Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Sulit, Kecuali Beliau Menjauhi Jokowi

    Sulit, Kecuali Beliau Menjauhi Jokowi

    GELORA.CO – Kabar rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kencang dibicarakan publik. 

    Padahal di antara dua sosok itu hingga saat ini tidak ada persoalan.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, baik pihak Gerindra maupun PDIP, selalu menyatakan hubungan Prabowo dan Megawati baik-baik saja.

    “Bahkan Prabowo beberapa kali menyatakan nasi goreng masakan Megawati enak sekali,” ujarnya, Jumat (17/1/2025). 

    “Megawati juga menyatakan siap untuk memasak lagi nasi goreng khusus buat Prabowo,” imbuh Jamil.

    Jamil menilai, belum bertemunya Prabowo dan Megawati tampaknya karena ada faktor ketiga. 

    Faktor tersebut bisa jadi berkaitan dengan Joko Widodo (Jokowi).

    “Bagi Megawati, Jokowi sudah kartu mati. Karena itu, di mana ada Jokowi, Megawati tidak akan mau bergabung,” ucapnya.

    Dia mengatakan, selama Prabowo dinilai Megawati masih mesra dengan Jokowi, selama itu pula ia akan terus menjauh dengan Prabowo. 

    Megawati juga akan menghindar untuk bertemu Prabowo.

    “Bila Prabowo ingin bisa cepat bertemu Megawati, pilihannya Prabowo harus renggang dulu dengan Jokowi,” katanya. 

    “Setidaknya Megawati tidak lagi menilai Prabowo terlalu mengikuti arah politik Jokowi,” imbuhnya.

    Masalahnya, apakah Prabowo mau merenggangkan hubungannya dengan Jokowi? Inilah yang menjadi masalah selama ini. 

    Prabowo untuk saat ini tampaknya masih sulit menjauh dengan Jokowi.

    “Penyebabnya bisa jadi karena faktor utang budi,” ujarnya. 

    “Prabowo memang sosok yang tahu berterima kasih atas kebaikan orang lain. Hal inilah yang menjadi kendala bagi Prabowo untuk jauh dari Jokowi,” ungkapnya.

    Jamil menyebut, apabila Prabowo memang mau bertemu Megawati, maka pilihannya ia harus bisa menjaga jarak dengan Jokowi. 

    Kalau tidak, pertemuan Prabowo dan Megawati akan terus sebatas wacana.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, baru-baru ini dia bertemu Megawati.

    Namun, Ketua MPR RI itu tidak mengungkapkan di mana pertemuan itu. 

    Dimuat Tribunnews.com pada Kamis (16/1/2025) Muzani mengungkapkan pertemuan itu dalam rangka persiapan pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. 

     

    Dalam pertemuan itu, Muzani menyebut Megawati menyampaikan sejumlah pesan kepada dirinya. 

    “Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Muzani pun menjelaskan pesan yang disampaikan oleh Megawati. 

    Menurutnya, salah satu pesan yang disampaikan Megawati adalah penyampaian rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo.

    Pasalnya, Presiden Prabowo menyetujui surat pimpinan MPR RI yang sudah melakukan pemulihan nama baik Presiden RI ke-1, Soekarno yang juga ayah kandungnya.

    Yakni, tuduhan kepada Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    “Pak Presiden Prabowo, segera memulihkan hak-hak Presiden Soekarno dengan gaji, pensiun, dan keuangan. Sehingga Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan menyampaikan, dan saya sampaikan itu kepada Bapak Prabowo,” jelasnya.

    Lagi pula, kata dia, Presiden Prabowo dan Megawati selama ini memiliki hubungan yang baik. Sebab, keduanya memiliki hubungan pribadi yang dekat sejak lama.

    “Hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang. Hubungan pribadi yang baik. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi Presiden, keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik. Baik Pak Prabowo ataupun Ibu Mega,” jelasnya.

    Karena itu, Muzani mengatakan saat ini hubungan baik tersebut tetap terjalin meskipun Prabowo sudah menjadi Presiden RI dan belum sempat bertemu.

