Kementrian Lembaga: MPR RI

Jakarta –

Hujan deras yang melanda wilayah Jakarta mengakibatkan banjir di beberapa titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebut, ada puluhan RT di Jakarta Barat yang terendam banjir, pada Selasa 28 Januari 2025 hingga Jumat 31 Januari 2025.

Kini, BPBD menyatakan bahwa banjir yang sempat melanda sebagian wilayah Jakarta dipastikan telah surut, dan rata-rata pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing, pada Jumat 31 Januari 2025, sekira pukul 21.00 WIB.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta harus melakukan evaluasi keseluruhan atas kinerja dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) hingga UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Jakarta. Pasalnya, banjir selalu terjadi setiap tahun pada saat hujan melanda atau air kiriman dari kota penyangga dan tidak pernah ada solusinya.

“Pemda DKI harus segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap dinas yang bertanggungjawab dengan masalah banjir dan sampah, karena permasalahan banjir ini masih terus dirasakan oleh warga Jakarta dan tidak pernah ada solusinya. Dan juga lambatnya penanganan sampah di saringan sampah yang terdapat di rumah-rumah pompa, menjadi salah satu penghambat dalam hal teknis terkait penanggulangan banjir,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2025).

Anggota DPRD Khusus Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth Meninjau Wilayah Banjir di Jakarta Barat. Foto. Dok: DPRD DKJ.

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno, untuk memprioritaskan program penanganan banjir yang solutif mulai dari jajaran dinas hingga sampai ke jajaran suku dinas. dan juga menetapkan pejabat definitif agar bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat.

“Penanganan banjir harus menjadi perhatian khusus Pak Pram selaku Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih. Harus berani mencopot pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik dan digantikan dengan orang yang lebih kompeten, hal itu agar bisa meningkatkan respons pemerintah terhadap pelayanan masyarakat di masa depan. Karena kenyataannya saat ini banyak kepala dinas yang masih dijabat Plt dan rata rata tidak becus dalam bekerja, terutama dalam penanganan banjir adalah Dinas Sumber Daya Air Jakarta yang sekarang kepala dinasnya masih dijabat Plt, solusinya harus segera diangkat dan ditetapkan Kepala Dinas definitifnya, harus di pilih calon pejabat yang sudah sangat berpengalaman di ilmu tata air, dan yang mempunyai karakter pekerja keras, cerdas, tahan banting dan bukan hanya kebanyakan teori, karena Dinas Sumber Daya Air ini adalah tulang punggung dan lini terdepan gubernur dalam hal penanganan banjir di Jakarta,” tegas Anggota Komisi C DPRD Jakarta ini.

Kent juga menyoroti kinerja Kepala Unit Pelaksana Kerja (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta yang dinilai tidak becus dalam berkolaborasi terkait penanganan banjir di Jakarta. Padahal, dari segi anggaran, gaji para satgas PJLP tersebut sangat besar dibandingkan dengan gaji PJLP yang lain. Kent meminta Satgas UPK Badan Air agar bisa berkerjasama yang baik dengan petugas rumah pompa untuk mengangkat sampah yang menyangkut di mesin pompa air.

“PJLP Satgas UPK Badan Air itu anggaran untuk gajinya terbesar jika dibandingkan oleh PJLP yang lain, personel paling banyak tapi tidak bisa bekerja dengan baik, mereka seharusnya mensuport rumah pompa dengan mengangkut sampah-sampah yang menyangkut di mesin pompa pada saat terjadi hujan deras, banjir kiriman atau rob. Kinerja Kepala UPK Badan Air juga harus menjadi perhatian khusus Gubernur terpilih Pak Pramono Anung, karena jika sampah yang ada di rumah pompa tidak segera mereka angkat, secara tidak langsung akan berdampak terhadap maksimalnya kinerja rumah pompa tersebut, semua permasalahan ini terletak pada sifat kepemimpinan Kepala UPK Badan Air ini, jika tidak tegas dan tidak membuat aturan kerja yang jelas dampaknya warga akan kebanjiran,” bebernya.

Kent pun mencontohkan saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) dibeberapa rumah pompa, dan tidak menemukan personel Satgas PJLP UPK Badan Air.

“Contohnya pada saat saya sidak ke beberapa rumah pompa yang seharusnya ada personil Satgas PJLP UPK Badan Air, tetapi saya tidak menemukan satu pun dari mereka ada di rumah pompa sehingga sampah yang menyangkut di rumah pompa tidak di angkat, dan akibatnya pompa tidak bisa berjalan dengan baik. Intinya mereka harus bisa herkolaborasi yang baik dengan Dinas SDA. Saling bahu membahu dalam menangani masalah banjir, baik dari sampahnya maupun rumah pompa,” tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Tak hanya itu, kata Kent, kinerja Walikota hingga Lurah juga harus disoroti dalam menangani banjir di wilayahnya masing-masing. Banjir ini berdampak besar pada perekonomian warga, terutama di daerah yang sering terkena bencana. Seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum rusak, bisa menghambat aktivitas ekonomi. Lalu rumah dan tempat usaha warga tergenang, bisa mengakibatkan kerugian materiil yang sangat besar.

