Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Ketua MPR Optimistis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai

    Ketua MPR Optimistis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan keyakinannya target Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 2028 akan tercapai. Optimisme ini disampaikan Muzani setelah mengunjungi langsung lokasi pembangunan IKN pada Jumat (24/1/2025).

    “Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan menjadi simbol negara. Target presiden berkantor pada 2028 di IKN, Insyaallah, tercapai,” ujar Muzani di Kalimantan Timur.

    Menurut Muzani, Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Dana ini diharapkan cukup untuk memastikan IKN siap menjadi pusat pemerintahan pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN sangat luar biasa. Pak Basuki (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) bekerja tanpa kenal lelah pagi, siang, sore, dan malam untuk memastikan target ini tercapai,” tambahnya.

    Muzani juga menyampaikan apresiasi khusus kepada kepala Otorita IKN atas dedikasi dan kerja kerasnya. Ia menyebut pembangunan IKN adalah pengalaman pertama bagi Indonesia dalam membangun sebuah ibu kota dari nol.

    “Hampir tidak ada kota yang dibangun dari nol. Ini pengalaman berharga bagi republik kita,” ungkap Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Ia optimistis target presiden untuk berkantor di IKN pada 2028 akan terpenuhi.

    “Kami langsung memaksimalkan progres pembangunan setelah mendapat arahan dari presiden. Saat ini, kantor-kantor kementerian dan hunian ASN sudah mulai siap,” jelas Basuki.

    Basuki mengungkapkan infrastruktur untuk kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) sudah hampir selesai. Dari 16 menara yang direncanakan, 14 di antaranya telah dipersiapkan untuk kantor menko, sedangkan hunian ASN sudah tersedia lengkap dengan furnitur.

    “Fisik kantor menko sudah siap, begitu juga dengan hunian ASN. Tinggal menunggu pengisian,” pungkasnya terkait progres pembangunan IKN.

  • Terkesan Progres Pembangunan IKN, Ketua MPR RI Yakin Tahun 2028 Siap Pakai

    Terkesan Progres Pembangunan IKN, Ketua MPR RI Yakin Tahun 2028 Siap Pakai

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku terkesan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia pun yakin IKN dapat menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

    “Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai Ibu Kota yang akan jadi simbol negara kita,” kata Muzani dalam keterangannya saat mengunjungi IKN, Jumat (24/1/2025).

    Menurut Muzani, saat ini Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran ini diharapkan cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Target presiden berkantor tahun 2028 di IKN Insya Allah tercapai,” ujar Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres pembangunan IKN sudah sangat baik. Basuki optimis bisa mengejar target yang diberikan presiden agar bisa berkantor di IKN pada 2028.

    “Setelah mendapat arahan dari presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar target yang presiden berikan bisa berkantor pada 2028 bisa kita penuhi,” jelasnya.

    Basuki menjelaskan, saat ini kantor-kantor kementerian sudah disiapkan seperti kantor Menteri Koordinator. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator dan kantor untuk para Menko tersebut sudah disiapkan.

    “Kita bisa lihat fisik untuk kantor Menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk Menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” tutur Basuki. [hen/ian]

  • Ketua MPR optimistis target presiden berkantor di IKN 2028 tercapai

    Ketua MPR optimistis target presiden berkantor di IKN 2028 tercapai

    Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun itu dari nol karena semuanya mayoritas pengembangan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani optimistis target Presiden RI Prabowo dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi Ibu Kota Politik dapat tercapai pada tahun 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus. Oleh karena itu, Pak Basuki (Kepala OIKN Basuki Hadimuljono) pagi, siang, sore, malam terus-menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor pada tahun 2028 di IKN insyaallah tercapai,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke IKN bersama pimpinan dan anggota MPR RI di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

    Ahmad Muzani mengaku terkesan atas progres pembangunan IKN hingga saat ini yang seakan sudah tampak sebagai simbol negara Indonesia.

    “Hari ini kami MPR RI berkunjung ke IKN untuk melihat progres pembangunan dan letak gedung parlemen. Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan jadi simbol negara kita,” ujarnya.

    Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun.

    Ia berharap anggaran tersebut cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada tahun 2028.

    “Itu sebabnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki karena ini adalah pengalaman pertama kita bisa membangun sebuah ibu kota dari nol. Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun itu dari nol karena semuanya mayoritas pengembangan. Inilah pengalaman republik ini membangun kota dari nol dan pada tahun 2028 akan jadi Ibu Kota Politik,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa progres pembangunan IKN sejauh ini sudah sangat baik.

