Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Mendes PDT Yandri Susanto Disebut Janjikan Umrah untuk Kades Jika Istrinya Menang Pilkada

    Mendes PDT Yandri Susanto Disebut Janjikan Umrah untuk Kades Jika Istrinya Menang Pilkada

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto bersama Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang M Mauludin Anwar mengajak puluhan kepala desa untuk bersumpah agar memenangkan istri Yandri di Pilbup Serang.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Julang Serang Banten, Karso dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan Perselisihan Hasil (PHPU)Pemilihan Bupati Kabupaten Serang di Gedung MK Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Karso menjelaskan bahwa pihaknya sempat mengikuti Rakercab APDESI Kabupaten Serang yang dihadiri oleh Yandri Susanto yang kala itu masih menjabat jadi Wakil Ketua MPR.

    Menurut Karso, dari total 326 kepala desa, 280 kepala desa di antaranya diharuskan menyerahkan ponselnya dan dikumpulkan ke dalam satu tempat acara yang dihadiri Yandri Susanto itu steril.

    “Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang juga menyampaikan bahwa kita seluruh kepala desa se-Kabupaten Serang bersatu untuk mendukung dan memenangkan paslon 02. Ada deklarasi itu terikrar dan beliau yang menyampaikan dibaca, dan kami semua mengikuti dengan sumpah dan janji,” tutur Karso.

    Karso mengakui bagwa dirinya sama sekali tidak tahu menahu bahwa Rakercab APDESI Kabupaten Serang justru menjadi acara deklarasi dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2. 

    Padahal, Karso berharap acara APDESI itu bisa menjadi tempat mensosialisasikan program kerjanya kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Serang.

    “Jujur, Yang Mulia, dalam hati kami juga ikut bertanya, saya sendiri bertanya, kami kepala desa selalu diberikan sosialisasi bimtek [bimbingan teknis] bahwa pemilukada undang-undangnya seperti ini. Bahkan jelas ada kepala desa, jika kami ikut tidak netral dan sebagainya, itu konsekuensi yang berat buat kami,” kata Karso.

    Bahkan, menurut Karso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto juga sempat meminta doa serta dukungan ke seluruh kepala desa agar isterinya paslon Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas memenangkan Pilbup Serang.

    “Beliau [Yandri] sampai minta doa dan dukungannya bahwasannya Istri saya mencalonkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Serang dengan nomor urut 2 dan selanjutnya jikalau desa kemudian pencapaian suara minimal 75% , maka Insyaallah ada milik dan rezeki kita berangkat umrah bersama-sama, itu kurang lebihnya yang saya lihat, yang saya dengar, dan saya rasakan,” ujarnya.

  • HNW dukung komunitas Internasional kolaborasi gagalkan manuver Trump

    HNW dukung komunitas Internasional kolaborasi gagalkan manuver Trump

    “Dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung seluruh komunitas Internasional berkolaborasi untuk menggagalkan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza dan mengambil alih Jalur Gaza yang berlawanan dengan hukum internasional.

    “Dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,” kata HNW, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    HNW menilai hal itu juga bentuk nyata dari pembersihan etnis (ethnic cleansing) serta menjadi model ‘penjajahan’ baru, di samping pengalihan isu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina saat gencatan senjata diberlakukan.

    “Itu adalah rencana yang sangat tidak masuk nalar pikiran orang yang akalnya sehat, dan tidak layak disampaikan oleh pemimpin suatu negara besar seperti Amerika Serikat. Rencana Trump itu termasuk ke dalam kategori pembersihan etnis, kejahatan internasional, dan penjajahan model baru yang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang beradab,” ujarnya.

    Dia mengatakan bahwa dunia internasional tegas menolak rencana Trump tersebut, tak terkecuali Mesir dan Yordania yang dibidik Trump sebagai lokasi warga Gaza setelah diusir dari Palestina.

    “Presiden otoritas Palestina Mahmud Abbas yang sering memusuhi pejuang Gaza juga menolak usulan Trump itu. Bahkan, Arab Saudi yang sering difitnah Trump, juga keras menolak ide relokasi warga Gaza keluar Palestina dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina merdeka,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, negara-negara yang tergabung sebagai anggota Liga Arab maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga negara-negar di benua Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa maupun non Uni Eropa juga menolak langkah Trump tersebut.

    “Belahan dunia lain, seperti di Amerika Selatan sejumlah negara seperti Brasil, Kolombia dan Kuba juga bersikap sama; menolak konspirasi Trump, dan yang tak kalah penting adalah semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB di luar Amerika Serikat, seperti Inggris, Perancis, Rusia dan China juga secara terbuka menyatakan penolakan,” paparnya.

    Dia lantas mengamini penolakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres terhadap rencana Trump tersebut dan pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese.

    Untuk itu, HNW pun mengapresiasi sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang mengeluarkan pernyataan terbuka menolak rencana Trump tersebut, serta memastikan tetap berlakunya hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) warga Palestina terhadap wilayahnya.

    Dia juga sependapat dengan sikap Kemlu RI yang menilai bahwa akar penyebab konflik ialah pendudukan Israel yang ilegal dan berkepanjangan di wilayah Palestina sehingga apabila AS menghendaki perdamaian tercipta di Gaza hal tersebut yang harusnya dibenahi, bukan justru ingin menguasai Gaza dan mengusir warganya keluar dari tanahnya sendiri.

    “Karena manuver itu jelas membantu Israel meluaskan pendudukannya, padahal pendudukan Israel atas Palestina adalah illegal sebagaimana advisory opinion dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang diakomodasi PBB menjadi Resolusi Majelis Umum PBB,” katanya.

    Dia berharap sikap Kemlu RI dapat berhasil diwujudkan sehingga penting bagi Indonesia memaksimalkan momentum tersebut dengan lebih efektif berkolaborasi dengan negara-negara yang sudah menyatakan menolak ambisi Trump untuk menguasai Gaza dan mengusir warganya.

    Menurut dia, kolaborasi bisa dilakukan baik dengan negara-negara yang tergabung di OKI, Liga Arab, maupun PBB.

    “Maka penting bagi Indonesia untuk mengusulkan segera diselenggarakannya sidang darurat, selain untuk bersama-sama menggagalkan rencana itu, juga untuk mengawal semua ketentuan pelaksanaan gencatan senjata, dan menghukum Israel karena terbukti tidak melaksanakan secara benar semua butir dan tahapan gencatan senjata dengan Hamas,” ujarnya.