“Mas Pram dan Bang Rano harus berani mengevaluasi kinerja para Bupati, Walikota, Camat, dan Lurah, jika tidak mampu menangani masalah banjir di wilayahnya, maka copot saja dan ganti dengan yang lebih kompeten, jangan jadi pejabat hanya bisa jago ngomong, tetapi tidak becus bekerja, harus visioner dan lebih solution dalam hal pelayanan masyarakat. Mas Pram harus mencari anak buah yang tahan banting dan mau bekerja keras, jangan yang hanya bisa ABS atau Asal Bapak Senang,” ketusnya.

Menurut Kent, yang harus dilakukan dalam waktu jangka pendek untuk masalah banjir yaitu fokus mengeruk sedimen lumpur pada seluruh sungai di Jakarta. Pasalnya, pengerukan sedimen lumpur merupakan salah satu upaya jitu untuk meminimalisasi banjir di Jakarta. Sehingga kali dan sungai tak lagi dangkal, dan ketika hujan lebat, air tidak meluap ke permukiman penduduk.

“Dinas SDA menurut saya fokus saja dulu di program pengerukan lumpur di sungai-sungai Jakarta. Kegiatan ini lebih sederhana dan tidak membutuhkan waktu perencanaan yang terlalu lama. Pengerjaan masalah banjir tidak bisa dilakukan secara seporadis, tetapi harus dilakukan secara fokus, spesifik dan terukur,” bebernya.

Dinas SDA, sambung Kent, harus membuat peta pengerukan lumpur di 13 sungai sebagai program penanganan banjir. Dengan adanya pemetaan ini sebagai parameter kinerja agar terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan bagi masyarakat. Program pengerukan sedimen lumpur secara berkala agar dapat menampung debit air yang banyak pada saat hujan turun, terjadi air kiriman atau air laut pasang.

“Dinas SDA harus melakukan mapping terlebih dahulu di 13 sungai Jakarta, kemudian disusun agenda pengerukan secara berkala dan serentak. Saya berharap dengan optimalnya pengerukan lumpur, maka secara berkesinambungan dampak banjir akan semakin kecil dari waktu ke waktu,” sambung Kent.

Kepala BAGUNA DPD PDIP DKI Jakarta ini pun memberikan beberapa saran konkret kepada Pemda Jakarta dalam rangka mengantisipasi potensi bencana banjir di musim hujan ini.

Anggota DPRD Khusus Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth Meninjau Wilayah Banjir di Jakarta Barat. Foto. Dok: DPRD DKJ.

Pertama, Pemda Jakarta segera memastikan bahwa seluruh infrastruktur drainase berfungsi maksimal dengan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin. Pemprov juga diharapkan dapat melakukan pengerukan lumpur di sungai/kali di Jakarta serta mempercepat normalisasi sungai dan saluran air agar mampu menampung volume air yang tinggi.

Kedua, Pemda perlu memastikan sistem peringatan dini berjalan efektif dan cepat disampaikan kepada masyarakat. Simulasi evakuasi untuk masyarakat juga perlu diperkuat, agar warga yang tinggal di kawasan rawan banjir bisa dengan cepat bergerak menuju tempat aman.

Ketiga, Pemda perlu memaksimalkan kapasitas pompa air dan memastikan operasionalnya berjalan lancar. Hal ini penting untuk menghindari genangan air di wilayah-wilayah yang rawan banjir.

Keempat, Pemda juga diminta untuk menggencarkan kampanye edukasi kepada masyarakat terkait cara-cara mitigasi banjir yang sederhana namun efektif, seperti menjaga kebersihan saluran air dan mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

Kelima, Pemda diminta untuk melibatkan sektor swasta, LSM, dan masyarakat dalam berbagai program mitigasi banjir. Pendekatan kolaboratif akan memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

“Untuk program pembangunan infrastruktur soal banjir harus direalisasikan oleh Pramono-Rano saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Dan penanganan banjir Jakarta membutuhkan pendekatan yang terpadu dan berkesinambungan, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mengurangi dampak banjir di masa depan,” bebernya.

Menurut Kent, Jakarta memiliki potensi untuk menjadi kota global, yang akan memiliki pengaruh besar dalam ekonomi, politik, budaya, dan komunikasi di tingkat Internasional. Jakarta akan berfungsi sebagai pusat keuangan, perdagangan, inovasi, serta konektivitas global. Oleh karena itu, Jakarta harus memiliki infrastruktur kelas dunia, institusi keuangan utama, perusahaan multinasional, serta daya tarik budaya yang besar.

Saat ini, kata Kent, Jakarta dikategorikan sebagai “Kota Global Emerging” atau kota yang sedang berkembang menuju status kota global penuh. Namun, masih menghadapi beberapa tantangan untuk menuju Kota Global seperti banjir, kemacetan, hingga polusi udara.

“Kedepan Jakarta harus terbebas dari banjir, macet hingga polusi udara. Karena Jakarta akan menjadi Kota Global, dibutuhkan pejabat-pejabat yang bisa kerja. Jakarta bisa menjadi kota global jika terus meningkatkan standar pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan infrastruktur, mengatasi kemacetan, memperbaiki kualitas lingkungan, serta memperkuat perannya dalam ekonomi global. Namun, tantangan besar masih harus diatasi agar bisa sejajar dengan kota-kota global utama seperti Singapura atau Tokyo,” pungkasnya.

(mpr/ega)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu