” pungkasnya. (ted)

  • PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR

    PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR

    PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P
    Ahmad Basarah mengatakan bahwa partainya berjanji akan mengawasi kinerja kabinet pemerintahan
    Prabowo
    Subianto melalui kader-kadernya di DPR RI.
    Hal ini disampaikan Basarah setelah menjelaskan bahwa PDI-P akan bekerja sama dengan
    pemerintahan Prabowo
    , meski enggan disebut sebagai oposisi maupun koalisi.
    “Kami punya 110 anggota DPR-MPR, ini salah satu wewenang yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi termasuk dari fraksi PDI Perjuangan adalah fungsi pengawasan,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    “Dalam konteks fungsi pengawasan itulah PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya lagi.
    Basarah lantas mengatakan, banyak menteri di kabinet pemerintahan Prabowo yang mesti diawasi oleh komisi-komisi di DPR.
    Menurut dia, pengawasan itu penting agar pemerintahan saat ini betul-betul menjalankan janji politik Prabowo Subianto yang disampaikan saat kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    “Agar janji kepada rakyat itu dipenuhi,” kata Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.
    Basarah menyebut, dengan begitu PDI-P turut berkontribusi membantu pemerintahan Prabowo.
    Akan tetapi, PDI-P menegaskan tetap menghormati keputusan Prabowo dalam penyusunan kabinet pemerintahan.
    “Sebagai partai politik yang memahami betul bahwa penyusunan dan penetapan kementerian, menteri-menteri pejabat negara adalah hak prerogatif Presiden, maka hal itu kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Basarah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Ahmad Basarah menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati
    Soekarnoputri tidak akan menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Meski demikian, PDI-P akan bekerja sama dengan
    Pemerintahan Prabowo
    Subianto untuk membangun bangsa.
    Basarah pun menegaskan bahwa posisi politik tersebut bukan berarti PDI-P merupakan oposisi pemerintahan.
    “Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan
    pemerintahan Prabowo
    Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” kata Basarah dalam konferensi pers usai peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025) malam.
    Basarah mengatakan, Megawati memintanya untuk menyampaikan sikap politik itu kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika keduanya masih sama-sama menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024.
    Dia pun mengungkapkan, sikap PDI-P itu telah disampaikan ke Muzani pada 17 Oktober 2024, beberapa hari sebelum Prabowo mengucap sumpah sebagai Presiden RI.
    “Lalu, Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” ujar Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.
    “Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo,” katanya lagi.
    Basarah lantas mengungkapkan, persahabatan Megawati dan Prabowo terus berjalan dengan sangat baik hingga hari ini.
    Persahabatan ini, menurut Basarah, akan menjadi pondasi sarana komunikasi dan koordinasi Megawati dengan Prabowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa.
    “Jadi situasi itu yang kemudian kami menggambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi apalagi menjalankan sisi pemerintahan oposisi, akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun tidak menugaskan kader ataupun anggotanya menjadi anggota Kabinet Presiden Pak Prabowo,” ujarnya kembali menjelaskan.
    “Tapi, hubungan baik akan terus terjalin dan terbina,” kata Basarah melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Beberkan Alasan Megawati Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo

    PDIP Beberkan Alasan Megawati Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, membeberkan alasan mengapa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih dengan rasa haru yang mendalam kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024, Presiden Prabowo Subianto, dan seluruh rakyat Indonesia.

    Penghargaan ini terkait dengan pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang memulihkan nama baik proklamator dan Presiden Soekarno. Hal ini disampaikan Megawati dalam sambutan politiknya pada acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    “Tanpa dukungan dari Presiden Prabowo dan seluruh Pimpinan MPR, serta elemen rakyat Indonesia, mustahil TAP MPR yang mengaitkan Bung Karno dengan G30S 1965 dapat dihapuskan. Itulah sebabnya, pidato Ibu Mega hari ini sangat memberi kesan mendalam, dengan apresiasi yang tulus kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR, dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Said Abdullah, Jumat (10/1/2025).

    Said menjelaskan ada dua alasan utama yang membuat Megawati mengungkapkan terima kasih kepada MPR, Presiden Prabowo, dan seluruh rakyat Indonesia. Pertama, pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang memulihkan nama baik Bung Karno mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo yang bukan merupakan kader PDI Perjuangan.

    “Kedua, saya merasa Ibu Mega berusaha menghindari konflik kepentingan, khususnya selama masa jabatannya sebagai Presiden, meskipun ia tidak segera dapat memulihkan nama baik Bung Karno,” tutur Said.