    “Benar bahwa keduanya belum pernah bertemu, tetapi komunikasinya dilakukan dengan berbagai macam cara yang pesan dari kedua beliau itu sampai.

    “Kemudian itulah yang menyebabkan meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa PDI tidak akan kemana-mana, PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Muzani pun meyakini pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak lama lagi akan terjadi pada bulan Januari 2025 ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” pungkasnya

  • Prabowo Perintahkan Pagar Laut Dicabut, Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

    Prabowo Perintahkan Pagar Laut Dicabut, Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ternyata ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatan ada dua perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang saat ini masih menjadi misteri. 

    “Beliau [Prabowo] sudah setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk
    dicabutkan, gitu. Segera usut, begitu,” ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1/2025). 

    Meski demikian, Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas terkait evaluasi proyek strategis nasional PIK 2 yang berdekatan dengan lokasi pemasangan pagar laut tersebut. 

    “Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR RI,” jelasnya. 

    Ditemui terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional/PSN. 

    Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. 

    “Enggak ada [kaitannya pagar laut dengan PSN],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/1/2025). 

    Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco-City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun.

    Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. 

    “Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” lanjut Airlangga. 

    Berbagai pihak pun membahas kepemilikan pagar laut tersebut, termasuk Pengembang PIK 2, yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitan dengan kemunculan pagar laut di Tangerang.

    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” kata Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025).

    Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, hingga saat ini belum ada yang datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeklaim kepemilikan pagar laut itu.

    “Sampai sekarang belum ada yang mau datang mengaku sebagai pemilik [pagar laut],” kata Doni saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Adapun, KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut. Pascapenyegelan, KKP memberikan waktu 20 hari agar pemilik pagar datang menemui KKP.

    Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengklaim kepemilikan pagar laut tersebut, pemerintah akan menempuh langkah terakhir yakni pembongkaran.

    “Itu tindakan yang terakhir,” ujarnya.

    Perbesar

    Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum 

    Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bakal melaporkan soal temuan skandal pagar laut di Tangerang, Banten.

    Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni mengatakan laporan itu dibuat karena somasi pihaknya tak kunjung direspons pemilik pagar laut.

    “Kami, LBH-AP PP Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan mendatangi Mabes Polri di Jakarta guna menyampaikan laporan atau pengaduan resmi terkait skandal pemagaran laut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

    Adapun, masa tenggat somasi terbuka yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah selama waktu 3×24 jam telah habis sejak pada Senin (13/1/2025).

    “Itu alasannya, mengingat masa tenggat waktu 3×24 jam telah habis sejak somasi terbuka,” tambahnya.

    Adapun, Gufroni mengatakan jadwal pengaduan atau laporan itu bakal dilakukan besok, Jumat (17/1/2025) di Bareskrim Polri.

    “Laporan atau aduannya, sekitar 14.00 WIB bertempat di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel,” pungkas Ghufron.

    Adapun, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dikaji lebih mendalam karena pihaknya banyak mendapat laporan serta keluhan-keluhan dari masyarakat.

    “Kami juga mendapatkan laporan-laporan dari warga masyarakat di wilayah proyek PIK 2 itu. Ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum,” ujar Gus Yahya dilansir dari Antara. 

    Polemik terhadap PSN di PIK 2 terus menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak dengan tegas.

    Salah satu yang menolak yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas meminta proyek tersebut dihentikan, karena masih ada permasalahan hukum yang belum selesai.

    Bagi PBNU, kata Gus Yahya, proyek PSN di PIK 2 tersebut adalah proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas, termasuk mengenai hak-hak mereka.

    “Sehingga saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang, pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini,” kata Gus Yahya.

    Selain itu, menurut dia, juga perlu dilihat bagaimana pengelolaan proyek tersebut selama ini. Karena, menurut dia, masih ada masalah dalam pengerjaan berdasarkan laporan masyarakat.

    “Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah,” kata Gus Yahya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025). 

