Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • MPR: Peringatan Imlek Cerminan Syukur atas Keberagaman dan Amanat Reformasi

    MPR: Peringatan Imlek Cerminan Syukur atas Keberagaman dan Amanat Reformasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan perayaan Tahun Baru Imlek merupakan wujud syukur atas keberagaman serta bentuk nyata dari pelaksanaan amanat reformasi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Eddy dalam rangka mengucapkan selamat merayakan Imlek kepada masyarakat yang memperingatinya.

    “Imlek menjadi pengingat bagi kita bahwa Indonesia menghormati seluruh warganya tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, maupun asal-usul. Semua memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, Imlek telah menjadi bagian dari perayaan nasional di negeri ini,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/1/2025) dilansir dari Antara.

    Lebih lanjut, ia melihat momentum Imlek sebagai kesempatan untuk mempererat persatuan nasional, yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 hingga 8%

    “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan komitmen seluruh elemen bangsa agar Indonesia dapat lepas landas menuju negara maju serta keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Presiden Prabowo Subianto terus mendorong sinergi semua pihak guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

    Selain memberikan ucapan syukur terkait perayaan Imlek, Eddy juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo atas keberhasilannya dalam meredam politik identitas dan komitmennya dalam menghadirkan politik berbasis gagasan.

    “Setiap aspirasi, ide, dan pemikiran yang disampaikan kepada Presiden Prabowo selalu didengar dan diwujudkan dalam kebijakan nyata. Sikap beliau yang menjaga ruang demokrasi ini telah berhasil menekan politik identitas dan mendorong dialog publik yang lebih berorientasi pada gagasan,” pungkas Edy dalam pernyataannya terkait perayaan Tahun Baru Imlek.

  • Penyelesaian Polemik Pagar Laut Jadi Ujian Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Penyelesaian Polemik Pagar Laut Jadi Ujian Pemerintahan Prabowo-Gibran

    loading…

    Polemik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dinilai menjadi ujian bagi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/Danandaya

    JAKARTA – Polemik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dinilai menjadi ujian bagi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli memberikan catatan analisisnya terhadap polemik yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini.

    Dia mengaku menanti sejauh mana pemerintah mampu menjalankan amanat hukum dengan tegas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dia menilai sikap pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini menjadi cerminan apakah kebijakan yang dikeluarkan negara berdasarkan landasan hukum atau justru karena tekanan dari pihak tertentu.

    “Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menjadi cerminan apakah kebijakan negara mampu berdiri tegak di atas landasan hukum dan keadilan sosial, atau justru terombang-ambing oleh tekanan pihak tertentu,” ujar Pieter Zulkifli, Rabu (29/1/2025).

    Dia menuturkan, jika drama misteri keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Tangerang, Banten itu menjadi sorotan setelah adanya penyegelan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian KKP bahkan mengultimatum pihak pemagaran untuk membongkar dalam waktu 20 hari sejak Jumat, 10 Januari 2025.

    Namun, lanjut dia, hingga saat ini kasus itu justru lebih banyak memunculkan pertanyaan daripada jawaban. Dia melihat perintah tegas Presiden Prabowo melalui Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menyegel dan membongkar pagar laut tersebut tampaknya tidak berjalan mulus.

    Pasalnya, menurut dia, saat 600 personel TNI Angkatan Laut mendatangi garis Pantai Tanjung Pasir untuk melaksanakan perintah pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono justru meminta pembongkaran ditunda dengan alasan perlunya kajian lebih mendalam.

    Dia memandang bahwa ketidaksepahaman ini menyoroti lemahnya koordinasi antarkementerian. Padahal, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah menegaskan bahwa pembongkaran tetap harus dilanjutkan karena merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

  • PKS Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Singgung soal Persatuan – Halaman all

    PKS Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Singgung soal Persatuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
     
    “Apresiasi Pak Prabowo yang terus membawa semangat persatuan. Bu Mega sejak dulu selalu menjaga persatuan,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Bahkan, Mardani menyebut saat Pilpres, PDIP selalu menyatukan unsur nasionalis dengan kelompok islam.

