Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Sekjen Gerindra belum tahu kapan dan siapa menteri yang di-“reshuffle”

    Sekjen Gerindra belum tahu kapan dan siapa menteri yang di-“reshuffle”

    Hak sepenuhnya Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya.

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga Ketua MPR RI mengaku belum mengetahui kapan dan siapa sosok menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang akan dievaluasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan berpeluang untuk dicopot (reshuffle).

    “Kapan reshuffle? Kami terus terang belum tahu. Apalagi siapa yang di-reshuffle, saya lebih enggak tahu,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Muzani menekankan bahwa perombakan susunan kabinet menjadi hak prerogatif yang sepenuhnya dikantongi oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara.

    “Hak sepenuhnya Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. Kapan beliau akan mengangkat? Kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau menteri dalam Kabinet Merah Putih?” ujarnya.

    Meski demikian, Muzani mengatakan bahwa partainya akan mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo sekiranya hendak melakukan reshuffle.

    Wakil rakyat ini meyakini Presiden Prabowo memiliki parameter penilaian tersendiri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengefektifkan kabinet menterinya.

    “Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan, yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini,” tuturnya.

    Ia berharap kader Gerindra yang duduk dalam Kabinet Merah Putih mampu berkinerja baik dalam mendukung program-program Astacita yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu Presiden Republik Indonesia untuk mencapai Astacita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  •  Polisi Kerahkan 3.729 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa Buruh di Gedung DPR – Halaman all

     Polisi Kerahkan 3.729 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa Buruh di Gedung DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan untuk pengamanan aksi unjuk rasa buru di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

    “Libat personel pengaman aksi unras 3.729 personel terdiri dari Satgasda 3.099 personel dan Satgas Res 630 personel,” ungkapnya.

    Adapun sasaran pengamanan itu meliputi sejumlah titik di antaranya Gedung DPR hingga sejumlah kantor kementerian.

    Ade Ary mengatakan rekayasa lalu lintas akan dilakukan melihat eskalasi di lapangan.

    “Apabila jumlah massa meningkat maka diadakan penutupan jalan namun apabila jumlah massa tidak banyak lalu lintas normal seperti biasa,” ujarnya.

    Pihak kepolisian juga mengimbau peserta aksi unjuk rasa tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Dia meminta agar aspirasi disampaikan secara sejuk dan damai tidak ada ujaran kebencian serta provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas.

    Diketahui pada hari ini kaum buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). 

    Buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh di antaranya FSPMI, KSPI, hingga Partai Buruh.

    Massa aksi tiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan Gedung DPR/MPR RI.

    Saat datang, para buruh langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki.

    Tampak para buruh yang melakukan aksi teatrikal dicat tubuhnya dan bertelanjang dada, serta dikalungi tanda buruh. 

    Sementara itu, buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang.

    Mereka menampilkan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara, hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut. (Tribunnews.com/Reyna Abdila)

  • Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Unjuk rasa kaum buruh digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh di antaranya FSPMI, KSPI, hingga Partai Buruh.

    Pantauan Tribunnews.com, massa aksi tiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan Gedung DPR/MPR RI.

    Saat tiba, para buruh langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki.

    Tampak para buruh yang melakukan aksi teatrikal dicat tubuhnya dan bertelanjang dada, serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu, buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang.

    Mereka mengadegankan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara, hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut.

    Dalam keterangan yang diterima, ada sejumlah isu yang dibawa para buruh. Ini daftar isu yang diangkat para buruh dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR:

    1. Hapus Outsourcing  

    2. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan – Tolak Asuransi Swasta Tambahan

    3. Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.  

    4. Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

    5. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Undang-Undang

    6. Tolak Usia Pensiun 59 Tahun  

    7. Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan – Stop Impor

    8. Pecat Jajaran Menteri yang Membiarkan Terjadinya Pagar Laut

    9. Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Pagar Laut

    10. Dukung Terus Presiden Prabowo Subianto dalam Kebijakan Pro-Rakyat

    11. Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia.