    Basuki optimistis bisa mengejar target yang diberikan oleh Presiden berkantor di IKN pada tahun 2028.

    “Setelah mendapat arahan dari Presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar target yang Presiden berikan bisa berkantor pada tahun 2028 bisa kami penuhi,” katanya.

    Dijelaskan pula bahwa kantor-kantor kementerian saat ini sudah disiapkan seperti kantor untuk para menteri koordinator yang berasal dari tujuh kementerian koordinator.

    “Kita bisa lihat fisik untuk kantor menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” kata Basuki.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR RI pastikan kantor legislatif dan yudikatif mulai dibangun di IKN

    MPR RI pastikan kantor legislatif dan yudikatif mulai dibangun di IKN

    ANTARA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memastikan infrastruktur perkantoran legislatif dan yudikatif mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Gedung-gedung untuk DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi hingga Kejaksaan Agung ditargetkan siap digunakan pada Agustus 2028. (Hanifan Ma’ruf/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)

  • Bamsoet Dukung Lions Club Jakarta Gelar Flash Charity Fun Rally 2025

    Bamsoet Dukung Lions Club Jakarta Gelar Flash Charity Fun Rally 2025

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung rencana Lions Club Jakarta menyelenggarakan ‘Flash Charity Fun Rally 2025’. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 9 Februari 2025 di Graha Elnusa Jakarta Selatan.

    Bamsoet mengatakan acara ini digelar sebagai sarana untuk berbagi kebahagiaan dan memperkuat solidaritas komunitas. Fokusnya pada kegiatansosial, amal serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    “Flash Charity Fun Rally 2025 tidak sekadar acara fun rally, melainkan sebuah kegiatan yang menggabungkan aktivitas sosial dengan elemen amal. Melalui fun rally ini, Lions Club Jakarta berupaya menarik partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang akan menghasilkan dana untuk disalurkan kepada panti asuhan serta memberikan bantuan sembako dan santunan kepada mereka yang membutuhkan,” ucap Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan usai menerima Anggota Lions Club Jakarta dan Panitia ‘Flash Charity Fun Rally 2025’ di Jakarta, hari ini.

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini berharap kegiatan ‘Flash Charity Fun Rally 2025’ dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Semisal, bantuan yang diberikan kepada panti asuhan dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang menjadi penghuni panti. Dengan adanya bantuan sembako dan santunan, kebutuhan dasar anak panti akan lebih terjamin, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental mereka.

    “Acara ini juga akan meningkatkan kesadaran sosial di masyarakat. Dengan menggandeng berbagai komunitas dalam kegiatan ini, Lions Club Jakarta menciptakan wadah untuk berdialog dan berbagi pengalaman tentang pentingnya kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat akan terinspirasi untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan amal di masa mendatang,” urai Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, pemberdayaan UMKM melalui acara ini akan memberikan dampak positif tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dalam membangun jaringan di antara pelaku UMKM.

    Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam acara fun rally, mereka akan lebih dikenal dan berpotensi meningkatkan penjualan dan keberlanjutan usaha mereka.

    “UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,51%. Dengan mengedepankan sektor UMKM, ‘Flash Charity Fun Rally 2025’ otomatis akan turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Bamsoet.

    Dalam kesempatan itu, Anggota Lions Club Jakarta dan Panitia ‘Flash Charity Fun Rally 2025’ yang hadir antara lain Nabhan Abdy, Sisca Soedrajat, Mira Rajasa, Maya Dewi Kusumo, Lala Anjani, Aditya Hutama Putra, Haikal, Arick, Ronny, Lanang, Terre dan Ade Wirkus. Sementara dari Pengurus IMI Pusat hadir Hubungan Antar Lembaga Erwin MP serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho.

    (akn/ega)

  • Waka MPR Soroti Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan & Anak Tak Tertangani

    Waka MPR Soroti Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan & Anak Tak Tertangani

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditangani secara serius. Upaya ini penting demi memutus rantai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat.

    “Kasus-kasus kekerasan yang tidak tertangani tidak hanya melukai individu korban tetapi juga menciptakan efek domino ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan lemahnya perlindungan. Akibatnya, korban enggan bersuara sehingga memperkuat siklus kekerasan berulang,” katanya dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

    Dia menjelaskan berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2024 telah terjadi sebanyak 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (PPA/PPO) baru menangani 105.475 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Menurut Lestari, sejumlah pihak terkait harus segera mengambil langkah strategis untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tertangani hingga saat ini.