    Pemerintah menyatakan bahwa penyegelan dilakukan sebagai sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.  Meski pagar laut ilegal tersebut telah disegel pihak KKP, ingga saat ini pemerintah mengaku masih belum mengetahui siapa pelakunya. 

  • Prabowo Respons Usulan Makan Bergizi Gratis Dibiayai Dana Zakat – Halaman all

    Prabowo Respons Usulan Makan Bergizi Gratis Dibiayai Dana Zakat – Halaman all

    “Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” kata Prabowo setelah menghadiri acara Kadin Indonesia di Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Prabowo Subianto menyambut berbagai pihak yang hendak berpartisipasi dalam program tersebut. Dia tak mempermasalahkan siapa pun pihak yang hendak terlibat dalam pendanaan program itu asalkan peruntukannya efisien dan tepat sasaran.

    “Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapa pun yang mau ikut serta, boleh, yang penting efisien, yang penting tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ujarnya.

    Usulan Ketua DPD

    Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” lanjutnya

  • Nasib Pemilik Pagar Laut Kini Presiden Prabowo Tegas Beri 3 Perintah, Sekretaris: Setuju Disegel

    Nasib Pemilik Pagar Laut Kini Presiden Prabowo Tegas Beri 3 Perintah, Sekretaris: Setuju Disegel

    TRIBUNJATIM.COM – Diketahui, pagar laut sepanjang 30 km ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

    Pagar misterius itu kali pertama ditemukan pada 14 Agustus 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima informasi terkait aktivitas pemagaran laut.

    Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

    Sekretaris Gerindra yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, mengungkap perintah Prabowo soal pagar laut.

    Presiden Prabowo menyebutkan tiga perintah tegas untuk mengusut kasus Pagar Laut tersebut.

    Ada tiga perintah.

    Perintah pertama adalah penyegelan.

    Lalu, kedua, adalah pencabutan terhadap pagar laut tersebut.

    Kemudian, perintah ketiga, agar pihak terkait mengusut siapa pemiliknya.

    “Sudah, beliau (Prabowo) sudah setuju pagar laut (disegel), itu disegel.”

    “Kemudian yang kedua, beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. (Siapa pemiliknya juga harus) usut begitu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Meski demikian, Muzani mengaku tak tahu siapa pemilik pagar laut di Tangerang itu.

    Begitu juga soal isu yang mengatakan proyek pagar laut tersebut merupakan bagian proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

     “Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR,” tukasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono alias Ipunk, telah menyegel pagar laut yang membentang di enam kecamatan di Tangerang tersebut.

    Penyegelan itu dilakukan Ipunk bersama anak buahnya pada Kamis (9/1/2025).

    Pemkab Tangerang tak tahu dalang di balik pembangun pagar laut di perairan wilayahnya. (Istimewa)

    Ipunk mengungkapkan pihaknya memberi tenggat waktu hingga 20 hari kepada pemilik pagar laut agar segera membongkar sendiri.

    Jika tidak, kata dia, KKP-lah yang akan turun tangan sendiri.

    “Kami beri waktu, paling lama 10 sampai, 20 hari deh. Kalau tidak bongkar, maka KKP akan bongkar. Yang namanya, laut (jangan) dipagar-pagar seperti itu,” tegas Ipunk, Kamis.

    Sementara itu, mengenai apakah pagar laut di Tangerang dibuat terkait PSN PIK 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantahnya.

    Ia memastikan PSN hanya mencakup kawasan mangrove.

    Pagar laut sepanjang 30 KM ternyata melibatkan kepemilikan seorang artis (Tribun Sumsel, Tribunnews.com)

    Karena itu, Airlangga menegaskan proyek pagar laut bukan merupakan bagian PSN maupun PIK 2.

    “Enggak ada (hubungannya pagar laut dengan PSN PIK 2). PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan PIK 2,” kata Airlangga, Selasa (14/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Bantahan serupa juga telah disampaikan kuasa hukum PSN PIK 2, Muannas Alaidid, sebelumnya.

    Muannas menegaskan PSN PIK 2 tidak melakukan pembangunan pagar laut.