    12. Ketersediaan Gas LPG 3 kg untuk rakyat harus terjamin dan tidak boleh langka.

  • Irjen Pol. Purn. Dr. Adnas, M.Si. – Halaman all

    Irjen Pol. Purn. Dr. Adnas, M.Si. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktor atau Irjen Pol. (Purn.) Dr. Adnas, M.Si. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, jabatan strategis terakhir Adnas yakni Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo.

    Adnas tercatat aktif mengemban jabatan posisi sebagai Kapolda Gorontalo pada tahun 2020.

    Semasa dinasnya, purnawirawan jenderal bintang 2 ini juga sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Komwas Kepala SKK Migas Bidang Hukum.

    Adapun Adnas resmi pensiun sebagai Pati Polri pada tahun 2022.

    Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sops Polri Brigjen Adnas di Tol Cipali, Senin (17/6/2018). (TRIBUNNEWS.COM)

    Pascapensiun sebagai Pati Polri, Adnas kemudian terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Pada Pilpres 2024, memulai kiprah politiknya dengan masuk menjadi tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Ia pun sukses ikut membantu Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

    Selain itu, Adnas kini juga tengah disibukkan dengan jabatannya sebagai Ketua Organisasi Urang Awak Ikatan Keluarga Minang (IKM) Provinsi Bengkulu.

    Kehidupan pribadi

    Irjen Purn Adnas lahir di Payakumbuh, Sumatra Barat, 12 Agustus 1964.

    Saat ini, ia telah berusia 60 tahun.

    Adnas memiliki seorang istri yang bernama Ny. Lia Dalia.

    Pendidikan

    Adnas adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan mantan Inspektur Pengawasan Umum Polri, yakni Komjen Pol (Purn) Agung Budi Maryoto.

    Adnas sendiri telah berpengalaman di dalam bidang lalu linta (lantas).

    Perjalanan karier

    Irjen Adnas telah malang melintang berkarier di dalam kepolisian tanah air.

    Berbagai jabatan strategis di Polri pernah ia emban.

    Adnas tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Sidoarjo pada tahun 2007.

    Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Wakapolwil Besuki pada 2009.

    Tak sampai di situ, Adnas juga pernah mengisi kursi jabatan sebagai Dir Lantas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2009.

    Pada 2010, ia juga sempat didapuk menjadi Dir Lantas Polda Sulsel pada 2010.

    Karier Adnas makin moncer setelah ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya bidang PJR Korlantas Polri.

    Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan Kapolda Gorontalo Brigjen. Pol. Adnas. (MPR RI)

    Pada 2012, ia diangkat sebagai Kakorbintarsis Ditbintarlat Akpol Lemdikpol.

    Satu tahun kemudian, ia ditugaskan untuk menjadi Wakapolda Bengkulu.

    Setelah itu, Adnas diutus untuk menduduki posisi sebagai Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri pada 2017.

    Pada tahun yang sama, ia dipercaya menjadi Karo PID Divhumas Polri.

    Adnas juga sempat menjabat sebagai Karojianstra Sops Polri pada tahun 2018.

    Di tahun yang sama, ia lalu diamanahkan untuk menduduki posisi sebagai Wakapolda Sulawesi Selatan.

    Baru setelah itu Adnas diangkat menjadi Kapolda Gorontalo pada tahun 2020.

    Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

    Lalu, Adnas kembali dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara Polri pada 2021.

    Di pengujung masa pensiunnya, alumni Akpol 1987 ini ditugaskan sebagai Tenaga Ahli Komwas Kepala SKK Migas Bidang Hukum pada 2022.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Kisruh elpiji 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi

    Kisruh elpiji 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wakil Ketua MPR: Kisruh elpiji 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa timbulnya kisruh distribusi LPG 3 kilogram perlu menjadi momentum untuk membenahi masalah energi bersubsidi yang menjadi beban APBN setiap tahunnya.

    Selain menguras devisa karena 75 persennya volumenya diimpor, dia menilai subsidi LPG 3 Kg juga tidak sejalan dengan misinya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Pasalnya, data menunjukkan mayoritas pengguna LPG 3 kg adalah masyarakat mampu.

