Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Kolaborasi Indonesia-Palestina Bangun Kembali Rumah Sakit di Gaza

    Kolaborasi Indonesia-Palestina Bangun Kembali Rumah Sakit di Gaza

    loading…

    Qudwah Indonesia menggelar Kolaborasi Indonesia Palestina Internasional Forum 2025 untuk memperkuat kerja sama dalam membantu rakyat Palestina, khususnya pembangunan kembali fasilitas kesehatan di Gaza. Foto: Ist

    JAKARTA – Qudwah Indonesia menggelar Kolaborasi Indonesia Palestina Internasional Forum 2025 dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam membantu rakyat Palestina, khususnya dalam pembangunan kembali fasilitas kesehatan di Gaza.

    Acara ini dihadiri 30 dari 50 lembaga amil zakat dan fundraiser yang diundang serta melibatkan perwakilan dari empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Turki, dan Yaman.

    Forum menghadirkan berbagai lembaga kemanusiaan dan organisasi penting, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Qudwah Indonesia, Medics World Wide, Yayasan Indonesia Amanah Dermawan (YIAD), Hand of Charity of Berhad, dan ATAA.

    Direktur Qudwah Indonesia Lukman Hakim menuturkan pembangunan rumah sakit di Gaza menjadi prioritas karena banyak rumah sakit di wilayah tersebut telah berhenti beroperasi akibat serangan Israel. Salah satu proyek utama yakni pembangunan kembali Rumah Sakit Abu Yusuf Annajar yang mengalami kerusakan parah.

    Rumah sakit ini terletak di Rafah dan merupakan institusi medis utama di daerah kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 250 ribu jiwa.

    Lukman mengatakan, pembangunan kembali rumah sakit ini membutuhkan biaya Rp20 miliar. “Insyaallah dengan kolaborasi berbagai lembaga nasional dan internasional dalam waktu 6-12 bulan bisa dibangun kembali rumah sakit ini,” ucapnya.

    Ketua MUI Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarmoto menyatakan pembangunan kembali rumah sakit ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menjaga fungsi sejarahnya.

    “Sekarang tinggal menghitung kebutuhan dananya. Saya akan menyampaikan hal ini kepada MPR/DPR agar pemerintah juga turut berkontribusi. Jangan sampai hanya lembaga amil zakat yang membantu, sementara pemerintah hanya memberikan apresiasi,” ujarnya.

    Dia juga berencana membawa proyek ini ke dalam forum Konferensi Asia-Afrika mendatang agar mendapatkan dukungan lebih luas.

  • Ketua K3 MPR paparkan sejumlah fokus kajian periode 2024-2029

    Ketua K3 MPR paparkan sejumlah fokus kajian periode 2024-2029

    Dari periode yang lalu ada beberapa rekomendasi yang diharapkan bisa dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI periode 2024-2029 Taufik Basari memaparkan sejumlah hal yang akan menjadi fokus kajian K3 MPR RI pada masa jabatan saat ini.

    K3 MPR RI, kata dia, akan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh MPR RI menyangkut kajian perihal konstitusi sebagai rekomendasi dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia.

    “Dari periode yang lalu ada beberapa rekomendasi yang diharapkan bisa dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut,” kata Taufik ditemui usai pengukuhan keanggotaan K3 MPR RI 2024-2029 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut salah satu rekomendasi kajian untuk dilakukan pendalaman oleh pihaknya pada periode saat ini ialah terkait usulan amendemen terbatas UUD 1945.

    “Di periode yang lalu sudah ada beberapa pembahasan-pembahasan mengenai hal tersebut dan menghasilkan satu rekomendasi untuk diperdalam lagi,” ujarnya.

    Dia mengatakan kajian tentang posisi kelembagaan MPR RI dalam ketatanegaraan juga akan dilakukan pendalaman oleh K3 MPR RI periode saat ini.

    “Ada juga terkait dengan kelembagaan MPR RI akan dibawa ke mana, ya itu juga akan menjadi bagian kajian dari Komisi Kajian Ketatanegaraan,” ucapnya.

    Namun, dia menyebut bahwa kajian-kajian yang akan dilakukan K3 MPR RI periode 2024-2029 ke depannya akan lebih dulu dikoordinasikan dengan Badan Pengkajian MPR RI.

    “Karena Komisi Kajian Ketatanegaraan adalah badan penunjang sehingga kami tidak bisa langsung merumuskan satu rencana-rencana sebelum kami berkoordinasi. Jadi setelah kami berkoordinasi, barulah kami bisa menyampaikan (kajian) apa yang akan dilakukan,” tuturnya.

