Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 

    Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Berbagai isu politik nasional terkait seputar rencana pertemuan dua tokoh besar yakni Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terus hingga saat ini terus  bergulir.

    Merespons hal tersebut Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah menyambut baik jika hal tersebut terjadi karena dua figur tokoh nasional tersebut masing-masing sudah saling mengenal sejak lama. 

    “Beliau (Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri) teman baik dari dulu. Ya bagus lah kalau bertemu semua elit-elit politik itu bertemu silaturahmi itu saya rasa bagus jadi adem damai jalannya pemerintahan bagus,” kata Made Muliawan Arya dalam acara Rapat Pra Kongres ke IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu (18/1). 

    Meski belum mengetahui agenda kapan pertemuan tersebut namun De Gadjah berharap apa yang terjadi di pusat juga berlaku di daerah karena lebih baik bersinergi dan bersatu untuk membangun Bali. 

    “Jangan pernah berpikir the winner take all selama ini kan begitu, mari kita bersinergi bersatu untuk membangun Bali berbuat untuk rakyat Bali,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Senin (20/1). 

    Menariknya, jika pertemuan antara dua tokoh pimpinan partai itu terjadi, De Gadjah pun juga sudah siap membuka pintu untuk mengundang Gubernur Provinsi Bali terpilih sekaligus Ketua DPD PDIP Bali yaitu I Wayan Koster ke rumahnya. 

    “Kalau sudah ada pertemuan pasti ada arahan mungkin setelah itu saya akan undang pak Koster makan di pondok saya,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa selama ini dirinya mengaku juga sering mengunjungi kediaman I Wana Koster. 

    “Saya punya pondok, saya undang beliau (I Wayan Koster) kan wajar aja. Nggak apa-apa. Saya sampaikan pondok saya begitu, berkenan nggak. Masuk-masuk gang. Mungkin saya undang beliau makan siang, biar pernah gubernur (Gubernur Bali) main ke rumah saya,” terangnya. 

    Ia menambahkan jika selama ini sudah ada menteri hingga Ketua MPR yang datang ke rumahnya, maka itu ia akan mengundang I Wayan Koster agar pernah Gubernur Bali ke rumahnya.

    Meski diprediksi kedua partai yakni PDIP dan Gerindra berpeluang untuk koalisi, namun De Gadjah tak segan-segan untuk mengkritisi kebijakan pemimpin Bali jika tidak pro rakyat. 

    “Untuk kepentingan rakyat Bali saya support, kalau melenceng saya akan kritisii,” pungkas Made Muliawan Arya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Ini Terobosan Ekonomi, Demokrasi, dan Transisi Energi

    100 Hari Pemerintahan Prabowo: Ini Terobosan Ekonomi, Demokrasi, dan Transisi Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memberikan apresiasi terhadap capaian 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Eddy, berbagai terobosan kebijakan telah menjawab keraguan publik, termasuk langkah strategis di bidang ekonomi, demokrasi, dan transisi energi.

    “Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Presiden Prabowo telah membuktikan kemampuannya dengan kebijakan yang langsung dirasakan rakyat, seperti bergabung dengan BRICS, meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG), hingga menghapus utang UMKM dan nelayan,” ujar Eddy di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Eddy pun memaparkan beberapa capaian strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, kebijakan ekonomi prorakyat.

    Pemerintahan Prabowo memprioritaskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, seperti penghapusan utang UMKM dan nelayan, stimulus bansos sebesar Rp 38 triliun, pembatalan rencana kenaikan PPN 12 persen untuk barang kebutuhan pokok. Eddy menegaskan kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada rakyat yang tertinggal (no one is left behind).

    Kedua, program makan bergizi gratis (MBG). Program MBG tidak hanya memenuhi janji kampanye, tetapi juga mempersiapkan generasi emas Indonesia untuk menyambut bonus demografi pada 2045.

    Ketiga, konsolidasi pemerintahan yang efektif. Eddy memuji kemampuan Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan kementerian yang jumlahnya sempat diragukan oleh banyak pihak. Konsolidasi ini berhasil dilakukan dalam waktu singkat dan mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

    Keempat, kebebasan demokrasi dan respons aspirasi publik. Presiden Prabowo dinilai berhasil menjaga kualitas demokrasi dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Kritik melalui demonstrasi dan media sosial tidak diberangus, tetapi direspons dengan kebijakan, seperti pembatasan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.