    Said juga mengungkapkan, pada masa kepresidenan Megawati, kondisi ekonomi dan keamanan nasional sedang tidak stabil. Megawati, menurutnya, ingin memberikan keteladanan dengan mengedepankan kepentingan negara, meskipun itu melibatkan keluarga.

    “Keteladanan kenegarawanan Presiden Prabowo dan Ibu Mega patut kita teladani. Ini merupakan contoh penting dalam membangun peradaban politik yang kering akhir-akhir ini. Kita juga menyaksikan, meskipun Orde Baru yang kuat, kebenaran tetap mencari jalan untuk memperoleh keadilan. Dirgahayu 52 tahun PDI Perjuangan, Satyam Eva Jayate,” pungkas Said.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang merespons surat MPR yang merekomendasikan pemulihan nama baik Presiden Sukarno. Pemulihan nama Bung Karno ini terjadi setelah MPR mencabut Ketetapan (TAP) MPRS No XXXIII/MPRS/1967 yang sebelumnya mengaitkan Bung Karno dengan G30S dan PKI.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas responsnya terhadap surat pimpinan MPR yang merekomendasikan pemulihan nama baik Bung Karno sebagai Presiden RI pertama,” ujar Megawati dalam pidatonya pada HUT ke-52 PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Megawati menyampaikan, keluarga Bung Karno telah bersabar menunggu pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 selama 57 tahun, sejak 1967 hingga 2024. Dengan pencabutan ini, tuduhan terhadap Bung Karno sebagai pengkhianat tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Saya, atas nama pribadi dan keluarga Bung Karno serta keluarga besar PDI Perjuangan, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita tahu, MPR adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia,” tandas Megawati.

  • PD Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

    PD Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

    Jakarta

    Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong program Makan Bergizi Gratis yang kini telah berjalan agar terus disempurnakan pelaksanaannya. Herman menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki di lapangan.

    “Ya, ini kan program relatif baru ya, meskipun sudah diuji coba dan tentu seluruh staf yang terlibat di dalam Makan Bergizi Gratis ini juga telah di-training sebelumnya dan tentu strukturnya sudah ada, ada Badan Gizi Nasional dan kemudian dibantu oleh seluruh instrumen negara, tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Sebab, menurut Herman, program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Salah satunya, sebut dia, di sektor ekonomi.

    “Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi. Selain, tentu sekarang sudah mulai terasakan akan meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing,” kata anggota Komisi VI DPR itu.

    Herman mengatakan program itu akan mendongkrak ekonomi daerah. Dia juga mengungkit komoditas ekonomi tiap daerah dimanfaatkan dalam pelaksanaan program itu.

    “Ekonomi daerah akan meningkat, karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing. Ini yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru,” katanya.

    “Dan tentu ke depannya mudah-mudahan pemerintah dan DPR segera membicarakan kembali nanti setelah tanggal 20 (Januari) masuk masa sidang (DPR) dibicarakan kembali, agar betul-betul program ini sukses, program ini mencapai tujuan, program ini mencapai sasaran. Program ini tentu menjadi program prioritas utama yang bukan berarti mengenyampingkan terhadap program-program lainnya,” kata Herman.

    (fca/azh)

  • Pemulihan Nama Baik Bung Karno, Megawati Terima Kasih ke Presiden Prabowo – Halaman all

    Pemulihan Nama Baik Bung Karno, Megawati Terima Kasih ke Presiden Prabowo – Halaman all

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto di acara HUT PDIP ke-52. Dia berterima kasih Prabowo merespons surat pimpinan MPR RI terkait pemulihan nama baik Presiden RI pertama Sukarno.

    Megawati awalnya berterima kasih kepada seluruh Rakyat Indonesia karena telah meluruskan sejarah Bung Karno. Hal ini terkait dicabutnya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 berkaitan dengan tuduhan pengkhianatan terhadap Sukarno.

    “Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” kata Megawati saat berpidato di HUT PDIP ke-52, di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Kemudian, Megawati juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo. Dia menyebut Prabowo lah yang merespons surat pimpinan MPR RI tersebut.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindaklanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama,” ucap dia.

    Kemudian, Megawati memuji Sukarno yang tahan banting. Pasalnya, dia sendiri mengaku bingung dengan apa yang sebetulnya terjadi kepada Sukarno.

    “Kalau dipikir Bung Karno tahan banting ya, lah iya lah, waktu beliau itu, kami keluarga itu bingung, kami mesti cerita, karena apa? Ketika saya ke Seteng untuk menanyakan ‘bapak saya diapakan toh?’,” ujarnya.