    HNW juga menyatakan bahwa sikap Trump yang terus berpihak pada Israel yang telah melanggar berbagai resolusi PBB itu dapat menjadi momentum untuk mereformasi sistem yang berlaku di PBB agar bisa lebih adil dan beradab, salah satunya terkait sistem veto yang ada di Dewan Keamanan PBB yang kerap digunakan AS untuk melindungi Israel.

    “Trump juga telah menyatakan akan keluar dari WHO dan Dewan HAM PBB, atau Trump seharusnya tidak perlu tanggung-tanggung, sekalian saja keluar dari Dewan Keamanan PBB atau bersama Israel keluar dari keanggotaan di PBB,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muncul Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani Ingatkan Menteri Gerindra Harus Kerja Tulus

    Muncul Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani Ingatkan Menteri Gerindra Harus Kerja Tulus

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kader Gerindra yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bekerja dengan tulus, di tengah munculnya sinyal perombakan atau reshuffle kabinet.

    Tak lupa, dia juga meminta agar para kader Gerindra itu bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya.

    “Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini, yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, kerelaan untuk membantu Presiden RI mencapai Asta Cita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketua MPR ini menyebut bahwasannya soal reshuffle kabinet sepenuhnya hak presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. 

    Dia percaya seluruh insan Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, guna mengefektifkan pemerintahan ini.

    “Karena beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu,” ujar Muzani.

    Akan tetapi, dia terus terang tak mengetahui kapan reshuffle ini akan dilakukan, apalagi menteri mana yang akan di-reshuffle dia mengaku tak tahu.

    “Tapi kapan [reshuffle dilakukan], kami terus terang belum tahu, siapa [yang di-reshuffle] apalagi saya lebih enggak tahu,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nah oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden, untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Prabowo Bakal Tindak Menteri yang Tak Kerja dengan Baik

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.  

    Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.  

    Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).  

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

  • Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Muzani Gerindra Beri Pesan Khusus Begini Ke Menterinya

    Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Muzani Gerindra Beri Pesan Khusus Begini Ke Menterinya

    loading…

    Desakan reshuffle kabinet ditanggapi Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan memberikan pesan khusus kepada para menteri dari partainya. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Desakan reshuffle kabinet ditanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani dengan memberikan pesan khusus kepada para menteri dari partainya.

    Mereka diminta bisa membantu Presiden Prabowo Subianto dengan ketulusan dan sungguh-sungguh.

    “Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, dengan kerelaan untuk membantu presiden untuk mencapai Asta Cita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau,” kata Muzani usai hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar fraksinya di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    “Sehingga saya minta untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh membantu presiden,” ujarnya melanjutkan.

    Muzani menyampaikan bahwa partai Gerindra akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Prabowo.

    Termasuk mengambil tindakan perombakan kabinetnya dalam rangka pemerintahan bisa berjalan efektif.

    Kendati demikian, keputusan soal kapan dan siapa yang akan masuk dalam daftar reshuffle, itu merupakan hak prerogatif Prabowo.

    Sebab, sebagai kepala negara, Prabowo yang paling paham kinerja para pembantunya dan kapan harus mengangkat atau mencopot menterinya.

    “Karena beliau lah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi kapan, kami terus terang belum tahu,” tutur Ketua MPR RI itu.

    (shf)

  • Profil Soedjono Hoemardani, Sosok Jenderal Gondrong yang Bikin Soeharto Berlinang Air Mata

    Profil Soedjono Hoemardani, Sosok Jenderal Gondrong yang Bikin Soeharto Berlinang Air Mata

    loading…

    Soedjono Hoemardani satu-satu Jenderal berambut gondrong yang sangat dihormati Presiden Soeharto. Foto/istimewa

    JAKARTA – Soedjono Hoemardani di masa lalu dikenal sebagai satu-satunya Jenderal berambut gondrong yang ahli dalam hal ekonomi dan administrasi.

    Pada saat Soedjono Hoemardani tutup usia di tahun 1986, proses pemakamannya dihadiri oleh Presiden RI ke-2 Soeharto. Bahkan Soeharto terlihat menangis ketika mengikuti prosesi pemakaman tersebut.

    Sosok Soeharto yang meneteskan air mata di pemakaman salah satu anggota militer ini lantas membuat banyak pihak penasaran akan sosok Soedjono Hoemardani.

    Profil Soedjono HoemardaniLetjen TNI (Purn.) Soedjono Hoemardani lahir pada 7 Desember 1918, di Solo, Jawa Tengah. Dia adalah putra dari Raden Hoemardani pedagang di Carikan, barat Pasar Klewer yang memasok berbagai jenis bahan makanan dan pakaian pamong serta abdi keraton.

    Ingin mengikuti jejak sang ayah, rupanya Soedjono sempat menimba ilmu perbisnisan di Gemeentelijke Handels School (sekolah dagang di Semarang). Pada 1937, Soedjono lulus pendidikan dan kembali ke Solo untuk meneruskan usaha sang ayah.

    Pada masa penjajahan Jepang, Soedjono Hoemardani yang masih berusia 20 tahunan ditunjuk menjadi fukudanco (wakil komandan) dari keibodan (pembantu polisi). Sejak awal karier militernya pada masa revolusi, Soedjono Hoemardani ditugaskan mengelola bidang ekonomi dan keuangan.

    Dalam perang kemerdekaan Soedjono Hoemardani menjadi anggota Resimen Infanteri XVI di Solo, dan bergerilya bersama Jenderal TNI Gatot Subroto.

    Ketika masih aktif di Badan Keamanan Rakyat (BKR), Soedjono pernah dipercaya untuk jadi ketua bagian keuangan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) di sekitar Solo.

    Soedjono juga acap kali ditunjuk membawahi bagian ekonomi dan keuangan. Pada masa Orde Baru, Ia dikenal ahli melakukan lobi, antara lain membuahkan kerja sama pihak Jepang dalam penyediaan dana pembangunan.

    Selain ahli dalam hal ekonomi, Soedjono juga sangat menjunjung tinggi dan mendalami masalah spiritual. Membuatnya jadi salah satu pelopor berlakunya Ketetapan MPR Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia.

  • Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor    
        Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Jakarta

    Swasembada pangan menjadi target ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tugas untuk mencapai target itu berada di bawah koordinator Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu telah memetakan bagaimana langkah Indonesia untuk mencapai cita-cita swasembada pangan. Target itu harus tercapai untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor.

    Kepada detikcom, Zulhas blak-blakan cara kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

    Dari 100 hari ini, pekerjaan Pak Menko yang paling berat. Urusan makan gratis ini bukan perkara mudah, tapi sudah berjalan. Itu bisa diceritakan lebih dahulu barangkali?

    Ya, memang ujungnya itu Pak Prabowo itu kan sangat cinta kepada rakyat, sebenarnya seorang patriot. Oleh karena itu saya 15 tahun, baru menang pun ya setia. Karena kami setia dengan perjuangan.

    Kalau Indonesia mau maju, kan tergantung manusianya. Manusianya harus sehat, harus pintar, cerdas, kuat badannya. Ya tentu kaitannya sama pangan, makan bergizi yang cukup. Karena anak-anak Indonesia rata-rata itu IQ di bawah 80.

    Saya pernah jadi ketua karate, tarung, kita belum keluar jurus, kaki kita ditendang, kalah langsung. Karena kalah dengan kekuatan gizinya. Nah itu kesana kan secara mutlak pangan, gizi itu pangan. Makanya tidak ada negara yang maju tanpa berdaulat di bidang pangan.

    Nah itu jadi sangat penting. Kita ini 28 tahun ribut terus soal demokrasi, macam-macam ya, sehingga ini agak terabaikan. Dibangun, tetapi tidak diprioritaskan, baru Pak Prabowo menjadi top prioritas utama.

    Kalau bicara soal swasembada itu bagian dari upaya untuk meneguhkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tapi kemudian reformasi, kita membenahi demokrasi, terus bicara soal partai politik. 29 tahun habis waktu kita.

    Berarti sekarang kembali ke hal dasar?

    Harus, karena mau bagaimana. Bayangkan, kita kan walaupun baru 15 juta yang dapat manfaat, makan bergizi gratis itu, tetapi sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya.

    Sekali lagi, untuk itu kan program pokoknya ini, harus, bayangkan, kalau 82 juta, beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar.

    Kan semua program nggak pasti berjalan dengan mulus 100%, berjalan sempurna di awal-awal. Ada yang bilang kurang enak lah, kurang ini, itu pasti jadi catatan. Faktanya ini tetap berjalan programnya dan yang menerima manfaat sudah ada.

    Saya kan barusan dari Banyuwangi, bagus. Memang anak-anak kita itu, kadang-kadang sayur kan nggak suka. Tapi ini kan ada ahli gizinya, ada ahli nutrisi, dan sebagainya itu kan.

    Jadi bukan sekedar memberikan makan gratis?

    Enggak, nanti kan diukur, berapa tahun (umur anak) diukur. Nah makanya harus memenuhi standar itu, harus ada sayur sebagai serat, harus ada protein, karbohidrat cukup. Makanya harus ada ikan, atau ayam, atau telur, ada nasinya, sayurnya, ada buahnya. Belum tentu anak-anak suka, tapi ini harus.

    Ini akan sustain nggak, Pak Menko? Artinya apakah ini takutnya ini cuma sesaat aja beban negara berat, kemudian ditangguhkan dulu? Ini menjadi prioritas, anggaran dipotong-potong untuk ini?

    Itu duluan, bahkan sebelum beliau dilantik sudah “ini dulu nih”, yang dibahas beliau, sudah siap.

    Bicara swasembada pangan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau misalnya program ini berjalan terus. Pak Menko katakan tadi ada tambahan 4,5 juta ton?

    Iya, kalau sudah penerima sudah 82 juta anak kita, oh beras saja 4,8 juta (ton).

    Sementara di saat yang sama Pak Menko akan mencanangkan tidak akan impor beras, mungkin nggak untuk tercapai?

    Iya, jadi gini. Kita tahun lalu, baru sebulan lewat kan. Kita putuskan waktu itu, Pak Menko, rapat kita akan impor beras 4 juta (ton), masuk 3,6 juta (ton). Tetapi tahun ini kami sudah putuskan kami rapat koordinasi, kita putuskan kita tidak impor beras lagi tahun ini.

    Karena perintah Bapak Presiden kita ini harus percaya diri, kita bekerja keras, kita ikhtiar dulu. Jangan belum-belum, ah mana mungkin swasembada pangan, mana bisa mana, jangan begitu ya. Kita insyaallah bisa. Dan selalu di mana ada kemauan, ada kesungguhan, ada ikhtiar, di situ ada jalan.

    Dan kami melihat ya kita bisa tahun ini tidak impor beras. Ada dua, itu yang kami lakukan. Pertama, swasembada itu kita tentu membangun baru, ada di Merauke itu 1 juta (hektare) lebih, ada di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, yang kita sebut food estate itu. Itu mungkin totalnya 2-3 juta (hektare) yang akan dibangun. Itu penting, penting sekali. Karena kita ini negara besar, penduduk kita bertambah terus. Masa maka kita tergantung sama luar negeri.

    Saya kemarin Menteri Perdagangan, pelan pelan aja ini ngomongnya, setahun bolak balik India mau beli beras nggak dikasih, bayangin kita punya uang buat beli, harganya mahal US$ 6.200 per ton. Jadi memang kita harus bisa mandiri. Karena ini menyangkut negara besar, jumlah uang yang besar.

    Jadi tadi pertambahan bangun (lahan pertanian) baru tapi ini nggak bisa cepat. Nggak mungkin kita tahun besok langsung, nggak bisa. Kalau bangun baru kan perlu waktu. Perlu ada resetnya, perlu ada penelitiannya, perlu bangun jalan, perlu bangun irigasi, penyesuaian lahan sawahnya, buka lahan publik. Waktunya mungkin 5 tahun sampai 7 tahun.

    Nah, setelah kami pelajari, ada yang cepat. Itu yang kita sebut optimalisasi atau intensifikasi. Misalnya saya lihat berapa sih luas baku sawah kita? 8,4 juta (hektare). Itu sudah dikurangi alih fungsi lahan 7,4 juta (hektare).

    Luas tanah, panen berapa yang dipanen. yang dipanen 10 juta (hektare), kalau sekali panen 7,4 juta (hektare) berarti sisanya 2,5 juta (ha) yang dua kali. Berarti masih banyak lahan-lahan sawah kita yang cuma sekali panen.