    “Saat ini, masyarakat mampu masih banyak menggunakan kompor LPG 3 kg, sementara kita memiliki surplus listrik hampir 5 gigawatt. Jika masyarakat beralih ke kompor induksi, maka kita bisa secara signifikan mengurangi konsumsi LPG 3kg, sekaligus mengurangi over kapasitas listrik yang saat ini turut membebani negara,” kata Eddy di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, dia mengusulkan bahwa upaya membenahi subsidi energi adalah mencari substitusi untuk LPG 3 Kg. Salah satu solusinya adalah menerapkan elektrifikasi untuk alat masak.

    “Perlu diketahui bahwa studi kelayakan tentang penggunaan kompor induksi ini telah dilakukan dan hasilnya cukup positif dalam mengurangi berbagai beban APBN akibat penggunaan LPG 3 kg,” tuturnya.

    Selain itu, dia juga mengusulkan pemanfaatan gas bumi untuk disalurkan ke rumah tangga semakin ditingkatkan. Artinya, kata dia, jaringan gas (Jargas) perlu diperluas untuk menjangkau sebanyak mungkin rumah tangga sebagai pengganti dari LPG 3 kg.

    Dia menilai saat ini Indonesia sudah memiliki sumber gas dan sebagian masyarakat sudah mengaksesnya melalui jaringan gas ke rumah-rumah. Selain itu, kebijakan itu juga akan membantu pemerintah mencapai target transisi energi dari LPG 3 kg yang berbasis fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan atau energi terbarukan.

    “Jika kita tingkatkan penggunaan alat masak listrik serta memperluas akses Jargas ke rumah-rumah tangga, beban penggunaan devisa dan subsidi akan turun signifikan,” ujarnya.

    Untuk itu, menurut dia, upaya tersebut perlu dilakukan konsisten secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan begitu, manfaat positif akan didapatkan demi meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan secara nasional.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPD RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas – Halaman all

    Anggota DPD RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas – Halaman all

    Anggota DPD RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas
     
     
    Abdul Qodir/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendorong pemerintah juga memprioritaskan program pendidikan gratis dan berkualitas.

    Paul mengatakan, pendidikan gratis dan berkualitas lebih dibutuhkan, terutama bagi beberapa wilayah Indonesia Timur yang merupakan daerah miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Hal ini juga berdasarkan masukan saat dirinya selaku senator turun ke masyarakat di Papua Barat Daya.

    Menurutnya, meski ada makan bergizi gratis, namun biaya pendidikan adalah tidak gratis.

    Hal ini bisa menjadi tekanan psikologis bagi siswa yang tidak punya kemampuan ekonomi untuk biaya pendidikan dan lainnya.

    “Oleh karena itu yang menjadi catatan kritis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan pemerintah adalah mendorong pendidikan gratis dan berkualitas,” ujar ujar Paul Finsen Mayor, dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Ia menegaskan, hal ini bukan berarti dirinya tidak setuju dengan program makan bergizi gratis. Namun, ia mengimbau pemerintah juga memikirkan prioritas pendidikan.

    “Pendidikan merupakan sebuah investasi masa depan untuk putra putri bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun mirisnya, bagaimana persoalan biaya pendidikan yang dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan tidak terjangkau bagi masyarakat. Ini yang lebih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.

  • 2 Pertimbangan Pemerintah Tunda Ajukan Dangdut ke UNESCO, Akan Diakui Tahun 2032?

    2 Pertimbangan Pemerintah Tunda Ajukan Dangdut ke UNESCO, Akan Diakui Tahun 2032?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memutuskan menunda mendaftarkan musik dangdut sebagai warisan budaya non benda ke UNESCO.

    “Saya kira musik dangdut itu ada di dalam list kita. Tapi tidak untuk tahun ini,” ujarnya, Selasa 4 Februari 2024.

    Fadli mengungkapkan sejumlah pertimbangan menundanya. Pertimbangan pertama yaitu belum terpenuhinya sejumlah syarat dan hal-hal teknis yang dibutuhkan.

    Salah satunya yaitu kajian naskah akademik. Selain itu, ia mengutarakan membutuhkan juga dukungan dari sejumlah komunitas yang terkait.

