Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • MPR Akan Tinjau Progres Pembangunan Gedung Parlemen dan Tempat Tinggal Anggota Dewan di IKN

    MPR Akan Tinjau Progres Pembangunan Gedung Parlemen dan Tempat Tinggal Anggota Dewan di IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan pimpinan MPR akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada Jumat dan Sabtu pekan ini. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pembangunan gedung parlemen di IKN, termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD.

    “Alhamdulillah kita tadi melaksanakan rapat pimpinan MPR. Cukup panjang, cukup lama pada awal masa persidangan ini dan cukup kompleks yang dibahas, antara lain, kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada Jumat dan Sabtu,” ujar Muzani di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Muzani menjelaskan tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melihat langsung perkembangan pembangunan gedung-gedung parlemen di IKN Nusantara, termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD. Selain itu, mereka juga akan memeriksa pembangunan tempat tinggal bagi anggota MPR, DPR, dan DPD yang akan ditempatkan di IKN.

    “Pimpinan MPR berencana melakukan kunjungan ke IKN karena kita ingin melihat perkembangan pembangunan IKN dan rencana pembangunan gedung parlemen, gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR,” tambah Muzani.

    Dalam kunjungan tersebut, Muzani menyebutkan mereka juga akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan pihak terkait lainnya mengenai progres pembangunan IKN. Muzani berharap rencana pembangunan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

    “Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Terkait hal itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN,” ujar Muzani.

    Setelah melakukan pengecekan lapangan, Muzani menyatakan MPR akan memberikan masukan dan saran berbasis data kepada kepala Otorita IKN. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pembangunan di IKN.

    “Ya, nanti dari pemaparan kepala otorita kepada kami mungkin kami akan berdiskusi, menyampaikan pandangan beberapa hal yang diperlukan,” pungkas Muzani.

  • Pimpinan MPR akan temui Presiden Prabowo saat momentum 100 hari kerja

    Pimpinan MPR akan temui Presiden Prabowo saat momentum 100 hari kerja

    “Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden, pimpinan MPR ya menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa jajaran pimpinan MPR RI berencana bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendiskusikan berbagai persoalan negara dalam rangka momentum 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden, pimpinan MPR ya menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut rencana silaturahmi tersebut telah disepakati bersama dalam Rapat Pimpinan MPR RI hari ini.

    “Tadi di rapat pimpinan kami, kami menyepakati untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan presiden,” ucapnya.

    Adapun terkait perlu tidaknya evaluasi terhadap sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP) dengan merombak susunan kabinet pada momentum 100 hari kerja presiden, Muzani mengatakan hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

    “Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu,” ujarnya.

    Terkait sejumlah kasus melibatkan menteri KMP yang mencuat ke publik beberapa waktu belakangan, dia memandang bahwa hal tersebut tak ubahnya sebagai bagian dari penyempurnaan proses pemerintahan bekerja.

    “Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan,” tuturnya.

    Dia pun membalikannya ke publik apakah sejumlah kasus yang menuai sorotan masyarakat atas perilaku beberapa menteri di KMP itu menganggu kinerja positif yang dicapai pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Jadi sebagai manusia biasa selalu ada kekurangan, dan apa yang disampaikan oleh berbagai macam kalangan itu bagian dari upaya untuk menyempurnakan bagi jalannya proses pemerintahan,” kata Sekjen Gerindra itu.

    Sebelumnya, Rabu (23/10/2024), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa penggunaan kop surat kementerian pada surat undangan haul orang tuanya merupakan murni kesalahan administrasi.

    Kemudian pada Jumat (6/11/2024), eks Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman yang akrab disapa Gus Miftah memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.

    Keputusan tersebut diambil setelah dirinya menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

    Adapun pada Senin (20/1/2025), ratusan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI menggelar aksi damai terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dipicu pemberhentian mendadak kepada pegawai di lingkungan setempat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

    Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” kata Kepala OIKN saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Dia melanjutkan desain dasar (basic design) untuk ekosistem dan kompleks yudikatif dan legislatif pernah dibuat oleh Kementerian PUPR. Namun, Presiden memerintahkan desain itu ditinjau dan dievaluasi kembali.

    “Kami nanti dengan Kementerian PU bersama OIKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden,” kata Ketua OIKN saat jumpa pers.