    Terlepas dari hal tersebut, dia menekankan bahwa K3 MPR RI dalam melakukan tugas-tugas pengkajian akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan demi kepentingan publik.

    “Kami akan mencoba membawa Komisi Kajian Ketatanegaraan ini sebagai satu jembatan antara kelembagaan MPR RI dengan masyarakat, dengan kampus-kampus, dengan publik dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kami lakukan,” paparnya.

    Tak terkecuali, lanjut dia, partisipasi publik dalam melakukan kajian menyangkut amendemen terbatas UUD 1945.

    “Kami berharap jika pun ada gagasan terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka harus ada partisipasi publik yang bermakna, yang meluas karena jangan sampai kemudian usulan-usulan yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya menjadi pembahasan dari tingkat-tingkat elite saja, tapi kami harus juga bisa membumikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi milik kita bersama,” ucap dia.

    Diketahui, K3 MPR RI merupakan unsur pendukung MPR RI yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, saran dan usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan.

    “Terdiri dari 65 orang, yang diusulkan dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD, komposisinya terdiri dari mantan anggota MPR RI, juga ada tokoh masyarakat dan akademisi termasuk guru besar yang ada di dalam Komisi Kajian Ketatanegaraan,” ujar Taufik Basari.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025, Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025, Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis (30/1/2025). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, ungkap Sunarso.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pun menyampaikan apresiasinya bahwa acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Airlangga, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.

    “Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.

    Dengan mengusung tema “Broadening MSME’s Global Outreach,” BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.

    Tahun ini, sebanyak 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar. Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November – 7 Desember 2024), pada akhirnya sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).

    Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019. Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar. Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Pada 2022, tercatat 502 UMKM mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline.Kemudian, pada 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar.

    Dengan melihat pertambahan dari sisi peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp 38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000 dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023. Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai US$ 89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar US$ 81,3 juta.

    Pada tahun ini, jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching pun ditargetkan meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara. Hal ini pun makin menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional. Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar US$ 33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi US$ 57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.

    Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi US$ 72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai US$ 76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai US$ 81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara. 

    Selain itu, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, adalah adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com.

    BRI Microfinance Outlook 2025

    Pada kesempatan yang sama, BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth” yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.

    Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. Dia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini.

    “Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5%. Selama ini kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesehjateraan yang dilakukan oleh BRI  dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan  upaya Pemerintah,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.

    “Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti  Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.

    Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.

  • Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis, 30 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti.
     
    Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.
     
    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Sunarso.
     
    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pun menyampaikan apresiasinya bahwa acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
     
    Menurut Airlangga, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.
     
    “Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.
     
    Dengan mengusung tema ‘Broadening MSME’s Global Outreach’, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.  
     
     

     
    Tahun ini, sebanyak 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar. Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November-7 Desember 2024), pada akhirnya sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).
     
    Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019. Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar.
     
    Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Pada 2022, tercatat 502 UMKM mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline. Kemudian, pada 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar.
     
    Dengan melihat pertambahan dari sisi peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000 dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023.
     
    Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai USD89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar USD81,3 juta.
     
    Pada tahun ini, jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching pun ditargetkan meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara. Hal ini pun makin menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional.
     
    Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar USD33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi USD57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.
     
    Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi USD72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai USD76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai USD81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara. 
     
     

     
    Selain itu, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, adalah adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com/
     
    BRI Microfinance Outlook 2025
    Pada kesempatan yang sama, BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini, serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema ‘Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth’ yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.
     
    Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. Dia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini.
     
    “Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5 persen. Selama ini, kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesejahteraan yang dilakukan oleh BRI dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan  upaya pemerintah,” katanya. 
     
    Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.
     
    “Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
     
    Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.
     
    Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate. (https://tinyurl.com/2kzafzrb)

    29 Januari 2001: Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 29 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat 24 tahun yang lalu, pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate.

    Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di tengah ketidakstabilan politik yang semakin memanas. Mahasiswa yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan poster dengan tuntutan agar Gus Dur segera lengser. Mereka menilai kepemimpinan presiden keempat RI tersebut telah gagal menciptakan pemerintahan yang stabil dan bersih dari korupsi.

    Aksi ini berlangsung sejak pagi dan diwarnai dengan orasi, yel-yel, serta upaya sebagian demonstran untuk merangsek masuk ke dalam kompleks parlemen. Namun, aparat keamanan yang berjaga ketat berhasil menghalau massa dan menjaga situasi tetap terkendali.

    Demonstrasi ini menjadi salah satu titik balik dalam krisis politik yang saat itu mengguncang Indonesia. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPR/MPR dan kelompok sipil, semakin memperlemah posisi Gus Dur. Puncaknya, pada Juli 2001, MPR menggelar Sidang Istimewa yang berakhir dengan pemakzulan Gus Dur dan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden baru.