    “Tidak ada yang ditangkap, semua kritik didengar, dan aspirasi dijawab dengan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan rakyat,” ujar Eddy.

    Eddy juga menyoroti pentingnya akselerasi transisi energi dalam pemerintahan Prabowo. Ia berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (Ebet) segera disahkan untuk memperkuat dasar hukum pengembangan energi terbarukan.

    “Potensi energi surya, angin, dan geothermal bisa menjadi solusi untuk ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan gas,” jelasnya.

    Eddy Soeparno menilai momentum keberhasilan 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto harus terus dijaga. Terobosan di bidang ekonomi, demokrasi, dan energi terbarukan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global.

  • Waka MPR Dorong Dana Abadi Harus Dioptimalkan demi Pendidikan Berkualitas

    Waka MPR Dorong Dana Abadi Harus Dioptimalkan demi Pendidikan Berkualitas

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana abadi pendidikan guna menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga berharap pemanfaatan anggaran pendidikan oleh sejumlah kementerian dan lembaga ini dapat diwujudkan demi pendidikan yang merata bagi setiap anak bangsa.

    “Saya berharap optimalisasi pemanfaatan dana abadi pendidikan yang sedang dilakukan pemerintah dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2025).

    Menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir 2024, dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah mencapai Rp 140 triliun. Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian berbasis data untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal.

    Selain itu, Lestari juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2024 yang mencapai Rp724,26 triliun. Anggaran ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan pengelolaan yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

    Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan di sejumlah kementerian dan lembaga di luar sektor pendidikan secara periodik dievaluasi efektivitasnya dalam penyediaan layanan pendidikan bagi masyarakat. Ia sangat berharap alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2025 dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.

    (akn/ega)

  • Sidak Peternakan Sapi Perah di Bogor, Ketua MPR Dorong Suplai Susu untuk Program MBG

    Sidak Peternakan Sapi Perah di Bogor, Ketua MPR Dorong Suplai Susu untuk Program MBG

    Bogor, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke peternakan sapi perah di Kunak, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Minggu (19/1/2025). Sidak ini bertujuan memantau perkembangan peternakan sapi perah dan memastikan kesiapan suplai susu untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

    Kawasan Kunak dikenal sebagai sentra peternakan sapi perah terpadu yang telah dikembangkan sejak era Presiden Suharto. Saat ini, peternakan di bawah koordinasi koperasi tersebut mampu memproduksi sekitar 4,5 ton susu segar setiap hari.

    Muzani menekankan pentingnya pengembangan peternakan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri, khususnya untuk program MBG.

    “Jika MBG mewajibkan adanya susu, maka jumlah produksi susu saat ini masih kurang. Kementerian terkait harus mendorong peternak sapi perah untuk meningkatkan produksi susu dan jumlah sapinya,” ujarnya.

    Muzani juga menyoroti ketergantungan pasokan susu nasional pada Jawa Barat, yang menyumbang 98% kebutuhan susu dalam negeri. Muzani mendorong pengembangan sentra peternakan sapi perah di luar Jawa, seperti Lampung, Sumatera Utara, dan Sulawesi.

    Muzani meminta adanya keseimbangan harga susu di pasar agar peternak tidak dirugikan. Saat ini, harga susu dari peternak berada di kisaran Rp 9.000 per liter.

    “Walaupun harga ini cukup bagus, masih ada ruang untuk perbaikan agar peternak mendapatkan keuntungan yang lebih baik,” jelasnya.

    Muzani juga menekankan perlunya modernisasi fasilitas pendukung di kawasan Kunak Pamijahan. Saat ini, rata-rata produksi susu per ekor sapi mencapai 12 liter per hari, meningkat dari sebelumnya 10 liter.

    “Proses hilirisasi susu sapi perah harus terus berlangsung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas,” tambah Muzani.

    Pengelola peternakan Kunak Abdul Safar menyatakan, kesiapan peternak untuk mendukung program MBG. Selama ini, susu yang dihasilkan peternak Kunak menjadi suplai untuk berbagai industri besar seperti Indofood dan Cimory.