    Dalam rapat terbatas membahas IKN sore ini, Presiden menyetujui pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada 2025–2029. Prabowo juga menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk itu sebesar Rp48,8 triliun.

    Basuki menyebut pembangunan tahap dua itu tak hanya mencakup ekosistem untuk legislatif dan yudikatif, tetapi juga ekosistem pendukung, dan akses menuju IKN.

    “(Itu semua, red.) termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini, adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana, dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal. Jadi, dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan, menyerahkan untuk OIKN untuk kami mengelola dan kami pelihara. Itu dari APBN,” kata Basuki Hadimuljono.

    Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan lebih lanjut rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik.

    “Ibu kota politik, artinya kalau saat ini kami masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap, karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI,” kata AHY.

    “Sedangkan, untuk lembaga yudikatif juga bukan hanya simbol, tetapi itulah kelengkapan utuh dari pemerintahan di sebuah negara demokratis,” sambung AHY.

    Menko Infra melanjutkan Presiden memerintahkan kepada mereka, yang terlibat dalam pembangunan IKN, untuk fokus mendirikan bangunan-bangunan untuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih dulu.

    “Dengan demikian, kalau semua sudah berdiri, tiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” kata AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Gus Hilman Mufidi, Anggota Baru DPR RI Berusia 24 Tahun dari PKB

    Profil Gus Hilman Mufidi, Anggota Baru DPR RI Berusia 24 Tahun dari PKB

    loading…

    Gus Hilman (tengah) dilantik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025. Foto/Ist

    JAKARTA – Muhammad Hilman Mufidi terlihat begitu bersemangat ketika tiba di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa pagi (21/1/2025). Wajahnya tampak berseri-seri.

    Mengenakan setelan jas warna gelap dengan bawahan warna senada yang dipadukan dengan dasi warna hijau dan berpeci, Gus Hilman tampak begitu gagah.

    Dia terlihat mempercepat langkahnya menuju ruang Rapat Paripurna. Sang ibu, Chalimatus Sa’diyah yang berjalan di sampingnya terpaksa harus ikut mempercepat langkahnya.

    Gus Hilman–begitu dia biasa disapa–bahkan meninggalkan langkah sang ayah, Jazilul Fawaid dan kedua adiknya, Ganis Samahah dan Hilma Aqila yang pagi itu sengaja ikut datang ke Senayan untuk menyaksikan dari dekat sang kakak dilantik sebagai anggota DPR RI.

    Hilman berjalan menuju lift dan naik ke Ruang Paripurna Lantai III, Nusantara II. Karena rapat belum dimulai, Hilman singgah di ruang tunggu di samping Ruang Rapat Paripurna.

    Di sana sudah menunggu Anisah Syakur dan Muhammad Khozin, dua nama lain yang pagi itu hendak dilantik sebagai anggota DPR RI melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

    Gus Hilman bersama Anisah Syakur dan Muhammad Khozin resmi dilantik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025.

    Pelantikan tiga anggota DPR PAW dari Fraksi PKB ini merujuk pada Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

  • Ketua MPR: Kepuasan publik tinggi karena rakyat berharap ke Prabowo

    Ketua MPR: Kepuasan publik tinggi karena rakyat berharap ke Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai angka survei kepuasan publik tinggi kepada pemerintahan karena masyarakat mempunyai harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Oleh karena itu, menurut dia, MPR RI saat ini bertugas untuk menciptakan suasana politik yang kondusif agar kondisi pemerintahan dan masyarakat bisa berlangsung lebih baik. Menurutnya, dukungan pun harus terus diberikan kepada pemerintah.

    “Harapan yang besar mudah-mudahan bisa diimbangi dengan kemampuan dan kerja yang sama besarnya dengan harapan itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan waktu selama 100 hari pertama kinerja Presiden Prabowo bukanlah waktu yang cukup untuk membuktikan kerja-kerja. Jika harapan publik tinggi, dia ingin agar hari-hari berikutnya kinerja pemerintah lebih baik lagi.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Pimpinan MPR RI dalam rapat pimpinan telah sepakat akan menemui Presiden untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi tentang persoalan-persoalan negara.