    Pertimbangan yang kedua yaitu perubahan aturan pembatasan pendaftaran Saat ini, UNESCO mencatat satu usulan dua tahun sekali. Sebelumnya, mencatatnya satu tahun sekali. “Jadi dulu satu tahun sekali. Dulu tidak ada. Sekarang dua tahun sekali,” katanya

    Karena menunda mendaftarkan genre musik yang identik dengan suara kendang ini ke UNESCO, Fadli mengutarakan akan menyiapkan mendaftarkan budaya Indonesia lainnya hingga bulan Maret mendatang.

    Meski terkendala oleh pembatasan aturan, ada jalur lainnya untuk mendaftarkannya. Yaitu, dengan joint nomiation dan extension. Jalur ini pernah ditempuh saat mendaftarkan kolintang.”Extension ini seperti kemarin yang dilakukan untuk musik kolintang,” ujarnya.

    Sementara itu, pada akhir Januari lalu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa genre musik ini bisa didaftarkan pada tahun 2032. Sebabnya, menunggu antrian yang panjang di salah satu badan organisasi PBB tersebut.

    “Ini sedang didaftarkan dalam antrian dan dijadwalkan pada 2032,” katanya. Hal ini dikatakannya saat menerima Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI).

    Persatuan yang diketuai oleh Rhoma Irama ini ingin agar Dangdut diakui sebagai warisan budaya non benda oleh UNESCO. Ahmad pun mengutarakan hal yang sama. Ia pun mengungkapkan bahwa MPR siap mendukung keinginan tersebut. Ahmad berharap agar pengakuan ini ada sebelum tahun 2029.

    “Paling tidak sebelum tahun 2029, pemerintah sudah mengajukannya kepada UNESCO dan bisa diputuskan segera,” katanya. Untuk mencapai tujuan ini, Ahmad mengungkapkan akan berkomunikasi dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Dalam momen tersebut, PAMDI pun mengajak Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk berpartisipasi sebagai juri dalam kompetisi cipta musik dangdut. Kompetisi berskala nasional ini akan digelar bulan Mei mendatang.

    Asal Usul Musik Dangdut

    Dikutip dari laman Britannica, genre musik ini diketahui berasal dari Indonesia. Disebutkan juga sebagai campuran musik India, musik barat, melayu dengan musik lokal.

    Pada tahun 1970 hingga 1980, genre ini mencapai popularitasnya. Kata dangdut merujuk kepada sepasang suara kendang yang menjadi suara perkusi yang mengiringi lagu.

    Sedangkan dekade tahun 1950 menjadi cikal bakal kemunculannya. Saat itu, film Bollywood begitu populer di tanah air sehingga memunculkan grup musik melayu.

    Saat ini, genre dangdut lebih berkembang. Salah satu perkembangannya yaitu kemunculan genre koplo yang iramanya mengajak pendengarnya untuk berjoget-joget.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    PIKIRAN RAKYAT – Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi massa yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Meskipun sering dikaitkan dengan aksi kekerasan, PP tetap menjadi jaringan kuat yang berisi politisi, pengusaha, dan pejabat tinggi.

    Japto Soerjosoemarno telah memimpin organisasi ini selama lebih dari empat dekade, menjadikannya salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan.

    Tokoh-Tokoh Elite dalam Pemuda Pancasila

    Banyak tokoh nasional yang tergabung dalam Pemuda Pancasila, baik sebagai pengurus maupun anggota kehormatan. Berikut beberapa di antaranya:

    Bambang Soesatyo – Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Zainudin Amali – Menteri Pemuda dan Olahraga (2019-2023), Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP. Siti Hutami Endang Adiningsih – Putri bungsu Soeharto, Wakil Ketua Umum II bidang Kesejahteraan Sosial. Arsjad Rasyid – Ketua Umum KADIN (2021-2024), Wakil Ketua Umum III bidang Perekonomian dan Industri. Ahmad HI M. Ali – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI 2019-2024, Wakil Ketua Umum IV PP. Tjahjo Kumolo – Mantan Menpan RB, anggota MPO PP. Ryamizard Ryacudu – Mantan Menteri Pertahanan, Ketua Dewan Kehormatan PP.

    Bahkan, Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila dalam Musyawarah Besar 2019, menandakan kedekatan organisasi ini dengan pemerintah.

    Sejarah Lobi Pemuda Pancasila: Dari Soekarno hingga Jokowi

    Era Soekarno: Kelahiran Pemuda Pancasila dan Konflik dengan PKI

    Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di bawah naungan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Organisasi ini dibentuk untuk melawan pengaruh komunis yang berkembang pesat di era Sukarno.

    Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Pemuda Pancasila turut serta dalam aksi penumpasan terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Ini menandai awal keterlibatan mereka dalam politik dan keamanan nasional.

    Era Soeharto: Jaringan dengan Militer dan Golkar

    Di bawah Orde Baru, Pemuda Pancasila menjadi bagian dari mesin politik rezim Soeharto. Mereka mendapatkan dukungan dari militer dan Partai Golkar, serta berperan dalam mengamankan kepentingan penguasa.

    Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman (2018) menyebut bahwa PP menjalin hubungan patronase dengan negara. Mereka menjadi alat politik Golkar dan diberi akses ke berbagai sektor ekonomi, termasuk bisnis keamanan dan pengawalan.

    Era Reformasi: Transformasi dan Diversifikasi Kekuatan

    Setelah kejatuhan Soeharto, Pemuda Pancasila beradaptasi dengan dinamika politik baru. Mereka tidak lagi hanya berafiliasi dengan Golkar, tetapi juga merangkul berbagai partai seperti PDI-P, NasDem, dan Gerindra.

    Beberapa kadernya bahkan berhasil masuk ke dalam birokrasi dan dunia bisnis, menjabat sebagai menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah.

    Era Jokowi: Kedekatan dengan Pemerintah dan Institusi Negara

    Pada Pilpres 2019, Pemuda Pancasila secara resmi mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dukungan ini diperkuat dengan pengukuhan Jokowi dan Ma’ruf sebagai anggota kehormatan. Japto Soerjosoemarno menegaskan bahwa PP akan terus mendukung pemerintahan yang sah dan menjaga ideologi Pancasila.

    Dalam era ini, PP semakin berkembang menjadi jaringan politik-ekonomi yang luas, tidak hanya berfokus pada kegiatan ormas tetapi juga ekspansi ke sektor bisnis dan investasi.

    Pemuda Pancasila sebagai Kekuatan Politik Permanen

    Pemuda Pancasila telah mengalami berbagai transformasi sejak didirikan pada 1959. Dari kelompok paramiliter yang berfungsi sebagai alat negara di era Orde Baru, kini PP berkembang menjadi jaringan politik dan ekonomi yang kuat.

    Dengan kepemimpinan Japto Soerjosoemarno yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun, Pemuda Pancasila tetap menjadi kekuatan politik yang mampu bernegosiasi dan beradaptasi dengan setiap rezim yang berkuasa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mendes Yandri Pastikan Tindak Tegas Kades yang Selewengkan Dana Desa Nasional 5 Februari 2025

    Mendes Yandri Pastikan Tindak Tegas Kades yang Selewengkan Dana Desa Nasional 5 Februari 2025