    Muannas juga memastikan pembangunan pagar laut itu tidak termasuk lokasi PSN maupun PIK 2.

    “Bukan pengembang yang pasang, ngapain urusin beginian (pagar laut)” ujarnya kepada Tribunnews.com.

     “Tidak ada kaitan sama sekali dengan pengembang, karena lokasi pagar tidak berada di wilayah PSN maupun PIK 2,” imbuh Muannas.

    Dalam kasus pagar laut misterius di Tangerang, Banten, Polri melalui Kakorpolaruid Baharkam, Irjen Mohammad Yassin, mengatakan belum ditemukan tindak pidana.

    Ia juga mengatakan pihaknya belum menerima laporan mengenai pagar laut tersebut.

    “Sampai sejauh ini belum ada tindak pidana yang terjadi,” kata Yassin saat dihubungi, Rabu.

    Kendati demikian, Yassin memastikan pihaknya akan membantu KKP jika diminta membongkar pagar laut tersebut.

    “Betul dari KKP sudah melakukan penyegelan. Apabila KKP akan melakukan pembongkaran dan meminta back up dari Polairud kita siap membantu,” ungkapnya.

    Yassin berkomitmen pihaknya akan melakukan upaya penegakan hukum jika persoalan pagar laut ini nantinya membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pagar di laut kewenangan dari KKP, apabila ada gejolak sosial/tindak pidana maka tanpa diminta polri akan turun ke lokasi,” pungkas dia.

    Pihak yang menderita karena adanya pagar laut di perairan laut Bekasi dan Tangerang adalah para nelayan.

    Tangis nelayan akhirnya kini tak terbendung setelah pagar laut itu berdiri.

    Kini hasil tangkapan anjlok imbas adanya pagar laut tersebut.

    Keberadaan pagar misterius di laut Bekasi, atau tepatnya di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, ternyata berdampak langsung terhadap hasil tangkap nelayan setempat.

    Hal ini yang dirasakan oleh Rodin (41), seorang nelayan asal Kampung Paljaya yang mengaku hasil tangkapannya menurun drastis sejak pagar misterius di laut Bekasi itu berdiri.

    Sebelum adanya pagar itu, Rodin bisa membawa pulang 40 kilogram ikan berbagai jenis setiap harinya, yang merupakan hasil menjaring ikan di pinggiran perairan.

    Namun, sejak pagar yang mirip tanggul itu membentang lima kilometer ke tengah laut, hasil tangkapannya kini paling banyak 5 kilogram.

    “Tadinya masih dapat Rp 450.000. (Sekarang) paling dapat cepe (Rp 100.000), buat bensin doang, buat bahan bakar doang,” kata Rodin saat ditemui Kompas.com di sela waktu istirahatnya, Selasa (14/1/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Rabu.

    Rodin meyakini pendapatannya yang anjlok itu karena keberadaan pagar misterius di laut Bekasi.

     Sebab, adanya pagar itu membuat ikan yang berada di pinggir perairan kini menjauh.

    Di sisi lain, dia dan nelayan lainnya merasa tersekat.

    Mengingat, bentangan pagar di dua sisi sepanjang lima kilometer itu membuat nelayan tak bisa leluasa mencari ikan di pinggir perairan.

    Mereka mesti keluar dari pagar alur pelabuhan terlebih dahulu di tengah lautan agar bisa menangkap ikan.

    Hal ini pun membuatnya enggan memaksakan diri lantaran perahu kecilnya rawan rusak jika sewaktu-waktu dihantam ombak besar.

    Tangis nelayan yang kini penghasilannya anjlok imbas ada pagar laut (Kompas.com)

    “Tadinya ikan naik kemari. Dibarok (tanggul diuruk), ombaknya juga gede kalau nengah, enggak bisa, kan nelayan pinggir,” ungkap dia.

    Nelayan lain, Tayum mengaku, tak bisa leluasa menebar jaring setelah adanya pagar laut di Bekasi itu.

    “Udah enggak bisa lagi kayak dulu, pada saat akan buat acara tabur jaring, tidak bisa lagi karena sudah disekat oleh pagar bambu,” ungkap Tayum.