    Artinya ini sebenarnya sawah-sawah kita nggak seragam?

    Artinya ada masalah. Ada yang tanam sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, kecil sekali. Berarti yang sekali itu bisa dioptimalisasi (menjadi panen) dua kali. Kita pelajari. Oh, saya telepon Pak Menteri PU, ‘Pak Menteri PU, coba cek, ada ga sawah-sawah yang belum ada irigasi?’, ‘Baik Pak.’ Kami suruh Sekjen Kementan ‘Perlu berapa lama?’, ‘Seminggu, Pak.’ Ketemu angka 2,6.

    Ini semua karena kita tuh membelakangi pertanian barangkali ya selama 29 tahun?

    Nggak membelakangi juga, tapi tidak program utama. Misalnya, kita stabil kan demokrasi kita mungkin baru Pak Jokowi ya, itu agak stabil, membangun kan ga ada gangguan banyak gitu ya. Tapi fokusnya kan infrastruktur, banyak hasilnya. Nah sekarang fokusnya itu pertanian.

    Kembali lagi ke cita-cita awal kita. Ya ini beresin dulu, hal dasar. Pak Menko juga sebutkan bahwa petani kita sudah tua-tua, varitas yang ditanam itu itu aja.

    Sekarang orang pakai GMO (Genetically Modified Organism), mau jagung, mau padi, mau ayam, gitu. Kita, varitas kita mungkin 20 tahun yang lalu masih kita pakai, termasuk perkebunan rakyat, termasuk perkebunan tebu itu ya, termasuk kopi, termasuk kelapa itu masih dulu-dulu.

    Jadi kita 28 tahun terus terang saya akui tertinggal. Pertanian itu dibangun oleh Pak Harto. Irigasi yang sekunder, tersier itu, premier Pak Harto. Tetapi kalau bendungan itu Pak Jokowi, tapi sampai (irigasi) primer, tersier, sekunder belum. Jadi kalau kita lihat irigasi, wah Pak Harto. Bangun pabrik pupuk, zaman Pak Harto.

    Bulog karena dibeli hasil pertanian, gudang-gudang 1.800, Pak Harto. Jadi memang kita 28 tahun ini tertinggal, makanya Thailand, Vietnam jauh maju.

    Padahal kita pemakan nasi paling banyak di dunia.

    Tapi bukan nggak bisa, kita bisa.

    Bagaimana kemudian menyeimbangkannya Pak Menko? Karena kita mau juga, kita kan sekarang cuma 18% katanya PDB kita dari industrialisasi, dari manufakturing. Jadi kan harus diakselerasi juga. Itu otomatis kan butuh lahan juga. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara lahan pertanian?

    Jadi kita Jawa nggak mungkin bertambah, Sumatera tidak mungkin bertambah, Sulawesi Selatan nggak mungkin bertambah, itu yang kita optimalisasi. Karena jangka panjang, Jawa itu harusnya menjadi pusat pendidikan, pusat keuangan, pusat industri yang industri kreatif, perdagangan dan lain-lain.

    Nah sementara untuk pertanian memang kita harus siapkan tempat-tempat yang baru. Itulah yang food estate itu. Misalnya Merauke, Kalimantan Timur. Walaupun kita ini kan baru bangun ibu kota baru aja udah ribut. Memang Jawa ya harusnya bisa cuma 80 juta kan pulau Jawa ini, sekarang kapal ini kan 160 juta, ya kapal namanya pulau Jawa ini, 160 juta lebih, kan sudah over. Maka kita harus memperluas. Kayak Barat dulu nemukan Australia, maju. Nah kita punya Papua.

    Tapi tanahnya itu memang layak untuk jadi sawah? Karena kan orang bilang wah ini tanahnya beda nih.

    Apa saja bisa tumbuh, selama ada teknologi.

    Pak Menko, ini juga salah satu statement yang agak promising sebenarnya. Optimistis tapi ya mungkin menimbulkan sinisme juga soal kita harus diversifikasi harga, jadi satu harga. Jadi kalau dulu ada BBM itu satu harga. Nah sekarang ini gabah satu harga, dicanangkan Rp 6.500/kg nggak boleh kurang?

    Begini, kita filosofinya itu harus mendidik rakyat kita itu produktif. Produktif itu, pemerintah, negara harus hadir, kita harus berpihak. Karena terus terang, petani kita itu petani paling rajin di dunia.

    Tapi kalau tidak berpihak, mau tanam, pupuk datangnya waktu panen. Harga bagus waktu tanam, begitu panen harganya murah. Ya lama-lama juga nggak ada yang mau. Sekarang anak muda ditanya jadi petani, nggak ada yang mau. Petani-petani kita sudah aging, dulu 60% petani itu tenaga kerjanya, sekarang tinggal 20-25%. Jadi anak anak muda nggak mau lagi.

    Nah itu tuh ada yang keliru. Kita pelajari itu apa? Nggak boleh dong inflasi, tapi yang korban petani kan, nggak boleh. Negara hadir dalam bentuk subsidi. Kan Thailand juga begitu, Vietnam juga begitu.

    Karena itu kita harus membeli hasil produksi petani-petani kita dengan harga yang layak, yang untung. Jangan mereka terjebak dengan tengkulak terus. Oleh karena itu kami rapat atas dipimpin Pak Presiden, atas usulan saya, Bapanas, gabah harus dibeli Rp 6.500/kg.

    Oleh karena itu yang paling depan Bulog. Ada masalah lagi kemarin, lama ini persiapannya, ada ini segala macam, ada uang. Sekarang Bulog, uang nggak ada masalah lagi. Uangnya cukup, sudah ada Rp 23 triliun tambah Rp 16 triliun. Jadi cukup untuk (menyerap) setara beras 3 juta.

    Nah, tinggal sekarang gudang. Dengan Bulog kami sudah rembuk berkali-kali rapat ini. Ini kan di balik, di dapurnya, lama ini urusannya. Kita sudah ada tersedia gudang bisa nampung 2 juta ton dan kami masih cari (gudang untuk menyimpan) 1 juta ton lagi, 2 juta ton sudah ada. Karena kita akan panen raya bulan Februari, Maret, April.