    Mendes Yandri Pastikan Tindak Tegas Kades yang Selewengkan Dana Desa
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (
    Mendes PDT
    ) Yandri Susanto mengingatkan para kepala desa tidak menyelewengkan
    dana desa
    karena aparat penegak hukum pasti akan mengetahui. 
    Apalagi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ) untuk pengawasan dana desa.
    “Kepada kepala desa, Anda tidak bisa main-main. Apa yang Anda lakukan datanya ada semua, detail. Sekarang, sudah enggak bisa lagi ditutup-tutupi,” katanya di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Yandri juga bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) karena memperoleh laporan mengenai penyelewengan dana desa oleh oknum-oknum kepala desa.
    Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, PPATK memaparkan transaksi pemanfaatan dana desa periode Januari hingga Juni 2024.
    “Ini hasilnya sudah kami pegang. Dari informasi awal yang kami dapatkan dari PPATK, ada oknum-oknum kepala desa dan oknum-oknum lainnya, seperti camat dan oknum pribadi, pihak desa, yang menyelewengkan dana desa,” ujarnya dalam siaran pers. 
    Mantan Wakil Ketua MPR itu menambahkan, dana desa yang diselewengkan diduga digunakan untuk judi
    online
    dan lainnya.
    ”
    Dana desa
    itu disinyalir digunakan oknum kepala desa. Memang enggak banyak, tapi ada beberapa kepala desa. Itu digunakan untuk judi
    online
    . Ada juga (yang) digunakan dengan peruntukkan yang tidak jelas,” ucapnya.
    Yandri menyampaikan, segala transaksi penggunaan dana desa selama periode Januari-Juni 2024 tercatat secara detail.
    “Tadi kelihatan semua, tanggal berapa mereka
    ngambil
    , ke mana larinya, berapa jumlah, berapa lama mengendap di sini. Jelas sekali,” katanya.
    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk serius menyikapi temuan PPATK.
    Keseriusan ini diperlukan agar dana desa tidak lagi menjadi bancakan oknum-oknum di desa dan tidak lagi terulang pada 2025 atau tahun-tahun berikutnya.
    “Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian maupun kejaksaan. Ini kami minta untuk ditindaklanjuti supaya tidak terulang kembali,” jelasnya.
    Yandri juga menyebutkan, saat ini dana desa dari transfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai turun ke desa-desa. 
    “Kami akan bergerak cepat supaya oknum-oknum itu segera ditindak tegas sehingga menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala desa lain serta harus taat dan patuh dalam menggunakan dana desa,” katanya. 
     Mantan Anggota DPR itu juga menyebutkan, Kemendes PDT bakal menggenjot pengawasan penyaluran dana desa, salah satunya melalui digitalisasi desa, termasuk soal pelaporan keuangan desa agar tidak bisa disalahgunakan lagi.
    Dalam kunjungan ke PPATK itu, Yandri didampingi Wakil Menteri Desa PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (PEID) Tabrani dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Nugroho Setijo Nagoro.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catat! Ada 30 Instansi yang Punya Peluang lolos Lebih Besar di CPNS 2025 Ini

    Catat! Ada 30 Instansi yang Punya Peluang lolos Lebih Besar di CPNS 2025 Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tahunnya, pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri (CPNS) memang menjadi salah satu waktu yang paling banyak ditunggu oleh masyarakat, yang diketahui membuka peluang untuk bergabung di berbagai instansi pemerintah.

    Tentunya ada berbagai macam taktik yang harus dilakukan agar bisa mengalahkan saingan, yang tidak jarang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan orang.

    Salah satunya adalah dengan melihat instansi-instansi yang peminat di tahun sebelumnya.

    Dilansir dari laman Antara, dijelaskan bahwa dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) di CPNS 2024, didapatkan bahwa ada 30 instansi yang sepi peminat.

    Di antara ketiga puluh instansi yang sepi peminat tersebut, dan bisa menjadi peluang di tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

    1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

    3. Sekretariat Jenderal Komnas HAM

    4. Badan Riset dan Inovasi Nasional

    5. Sekretariat Jenderal MPR

    6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

    7. Sekretariat Jenderal WANTANNAS

    8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

    9. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

    10. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

    11. Badan Informasi Geospasial

    12. Badan Narkotika Nasional

    13. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

    14. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

    15. Sekretariat Jenderal Depan Perwakilan Daerah

    16. Kementerian Perdagangan

    17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

    18. Badan Keamanan Laut RI

    19. Lembaga Administrasi Negara

    20. Badan Siber dan Sandi Negara

    21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

    22. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

    23. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    24. Komisi Pemberantas Korupsi

    25. Badan Kepegawaian Negara

    26. Arsip Nasional Republik Indonesia

    27. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    28. Kementerian Luar Negeri

    29. Perpustakaan Nasional RI

    30. Kementerian Pemuda dan Olahraga

    Itulah beberapa tiga puluh instansi yang disebut sepi peminat di CPNS tahun 2024 yang lalu, dan tentunya bisa menjadi pilihan dan peluang besar di tahun ini.

    Namun perlu untuk dipahami juga bahwa, peserta CPNS juga harus menyesuaikan dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh setiap instansi, agar lolos dalam tahap pemberkasan.

    Hingga tahun 2024 lalu, tidak sedikit dari peserta CPNS yang gagal dalam tahap pertama ini karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

    Ketidakhati-hatian ini, tentunya hanya akan merugikan diri sendiri dan harus menunggu masa pembukaan CPNS di tahun selanjutnya, jika masih ingin bergabung di seleksi pada lembaga pemerintahan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News