    Pencabutan Tap MPR Soal Sukarno

    Berdasarkan kesepakatan pada Rapat Pimpinan MPR tanggal 23 Agustus 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai pasal 6 TAP Nomor I/MPR/ 2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai 2002, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Sehingga, tuduhan pengkhianatan terhadap Sukarno telah digugurkan demi hukum oleh Keputusan Presiden Nomor 83/TK/2012 tentang Gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 huruf e UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

    Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo telah menyerahkan Dokumen Surat Pimpinan MPR RI yang ditandatangani 10 pimpinan MPR kepada Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Ahli Waris Keluarga Besar Presiden Sukarno. Surat Pimpinan MPR ini menjadi jawaban atas Surat MenkumHAM Nomor: M.HHHH.04.01-84 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Tindak Lanjut Tidak Berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

    “Melalui surat tersebut, pimpinan MPR menegaskan bahwa secara yuridis tuduhan terhadap Presiden Soekarno yang dianggap memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960-2022,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/9) lalu.

    Ia menjelaskan TAP MPRS No. XXXIII / MPRS / 1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

    “Namun demikian, meskipun TAP MPRS Nomor XXXIII/ MPR/1967 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun masih menyisakan persoalan yang bersifat psikologis dan politis yang harus dituntaskan karena tidak pernah dibuktikan menurut hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum sesuai ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945,” tambahnya. (hp)

  • Megawati Menangis karena Presiden Prabowo Pulihkan Nama Baik Soekarno

    Megawati Menangis karena Presiden Prabowo Pulihkan Nama Baik Soekarno

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan rasa haru dan terima kasih kepada Presiden ke-8, Prabowo Subianto, atas langkahnya dalam memulihkan nama baik Presiden ke-1 Soekarno.

    “Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Pak Prabowo Subianto, atas respons terhadap MPR RI untuk memulihkan nama baik Bung Karno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia,” ujar Megawati dalam pidato politiknya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Megawati juga menegaskan dengan keputusan MPR yang memulihkan nama baik Soekarno, tuduhan terhadap Bung Karno terkait Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI) kini resmi gugur.

    “Hari ini sangat istimewa. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan penuh kesabaran, akhirnya atas kehendak Allah SWT, keputusan Tap MPRS tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno tidak lagi berlaku. Tuduhan Bung Karno mendukung G30S/PKI batal demi hukum,” jelas Megawati.

    Sebelumnya, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, menyatakan pimpinan MPR berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Bung Karno. Hal ini mencakup penghapusan ketidakadilan hukum yang muncul dari penafsiran terhadap Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

    Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, juga menegaskan pihaknya akan memastikan pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Pertama Republik Indonesia.

    MPR secara resmi mencabut Ketetapan (Tap) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Surat resmi mengenai pencabutan ini diserahkan oleh Bamsoet kepada pihak keluarga Bung Karno pada 9 September 2024.

    “TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi,” ungkap Bamsoet.

  • HUT PDIP Diwarnai Tangis Megawati, Sindir KPK Hingga KIM, Siapa yang Mau Rebut Kursi Ketua Umum? – Halaman all

    HUT PDIP Diwarnai Tangis Megawati, Sindir KPK Hingga KIM, Siapa yang Mau Rebut Kursi Ketua Umum? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) siang.

    Sejumlah momen mewarnai perayaan HUT ke-52 PDIP tersebut, mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menangis, menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Berikut ini Tribunnews.com rangkum momen menarik pada perayaan HUT ke-52 PDIP tersebut.

    Megawati Terisak Tangis

    Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun.

    Hal itu seusai Presiden Prabowo menyetujui surat pimpinan MPR RI yang sudah melakukan pemulihan nama baik Presiden RI ke-1, Soekarno yang juga ayah kandungnya.

    “Ucapan terimakasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai presiden RI pertama,” ujar Megawati dalam pidato sambutannya.

    Megawati juga mengucapkan terima kasih kepada MPR RI yang sudah meluruskan sejarah terkait Soekarno. 

    Yakni, lanjut dia, tuduhan kepada Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    “Karena itulah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimana pun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” ujar Megawati sembari terisak tangis.

    Megawati pun mengingat betul dirinya sempat mencari keberadaan Soekarno ke Sekretariat Negara (Setneg).

    Dia bertanya Soekarno yang dikabarkan ditahan karena dituduh mendukung PKI.