    Selain itu, limbah tanah bekas urukan tanggul juga berdampak terhadap kelangsungan ekologi habitat laut.

    “Limbah yang mereka tinggalkan meninbulkan kematian habitat laut, limbah tanah yang mereka gali,” pungkas dia.

  • Kata Prabowo Soal Dana Zakat buat Makan Bergizi Gratis

    Kata Prabowo Soal Dana Zakat buat Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto buka suara soal usulan dana zakat digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tidak banyak memberikan penjelasan, namun ia menyebut bahwa zakat sudah ada yang mengurusnya.

    Ia lalu menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

    “Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini,” katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Prabowo juga menyatakan siap membuka diri dengan Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang terpenting, kata dia, tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

    “Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggi kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran,” tegas Prabowo.

    Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

    Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

    Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut. Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

    Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

    (acd/acd)

  • Akan Buat MoU dengan Menteri PU, Menteri Desa PDT Yandri Siap Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal Nasional 16 Januari 2025

    Akan Buat MoU dengan Menteri PU, Menteri Desa PDT Yandri Siap Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal Nasional 16 Januari 2025

    Akan Buat MoU dengan Menteri PU, Menteri Desa PDT Yandri Siap Tuntaskan Jalan Rusak di Desa Tertinggal
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
    Yandri Susanto
    berkomitmen akan membuat nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan persoalan
    infrastruktur desa
    di seluruh Indonesia, khususnya di desa-desa tertinggal.
    Upaya itu dilakukan agar mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa sekaligus mempercepat produktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga desa, serta membuka peluang investasi di masa depan.
    Yandri mengatakan, MoU tersebut merupakan awal yang baik untuk semua pihak dalam menyelesaikan banyak persoalan infrastruktur di desa. 
    “Ke depan kami akan membuat MoU, mana saja jalan yang perlu dibangun, misal jalan antardesa untuk produksi,” jelasnya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menambahkan,
    jalan desa
    yang baik akan memperlancar distribusi barang dari desa ke pasar.
    Infrastruktur jalan yang baik juga dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk desa, serta mendorong berkembangnya sektor pariwisata di desa.
    Menurutnya, hal itu akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa, termasuk mendorong pada pemangkasan tingkat kemiskinan warga desa.
    Yandri mengatakan, dengan data yang lengkap, pihaknya akan membangun jalan poros desa, atau jalan antar desa untuk produksi, jembatan dan lain sebagainya.
    “Intinya, kami ingin infrastruktur di desa teratasi, lebih-lebih di desa tertinggal,” ungkapnya dalam siaran pers.
    Yandri juga menegaskan, akses desa penting bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap pelosok negeri. 
    Sebab, program tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan menyediakan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
    Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, dengan perbaikan infrastruktur, swasembada pangan, energi, dan air, hilirisasi dan MBG tidak terhambat. 
    “Jadi, Asta Cita ke enam Bapak Presiden Prabowo tidak terlepas dari komitmen bersama antara Kementerian Desa dengan Kementerian PU,” jelasnya.
    Pertemuan itu dihadiri
    Menteri PU
    Dody Hanggodo dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah.
    Adapun Yandri didampingi Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar-Lembaga Samsul Widodo.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    Jokowi Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

    loading…

    Mantan Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) siang. FOTO/SEPTYANTORO

    JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri . Menurutnya, persatuan seluruh elemen bangsa sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

    “Sangat bagus, untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan, akan memberikan kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita. Karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi bidang ekonomi kita,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) siang.

    Ketika ditanya mengenai peluang tidak adanya oposisi usai pertemuan tersebut, Jokowi tidak menanggapinya secara lugas.

    “Lah wong pertemuan, tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan,” katanya singkat.

    Sebelumnya, rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Bahkan, Muzani berharap pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani yang menjadi perantara pertemuan Prabowo-Megawati saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Menurut, pertemuan antara Megawati dan Prabowo punya manfaat dan dampak luas bagi masyarakat. “Manfaatnya begini, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin,” tuturnya.