    “Kami siap berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan susu untuk MBG. Saat ini, produksi harian kami mencapai 4,5 ton susu,” ungkap Safar.

    Muzani berharap kawasan Kunak dapat menjadi proyek percontohan peternakan sapi perah terintegrasi. Dengan dukungan pemerintah dan koperasi, ia optimistis produksi susu dalam negeri dapat meningkat dan memberikan manfaat langsung bagi program ketahanan pangan nasional.

  • Pengamat: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Hambat Partai Kecil, Perlu Revisi – Halaman all

    Pengamat: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Hambat Partai Kecil, Perlu Revisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPR selaku pembentukan undang-undang dihadapkan pada desakan untuk meninjau ulang besaran angka ambang batas parlemen yang saat ini berada di angka 4 persen. 

    Desakan ini muncul salah satunya dari pengamat sekaligus dkses Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini dalam responsnya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani yang menilai ambang batas parlemen tak perlu diubah. Bahkan, tak perlu untuk dihapus menjadi 0 persen.

    Titi dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025) menjelaskan ihwal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 menegaskan perlunya perubahan terhadap norma ambang batas parlemen demi menjaga proporsionalitas dan representasi yang lebih inklusif.

    Putusan itu menyatakan ambang batas parlemen 4 persen masih konstitusional untuk Pemilu 2024, namun hanya bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. 

    MK menekankan perubahan terhadap besaran ambang batas parlemen harus segera dilakukan, dengan memperhatikan proporsionalitas dalam sistem pemilu dan mencegah banyaknya suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.

    “Dengan demikian, memang pembentuk undang-undang harus mengatur ulang soal besaran angka ambang batas parlemen untuk Pemilu DPR,” ujar Titi.

    “Pastinya, pembentuk undang-undang jika merujuk putusan tersebut tidak boleh menaikkan ambang batas parlemen lebih besar dari 4 persen,” sambungnya. 

    Menurutnya, besaran ambang batas yang terlalu tinggi dapat menghambat partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, yang pada akhirnya mengurangi representasi suara rakyat.

    Revisi ambang batas parlemen ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi partai-partai kecil untuk berkontribusi dalam proses legislatif. 

    Hal ini dinilai penting untuk mencegah terbuangnya suara sah yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi, serta untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu.

  • Evaluasi Alat yang Digunakan, KSAL Tunda Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Banten – Halaman all

    Evaluasi Alat yang Digunakan, KSAL Tunda Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Banten – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut (TNI AL) di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut.

    “Akan dilakukan (pembongkaran), namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal,” kata Muhammad Ali, Minggu(19/1/2025).

    Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan.  “Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman,” ungkapnya.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 WIB, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi.

    Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).

    “Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” kata Harry di Tanjung Pasir, Tangerang Banten.

    “Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan,” imbuhnya.

    Harry menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. “Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya, bagi para nelayan yang akan melaut,” ujarnya.

    Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu.

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada dua perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang saat ini masih menjadi misteri.  

    “Beliau [Prabowo] sudah setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Segera usut, begitu,” ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1/2025) lalu.

    Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL.
    Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu.

    Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal.  Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Setelah itu pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal.

    “Tarik, tarik, tarik,” teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu.

    Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. “Mau kaya jual laut,” teriak warga.

    TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. “Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km,” kata Harry Indarto.

  • HNW: Gencatan senjata Israel-HAMAS tak lupakan kejahatan Israel

    HNW: Gencatan senjata Israel-HAMAS tak lupakan kejahatan Israel

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan gencatan senjata Israel dengan Palestina (HAMAS) bukan untuk memaafkan kejahatan kemanusiaan Israel terhadap warga Gaza, sebagaimana diputuskan oleh International Court of Juctice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC).

    “Sambil kita menyambut baik gencatan senjata itu, tapi juga mengingatkan soal keputusan-keputusan ICJ dan ICC atas kejahatan-kejahatan Israel yang tetap harus dilaksanakan, tidak malah dilupakan atau dimaafkan. Karena gencatan senjata yang ditandatangani oleh Israel dan Hamas (Palestina) serta negara-negara mediator memang bukan untuk melupakan keputusan-keputusan ICC dan ICJ,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Oleh karena itu, dia juga meminta agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mementingkan hal itu dan untuk ikut pro aktif bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara mediator seperti Qatar, Mesir dan Amerika Serikat untuk memastikan gencatan senjata di Gaza, Palestina, yang telah disepakati, dan diumumkan mulai berlaku tanggal 19 Januari 2024, dapat ditaati bersama dan tidak dilanggar oleh Israel.

