Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Seruan Andre Rosiade ke Gerindra Sumbar: Rebut Posisi Parpol Nomor 1!

    Seruan Andre Rosiade ke Gerindra Sumbar: Rebut Posisi Parpol Nomor 1!

    Jakarta –

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, menyeru kader-kadernya untuk berjaya di daerahnya. Gerindra harus merebut posisi partai politik nomor satu di Ranah Minang.

    Seruan ini dia sampaikan di acara bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif dan pimpinan Gerindra se-Provinsi Sumbar di Hotel Truntum, Padang, Minggu (9/2), disapampaikan lewat siaran pers pada Senin (10/2025) pagi.

    “Acara ini kita adakan dalam rangka menyatukan irama untuk memastikan kita bisa merebut kembali partai nomor satu di Sumbar, partai nomor satu di berbagai kota dan kabupaten serta mengembalikan kemenangan Bapak Presiden Prabowo di 2019,” kata Andre Rosiade.

    Caranya, kata Andre, kader Gerindra harus terus bekerja untuk masyarakat terutama yang ada di daerah pemilihan (Dapil). “Jangan sampai lupa kita mengurus Dapil, mengurus masyarakat,” kata Andre yang merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

    Andre mencontohkan kebiasaannya sebagai anggota DPR RI yang selalu menekspos kegiatannya saat kunjungan kerja (kunker) ke daerah pemilihan (dapil). Tujuannya agar masyarakat tahu anggota dewan itu bekerja.

    “Saya sengaja mengekspos setiap kegiatan saya sebagai anggota Fraksi DPR RI ke media massa dan sosial. Tujuannya supaya masyarakat tahu kegiatan kita,” ujar Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

    Bimtek ini, kata Andre, juga bertujuan untuk mengingatkan kembali tanggung jawab anggota dewan kepada masyarakat dan juga kepada partainya, termasuk cara-cara berkomunikasi serta menginformasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang sudah dilakukannya sebagai wakil rakyat.

    “Untuk itu karena kita ingin menang, karena kita ingin berjaya kembali, kita adakan acara bimtek ini. Supaya anggota DPRD itu tahu tanggung jawabnya kepada masyarakat, tanggung jawabnya kepada partai. Paham bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat dan mengekspos kinerjanya sehingga masyarakat percaya kepada Partai Gerindra,” terang Andre.

    Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini mengajak agar kader Gerindra senantiasa hadir dan berjuang untuk masyarakat. “Datangi masyarakat, bantu masyarakat, bela masyarakat di DPRD. Ada masyarakat tiba terima oleh Fraksi Gerindra datangi dan terima mereka di Komisi. Perjuangkan mereka, ekspos kegiatan kita, sebarkan di Dapil biar masyarakat tahu kita bekerja,” tuturnya.

    Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Dosen Unand Andri Rusta dan Dosen Unes Soemarsono. Melalui pemaparan yang disampaikan oleh dua narasumber, Andre berharap dapat memberikan pemahaman kepada kader Gerindra tentang strategi komunikasi politik, termasuk tugas serta tanggung jawab sebagai anggota dewan.

    “Paham tugasnya di DPRD. Tolong bekerjalah, layani masyarakat sungguh-sungguh, jangan lupa diekspos. Banyak buat kegiatan yang dekat dengan masyarakat, bantu masyarakat. Percayalah, kalau kita solid, insya Allah partai Gerindra akan tetap menang di Sumbar,” kata Andre.

    Sidak Pengurus DPC

    Pada kesempatan itu Andre Rosiade juga mengemukakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pengurus DPC, PAC, ranting, hingga ke pengurus anak ranting. Andre ingin memastikan pengurus ini bekerja dengan baik di samping juga untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait saksi yang kerap terjadi saat Pemilu.

    “Habis Lebaran Haji saya akan cek. Kami minta DPC buatkan apel siaga, tunjukkan mana pengurus DPC, PAC, ranting dan anak ranting. Supaya nanti ke depan kita tidak ada masalah lagi dengan saksi-saksi di Pemilu, karena saksi itu adalah pengurus anak ranting kita. Bagi yang tidak mampu saya akan pecat sebagai ketua DPC,” tegas Andre Rosiade.