    “Capres dan Cawapres PDIP sejak zaman Bu Mega selalu menyatukan nasionalis dan kelompok Islamis, NU biasanya,” tambahnya.

    Mardani menyebut persatuan ini tentu perlu dibangun untuk pertumbuhan ekonominya. Kritik yang positif, katanya, juga perlu untuk pengawalan program pemerintah.

    “Saat menghadapi tantangan target 8 persen pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan dan energi kita patut menyatukan barisan. Kritik yang konstruktif bisa difokuskan di proses teknokrasi dan pengawalan kualitas dari program pemerintah,” tandasnya.

    Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang – orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). 

    Muzani menyebut, jika vitamin yang dibeli itu dirasa memiliki efek baik bagi tubuh, maka Prabowo akan membeli lagi dengan jumlah lebih banyak untuk dikirimkan ke tokoh – tokoh penting. 

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah, berharap Megawati dan Prabowo bertemu sebelum Kongres PDIP pada April 2025.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDIP melaksanakan Kongres,” kata Said kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Said mengatakan, Megawati dan Prabowo memiliki hubungan batin yang sangat baik. Pertemuan keduanya penting untuk meredakan kegaduhan.

    “Pertemuan kedua beliau tentu baik bagi kehidupan politik nasional, setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung,” ujarnya.

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menyebut, Prabowo rencananya diundang untuk menghadiri Kongres PDIP.

    “Sebagai tamu kehormatan pada Kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ucap Said.

    Said meminta hubungan baik antara Megawati dan Prabowo tidak diartikan sebagai dagang sapi politik.

    “Selain itu, hubungan baik kedua tokoh juga mohon jangan diartikan dagang sapi politik, dimana PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian,” tegasnya.

    Dia meyakini pertemuan Megawati dan Prabowo akan membicarakan tentang politik kenegaraan, perbaikan hukum, mematuhi konstitusi, masalah geopolitik hingga soal pangan dan energi.

    Di sisi lain, Said menepis anggapan PDIP sebagai oposisi Prabowo karena tidak bergabung dalam pemerintahan.

    “Seperti yang ditegaskan Ibu Mega kepada kami, sistem politik kita tidak mengenal oposisi atau koalisi. Jadi posisi PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan dan akan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” ungkapnya.

  • Rencana Presiden Trump Bocor, Pemindahan Warga Palestina Bagian dari Pembersihan Etnis

    Rencana Presiden Trump Bocor, Pemindahan Warga Palestina Bagian dari Pembersihan Etnis

    GELORA.CO – Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke sejumlah negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR yang kerap disapa HNW ini menilai langkah tersebut sebagai bentuk membantu Israel dalam mewujudkan misi penjajahan untuk mewujudkan ‘klaim’ negara Israel Raya. Termasuk, hal itu juga bagian dari pembersihan etnis (ethnic cleansing) yang wajib ditolak oleh semua pihak yang cinta kemanusiaan dan perdamaian.

    “Usulan merelokasi warga Gaza ke negara-negara lain, ternyata bukan lagi sekadar wacana tim transisi Donald Trump sebagaimana yang bocor ke publik, melainkan sikap Trump yang secara terbuka dinyatakan sendiri oleh Trump. Dan betapa seriusnya proposal ini, sehingga Trump mengaku bahwa dirinya berkomunikasi langsung dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania, walau kemudian ditolak oleh kedua pemimpin negara tersebut,” kata HNW dalam keterangan tertulis dikutip di Jakarta, Rabu (28/1/2025).

    Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI 2009-2014 ini pun mengapresiasi sikap Presiden Mesir dan Raja Yordania yang menolak mentah-mentah usulan tersebut, apapun alasannya. Sikap Presiden Mesir itu juga sejalan dengan sikap Universitas Al Azhar yang menolak relokasi.