    “Beliau presiden tiba-tiba waktu itu ditahan ditahan gak tau di istana Bogor, ndak ada yang berani jawab. Jadi kami keluarga waktu itu tidak tau status Bung Karno itu aja makanya saya bilang jangan loh orang Indonesia mau berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi, nunggunya aja keadilannya selama setengah abad lebih,” jelasnya.

    Ia menjelaskan kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo itu harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Sebaliknya, pihak keluarga Bung Karno pun sudah memaafkan atas perlakuan yang pernah terjadi di masa tersebut.

    “Yang terpenting bagi keluarga dan kaum patriotik pecinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seprang proklamator bangsa penggali pancasila dan bapak bangsa Indonesia,” pungkasnya.

    Sindir KPK

    Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara terkait status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Diketahui, Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

    Dalam pidatonya di perayaan HUT PDIP hari ini Megawati akhirnya memperikan pernyataannya untuk KPK.

    Megawati menilai bahwa KPK tidak memiliki pekerjaan lain karena menuding Hasto terlibat dalam kasus suap.

    Padahal menurut Megawati, ada banyak tersangka yang lain tapi pemberitaannya tak seramai Hasto.

    “Belum lagi apa coba, oh iya KPK. Aku baru pikir opo ku yo. Loh KPK, masa enggak ada kerjaan lain. Yang dituding yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku wae. Ayo wartawan tulis itu.”

    “Karena kan sebenarnya banyak yang sudah tersangka, tapi meneng wae (diam saja),” kata Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut Megawati menilai bahwa KPK memiliki banyak sekali tersangka lain yang belum diproses.

    Namun nyatanya KPK masih belum menetapkan tersangka lain hingga saat ini.

    Megawati juga mengungkap dirinya sampai membaca koran untuk mengetahui apakah KPK sudah menetapkan tersangka lain atau belum.

    “Kalau buka koran, ‘mungkin ada tambahan’ (tersangka). Enggak ada. Tadi saja sebelum ke sini yo ngono, eh kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh.”

    “Entar kalau saya yang ngomong, hehe ini tidak sopan. Masa kalian gitu saja takut? Sebenarnya takut tuh opo? Saya kan sudah ngomong itu ilusi,” ungkap Megawati.

    Megawati Soekarnoputri: Apa Urusannya Aku Mesti Masuk ke KIM

    Megawati Soekarnoputri menyindir pihak yang meminta partai yang dipimpinnya masuk ke dalam koalisi Indonesia maju (KIM).

    Dia menyebut hal itu tidak ada urusannya dengan pihak di luar PDIP.

    Mulanya, Megawati bercerita dirinya banyak dimintai pendapat oleh sejumlah pejabat negara. 

    Namun, mereka tidak mau pertemuannya itu bisa terekspose ke publik.

    “Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang saya ini pemerintah bagian mana toh, lah kok kamu datang ke saya toh, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diem-diem loh, ngumpet-ngumpet loh,” ujar Megawati saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun.

    Presiden ke-5 RI itu pun mempertanyakan alasan banyaknya pejabat negara yang khawatir untuk bertemu dirinya.

    Apalagi, alasannya mereka takut karena PDIP bukan bagian dari KIM.

    “Loh kok gak ada merdekanya ya, ya mbok dateng ae loh. Karena katanya iya kalau nanti saya dateng ibu kan enggak masuk ke KIM,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Megawati pun mengaku dirinya kesal mendengar alasan tersebut.

    Baginya, tidak ada urusannya pihak di luar PDIP memaksanya untuk masuk ke dalam KIM.

    “Lah apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya enggak masuk ke KIM. Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat,” ucapnya.

    Rebut Kursi Ketua Umum PDIP

    Megawati Soekarnoputri menyindir ada pihak yang mau merebut kursi Ketua Umum PDIP dari dirinya. 

    Hal itu disinggung saat perayaan HUT ke-52 PDIP.

    Presiden ke-5 RI itu mulanya mengaku saat ini banyak kader PDIP yang memintanya mengisi jabatan Ketua Umum PDIP lagi.

    Karena itu, dia meminta kadernya bersemangat di bawah kepemimpinannya.

    Namun, Megawati pun tidak menampik ada pihak yang ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP.

    Dia mempertanyakan apakah kader mau dipimpin oleh pihak yang ingin merebut posisi pucuk pimpinan PDIP.

    “Katanya minta saya ketua umum lagi tapi anak buahku nek ngene kabeh. Emoh. Wah terus ada yang kepengen wah gile. Mau enggak kalau sama yang kepengen iku? Ayo,” tanya Megawati kepada kader PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) siang.