    “Penuntasan kasus yang belum tertangani itu langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam melindungi setiap warganya,” ujarnya.

    Wanita yang akrab disapa Rerie ini mengaku prihatin melihat banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berlarut-larut dan tidak memihak korban.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun mendesak agar aparat penegak hukum mengambil langkah segera untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak tertangani.

    “Sehingga komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi dalam melindungi setiap warga negara dapat diwujudkan,” pungkasnya.

    (akn/akn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Minta Gedung DPR-MA di IKN Dirancang Ulang, Ini Alasannya

    Prabowo Minta Gedung DPR-MA di IKN Dirancang Ulang, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar rancangan dasar atau basic design gedung-gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dirancang ulang. Rancangan desain gedung DPR hingga Mahkamah Agung di IKN dinilai kurang greget.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas soal pengembangan IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 21 Januari 2025. Menurutnya dalam waktu dekat dirinya dan Kementerian PU akan membentuk tim untuk melakukan rancangan ulang dan melaporkan rancangan baru kepada Prabowo.

    “Untuk bangunan gedung yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic design-nya. Cuma sekarang beliau minta di-review lagi. Kami nanti dengan Kementerian PU bersama Otorita IKN akan bentuk tim design yang nanti bisa diarahkan oleh bapak presiden tentang ke depannya,” beber Basuki dalam konferensi pers di Kantor Presiden, ditulis Jumat (24/1/2025).

    Eks Menteri PUPR itu mengatakan Prabowo nampaknya ingin rancangan baru bisa lebih megah, dia menyebutnya lebih grande. Menurutnya, rancangan yang sudah ada selama ini didapatkan dari hasil sayembara dan dirasa kurang greget oleh Prabowo.

    “Beliau pengin lebih grande gitu. Jadi menurut beliau kan, itu dulu dengan Pak Jokowi kan dulu hasil sayembara. Nah, sekarang beliau melihatnya kurang grande. Kurang rengreng kalau kata Wong Jowo. Jadi beliau minta di-review,” kata Basuki.

    Basuki menegaskan yang dirancang ulang nantinya cuma untuk bangunan instansi yudikatif dan legislatif saja, seperti misalnya Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Konstitusi, hingga Gedung Mahkamah Agung.

    “Kalau ranah eksekutif semuanya sudah. Ini tinggal yang legislatif dan yudikatif yang untuk di-review design-nya. Dan design-nya kan baru basic design, belum ada detail design-nya. Basic design baru dilelang untuk design and build,” kata Basuki.

    Prabowo memberikan target agar IKN siap menjadi ibu kota politik pada 2028. Maka dari itu fasilitas sarana prasarana instansi legislatif dan yudikatif mesti selesai dibangun dan bisa digunakan sebelum 2028. Orang nomor satu di Indonesia itu juga sudah merestui anggaran tambahan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun selama lima tahun ke depan.

    (hal/ara)

  • Menteri Erick sebut RUU BUMN persingkat restrukturisasi perusahaan

    Menteri Erick sebut RUU BUMN persingkat restrukturisasi perusahaan

    Selama ini, proses restrukturisasi atau penutupan perusahaan BUMN yang tata kelolanya tidak baik, berlangsung dengan sangat panjang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat mempersingkat restrukturisasi perusahaan BUMN.

    “Kami menyambut baik (revisi UU BUMN), karena salah satunya di situ ada poin restrukturisasi,” ucap Erick Thohir ketika ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan selama ini, proses restrukturisasi atau penutupan perusahaan BUMN yang tata kelolanya tidak baik, berlangsung dengan sangat panjang.

    Hal serupa juga diakui oleh Erick saat dirinya menutup atau merestrukturisasi perusahaan BUMN yang performanya tidak maksimal.

    “Dengan RUU ini, sepertinya restrukturisasi bisa dipersingkat. Hal-hal ini saya rasa positif, tapi detailnya nanti kan ada panjanya,” ucap Erick.

    Penyusunan RUU BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai negara mandiri dan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN yang digelar di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1/2025), juga disimpulkan kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun.

    Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional.

    “Saya sebagai tugas dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami menyambut positif karena tadi, poin-poin yang diinginkan oleh Bapak Presiden,” kata Erick.

    Selain mengatur soal penyederhanaan restrukturisasi BUMN, RUU BUMN juga akan mengatur ihwal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Strukturnya (Danantara) seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ucap Erick.

    Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini memaparkan sejumlah poin perubahan dalam RUU BUMN yang meliputi penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi tugas BUMN secara optimal sesuai perkembangan regulasi; pengaturan anak usaha BUMN seperti penambahan definisi dan mekanisme pembentukan anak perusahaan.