    Kini, peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi. Demonstrasi mahasiswa pada 29 Januari 2001 menjadi bukti kuatnya peran gerakan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan menuntut pemerintahan yang bersih.

    Sumber : Sumber Lain

  • Komisi III DPR Minta Polres Jaktim Transparan Usut Tewasnya Rahmad Vaisandri

    Komisi III DPR Minta Polres Jaktim Transparan Usut Tewasnya Rahmad Vaisandri

    Jakarta –

    Komisi III DPR menggelar audiensi mengenai kasus kematian warga Sumatera Barat (Sumbar), Rahmad Vaisandri (29), diduga mengalami penganiayaan di wilayah Jakarta Timur (Jaktim). Komisi III DPR meminta Polres Metro Jaktim melakukan penyelidikan kasus dengan transparan.

    Audiensi digelar di ruang rapat Komisi III DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Hadir dalam rapat itu yakni keluarga korban, Koordinator kuasa hukum keluarga korban dari Sago MGP dan Partner Mukti Ali, dan Anggota DPR dari dapil Sumbar I Andre Rosiade.

    Dalam kesimpulannya, Komisi III DPR meminta Kapolres Metro Jaktim Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengevaluasi proses penyelidikan dugaan pembunuhan Rahmat Vaisandri.

    “Komisi III DPR RI meminta Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan dugaan pembunuhan saudara Rahmat Vaisandri dengan Laporan Polisi No.LP/A/13/X/2024/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEKPASAREBO/POLRESMETROJAKTIM/POLDA METRO JAYA secara transparan dan berkepastian hukum dengan mengedepankan metode saintific crime investigation secara komprehensif serta menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Lola Nelria Oktavia membacakan kesimpulan.

    Komisi Hukum DPR itu juga meminta dilakukannya pengusutan dugaan pelanggaran kode etik anggota Brimob Polri yang diduga menghalangi proses hukum atas kasus kematian Rahmat Vaisandri.

    “Komisi III DPR RI meminta Kabid Propam Polda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Timur untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum Brimob yang diduga menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus kematian saudara almarhum Rahmat Vaisandri,” kata Lola.

    (fca/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Presiden ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili/2025 Masehi kepada seluruh masyarakat yang merayakan.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,” ucap Prabowo dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @prabowo, Rabu petang.

    Presiden berharap perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi masyarakat keturunan Tionghoa maupun masyarakat Tionghoa di Indonesia.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wapres Gibran temui warga Kampung Malang Tengah untuk dengar aspirasi

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui warga Kampung Malang Tengah di Surabaya, Jawa Timur, untuk mendengar langsung aspirasi dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

    Biro Pers, Media, dan Indormasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan Gibran berkunjung ke Kampung Malang Tengah pada Selasa (28/1) malam.

    “Kunjungan yang dilakukan secara tiba-tiba ini tidak lain bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, harapan, dan bahkan keluhan masyarakat setempat,” demikian siaran resmi BPMI Sekretariat Wakil Presiden.

    Selengkapnya klik di sini.

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPD RI harap warga Papua Pegunungan terima hasil putusan MK

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nelson Wenda mengharapkan warga Papua Pegunungan dapat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2025.

    Senator Nelson Wenda di Wamena, Rabu, mengatakan bahwa calon kepala daerah yang jadi pemenang maupun yang mengajukan perselisihan hasil pilkada ke MK supaya menjaga situasi di Papua Pegunungan.

    “Kepada calon bupati di delapan kabupaten termasuk calon gubernur baik pemenang maupun yang masih berjuang, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Pegunungan,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    DKPP luncurkan IKEPP 2024 besok

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1) besok.

    Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi pada tahun 2024.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan memublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke MKD DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025) hari ini. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025). Pelaporan Mardani karena dianggap telah mengolok-olok Partai Gelora dalam forum Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    “InsyaAllah, Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, saya sebagai simpatisan Partai Gelora akan mengadukan saudara Mardani selaku Ketua BKSAP dari Fraksi PKS ke MKD DPR,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati dalam keterangannya dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Eneng meminta agar MKD DPR memecat Mardani dari jabatan Ketua BKSAP DPR. Pasalnya, kata dia, Mardani secara sengaja telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora di dalam acara resmi DPR yang dibuka Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid.

    “Mardani Ali Sera selaku Anggota DPR RI selalu menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya dia bersama istrinya (Siti Onah) mengolok-olok Partai Gelora sebagai partai ‘Nol Koma,” tutur Ika.