    Uang ada, gudang ada, apa lagi? Tinggal beli. Kami juga tahu, Bulog punya SDM terbatas di level kabupaten, sedangkan sawah ini kan desa-desa kan. Oleh karena itu tidak mungkin ini kerja sendiri, ini mesti melibatkan kepala daerah, kepala desa, Camat, Bupati, dan TNI, Polri. Kita satu tim. Karena kalau satu, tetapi tidak melakukan tugasnya, gol bunuh diri, nggak bisa.

    Jadi itu ada jaminan tetap ya? Silakan lapor atau memberitahu kepada pemerintah kalau misalnya dibeli tidak di angka itu?

    Saya di kantor saya sekarang saya buka crisis center. Begitu mau tanam, pupuk nggak ada, lapor. Kita akan perintah pupuk Indonesia kabupaten itu untuk kasih. Satu kali, dua kali dua puluh empat jam, dua hari nggak ada, kita minta diganti yang di kabupaten itu. Begitu juga kalau harga gabah tidak Rp 6.500/kg, itu lapor. Ada masalah pupuk, masalah harga, silahkan menghubungi nomor itu, semacam crisis center.

    Sudah ada jalan keluarnya, sudah ada duitnya ada, dalam pelaksanaannya karena ini kerja besar ya, dalam waktu singkat. Karena panen raya itu hanya Februari, Maret, April, 3 bulan, Bulog harus dapat setara beras, 2-3 juta.

    Pak Menko, ngomong soal Bulog ini kan, apa namanya, organ pemerintah. Terus sekarang jadi BUMN, sekarang akan ada perubahan struktur untuk mensukseskan ini?

    Hanya penyesuaian pengurusnya, tapi tugasnya sama saja. Karena walaupun dia juga bayar bunga, bunganya juga rendah, bunga pun disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi itu tidak menjadi… uang cukup, untungnya ada, walaupun nggak besar. Jadi bunganya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak ada alasan, duit cukup untuk membeli sebanyak 3 juta ton. Kalau Bulog mampu menyerap 2-3 juta, maka harga otomatis akan terkerek. Tapi kalau Bulog nggak beli, nggak ada persaingan.

    Kalau kita dengar asta cita dan rencana pemerintah ini kan sebenarnya memberikan insentif banyak kepada rakyat kecil. Ini mungkin angin segar buat rakyat kecil karena selama ini rakyat kecil kan di saat-saat tertentu aja diperhatikan dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya insentif ini sampai kapan? Sehingga masyarakat kemudian bisa mandiri misalnya?

    Ini harus continue karena begini, kita harus mendidik masyarakat kita produktif. Nggak boleh terus terusan mengandalkan sumbangan, bantuan sosial, nggak bisa dong. Mereka harus produktif, mereka harus bekerja keras, hasilnya bagus, dia harus kreatif, melahirkan berbagai kreatifitas.

    Seperti di Thailand, mereka kan begitu. Tapi kalau yang pasif, cuman nunggu aja gitu, lama lama mimpi jadi orang kaya ikut judol (judi online), kita kan nggak mau begitu. Nah tentunya harus continue. Kalau harganya nggak dijamin, jatuh, jadi nggak tanam lagi. Sekarang kita lebih produksinya. Besok, dia rugi, ya nggak tanam lagi dia.

    Jadi itu bagian dari mendidik publik ya? Karena banyak sekali, sekarang kalau tinggal satu rumah, anak sekolah dapat bantuan, keluarga miskin dapat bantuan, lansia dapat bantuan. Ini satu rumah akhirnya nungguin bantuan semua?

    Banyak pelajarannya kita ambil ya. Kadang-kadang tetangga, ibu-ibu dua, akrab dekat, gitu ya, begitu ada yang bagikan minyak goreng, bisa berkelahi. Saya pengalaman beberapa tempat, bagi buku tulis aja, itu anak-anak SMA bisa berantem sama temannya. Nah ini kan harus kita, harus kita didik, anak-anak kita produktif, masyarakat kita masyarakatnya produktif, pemerintah harus hadir, dan ini Pak Prabowo paham betulnya.

    Dan Pak Prabowo, dia cinta, mengerti, memang syaratnya jadi pemimpin nih, jadi bupati, jadi kades, jadi camat, itu harus cinta. Cinta itulah baru akan ada keberpihakan dan inisiatif-inisiatif.

    Misalnya kemarin kita itu ya, kenapa agak sulit, karena banyak sekali yang terlibat. Pupuk aja aturnya menggurita, makanya pupuk hadir saat panen. Ini kita pangkas, beberapa kali rapat, selesai. Sekarang dipangkas, misalnya pupuk hanya SK Mentan, langsung ke Gapoktan.

    Dan sebenarnya kan kita juga tahu, baik sembunyi-sembunyi maupun terbuka, segala sesuatu yang datang dari luar negeri itu kan mendatangkan rente untuk sebagian orang.

    Ya gini, bukan hanya itu, kita ini nggak sadar lama-lama kita akan tergantung. Kita ini makan beras, nasi goreng. Tapi kita sekarang pagi udah makan roti. Nah itu kita kan nggak bisa menanam gandum, apa nggak kita tergantung? Tahu berapa kita impor gandum? 13 juta ton satu tahun.

    Apalagi? kita suka bawang merah, tetapi dicekoki terus bawang putih, sekarang separuh-separuh. Buah kita kan banyak, buah kita segala macam dulu, ada jeruk, ada mangga, banyak lah itu ya, buah naga, rambutan, manggis. Tetapi sekarang yang kita makan (di Indonesia) tidak tumbuh. Lama-lama kita tergantung (dengan impor).

    Penelitian kita kan ada di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dia anggarannya. Orang sudah pakai GMO, kita masih yang dulu. Jadi memang banyak PR yang mesti kita kerjakan. Tapi kalau kita mulai, kita sungguh-sungguh, Presiden langsung memimpin kita, kalau bupati, gubernur, sampe Camat, Kades ikut, kita bisa

    Dan satu yang saya ucapkan syukur adalah salah satu yang akan untuk tidak diimpor. Tapi juga ada cita-cita untuk tidak mengimpor garam, tidak mengimpor garam. Negara kita ini adalah negara dengan garis pantai terpanjang. Impor garam nggak masuk akal.

    Tahu nggak berapa impornya? 3 juta ton, dulu terakhir 4 juta ton.

    Itu gimana ceritanya, laut kita kan luas?

    Kita kan kalau susah, dikit-dikit, beli, dikit-dikit, beli, susah dikit, beli.

    Ini katanya akan ada panen raya garam?

    Iya, jadi, saya karena perintah presiden kita kerja keras, maka kami sudah larang (impor). Satu, beras nggak boleh impor tahun ini semua, jagung nggak impor tahun ini, gula untuk konsumsi ya, kita tidak impor tahun ini. Kemudian garam untuk konsumsi dan mamin (makanan dan minuman) kita tidak impor tahun ini.

    Izin kita awasi ya?

    Iya, itu tentu dong. Jadi, tadi kalau dibilang saya yang hebat, nggak. Ini timnya yang hebat. Kalau Menko itu kan kerjanya koordinasi-koordinasi aja, amal salehnya yang banyak. Tapi yang kerja itu ada Mentan, Bapanas, ada Gubernur, dari Menteri KP, menteri yang lain, semua terlibat.

    Dan itu semua bisa tercapai, (setop impor) beras, gula, garam, jagung?

    Kalau jagung ini akan ada problem. Tapi problem-nya enak, ini problem memang kita ini kurang masalah, lebih masalah. Jadi jagung ini kebutuhan kira-kira 11 juta (ton). Tapi produksi tahun ini mungkin bisa sampai 18 juta (ton).

    Sekarang kan berbarengan ya panennya nih, ini beras panen Februari, Maret April, jagung panen Februari, Maret April, bayangkan itu. Bagaimaa nampungnya itu? Itu PR yang besar. Karena kalau tidak, waktunya 3 bulan kan, Februari, Maret, April. Jagung dan padi sama, barengan ini, panen raya.

    Saya udah mulai ditelepon nih, (harga) jagung sudah mulai Rp 3.500 (per kg), perintah kita harus (beli) Rp 5.500 (per kg). Harga untuk pemerintah harus Rp 5.500 (per kg). Tapi dalam lapangan ini kita lagi kerja keras sekarang, agar dua masalah ini bisa kita handle.

    Ya, mudah-mudahan semua ikhtiar bisa terlaksana dengan baik, karena ya ini jadi semangat kita. Karena selama ini kan masalah pangan itu, kita bayangkan saja Pak Menko, kita ini pernah kelangkaan tempe karena kedelai itu nggak ada gitu kan. Ya itu kan artinya mungkin setelah ini bisa masuk ke kedelai, kita bisa mandiri.

    Sekarang tugas pokok kita, gula, beras, jagung. Kemudian gula memang masih kurang. Tapi kita berani dulu kalau dulu kurangnya jutaan, mungkin kurangnya besok dikit, ratusan lah. Garam kita kalau untuk pangan cukup, yang memang kita belum bisa garam ini industri. Ini tetap masih ada impornya. Misalnya untuk rumah sakit rupanya kan kalau infus, itu ada garamnya. Atau untuk industri yang tekstil itu rupanya pakai garam juga gitu.

    Pak Menteri, setelah itu barangkali kita masuk ke protein ya?

    Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya udang.

    Ini ikan sama ayam?

    Ikan, ayam, susu, daging.

    Isu kita kan daging selalu impor kan?

    Daging juga impor terus kan. Ini yang kita… Saya akan masuk ke sana nanti setelah ini kan PR beratnya sampai di April yang panen raya itu gabah dan jagungnya. Kalau ini bisa lewat, maka nanti Juni geser mulai protein.

    Saya masih ingat waktu Pak Menko masih di Menteri Perdagangan, waktu kita ngobrol-ngobrol santai itu Pak Menko seperti lah, saya nggak mau jadi Menteri Perdagangan lagi kerjanya capek. Ini kerjanya lebih capek.

    Tapi bahagia. Saya itu, saya dulu jadi Menteri Kehutanan saya nggak pernah minta, diminta Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya jadi Ketua MPR, nggak minta itu bukan hak saya, tetapi Pak SBY minta agar saya maju, akhirnya terpilih. Kemarin Pak Jokowi minta saya jadi Menteri Perdagangan. Tapi yang ini, Pak Prabowo bilang saya mau dijadikan Menko, ‘Pak kalau ini saya boleh minta nggak’, ‘Apa pak Zul?’, ‘Kalau boleh saya bidangnya pangan.’ Saya masuk politik sebetulnya pesanan orang tua saya.

    Jadi ada semacam cita-cita yang terpendam?

    Jadi ayah saya juga pesan, kami kalau di kampung kami kan kalau laki-laki salat di Masjid, kalau di Masjid itu perempuan di rumah. Jadi setiap pulang Masjid, di kampung saya itu Ayah bilang, ‘Lihat saudara-saudara kamu pergi gelap, badannya gelap, pulang gelap, rezekinya gelap.’ Jadi ayah saya bilang, ‘Kamu biar keluarga kita susah, kamu sekolah, tapi nanti kalau sudah berhasil, ingat nih, kamu bantu saudara-saudara kamu.’

    Ini saya masih terdengar suara ayah saya. Walaupun itu sudah 50 tahun yang lalu, waktu saya masih usia 6 tahun, 7 tahun. Tapi saya masih terngiang-ngiang. Dan itulah sebetulnya mimpi saya waktu saya masuk politik tahun 1996.

    Barangkali ini juga fase ya, sekarang ini Pak Menko ini sudah di posisi tertinggi partai politik. Ya ini kan tinggal di atasnya Menko kan tinggal Wapres sama Presiden. Artinya semua sudah selesai lah, urusan hidup pribadi sudah selesai. Ini sekarang bagian dari berbagi kepada masyarakat. Tapi kan kita tetap sering melihat penjabat bolak-balik, naik turun, naik turun. Nggak terlaksana juga apa janji-janjinya. Kalau ini memang sungguh-sungguh mau?

    Saya yakin, saya haqulyakin ini bisa lebih cepat dari yang kita rencanakan hasilnya, asal kita bisa mengelola produksi yang meningkat cepat. Itu aja, kalau kita bisa mengelola dan kata kunci kedua, ini kita satu tim. Ini contoh saja, kemarin saya ke Pekalongan, Pekalongan itu di 1 meter di bawah permukaan laut, begitu tanggul jebol, banjir kan. Apa yang lakukan Camat? Ini Camat luar biasa. Camat mengumpulkan warganya, dia kumpulkan karung, dia pergi ke pantai, diisi karung itu sama pasir, di tanggul, akhirnya banjirnya reda.