    Ketua MPR ini mengatakan, masyarakat akan senang kalau para pemimpin sering bertemu dan silaturahmi. Ia juga menilai, masyarakat akan lega bila para pemimpin bisa bertemu.

    “Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apapun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif dan seterusnya,” kata Muzani.

  • Dubes RI untuk Mesir-Yordania Bakal Fasilitasi Baznas Salurkan Bantuan ke Palestina

    Dubes RI untuk Mesir-Yordania Bakal Fasilitasi Baznas Salurkan Bantuan ke Palestina

    loading…

    Dubes RI untuk Mesir Lutfi Rauf dan Dubes RI untuk Yordania, Ade Padmo Sarwono berkomitmen memfasilitasi Baznas RI menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Foto/istimewa

    JAKARTA – Duta Besar (Dubes) RI untuk Mesir Lutfi Rauf dan Dubes RI untuk Yordania, Ade Padmo Sarwono menyampaikan komitmennya mendukung dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina bersama Baznas RI.

    Dukungan ini dikemukakan keduanya dalam acara Public Expose ‘Membasuh Luka Palestina’ di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

    Menurut Rauf, Indonesia tidak akan lelah untuk terus mendukung dan membantu rakyat Palestina hingga mencapai kemerdekaannya. “Bagi Indonesia, masalah Palestina sudah merupakan kewajiban konstitusi,” ucap Rauf, Kamis (16/1/2025).

    Rauf menuturkan, sejak agresi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023, rakyat Indonesia tidak pernah lelah ataupun berhenti untuk terus memberikan dukungan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Segala cara pengiriman bantuan telah ditempuh, baik pengiriman bantuan langsung ke Gaza melalui Mesir sebanyak 4 tahap, melalui udara dan laut dengan total bantuan sebanyak 1.100 ton, ataupun bantuan yang dikirimkan melalui kerja sama dengan otoritas LSM di Mesir.

    “Oleh karena itu Indonesia sekali lagi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Mesir yang telah memfasilitasi, membantu, dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Gaza,” ujar Rauf.

    Menurut Rauf, pemerintah Mesir memiliki peran yang sangat penting dalam merespons krisis yang terjadi di Gaza. Rauf juga berharap, agar kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi Palestina pascaperang.

    “Tentu harapan kita semua, agar kerja sama, dukungan dan bantuan Mesir untuk pengiriman dan operasi bantuan kemanusiaan selanjutnya ke Gaza akan terus dilaksanakan, mengingat misi kemanusiaan ini akan berjalan dalam waktu yang cukup lama ke depan,” tambahnya.

    Senada, Duta Besar (Dubes) RI untuk Yordania Ade Padmo Sarwono mengapresiasi MoU Baznas dengan ketiga lembaga kemanusiaan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), dan Yayasan Kanker Raja Hussein (KHCF) sebagai bentuk dukungan berkelanjutan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

  • HNW Ingatkan Mahasiswa agar Tak Cuma Kritis, tapi Juga Bersikap Konstruktif

    HNW Ingatkan Mahasiswa agar Tak Cuma Kritis, tapi Juga Bersikap Konstruktif

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan mahasiswa dikenal sebagai penggerak demokrasi dengan aksi-aksi di jalan dan aksi intelektualnya. Karena itu dia mengingatkan agar selain menjaga marwahnya untuk tetap kritis, di sisi lain juga harus konstruktif sehingga memberi ruang untuk terjadinya solusi.

    Terlebih mengingat saat ini Indonesia dengan pemerintahan barunya sedang berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Meski pada realitanya menghadapi banyak tantangan dan hambatan, seperti korupsi, pengangguran, kemiskinan, maraknya tindakan kriminal, dan lainnya. Menurut HNW persoalan ini perlu keseriusan, ketulusan dan kebersamaan untuk menyelesaikannya.