    Selain itu, terdapat juga pengelolaan korporasi meliputi penegasan aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi untuk menciptakan BUMN yang lebih kompetitif; kebijakan sumber daya manusia dengan penyediaan peluang bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan masyarakat setempat, dan keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi maupun komisaris.

    Selanjutnya, privatisasi meliputi penentuan kriteria dan mekanisme privatisasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan negara; serta tanggung jawab sosial mencakup kewajiban BUMN untuk membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri BUMN sebut Danantara diluncurkan setelah RUU BUMN tuntas

    Menteri BUMN sebut Danantara diluncurkan setelah RUU BUMN tuntas

    RUU BUMN ini inisiasi DPR

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMN tuntas.

    “Iya, seperti itu (diluncurkan setelah RUU BUMN), tunggu saja,” ujar Erick Thohir ketika ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan bahwa BPI Danantara akan menjadi salah satu substansi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Akan tetapi, kajian perihal Danantara dalam RUU BUMN akan dilakukan oleh DPR, sebab RUU BUMN merupakan RUU inisiatif DPR.

    “Strukturnya seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ucap Erick.

    Erick Thohir kembali menegaskan bahwa Kementerian BUMN mengapresiasi keputusan Komisi VI DPR RI yang akan melakukan percepatan pembahasan RUU BUMN.

    Penyusunan RUU BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai negara mandiri dan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

    Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN yang digelar di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1), juga disimpulkan bahwa kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun.

    Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional.

    “Seperti yang saya sampaikan, saya menyambut positif karena memang sesuai dengan visi Bapak Presiden (Prabowo Subianto), bagaimana pengelolaan dan penggabungan aset BUMN bisa menjadi bagian membangun negara yang mandiri,” ucap Erick.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Voorijder Sebaiknya Cuma untuk Presiden dan Wapres, Setuju?

    Voorijder Sebaiknya Cuma untuk Presiden dan Wapres, Setuju?

    Jakarta –

    Masyarakat Transportasi Indonesia mengimbau supaya fasilitas pengawalan tidak diberikan kepada banyak pejabat negara.

    Masyarakat umum mengenal Patwal (patroli dan pengawalan), atau dikenal juga dengan istilah voorijder. Mereka bertugas membuka jalan untuk pejabat yang ingin lewat. Namun belakangan aksi patwal jadi sorotan publik.

    “Voojrider sudah jelas untuk Presiden dan Wakil Presiden, selain Presiden dan Wakil Presiden harus dihilangkan,” kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro.

    Di sisi lain, perlu adanya aturan tegas agar tidak ada pejabat yang menggunakan kawalan polisi kemana-mana. Pasalnya selama ini banyak yang menyalahgunakan pengawalan Polri karena begitu mudahnya Polri melepas anggotanya untuk ikut pejabat negara.

    Dia menilai sudah semestinya pejabat meminimalisir penggunaan patwal di jalan raya. Bahkan di beberapa negara maju, pejabat publik juga menggunakan transportasi umum.

    “Filosofi hidup di kota itu hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semua minta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial,” jelasnya lagi.

    “Kalau ini dibiarkan lama-lama ini meledak, seperti 98. Politik kita nanti seperti revolusi Prancis.” tambah dia.

    “Orang-orang yang sekarang di atas coba mawas diri, coba merasakan sebagai warga negara lain juga,” tambahnya lagi.

    Namun siapa sih pejabat yang boleh dikawal oleh patwal?

    Aturan itu ada di UU 22 nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturannya tercantum di Pasal 134, berikut isinya:

    Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
    a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
    b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
    c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
    d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
    e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
    f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
    g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Sedangkan konvoi atau kendaraan kepentingan tertentu dalam Pasal 134 UU 22 Tahun 2009 huruf g, disebutkan “menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

    Lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara RI di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara RI disebutkan penugasan sebagai ajudan dan atau personel pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara tertuang dalam pasal 8 ayat 2, antara lain:

    a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

    b. Ketua/Wakil Ketua MPR;

    c. Ketua/Wakil Ketua DPR dan DPD;

    d. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung;

    e. Hakim Agung;

    f. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

    g. Ketua/Wakil Ketua Komisi Yudisial;

    h. Ketua/Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

    i. Menteri atau pejabat setingkat Menteri;

    j. Gubernur/Wakil Gubenur; dan

    k. Bupati atau Walikota

    (riar/din)