    Dalam pemaparannya, kedua narasumber menyarankan agar anggota dewan memperbanyak ekspos di media sosial agar setiap pekerjaannya diketahui masyarakat.

    Dosen FISIP Universitas Andalas (Unand) Padang Andri Rusta menegaskan, ekspos kinerja anggota dewan sangatlah penting agar apa yang dikerjakannya selama menjadi wakil rakyat diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat yang telah memilihnya saat Pemilu. Hal ini penting, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan itu sendiri.

    Ekspos kinerja itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya lewat media sosial (medsos) yang kini mudah diakses banyak orang. “Jangan ragu menyampaikan kinerja di media massa dan media sosial. Karena dewan kerjanya harus diketahui orang. Kalau tidak, percuma,” kata Andri Rusta.

    Hal serupa disampaikan Dosen Universitas Eka Sakti (Unes) Padang Soemarsono. Ia juga menekankan pentingnya ekspos yang dilakukan anggota dewan terhadap kerja-kerja yang telah dilakukannya selama menjadi wakil rakyat. Menurutnya, ekspos yang dilakukan anggota dewan haruslah berkualitas, tak hanya mementingkan kuantitas.

    “Tidak ada istilah tahun politik. Setelah bapak ibu dilantik, itulah tahun politik. Sepanjang tahun, harus banyak kerja dan terus mengeskspos diri. Kuantitas ekspos harus dibarengi dengan kualitas,” ujar Soemarsono.

    Ketua Panitia Bimtek Hidayat, mengatakan bimtek merupakan rangkaian dari kegiatan perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra. Kegiatan ini diberikan kepada anggota DPRD provinsi, serta kabupaten dan kota sekaligus melibatkan struktural partai.

    “Bimtek ini digelar untuk meningkatkan sinergisitas perjuangan anggota DPRD agar bisa sinkron dengan manifesto partai, perjuangan partai, terutama nilai-nilai Asta Cita Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang telah digagas Presiden Prabowo Subianto, sehingga kita mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai Gerindra di 2029 mendatang,” terang Hidayat.

    (dnu/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Isu Politik Terkini: Penegakan Hukum Selama 100 Hari Prabowo hingga Rencana Retret Kepala Daerah di Magelang

    Isu Politik Terkini: Penegakan Hukum Selama 100 Hari Prabowo hingga Rencana Retret Kepala Daerah di Magelang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Minggu (9/2/2025). Berita kepuasan publik terhadap penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan agar waspada terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian, persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga efiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Survei LSI: 41,6% Publik Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif pada 100 Hari Prabowo
    Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebanyak 41,6% masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif dalam 100 hari pertama  pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dari 41,6% masyarakat yang menilai positif itu terdiri atas 4,7% responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik, dan 36,9% lagi menyatakan baik. Di sisi lain, terdapat 30,9% masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan sedang atau biasa-biasa saja, sementara 21,7% menilai buruk, dan 3,4% menilai sangat buruk.

    Tren kondisi penegakan hukum nasional pada Januari 2025 mengalami peningkatan 3,2% dibandingkan periode Januari 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, total responden yang menyatakan penegakan hukum baik adalah 38,4%.

    2. Pesan Prabowo pada HPN 2025: Waspada Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian
    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79, yang diperingati setiap 9 Februari. Pada perayaan HPN 2025, Prabowo mengingatkan agar waspada terhadap penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.

    Mengawali pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    3. Wamendagri: Kepala Daerah Akan Kumpul di Istana Yogyakarta Sebelum Ikuti Retret di Magelang
    Selain berita tentang penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu politik lainnya terkait persiapan pembekalan atau retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025). Bima Arya mengatakan rencananya pelantikan kepala daerah akan diselenggarakan pada 20 Februari di Jakarta.

    Dikatakan, ada 505 gubernur, bupati dan wali kota yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang.

    4. Wakil Ketua MPR: Ikuti Arahan Presiden Prabowo Subianto Terkait Pembangunan IKN
    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menegaskan tidak perlu ada polemik di ruang publik mengenai anggaran pembangunan IKN, karena Otorita IKN telah memastikan proyek ini akan tetap berlanjut.