    Selain itu, dia juga menyoroti fenomena filisida yang sedang hangat menjadi bahan pembicaraan belakangan ini. Adapun filisida (Filicide) yaitu terjadinya kasus kriminal pembunuhan orang tua terhadap anak-anaknya. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan Indonesia sudah Darurat Filisida. Sebelumnya KPAI juga menyatakan Indonesia darurat kejahatan seksual terhadap anak.

    “Jadi, anak menjadi korban kejahatan seksual dan orang tua melakukan kejahatan terhadap anak. Kalau ini dibiarkan, Indonesia mau jadi apa. Kalau semua ini tidak dikritisi maka akan semakin besar dan parah kejadiannya nanti. Inilah pentingnya, generasi muda mahasiswa bersikap kritis untuk menyelamatkan masa depan mereka sendiri juga,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

    Hal itu dia sampaikan saat berdialog dengan mahasiswa perwakilan BEM Nusantara, di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    Kendati demikian, pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan dirinya sependapat mahasiswa tidak hanya sekadar mengkritik saja. Dia mengingatkan agar mahasiswa tetap berorientasi solusi sehingga sikap kritisnya tetap konstruktif.

    “Apakah solusi yang disampaikan tersebut diambil dan dipakai atau tidak dipakai, itu kewenangan eksekutif, karena mahasiswa tidak memiliki kekuasaan. Intinya, jangan seolah-olah mahasiswa disebut hanya sebagai tukang kritik semata, tidak mengerti solusi dan jalan keluar suatu masalah, yang sebenarnya mahasiswa memiliki kapabilitas untuk itu,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI ini.

    Anggota DPR Fraksi PKS Dapil DKI Jakarta II ini berharap mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara tetap solid, sehingga dapat menjadi penyemangat generasi muda dan warga masyarakat. Ajakan-ajakan HNW ini disambut baik oleh utusan BEM Nusantara.

    (akn/ega)

  • Muncul Usulan Biaya Makan Gratis Pakai APBD hingga Dana Zakat

    Muncul Usulan Biaya Makan Gratis Pakai APBD hingga Dana Zakat

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

    Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

    Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

    Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

    “Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting,” sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

    Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

    “Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD,” jelas Khofifah.

    Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

    Dana Zakat Buat MBG

    Selain usulan APBD untuk biayai MBG dari Khofifah, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut.

    Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

    Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

    Yang masuk dalam kategori tersebut mulai dari golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Dari situ, Noor Achmad bilang mungkin bisa saja zakat digunakan membiayai MBG, dia menyebutkan Baznas akan menerima usulan tersebut asal sasarannya ialah golongan fakir dan miskin.

    “Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi,” kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025) kemarin.

    Wacana Tambah APBN

    Sebelumnya, pemerintah sendiri memang membuka opsi untuk menambahkan anggaran Makan Bergizi Gratis dari kocek negara. Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

    “Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar,” kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

    Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap. Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

    Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya. “Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat,” sebutnya.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kesempatan berbeda bilang sejauh ini memang benar anggaran MBG Rp 71 triliun diperuntukkan hanya untuk target 17 jutaan penerima manfaat yang dilakukan bertahap sampai Desember tahun ini.

    Dia bilang, tambahan anggaran untuk MBG bisa dilakukan bila ada penghematan dari anggaran negara. Bila penghematan bisa dilakukan, Zulhas meyakini Prabowo mau menambahkan anggaran MBG hingga menjadi sebesar Rp 140 triliun atau dua kali lipat dari dana awal. Penerimanya pun akan bertambah jadi 80 juta dari awalnya target cuma 17 jutaan selama setahun ini.

    “Yang jelas anggarannya Rp 71 triliun, itu nanti yang dapat manfaat 17 juta orang yang bertahap sampai April, ada yang sampai Juni, sampai Desember. Itu bertahap, tidak sekaligus. Kalau nanti pendapatan negara bertambah, penghematan sana-sini bisa didapat, kalau bisa ditambah lagi oleh Presiden Rp 140 triliun, maka seluruhnya nanti itu bisa 80 juta lebih penerima manfaat,” bebernya saat ditemui wartawan, Rabu (15/1/2025) kemarin.

    (hal/eds)