    Saat ini, MPR RI juga sedang membahas tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan rekomendasi dari Pimpinan MPR RI periode sebelumnya. Menurut dia, PPHN tersebut akan dipelajari hingga tenggat waktu pada Agustus 2025.

    Adapun salah satu rekomendasi dalam PPHN tersebut yaitu mengembalikan lembaga MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara. Muzani pun belum memastikan apakah hal tersebut akan dilakukan dengan Ketetapan MPR RI atau opsi lainnya karena MPR belum fokus mengenai hal itu.

    “Sekarang kita sedang menyerahkan kepada Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Ingin Jadikan IKN Ibu Kota Politik, Apa Maksudnya?

    Prabowo Ingin Jadikan IKN Ibu Kota Politik, Apa Maksudnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginginkan untuk menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada akhir masa pemerintahannya.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dengan menjadi ibu kota politik, maka pembangunan di IKN akan lebih difokuskan untuk gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Ibu kota politik, artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

    Sedangkan untuk lembaga yudikatif, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan pembangunan bakal dikejar sehingga setiap bagian dari trias politia tak hanya menjadi berupa simbol, tetapi menjadi bangunan yang nyata.

    Menurutnya, dengan fokus dalam menyiapkan bangunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka Indonesia bakal memiliki kelengkapan utuh dalam mewujudkan pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. 

    “Harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Saya persilakan kepada investor,” pungkas AHY.

  • MPR kunjungi IKN guna cek perkembangan pembangunan pada pekan ini

    MPR kunjungi IKN guna cek perkembangan pembangunan pada pekan ini

    Kita membahas rencana kunjungan Pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan MPR RI berencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk mengecek perkembangan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru Republik Indonesia tersebut pada akhir pekan ini.

    Selain mengecek pembangunan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Pimpinan MPR RI juga akan mengecek rencana pembangunan gedung parlemen, yang terdiri dari Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

    “Kita membahas rencana kunjungan Pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu,” kata Muzani usai mengikuti Rapat Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pihaknya akan segera mengetahui jadwal selesainya gedung parlemen setelah mengecek langsung IKN pada akhir pekan ini. Nantinya MPR juga akan memberi masukan secara langsung kepada Kepala Otorita IKN.

    Sejauh ini, dia pun belum mengetahui terkait proses pembangunan rumah dinas bagi anggota legislatif. Nantinya semua informasi perkembangan pembangunan IKN terkait lembaga legislatif akan disampaikan kepada publik.

    “Saya belum tahu, makanya kami perlu melihat langsung, mendengar dari pejabat yang memiliki otoritas,” ujar dia.

    Adapun Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah agenda peletakan batu pertama (ground breaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur oleh Presiden Prabowo Subianto masih menunggu jadwal.

    Basuki mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Presiden untuk sejumlah agenda peletakan batu pertama di IKN tersebut.

    “Saya sudah mengirim surat untuk ground breaking. jadi mudah-mudahan beliau bisa menjadwalkan waktunya,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Maharani Lantik Tiga Anggota Baru Fraksi PKB dari Dapil Jatim

    Puan Maharani Lantik Tiga Anggota Baru Fraksi PKB dari Dapil Jatim

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani melantik tiga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang merupakan pergantian antarwaktu (PAW). Ketiga anggota DPR tersebut, yakni Anisah Syakur, Muhammad Hilman Mufidi dan Muhammad Khozin.

    Pelantikan dilakukan di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025. ”Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” kata Puan.

    Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap ketiga anggota baru Fraksi PKB tersebut bisa menjalankan tugas sebaik mungkin dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat di Senayan.

    ”Selamat kepada ketiga anggota baru Fraksi PKB yang baru saja dilantik. Saya berharap ketiga anggota baru ini bisa memperkuat tugas-tugas kedewanan di Fraksi PKB dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” tuturnya.

    Seperti diketahui, pelantikan tiga anggota DPR PAW dari Fraksi PKB ini merujuk pada Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

    Ketiga anggota DPR RI yang baru dilantik tersebut berasal dari sejumlah daerah pemilihan di Jawa Timur. Anisah Sakur mewakili Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Faisol Reza yang sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Perindustrian Kabinet Merah Putih (KMP).

    Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman dari Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Irsyad resmi diberhentikan dari anggota DPR pada 29 Oktober 2024 melalui SK Pemberhentian No 153/P Tahun 2024.

    Adapun Muhammad Khozin dari Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) menggantikan Ach. Ghufron Sirodj yang juga telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Ghufron resmi diberhentikan dari anggota DPR pada 29 Otober 2024 melalui SK Pemberhentian No 153/P Tahun 2024. [hen/but]

  • PAW DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Muhammad Khozin Dilantik Gantikan Ra Gopong

    PAW DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Muhammad Khozin Dilantik Gantikan Ra Gopong

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, resmi dilantik menjadi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jember-Lumajang 2024-2029 menggantikan antarwaktu Achmad Ghufron Sirodj alias Ra Gopong, di Senayan, Selasa (21/1/2025).

    Selain Khozin, Ketua DPR RI Puan Maharani. juga melantik Anisah Syakur dan Muhammad Hilman Mufidi. Pelantikan tersebut merujuk Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR.

    Khozin adalah pengasuh pondok pesantren mahasiswa Al Khozini di Kabupaten Jember. Sebelum terjun ke parlemen, dia menggeluti dunia aktivisme dan intelektual. “Bagi saya, berjuang di jalur politik itu butuh pengetahuan, strategi, dan komunikasi yang baik agar aspirasi dari konstituen dapat diperjuangkan dengan baik,” katanya, usai pelantikan.

    Putra pasangan almarhum KH Munief Syafii dan almarhumah Nyai Hj. Nur Arifah yang berusia 36 tahun ini aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat kuliah di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

    Tak hanya menjadi aktivis, Khozin juga pernah menjadi wartawan di Malang, Jakarta, dan Bogor. Dari sana ia belajar tentang cara mempuk keyakinan dan tahan banting. “Pelajaran yang sangat berharga dalam perjalanan hidup ini,” katanya.

    Alumnus santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo ini pernah menjadi staf ahli Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan menjadi Ketua Tim Ahli Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin. Selain itu, dia berbisnis di bidang peternakan, makanan, serta minuman.

    Tak heran jika kemudian Khozin ingin menguatkan ekonomi akar rumput. Dia ingin dunia usaha menjadi pemantik pergerakan ekonomi di akar rumput. “Setiap bertemu dengan masyarakat selalu ada pesan, keluhan, bahkan tangisan yang wajib diperjuangkan melalui kerja konstitusional di DPR,” katanya.

    Menurut Khozin, kerja politik seharusnya dilakukan dengan penuh tanggungjawab untuk memberikan dampak secara luas ke publik. Dia akan memprioritaskan santri dan warga desa sebagai amanah dari konstituen untuk diperjuangkan. [wir]

  • DPR gelar rapat paripurna buka masa sidang pertama tahun 2025

    DPR gelar rapat paripurna buka masa sidang pertama tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 yang menjadi masa sidang pertama tahun 2025 setelah menempuh masa reses sejak Desember 2024.

    Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, ada sebanyak 286 orang anggota DPR yang hadir secara langsung dan tujuh orang izin tidak hadir secara langsung sehingga ada 293 orang anggota DPR dari seluruh fraksi partai politik yang dianggap hadir dari total 579 orang anggota DPR RI.

    “Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Saat membuka rapat paripurna, Puan pun menyampaikan bahwa pimpinan dan seluruh anggota DPR RI turut prihatin atas terjadinya bencana alam di beberapa wilayah.

    Saat ini, Puan mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami cuaca ekstrem.

    “Masyarakat diimbau agar tetap waspada karena sampai saat ini wilayah Indonesia diprediksi masih akan mengalami cuaca ekstrem hingga beberapa waktu ke depan,” katanya.

    Pada rapat paripurna itu, Puan menjelaskan terdapat agenda pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 berdasarkan petikan Keputusan Presiden Nomor 156/P Tahun 2024.

    Menurut dia, anggota DPR yang diiangkat dengan PAW, yaitu Anisah Syakur, Muhammad Hilman Mufidi, dan Muhammad Khozin, yang semuanya berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

    Selain itu, rapat paripurna tersebut juga beragendakan pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Selain Puan, tiga pimpinan (wakil ketua) DPR RI yang hadir, yakni Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Sedangkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tampak tak hadir dalam rapat paripurna itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025