    Eddy menekankan saat ini pembangunan IKN diprioritaskan pada penyelesaian kantor legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukungnya. Menurutnya, Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik dalam pembangunan IKN dengan mempertimbangkan segala aspek secara terukur.

    5. Mendikdasmen Pastikan Efisiensi Anggaran Rp 8 Triliun Tidak Sentuh Dana BOS dan PIP
    Efisiensi anggaran senilai Rp 8 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut tidak memengaruhi anggaran pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat hadir dan meresmikan gedung di SMK Mutia, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    Ia menambahkan, justru efisiensi anggaran akan dilakukan di dalam kementerian dengan melaksanakan penyesuaian ketika rapat dan bepergian dinas luar kota. Abdul Mu’ti menjelaskan, perjalanan dinas akan menggunakan pesawat kelas ekonomi termasuk menteri. Bahkan, apabila menginap akan menggunakan gedung yang dikelola oleh Kemendikdasmen.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait kepuasan publik terhadap penegakan hukum selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

  • Basarah Ungkap Megawati Bakal Doakan Keluarga dan Rakyat Indonesia saat Umroh

    Basarah Ungkap Megawati Bakal Doakan Keluarga dan Rakyat Indonesia saat Umroh

    Mekkah –

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tiba di Mekkah untuk menjalani ibadah umroh. Megawati disebut akan mendoakan rakyat Indonesia.

    Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah saat diwawancarai wartawan di Mekkah, Arab Saudi, Senin (10/2/2025). Basarah menyebut Megawati akan menjalani umroh setelah terakhir berhaji bersama almarhum Taufik Kiemas, suaminya, pada 2012.

    “Sebagai seorang muslimah, Ibu Mega sangat memahami bahwa melaksanakan ibadah umroh ini adalah satu ibadah sunah yang penuh barokah, penuh rahmah, dan saya kira Ibu Mega akan berdoa di Mekkah Al Mukaromah ini, khususnya pada saat melaksanakan ibadah umroh,” kata Basarah.

    Basarah menyebut, Megawati juga akan mendoakan Sukarno–Presiden Pertama Indonesia–hingga almarhum suaminya, selain mengirim doa untuk rakyat Indonesia. Megawati juga bakal berdoa secara pribadi.

    “Pertama tentu mendoakan keluarga beliau yang telah mendahului, Bung Karno, Ibu Fatmawati, kemudian Pak Taufik Kiemas dan seluruh keluarga besar Ibu Megawati Soekarnoputri yang telah mendahului kita semua,” kata Basarah.

    “Dan tentu Ibu Mega juga pasti akan mendoakan untuk keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia dari segala macam cobaan,” kata Basarah.

    Ketua Umum PDI Perjuangan itu disebut sudah mempersiapkan ibadah umroh dengan baik. Untuk diketahui, Megawati akan umroh didampingi dua anaknya yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan putra tertuanya, Mohamad Rizki Pratama.

    “Dan tentu juga beliau akan berdoa secara pribadi. Saya kira doa-doa yang telah dipersiapkan Ibu Mega selama menjalani ibadah umroh ini telah beliau persiapkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Basarah yang menjabat Ketua Fraksi PDIP MPR RI itu.

    (gbr/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • HPN 2025, Waka MPR: Peran Pers Berintegritas Wujudkan Kemandirian Bangsa

    HPN 2025, Waka MPR: Peran Pers Berintegritas Wujudkan Kemandirian Bangsa

    Jakarta –

    Dalam rangka Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyebut peringatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan peran insan pers yang berintegritas dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Menurut Rerie, peningkatan literasi masyarakat di berbagai bidang merupakan salah satu syarat agar bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian.

    “Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa,” kata Rerie, dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Karena, jelas Rerie, rendahnya tingkat literasi masyarakat dapat menyebabkan berbagai masalah antara lain seperti kemiskinan hingga perpecahan antar masyarakat. Sehingga, insan pers dengan kemampuan antara lain menjalani fungsi kontrol, pendidikan, dan media informasi, sangat tepat untuk mengatasi kondisi literasi masyarakat di sejumlah sektor yang terbilang rendah saat ini.