    “Indonesia juga perlu ikut pro aktif mengawal gencatan senjata itu agar ditaati dan dilaksanakan semua butirnya, dengan melibatkan negara-negara sahabat di PBB, OKI, negara-negara mediator dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Ini sangat perlu dilakukan agar genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza oleh Israel dapat segera dihentikan, dan penjahatnya dikenakan sanksi hukum sebagaimana keputusan ICC dan ICJ,” ujarnya.

    HNW sapaan akrabnya mengatakan upaya untuk mengawal perjanjian gencatan senjata itu sangat perlu dilakukan dengan melihat track record Israel yang seringkali melanggar apa yang telah disepakati. Salah satunya adalah gencatan senjata pada November 2024 lalu dengan Lebanon, yang berulangkali dilanggar Israel dengan tetap menyerang Lebanon pasca perjanjian itu disepakati.

    Dia juga meminta agar Pemerintah Indonesia membangun komunikasi dengan negara-negara anggota PBB, terutama dengan negara-negara mediator – seperti Qatar, Mesir dan Amerika Serikat – untuk memastikan bahwa Israel menaati seluruh kesepakatan gencatan senjata yang telah mereka tandatangani. Secara khusus, ia menyoroti bahwa pemimpin AS yang saat ini dan akan datang,

    Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump sama-sama mendukung agar gencatan senjata ini segera dilakukan. Bahkan, gencatan senjata itu diumumkan oleh Presiden Joe Biden.

    “Oleh karena itu, apabila Israel kembali membangkang dengan melanggar perjanjian gencatan senjata itu, maka selain jelas menunjukkan perlawanan terhadap keputusan/policy Amerika Serikat dan arus besar warga dunia yang menyambut baik gencatan senjata, maka seharusnya Israel diberikan sanksi hukum dengan pengucilan Israel dari keanggotaan lembaga2 internasional termasuk dari keanggotaannya di PBB maupun IPU. Dan sudah semestinya kalau pemerintah dan parlemen AS makin menyadari bahwa perilaku Israel justru merugikan kepentingan luar negeri AS, sehingga sudah saatnya AS berpikir serius untuk mempertimbangkan kembali dukungan mutlaknya kepada Israel yang dilakukannya selama ini,” ujarnya.

    HNW menjelaskan catatan ini perlu diberikan karena, meski Israel sudah mulai menarik mundur pasukannya, dan kantor perdana menteri Israel sudah menandatangani naskah gencatan senjata, dan jalan-jalan di Jenin mulai dibuka, tetapi tanda-tanda pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati sudah mulai terlihat. Pasca perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani, Israel masih terus menyerang dan mengakibatkan tewasnya 73 warga di Gaza, Palestina, termasuk korbannya adalah anak-anak dan perempuan sipil yang lagi merayakan kemenangan Gaza dengan adanya gencatan senjata tersebut.

    Hal ini juga telah terkonfirmasi dan diingatkan oleh Hamas sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dimana pihaknya sudah mentaati butir-butir gencatan senjata, tetapi dari pihak Israel masih menunjukkan perilaku pembangkangan.

    “Saya sepakat dan setuju dengan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang secara terbuka mengutuk keras tindakan kejahatan israel sesudah ditandatanganinya gencatan senjata tersebut. Semoga pada 19 Januari besok, setelah gencatan senjata itu resmi berlaku, tidak ada lagi pelanggaran atas kesepakatan tersebut,” tuturnya.

    Selanjutnya, HNW juga berpesan agar pemerintah Indonesia juga terus menjalin dukungan negara-negara di PBB untuk menaati dan menjalankan keputusan ICC dan ICJ dengan terus menuntut Israel dan pimpinannya terhadap kejahatan genosida, apartheid dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya.

    Dia mengatakan gencatan senjata tersebut bukan berarti melupakan dan memaafkan berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel dan pimpinannya.