    Dia kerja dulu gitu, kerja dulu. Nah baru mereka berencana akan menghubungi pemerintah, kan perlu waktu. Tapi masalahnya selesai, jadi camat ini tidak perlu diam action.

    Nah kalau, nanti makanya kan kita ini sebetulnya dimandori. Maka saya keliling rapat di kantor gubernur, kita berdiskusi apa yang masalah, kita selesaikan. Nah saya berharap nanti bupati-bupati yang akan dilantik, juga rutin bupati rapat rutin, mingguan dengan kadesnya, dengan camatnya, ‘Eh kami panen di sana. Tapi Bulog kan jauh di kabupaten.’ Kades kan bisa ditanggulangi dulu, kan ada dana desa, ada dana ketahanan pangan, Rp 200 juta cukup, kalau kurang bisa pinjem BRI Rp 100 juta kan bisa, tangani dulu.

    Baru dia lapor (nanti) ke Bulog. Jadi kalau kadesnya sikapnya sama, camat-nya sikapnya sama, bupatinya sama, pemerintahan sama, kita sama, bisa. Bisa cepat.

    Benar-benar itu bisa terlaksana baik semua sehingga, ya sebenarnya ini masalah dasar. Masalah dasar yang kemudian jadi masalah kenapa kemudian negara sekaya Indonesia itu masih ada yang stunting gitu kan, memprihatinkan. Artinya kita tanam apa aja bisa tumbuh?

    Ini yang sederhana nya 62-63 tahun lalu kita kan lahir, ya keadaan Indonesia kayak apa. Kok kita bisa sehat kan? Berarti kan kita diurus benar gitu. Nah sekarang kan jauh lebih maju mestinya, kok ini kurang, ini kurang, ini kurang. Berarti kan kita yang nggak mau.

    Walaupun sebenarnya cerita Pak Menko ini, jabatan Menko ini cuma gagah gagahan saja, karena beberapa hari nggak punya kantor katanya?

    Iya kan. Itu karena maksudnya gini, kadang-kadang mau ketemu saya nggak bisa. Nggak ada, semua ada jalan. Saya baru punya kantor 3 hari, saya melantik eselon saya di depan lift, belum ada kantor. Tapi saya bilang sama eselon I, ini tidak menentukan kinerja kita. Kinerja kita ditentukan oleh kita yang kerja, kerja kita.

    Anggaran saya tahun lalu Rp 90 juta, tahun ini Rp 40 juta, itu dipotong separuh, ya nggak apa-apa. Rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini. Intinya saya percaya selalu ada ada jalan. Tentu dana penting ya, tapi dana banyak, kalau kita yang nggak siap juga nggak bisa juga.

  • VIDEO HUT ke-17 Gerindra, Muzani Sampaikan Pesan Prabowo agar Kader Tidak Khianati Rakyat – Halaman all

    VIDEO HUT ke-17 Gerindra, Muzani Sampaikan Pesan Prabowo agar Kader Tidak Khianati Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pesan kepada seluruh kader untuk tidak mengkhianati rakyat.

    Pesan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam sambutan pada acara bakti sosial dan syukuran puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Muzani menyampaikan pesan tersebut disampaikan karena rakyat merupakan penentu kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pilpres 2024.

    Terakhir, Muzani membeberkan pesan Prabowo Subianto saat dilantik menjadi Presiden RI pada Oktober 2024 lalu.

    Ia mengklaim, kekuasaan yang dimiliki Prabowo sebagai Presiden RI akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Ketua Umum Ketua Dewan Pembina berkali-kali mengingatkan perjuangan kita untuk rakyat, janganlah sekali-kali kita jauh dari rakyat, apalagi kita mengkhianati rakyat,” kata Muzani dalam sambutannya.

    Muzani juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo mengenai tekad untuk memberantas kemiskinan di Indonesia.

    Muzani menyebutkan, dalam beberapa pidatonya, Presiden Prabowo selalu menekankan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang dimiliki.

    “Beliau berpikir, dengan pertanian yang luas, tanah yang subur, tambang yang banyak, kekayaan alam yang luar biasa harusnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia,” kata dia.

    Muzani juga mengingatkan pesan Prabowo saat dilantik  menjadi Presiden RI di Oktober 2024 lalu.

    Muzani mengatakan, kekuasaan yang dimiliki Prabowo sebagai Presiden RI akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Maka kemenangan Prabowo-Subianto menjadi Presiden, hendaklah tidak mengubah sikap kita menjadi sikap adigang, adigung, adiguna, sopo siro, sopo ingsun,” ujarnya.

    Seluruh Ketua Umum Partai Diundang

    DPP Partai Gerindra memastikan acara puncak HUT ke-17 akan digelar pada 15 Februari 2025 di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    Dalam acara puncak HUT itu kata Muzani juga turut akan digelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai.

    Hal itu disampaikan Muzani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dalam acara tersebut dipastikan Muzani, juga akan turut mengundang seluruh ketua umum Partai Politik (ketum parpol) yang ada di Indonesia.

    Kata dia, diundangnya seluruh ketum parpol itu untuk menjaga hubungan persahabatan antara partai politik.

    “Iya, partai-partai akan kita undang untuk bersama-sama mensyukuri supaya ada kebersamaan, ada persahabatan, ada kerukunan,” ujar dia.

    (Tribunnews/Reza Deni/Rizki/Geok Mengwan/Malau)

     

     

  • Soal Efisiensi Anggaran, DPR: Jamuan dan Seremonial yang Tak Perlu Dihilangkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Soal Efisiensi Anggaran, DPR: Jamuan dan Seremonial yang Tak Perlu Dihilangkan Nasional 6 Februari 2025

    Soal Efisiensi Anggaran, DPR: Jamuan dan Seremonial yang Tak Perlu Dihilangkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III
    DPR
    RI, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa jamuan dan seremonial yang tidak perlu dihilangkan karena efisiensi atau pemangkasan anggaran.
    Jazilul mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran merupakan keputusan Presiden
    Prabowo
    Subianto untuk memprioritaskan program penting dalam pemerintahan.
    “Justru itu
    concern
    Pak Prabowo untuk memfokuskan pada hal-hal yang prioritas, rapat-rapat yang tidak perlu, perjalanan dinas yang tidak perlu, jamuan-jamuan tidak perlu, upacara-upacara sermonial yang tidak perlu dihilangkan,” ujar Jazilul saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Jazilul mengatakan, anggaran pasti akan dikembalikan kepada sektor-sektor melalui program yang lebih prioritas.
    Dia meyakini bahwa Prabowo memiliki tekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.
    “Itu akan dikembalikan pasti kepada sektor-sektor yang prioritas. Keberpihakan Pak Prabowo pada SDM (Sumber Daya Manusia), menurut saya, selama ini ya sangat luar biasa. Punya
    track record
    kalau itu,” katanya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
    Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa inisiatif
    efisiensi anggaran
    ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa Nasional 6 Februari 2025