    “Penolakan juga datang dari sejumlah negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman, serta Liga Arab. Memang sudah seharusnya ditolak karena relokasi tersebut bukan solusi yang tepat untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian di Palestina, melainkan hanya dalih/kedok untuk memudahkan Israel melakukan pendudukan dan melanggengkan penjajahan terhadap Gaza/Palestina,” terang HNW.

    Lebih lanjut, HNW juga sependapat dengan Senator AS Bernie Sanders yang menyebut rencana dan tindakan Trump itu sebagai bentuk pembersihan etnis dan merupakan kejahatan perang. Secara bahasa, pembersihan etnis adalah upaya untuk menciptakan wilayah geografis yang homogen secara etnis melalui deportasi atau pemindahan paksa orang-orang yang termasuk dalam kelompok etnis tertentu.

    “Secara definisi, apa yang diusulkan oleh Trump jelas bentuk dari ethnic cleansing, walaupun dengan kedok relokasi,” kata politikus senior PKS ini.

    HNW menambahkan, daripada Donald Trump mengusulkan usulan yang kontraproduktif dan tidak menjadi solusi untuk mengakhiri perang dan menciptakan perdamaian seperti yang dia kampanyekan saat maju sebagai calon Presiden, akan lebih baik apabila AS sebagai sekutu Israel paling fanatik, untuk mendesak agar Israel mematuhi dan tidak melanggar semua butir perjanjian gencatan senjata.

    “Atau bila perlu, Trump mempertimbangkan usulan menerima semua warga Israel untuk direlokasi, dipindahkan dan diberikan tanah di AS yang sangat luas itu, dengan difasilitasi oleh AS. Itu akan jadi terobosan yang efektif mewujudkan janji kampanye Trump untuk mengakhiri perang dan menghadirkan perdamaian di Palestina,” lanjut HNW menegaskan.

    Selain itu, ujar dia, usulan solutif ini juga bermanfaat bagi warga AS, yang tidak perlu protes karena uang pajak yang mereka bayarkan justru digunakan untuk membantu Israel dalam melanjutkan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya terhadap warga Gaza. Bahkan bisa membantu keuangan AS, yang telah membantu mendukung Israel sejak 7 Oktober 2023 sebesar 356,7 triliun Dolar AS. “Jumlah itu akan sangat membantu AS membangun kembali kawasan2 di AS yang hancur karena kebakaran seperti LA/California,” tambahnya.

    Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto yang baru saja bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menegaskan kuatnya komitmen kedua negara dalam mendukung kemerdekaan Palestina, untuk lebih aktif dan efektif menggalang kebersamaan dengan negara-negara OKI, Liga Arab dan PBB, untuk bersama-sama memastikan dilaksanakannya semua butir gencatan senjata, dan menolak keras usulan Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke luar Palestina.

    “Apalagi di awal munculnya proposal relokasi itu, nama Indonesia juga sempat disebut-sebut sebagai tujuan relokasi untuk warga Gaza/Palestina,” ujar HNW.

  • Politisi PDIP Percaya Wacana Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Terwujud – Halaman all

    Politisi PDIP Percaya Wacana Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Terwujud – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto akan segera terwujud. 

    Dia mengatakan pertemuan tersebut tinggal menunggu waktu yang tepat.

    “Apalagi mendiskusikan persoalan-persoalan bangsa ke depan, tatanan masa depan, tukar pikiran ya, saya yakin akan terwujud,” kata Djarot kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Djarot menjelaskan hubungan antara Prabowo dan Megawati sudah berjalan lama.

    Kedua tokoh tersebut, dikatakan Djarot, tidak pernah punya masalah soal komunikasi.

    “Masing-masing saling menghormati satu sama lain dan sejarah hubungan antara kedua beliau sangat panjang,” katanya.

    Namun, Djarot belum bisa memastikan kapan kedua tokoh itu akan bertemu. 

