TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno melihat PDI Perjuangan menjalankan politik dua kaki di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Adi Prayitno pun melihat partai berlambang banteng itu sedang bermain buruk.
Menurutnya keputusan PDI Perjuangan yang siap bekerja sama dengan Prabowo Subianti menjadi kabar buruk bagi demokrasi Indonesia.
Apalagi, PDI Perjuangan memilih tidak akan menjadi partai oposisi saat pemerintahan Prabowo Subianto.
“Satu hal yang pasti bahwa oposisi di masa-masa yang akan datang ini akan mati dan wasalam jadi ke depan kita Jangan pernah berharap ada partai politik yang galak, ada partai politik yang siap menjadi check and balances dan menjadi kelompok-kelompok kritis untuk mengadvokasi keinginan-keinginan masyarakat,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).
Adi menyayangkan sikap PDIP yang akhirnya memilih tidak menjadi oposisi dan bekerjasama dengan pemerintah. Padahal, kata Adi, banyak yang berharap PDIP setelah kalah dalam Pilpres 2024 bersikap seperti era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dimana, PDIP saat itu bersikap oposisi berada di luar pemerintahan selama 10 tahun. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun bermitra dengan kelompok-kelompok kritis.
Adu mengatakan PDIP mendapatkan buah manis setelah menjadi oposisi selama pemerintahan SBY dengan memenangkan pertarungan Pilpres dan Pileg 2014.
“Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur cukup disayangkan kesempatan politik yang mestinya dimiliki oleh PDIP untuk merekrut dan memaksimalkan kelompok-kelompok di luar kekuasaan, kelompok-kelompok kritis dan kelompok tidak puas dengan pemerintah ini, bisa saja akan menganggap PDIP itu bukan menjadi partai politik yang kemudian harus dipilih untuk di masa-masa yang akan datang,” kata Adi.
Menurut Adi, keputusan PDIP saat ini secara demokrasi menjadi tidak sehat karena check and balances tak ada.
KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.
Oleh karena itu, Adi meminta publik tidak heran bila nantinya tak ada anggota dewan yang bersuara lantang dan bersebarangan dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Padahal kita tahu anggota dewan yang ada di parlemen tugasnya itu adalah ngomong-ngomong, tugas mereka itu adalah berdialog dan berdiskusi
untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan politik rakyat,” katanya.
Adi pun menanggapi keputusan PDIP yang tidak menjadi oposisi dan siap bekerjasama dengan Prabowo Subianto. Meskipun, PDIP tidak menempatkan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.
“Ini menegaskan PDIP sedang cari aman PDIP, sedang bermain politik dua kaki,” imbuhnya.
Satu sisi, kata Adi, PDIP ingin merawat hubungan politik dengan Prabowo Subianto.
Apalagi, Prabowo Subianto bagi PDIP merupakan tewan sekalipun lawan di saat yang bersamaan.
“Kita tahu Megawati bergandengan dengan Prabowo Subianto kalah di pilpres saat itu melawan SBY,” ujarnya.
Namun, saat yang bersamaan PDIP masih ingin meyakinkan kelompok-kelompok ekstra parlementer, kritis dan anti Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka yang akan dicobar direbut untuk kepentingan elektoral.
“Main dua kaki ini tentu ingin ditunjukkan bagi PDIP bahwa memang suasana kebatinan politik masyarakat saat ini memang relatif terbelah satu sisi ada yang pro dengan Prabowo Subianto tentu dengan maksudnya PDIP di situ pro pemerintah ini juga sebagian besar ada yang ingin diharapkan bergabung dengan PDIP sebagai bagian dukungan politik mungkin di lima tahun yang akan datang,” katanya.
Pernyataan Ahmad Basarah
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut sistem oposisi dalam pemerintahan presidensial. Menurut Basarah, dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD 1945, istilah dan praktik oposisi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.
“Istilah oposisi, apalagi praktik oposisi, biasanya diterapkan dalam sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Hal ini tidak relevan dalam konteks pemerintahan presidensial kita,” ujar Basarah.
Terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Basarah menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mengambil sikap oposisi.
Sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, PDI Perjuangan tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah meskipun tidak menempatkan kadernya dalam kabinet Presiden Prabowo.
Hubungan baik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo, lanjut Basarah, menjadi jembatan untuk memastikan koordinasi efektif demi kepentingan rakyat.
“Hubungan panjang antara Ibu Megawati, Presiden kelima RI, dan Presiden Prabowo, Presiden kedelapan RI, akan menjadi dasar silaturahmi yang kokoh untuk mengawal bangsa menghadapi tantangan besar, seperti krisis lingkungan dan pangan akibat konflik global serta pemanasan global,” jelasnya.
Basarah juga menyoroti perhatian Megawati terhadap potensi krisis lingkungan dan pangan. Ia berharap Presiden Prabowo mampu memimpin Indonesia dengan baik dalam menghadapi ancaman tersebut demi keselamatan rakyat dan kepentingan bangsa.
Sikap politik resmi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo akan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan ke-6 yang direncanakan pada tahun 2025. Hasil kongres ini nantinya akan dijabarkan melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa, sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi inti falsafah Pancasila,” tutup Basarah. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