    “Sekarang dia mengolok-olok lagi di acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri 103 Ormas dan Lembaga Peduli Kemanusiaan Palestina yang disiarkan langsung oleh TVParlemen pada Selasa (21/1/2025),” imbuhnya.

    Ika menganggap Mardani Ali Sera telah merendahkan DPR seklaigus BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Apalagi, katanya, sesungguhnya acara Silaturahmi Nasional dengan ormas-ormas tidak ada korelasinya dengan Tupoksi BKSAP.

    “Dengan ini patut diduga kuat BKSAP dimanfaatkan oleh saudara Mardani yang posisinya sebagai ketua/pimpinan BKSAP untuk kepentingan PKS,” ujar Ika Haryati.

    Sebab, Tupoksi BKSAP DPR telah diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 Udang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3), namun hal itu disalahgunakan oleh politisi PKS tersebut.

    “Acara ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan PKS, tidak hanya oleh saudara Mardani Ali Sera dan tapi juga oleh saudara Hidayat Nurwahid sebagai alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih Ormas dan Lembaga yang peduli Palestina,” terang Ika.

    Untuk diketahui, pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

    Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. “Mardani Ali Sera ketawa terbahak bahak panjang sekaligus berdalih mengatakan bercanda dalam menit 03:06 dan 03:19:19. Atas dasar itu saya mengadukan saudara Mardani Ali Sera ke MKD DPR RI,” kata Ika.

    (abd)

  • Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus, Faizal Hermiansyah: Harus Mengacu Tri Dharma Perguruan Tinggi – Halaman all

    Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus, Faizal Hermiansyah: Harus Mengacu Tri Dharma Perguruan Tinggi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tenaga Ahli DPR RI Faizal Hermiansyah menilai wacana pemberian izin pertambangan bagi kampus atau dunia pendidikan di nilai harus mengacu terhadap Tri Dharma perguruan tinggi.

    Menurutnya, hal lain yakni memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

    “Yaitu poin pengabdian masyarakat di mana harus ada wadah pengabdian masyarakat,” ucap Faizal dalam keterangan, Rabu (29/1/2025).

    Faizal menekankan pentingnya mekanisme pengabdian masyarakatnya.

    “Saya rasa, dengan adanya izin tambang ini menjadi nilai tambah kepada masyarakat dari masing-masing perguruan tinggi yang memiliki izin tersebut,” tukasnya.

    Sebelumnya, DPR menetapkan revisi UU Minerba sebagai RUU usul insiatif DPR di rapat paripurna, Kamis (23/1/2025).

    Beberapa poin revisi UU Minerba, di antaranya soal hilirisasi dan izin pertambangan untuk ormas, perguruan tinggi, serta usaha kecil menengah.

    Adapun usai ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, revisi UU Minerba akan dibahas bersama pemerintah sebelum disahkan menjadi undang-undang.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan memberikan hak mengelola tambang untuk perguruan tinggi agar kampus memiliki sumber penghasilan lain. 

    “Saya pikir, kalau memang semangatnya adalah bagaimana lalu memberikan atau mencarikan dana untuk universitas-universitas,” ucap Dasco di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Pihaknya berharap, pemberian izin kelola tambang ini dapat memberi manfaat baik bagi perguruan tinggi. 

    “Mekanisme pengerjaan dan lainnya itu, ya silakan saja nanti diatur di dalam aturan yang ada. Sehingga kemudian pemberian-pemberian itu bisa memberi manfaat kepada universitas yang dimaksud,” tambah politisi Partai Gerindra ini.

  • PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu telah berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Neng Eem mengatakan bahwa perjuangan Gus Dur mengenai Imlek sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

    Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu, menurut dia, telah berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran.

    Selain membolehkan perayaan Imlek dan tarian barongsai, dia mengatakan bahwa Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid juga menegaskan bahwa istilah pribumi dan nonpribumi sudah tak relevan lagi.

    Pada era Gus Dur, agama Konghucu yang dipeluk oleh warga etnis Tionghoa juga diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia. Dengan jasa-jasa Presiden Gus Dur, Fraksi PKB MPR RI saat ini tengah mempersiapkan semua syarat-syarat agar Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Ia juga menuturkan bahwa Gus Dur sempat diberi gelar sebagai Bapak Tionghoa pada tahun 2004. Gelar itu diberikan karena Gus Dur mencabut inpres yang melarang perayaan Imlek.

    “Momentum perayaan Imlek hari ini sekaligus mengingatkan kita bahwa Gus Dur sangat layak jadi pahlawan nasional, apalagi MPR RI pada tanggal 25 September 2024 telah mencabut TAP MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025