    Survei The Republic Institute: Menteri Desa PDT Yandri Dinilai Paling Sukses Bangun Desa
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Survei terbaru dari The Republic Institute mengenai Refleksi Asta Cita dan Evaluasi Kepuasan Publik terhadap Kinerja 100 Hari
    Kabinet Merah Putih
    menempatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT)
    Yandri Susanto
    sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik.
    Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Yandri mencapai 75,5 persen. Tingginya tingkat kepuasan ini didorong oleh kepercayaan dan harapan masyarakat pedesaan terhadap program aksi
    pembangunan desa
    dan swasembada pangan, yang mendapatkan respons positif dari masyarakat.
    “Kunjungan kerja menteri Yandri Susanto yang menginap di rumah warga desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dengan masyarakat desa,” ungkap hasil survei The Republic Institute.
    Yandri juga dinilai sebagai Menteri Terbaik dalam aspek pembangunan desa,
    pemerataan ekonomi
    , dan pemberantasan kemiskinan, dengan tingkat kepuasan sebesar 77,9 persen.
    Secara keseluruhan, mantan wakil ketua MPR RI ini menempati peringkat ketiga sebagai menteri dengan citra dan tingkat kepuasan tertinggi.
    Yandri meraih predikat “Memuaskan” dengan tingkat kepuasan 75,5 persen. Survei ini dilaksanakan pada Sabtu (18/1/2025) hingga Sabtu (25/1/2025), melibatkan 1.400 responden. Metode survei dilakukan melalui tatap muka dengan kuesioner.
    Teknik pengambilan sampel menggunakan metode
    stratified random sampling
    , dengan proporsi pembagian sampel yang sesuai dengan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
    Margin of error
    survei ini kurang lebih 2,6 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Jokowi Dibanding-bandingkan dengan BJ Habibie oleh Pakar Politik Australia  – Halaman all

    Saat Jokowi Dibanding-bandingkan dengan BJ Habibie oleh Pakar Politik Australia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar politik asal Australia, Marcus Mietzner, membanding-bandingkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ketiga RI BJ Habibie.

    Awalnya Marcus menyoroti isi buku yang tengah didiskusikan dalam acara diskusi buku bertajuk BJ Habibie Di Tengah Arus Transformasi Politik Indonesia karya R William Liddle atau Bill Liddle.

    Selain mengungkapkan capaian-capaian Habibie dalam masa pemerintahannya, namun Marcus juga mengingatkan tentang masalah-masalah yang ada saat itu.

    Marcus kemudian mulai membandingkan Jokowi dengan Habibie dalam konteks konsentrasi kekuasaan dan warisan politik.

    Marcus mengatakan saat ini tengah menulis buku tentang Jokowi berdasarkan wawancara dengan Jokowi selama satu tahun saat masih Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

    Jokowi, menurut Marcus, adalah presiden yang paling berkuasa dalam periode pascareformasi di Indonesia. 

    Dalam periode 25 tahun pascareformasi, menurut Marcus, Jokowi, adalah presiden yang paling berhasil mengkonsentrasikan kekuasaan di tangannya meskipun banyak orang bilang pada akhirnya Jokowi menjadi sangat otoriter.

    Hal itu diungkapkannya dalam acara yang digelar di Perpustakaan Freedom Institute Jakarta pada Kamis (6/2/2025).

    “Bagaimana kita menempatkan orang seperti ini (Jokowi) dibandingkan dengan Pak Habibie misalnya yang memerintah cuma 1,5 tahun dan dalam upaya untuk mengkonsentrasikan kekuasaan, boleh dikatakan akhirnya gagal karena diakhiri kepresidenannya oleh MPR,” ungkap Marcus.

    “Bagaimana kita menilai satu orang yang 10 tahun berkuasa sangat berhasil dalam mengkonsentrasikan kekuasaan, dengan misalnya membandingkan dengan Pak Habibie,” lanjut dia.

    Akan tetapi, menurutnya bila dilihat dari sudut pandang Bill, maka warisan politik Habibie yang memerintah hanya sekitar 1,5 tahun jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jokowi yang memerintah selama 10 tahun.

    “Karena Pak Jokowi walaupun sibuk membangun infrastruktur, Pak Jokowi bukan seseorang yang kita bisa namakan sebagai institutional builder. Bukan orang yang membangun institusi. Dia nggak suka bikin undang-undang. Dia nggak suka bikin peraturan. Dia nggak suka bikin sistem politik. Dia pintar sekali mainnya dalam sistem politik yang ada,” ungkap Marcus.

    Menurut dia, Habibie tidak seperti itu.

    Habibie, lanjutnya, justru sangat tertarik pada pembangunan institusi. 

    Ia mencontohkan dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Desentralisasi.

    “Dan sebagai akibatnya, boleh dikatakan, ya saat ini, kalau kita ingat yang benar-benar menciptakan Indonesia saat ini yang ada saat ini, sistem demokrasi saat ini, ya Pak Habibie memberikan kontribusi lebih besar daripada Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Namun, ia mengingatkan adanya kecenderungan tertentu dalam perspektif sejarah khususnya dalam menempatkan seorang presiden.

    Menurutnya, ada kecenderungan semakin jauh dari seseorang, maka akan semakin indah orang tersebut.

    “Semakin jauh kita dari seseorang, apalagi seorang presiden, semakin cantik mereka. Semakin bagus. Kita lupakan hal-hal yang jeleknya dulu. Misalnya di Amerika Presiden Bush. Selama Presiden Bush memerintah dia dianggap presiden paling buruk dalam sejarah. Tapi egitu Trump muncul, Bush dibilang bagus,” ungkapnya.

    “Kita harus hati-hati kalau kita menulis buku tentang presiden. Dan memang kita mau menonjolkan pencapaiannya, kita jangan lupa bahwa pada saat itu juga banyak yang bermasalah,” lanjut Marcus.