    Oleh karena itu, proses di ICJ dan ICC serta upaya untuk menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta mereka yang terlibat sebagaimana diputuskan oleh ICJ harus tetap berjalan dan dituntaskan.

    “Hendaknya itu terus dilaksanakan sebagai komitmen penegakan keadilan dan hukum internasional serta menyelamatkan marwah organisasi dan peradilan internasional, seperti PBB, ICJ dan ICC dan peradaban global. Dalam mengawal ini, wajarnya Indonesia menjadi garda terdepan sesuai perintah Konstitusi (alinea ke 4 Pembukaan UUDNRI 1945), sekalian juga untuk membayar hutang sejarah dengan bangsa Palestina yang membantu kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Isu Politilk Terpopuler: Anies dan Ahok Berpelukan hingga Prabowo Optimistis Swasembada Beras Dicapai 4 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita tentang dua orang mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpelukan dan tertawa lepas menjadi isu politik terpopuler di Beritasatu.com pada Sabtu (18/1/2024).

    Berita politik lainnya yang mendapat perhatian pembaca, yakni Presiden Subianto akan resmi berkantor di ibu kota Nusantara (IKN) mulai 17 Agustus 2028, komentar Bahlil Lahadalia kabar tentang masuknya Gibran Rakabuming Raka ke Golkar dari MKGR, penambahan reses DPD dikritik, serta Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia swasembada pangan kurang dari empat tahun.

    Berikut isu politik terpopuler di Beritasatu.com sepanjang Sabtu (18/1/2025): 

    1. Momen Anies dan Ahok Bertemu di Sudirman, Berpelukan lalu Tertawa Lepas
    Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dalam acara peluncuran buku “Makanya, Mikir!” di Mal FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025). Pertemuan kedua mantan gubernur DKI Jakarta menghebohkan hadirin.

    Anies dan Ahok memang diundang untuk memberikan testimoni tentang buku karya Abigail Limuria dan Cania Citta tersebut.

    Anies membagikan momen pertemuannya dengan Ahok melalui Stories Instagram @aniesbaswedan. Dalam video direkam akun follower-nya itu, terlihat Anies dan Ahok bertemu di atas panggung.

    2. Presiden Prabowo Subianto Akan Resmi Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028
    Presiden Prabowo Subianto akan resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hal ini diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    “Sarana dan prasarana di IKN sudah kami siapkan. Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada Agustus 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ucap Basuki dikutip dari keterangannya, Sabtu (18/1/2025).

    Terbaru, Otorita IKN mempercepat proses investasi sektor perbankan untuk mendukung pembangunan dan mengadakan pertemuan dengan industri perbankan Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).

    3. Kabar Gibran Masuk Golkar Lewat MKGR, Bahlil: Kita Lihat Nanti
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal menguatnya isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. 

    Bahlil meminta awak media dan masyarakat bersabar dan menanti kemungkinan Gibran bergabung di organisasi sayap Partai Golkar lewat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sabtu (18/1/2025).

    “Saya sampai dengan sekarang, masih itu kan mungkin di MKGR. Nanti kita lihat,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (17/1/2025) malam.

     4. Penambahan Reses DPD Dikritik, Dinilai Langgar UU dan Bebani APBN
    Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menambah jumlah masa reses pada Oktober hingga Desember 2025 dari satu kali menjadi dua kali menuai kritik tajam. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi juga mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap krisis keuangan negara.

    “Masa reses DPD seharusnya sinkron dengan DPR, yang pada periode Oktober-Desember 2025 hanya satu kali. Kebijakan ini tidak hanya melanggar UU MD3, tetapi juga memberikan tekanan berat pada APBN,” kata Hardjuno, Jumat (17/1/2025).

     5. Presiden Prabowo Subianto Optimistis Swasembada Pangan Tercapai Kurang dari 4 Tahun
    Presiden Prabowo Subianto meyakini target swasembada pangan yang direncanakan dalam empat tahun dapat tercapai lebih cepat dari yang diharapkan. Keyakinan tersebut disampaikan Prabowo dalam Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin), yang diadakan di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).