    Kader yang hadir dalam puncak perayaan HUT PDIP pun kompak berteriak tidak mau dipimpin pihak yang mau merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati. 

    Di sisi lain, Megawati juga sempat menyindir kader PDIP yang tidak mau mendengarkan omongannya sebagai Ketua Umum PDIP.

    Dia meminta kader yang tidak mau menurut untuk mundur dari kader partai.

    “Ibu itu minta seluruh yang mendengarkan omongan ibu kalau enggak cocok sama PDIP keluar aja gitu gampang bukannya terus plintat plintut aku tuh capek tau engga ngurusin orang plintat plintut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Megawati mengatakan saat ini ada banyak pilihan parpol yang bisa menjadi pelabuhan kadernya yang tidak mau menurut dengan keputusan PDIP.

    “Udah tegas aja cari partai lain, orang ada berapa ya partai sekarang piro bukan yang KIM aja. Kan ada yang nambah itu piro? 18 iya baru? oh yang baru aja yang masuk yang ikut pemilu sekarang yang baru partai baru piro? 8? iyo lah mbok saiki nang ndi gitu loh. Maksud saya bukan menggurui bikin partai ga gampang loh,” katanya.

     

     

  • Nama Bung Karno Direhabilitasi, Megawati: Terima Kasih Presiden Prabowo

    Nama Bung Karno Direhabilitasi, Megawati: Terima Kasih Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat MPR terkait pemulihan nama Presiden pertama Soekarno atau Bung Karno. Pemulihan nama baik ayah Megawati ini setelah MPR resmi mencabut Ketetapan (Tap) MPRS No.XXXIII/MPRS/1967.

    Tap MPRS tersebut menyatakan Presiden Soekarno membuat keputusan yang menguntungkan gerakan G-30 S dan melindungi para tokoh PKI.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai presiden pertama,” ujar Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati mengatakan, keluarga Bung Karno cukup sabar menantikan pencabutan Tap MPRS 33 tersebut. Dia mengakui pihaknya berjuang selama 57 tahun, dari 1967 hingga 2024 untuk pencabutan Tap MPRS tersebut. Dengan pencabutan tersebut, tuduhan terhadap Bung Karno sebagai pengkhianat tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR periode 2019-2024. Kita ketahui MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Megawati.

    Megawati menjelaskan alasan dirinya menyinggung tuduhan pengkhianat terhadap Bung Karno oleh penguasa pada awal pidato HUT ke-52 PDIP. Dia berharap, kejadian serupa tidak terjadi lagi, menuduh orang tanpa bukti dan orang lama mendapatkan keadilan.

    “Lama ya, untung keluarga itu sabar. Jangan kejadian gini lagi, tetapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi,” pungkas Megawati terkait pemulihan nama Bung Karno.

  • Megawati Singgung Politisasi Hukum: Kalau Salah Ya Salah

    Megawati Singgung Politisasi Hukum: Kalau Salah Ya Salah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membuka pidatonya di Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP dengan menyinggung soal politisasi hukum.

    Pada acara yang diselenggarakan di Sekola Partai itu, Jumat (10/1/2025), Megawati menyinggung bahwa PDIP telah bersabar selama 57 tahun sejak ditetapkannya TAP MPRS No.33/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara atas Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno.

    Pada akhirnya, pimpinan MPR 2019-2024 pada tahun lalu telah resmi mencabut TAP MPRS itu. Dengan demikian, lanjut Megawati, MPR juga menegaskan bahwa tuduhan terhadap keterlibatan Bung Karno pada pemberontakan G 30 S 1965 tidak terbukti dan batal demi hukum.

    Megawati menyampaikan bahwa tidak ada proses hukum yang dilakukan untuk membuktikan tuduhan tersebut sampai dengan wafatnya Bung Karno pada 21 Juni 1970.

    “Lama ya. Untung keluarga tuh sabar. Jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi,” ujarnya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Megawati juga menyampaikan terima kasih atas nama pribadi, keluarga besar Bung Karno dan keluarga besar PDIP kepada MPR 2019-2024.

    Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI resmi mencabut TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno.

    Pencabutan TAP MPRS itu dilakukan dalam perhelatan silaturahmi kebangsaan bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan keluarganya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

    “Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 1 / MPR Tahun 2003 tentang peninjauan terhadap Menteri dan Status Hukum ketetapan MPRS dan MPR Tahun 19-6-2022 telah menyatakan TAP MPRS Nomor 33 / MPRS Tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi,” ujar Ketua MPR saat itu, Bambang Soesatyo.