    Dia hanya mengatakan padatnya jadwal Megawati dan Prabowo menjadi penghalang keduanya untuk bertemu. 

    “Jadi ya kita tunggu saja yang sabar ya, pasti bertemu,” katanya.

    Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati yang ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani, mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

  • Wakil Ketua MPR: Perguruan Tinggi Pasti Pertimbangkan Matang Sebelum Kelola Tambang – Page 3

    Wakil Ketua MPR: Perguruan Tinggi Pasti Pertimbangkan Matang Sebelum Kelola Tambang – Page 3

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah merevisi Undang Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Dalam revisi ini terdapat pasal perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). 

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, perguruan tinggi yang bisa mengelola lahan tambang adalah perguruan tinggi yang memiliki badan usaha. Aturan ini sama juga yang berlaku pada ormas keagamaan.

    “Ya, tentu (punya badan usaha), makanya sekarang sedang kami bahas,” ujar Doli dikutip dari Antara, Rabu (22/1/2025).

    Pola antara pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi dan ormas keagamaan akan memiliki pola yang hampir sama.

    Ke depannya, akan dibahas mengenai siapa yang akan dikedepankan antara pemberian prioritas pengelolaan lahan tambang kepada ormas keagamaan atau perguruan tinggi.

    “Nanti misalnya pemberian prioritas siapa yang dikedepankan, apakah institusi ormas atau perguruan tingginya langsung, atau harus dengan berbadan hukum, itu yang sekarang kami bahas,” ucap Doli.

     

  • Kampus Terbiasa Rasional, Wakil Ketua MPR: Belum Tentu Mau Kelola Tambang Nasional 28 Januari 2025

    Kampus Terbiasa Rasional, Wakil Ketua MPR: Belum Tentu Mau Kelola Tambang Nasional 28 Januari 2025

    Kampus Terbiasa Rasional, Wakil Ketua MPR: Belum Tentu Mau Kelola Tambang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR
    Eddy Soeparno
    yakin perguruan tinggi (PT) tidak akan serta-merta mencari kesempatan untuk mendapatkan izin mengelola tambang.
    Sebab, dalam pengelolaan tambang, dibutuhkan keahlian, portofolio, pengalaman, dan modal yang besar.
    “PT berdiri dengan berbagai syarat untuk mengelola pendidikan. Karena itu, untuk memenuhi persyaratan mengelola tambang, maka konsekuensinya PT harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola tambang batu bara,” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).
    “Pada titik itu, mencari
    partner
    yang sesuai dan mampu bersinergi dengan PT juga membutuhkan proses dan belum tentu bisa terjalin dengan cepat. Ibaratnya, mencari jodoh itu tidak bisa diburu-buru, apalagi dipaksakan,” sambungnya.
    Eddy menilai,
    civitas academica
    di perguruan tinggi yang terbiasa mengambil keputusan secara ilmiah pasti akan mempertimbangkan secara hati-hati berdasarkan kajian mendalam.
    “Kita paham bahwa PT berisikan para akademisi yang terbiasa melakukan analisis secara
    scientific
    , berbasis data dan rasionalitas yang tinggi. Sehingga menurut saya, belum tentu mereka langsung memutuskan untuk mengambil keputusan mengelola pertambangan,” jelas Eddy.
    Eddy mengingatkan, banyak kampus di Indonesia yang telah berdiri selama 100 tahun, di mana mereka memiliki kredibilitas serta kewibawaan akademik yang tinggi.
    Maka dari itu, kata Eddy, jika pengelolaan tambang ini berpotensi meruntuhkan reputasi yang telah dibangun sekian lama, tentu kampus akan berpikir ulang untuk masuk ke sektor usaha tambang ini.
    Reputasi kampus bisa saja jatuh akibat pengelolaan tambang yang tidak ramah lingkungan, hingga permasalahan sosial atau pemilihan mitra tambang yang tidak bertanggung jawab.
    “Memang kita akui bahwa PT memerlukan sumber dana yang tidak kecil untuk bisa senantiasa meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikannya. Apalagi jika kita mengejar target Indonesia Maju tahun 2045, kita membutuhkan banyak
    world class universities
    , sehingga peluang pengelolaan tambang ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mendanai berbagai kegiatan dan pengembangan kampus ke depan,” kata Eddy.
    Untuk itu, Eddy meyakini kampus akan berpikir secara hati-hati perihal peluang pengelolaan tambang.
    “Namun saya juga meyakini bahwa PT akan berpikir dan menimbang dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian sebelum masuk ke sektor baru yang sangat berbeda dengan dunia pendidikan ini,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    GELORA.CO  – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

  • Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

     

     

  • Cukup Presiden dan Wapres Dapat Patwal, Pengguna Jalan Bisa Stres Kalau Semua Dikawal

    Cukup Presiden dan Wapres Dapat Patwal, Pengguna Jalan Bisa Stres Kalau Semua Dikawal

    Jakarta –

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai patroli dan pengawalan petugas kepolisian tidak menyasar pada semua pejabat, cukup Presiden dan Wakil Presiden saja.

    Patwal merupakan unit kepolisian yang bertugas mengawal konvoi kendaraan VIP, iring-iringan bantuan kemanusiaan, atau kendaraan prioritas lainnya seperti pemadam kebakaran dan ambulans. Dengan kemampuan khusus, personel Patwal bertugas memastikan perjalanan bebas hambatan bagi kendaraan-kendaraan yang mereka kawal.

    Namun Patwal belakangan jadi sorotan. Terlebih saat melakukan tugas mengawal pejabat publik.

    “Patroli dan pengawalan atau patwal belakangan menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Terlebih yang terjadi belakangan terakhir kabar iring-iringan kendaraan berplat RI 36 yang dikawal patwal memicu perdebatan di media sosial,” kata Djoko dalam keterangannya dikutip Selasa (28/1/2025).

    Djoko menyarankan supaya Patwal hanya dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal.

    “Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” kata dia.

    Dia menilai semakin banyaknya pejabat di jalan maka masyarakat harus bersinggungan dengan pengawalan di jalan. Hal ini bisa memicu kecemburuan sosial.

    “Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal. Jalan yang dibangun melalui pungutan pajak digunakan oleh masyarakat umum,” ujar dia.

    “Tentunya semua masyarakat berhak menikmatinya, kecuali ada kekhususan bagi kendaraan tertentu seusai pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Djoko.

    Siapa sih pejabat yang boleh dikawal oleh patwal?

    Aturan itu ada di UU 22 nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturannya tercantum di Pasal 134, berikut isinya:

    Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
    a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
    b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
    c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
    d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
    e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
    f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
    g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Sedangkan konvoi atau kendaraan kepentingan tertentu dalam Pasal 134 UU 22 Tahun 2009 huruf g, disebutkan “menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

    Lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara RI di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara RI disebutkan penugasan sebagai ajudan dan atau personel pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara tertuang dalam pasal 8 ayat 2, antara lain:

    a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

    b. Ketua/Wakil Ketua MPR;

    c. Ketua/Wakil Ketua DPR dan DPD;

    d. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung;

    e. Hakim Agung;

    f. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

    g. Ketua/Wakil Ketua Komisi Yudisial;

    h. Ketua/Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

    i. Menteri atau pejabat setingkat Menteri;

    j. Gubernur/Wakil Gubenur; dan

    k. Bupati atau Walikota

    Disebutkan dalam pasal 8, penugasan sebagai ajudan atau personel pengamanan dan pengawalan pejabat negara diberikan kepada:

    – Pejabat negara Republik Indonesia
    – Pejabat negara asing yang berkedudukan di Indonesia
    – Mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
    – Suami atau istri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
    – Kepala badan/lembaga/komisi
    – Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, atau
    – Pejabat lainnya atas persetujuan Kapolri

    (riar/din)