    “Target kita semakin jelas. Swasembada pangan kita rencanakan dalam waktu 4 tahun, namun ternyata kita akan terkejut karena jauh sebelum 4 tahun, kita sudah mencapai swasembada pangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah sudah bergerak cepat untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan, khususnya yang tertuang dalam Asta Cita. Terkait swasembada pangan, pemerintah terus mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk melalui pengembangan food estate dan pertanian modern untuk memastikan tercapainya target tersebut. 

  • Gibran Katanya Akan Gabung MKGR Tapi Tak Nongol di Perayaan HUT, Begini Kata Bahlil – Halaman all

    Gibran Katanya Akan Gabung MKGR Tapi Tak Nongol di Perayaan HUT, Begini Kata Bahlil – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam puncak perayaan HUT ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Padahal sebelumnya Gibran direncanakan hadir dalam perayaan HUT ormas pendiri partai Golkar tersebut.

    Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia enggan mengungkap alasan Gibran tidak hadir dalam puncak perayaan HUT MKGR.

    Hanya saja, Gibran sudah menitipkan salam kepada seluruh anggota MKGR.

    “Ada salam hormat dari Pak Wapres. Tadinya pak wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita,” ujar Bahlil dalam pidato sambutannya.

    Kendati demikian, Bahlil menuturkan Gibran tetap mencintai MKGR. Bahlil bahkan menyatakan putra sulung Presiden ke-7 RI itu semakin mencintai MKGR.

    Namun, Bahlil tidak merinci apakah hal tersebut merupakan sinyal Gibran akan masuk menjadi anggota MKGR.

    “Tapi kecintaan Pak Wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun. Dan Beliau kelihatannya tambah cinta kepada MKGR,” pungkasnya.

    Ada sejumlah petinggi Golkar yang hadir dalam puncak perayaan HUT ke-65 MKGR. Di antaranya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. 

    Kemudian, ada pula Ketua Dewan Pembina Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, dan Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta. 

    Hadir pula di acara ini Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.

    Lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informasi Digital Meutya Hafid, Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Christina Aryani, dan Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir. 

    Selain itu, ada juga Utusan Khusus Presiden RI Raffi Ahmad dan Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

     

     

  • Komentar Nelayan Usai Pagar Laut di Tangerang Dibongkar Personel TNI AL

    Komentar Nelayan Usai Pagar Laut di Tangerang Dibongkar Personel TNI AL

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 600 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) beserta nelayan membongkar pagar laut yang membentang di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu.

    Proses pembongkaran pagar laut itu diawali oleh personel TNI AL dan nelayan di garis pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 08.30 WIB. Dan hingga berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

    Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto di Tangerang, mengatakan proses pembongkaran pagar laut yang terbuat dari bambu itu akan dilakukan secara bertahap.

    “Proses pencabutan akan dilakukan di Tanjung Pasir, bertahap sepanjang dua kilometer yang melibatkan sejumlah unsur, baik itu nelayan dan juga pihak kami (TNI AL),” ujarnya.

    Ia menyebutkan tahapan pembongkaran pertama ini sedikitnya melibatkan 30 kapal nelayan. Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu itu.

    Sementara itu, pantauan di lokasi pembongkaran pagar, sejumlah personel TNI dan nelayan tampak bahu-membahu mencabut bambu dengan ketinggian enam meter ke dasar laut.

    Para nelayan serta TNI melakukannya dengan cara manual, yaitu mencabut menggunakan tangan ataupun menggunakan tali yang disangkutkan ke kapal.

    Nelayan yang ikut dalam aksi pembongkaran pagar laut itu mengucapkan rasa syukur dengan adanya pencabutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui TNI AL.

    “Tentu kami bersyukur sekali dengan adanya langkah itu, kami tidak kesusahan lagi, tidak harus mutar,” ucap Sahroni.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang itu untuk dicabut dan diusut kepemilikannya.

    “Beliau sudah setuju pagar laut: pertama, itu disegel. Kemudian, yang kedua, beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

    Dari hasil proses penyelidikan dan pemantauan di lapangan, bila pemasangan pagar laut bambu itu dilakukan bukan menggunakan alat berat, melainkan dengan cara manual atau tenaga manusia.

    Kendati demikian, untuk mengungkap dan mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini. Maka, pihaknya kini terus melakukan investigasi mendalam.

    Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI telah melakukan penyegelan pagar yang membentang di laut Kabupaten Tangerang, sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam konflik di tengah masyarakat.