    “Peran aktif insan pers yang berintegritas merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa,” ujar ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

    Rerie sangat berharap insan pers dan para pemangku kepentingan di negeri ini mampu berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang sehat, demi melahirkan kemandirian bangsa sebagai bekal dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan.

    (akn/akn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia RI (DPD RI) menggelar perayaan dua resolusi PBB, yaitu World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day for Human Fraternity (IDHF) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Ketua Kehormatan Inter Religious Council (IRC) Indonesia, Prof. Dr. Din Syamsuddin, sejumlah tokoh agama, diplomat, dan pemimpin organisasi lintas iman.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, peserta akan mendengarkan pesan perdamaian dari Paus Fransiskus dan Grand Syaikh Al-Azhar Al-Sharif melalui video.

    Selain itu, para pemuka agama dari berbagai majelis di Indonesia akan menyampaikan doa bersama untuk dunia yang lebih damai.

    Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, perayaan ini untuk mempererat kerukunan antarumat beragama dan memperingati Hari Persaudaraan Kemanusiaan Dunia.

    Selain itu juga menjadi wujud nyata semangat persaudaraan kemanusiaan yang diusung oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El-Teyeb.

    Dia mengatakan, hingga kini masih banyak terjadi diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan etnis di berbagai belahan dunia, yang mengancam perdamaian dan kehidupan yang lebih baik.

    “Seperti yang diumumkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tugas kita semua, termasuk para pemimpin agama, adalah mengupayakan terjadinya dialog dan bukan membiarkan perpecahan terjadi,” ujarnya.

    Kita harus menghapus kebencian di mana pun ditemukan sebelum kebencian itu menguasai dan menyebar,” katanya.

    Ia juga menegaskan, Indonesia percaya pada komitmen dan tanggung jawab moral bersama terhadap kemanusiaan, dengan menegakkan hak asasi dan martabat manusia untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan damai.

    Sebagai negara yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat dalam membangun harmoni.

    Sultan Baktiar Najamudin menekankan, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini bukan negara Islam, melainkan negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

    “Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki pandangan hidup dan ideologi negara yang khas, yaitu Pancasila. Sebuah konsensus kebangsaan yang berisikan prinsip-prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial,” katanya.

    Ia juga menegaskan, para pemimpin agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik, bencana alam, dan perubahan iklim.

    Menurutnya, para tokoh agama merupakan teladan dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Meskipun Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, kita bukan negara Islam. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Dia mengutip ayat suci Al-Qur’an dan kitab Injil sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan. “Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman ‘Innallaha ya’murukum bil Adli wal Ihsan’ (Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan).

    Sedangkan dalam Injil disebutkan, ‘Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri’ (Matius 22:39). Ajaran ini menjadi dasar bagi kita untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

    Dia juga mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa siapa pun yang memeluk agama tertentu tetap harus mempertahankan identitas kebangsaan dan budaya Nusantara.

    “Bung Karno pernah berkata, ‘Kalau percaya Hindu, jangan jadi orang India. Kalau memeluk Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau memeluk Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat-budaya Nusantara yang kaya raya ini’,” ujarnya.

    Menurutnya, Pancasila mengandung misi perdamaian dan kemakmuran universal, di mana toleransi dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa.

    “Tanpa toleransi dan kolaborasi, nilai-nilai Pancasila akan kehilangan maknanya,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, acara akan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya lintas agama. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa keindahan harmoni dapat terwujud melalui seni, yang merupakan bahasa universal perdamaian.

    Di tengah situasi dunia yang masih dipenuhi ketegangan, perayaan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa persaudaraan kemanusiaan adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai.

    “Dalam suasana geopolitik dunia yang masih mengandalkan kekuatan persenjataan dan eksploitasi ekonomi yang berujung pada pertumpahan darah, kita membutuhkan pegangan moral yang lebih moderat.”

    “Perdamaian, keadilan, dan kemakmuran hanya dapat terwujud jika setiap negara mampu mengedepankan sikap toleran dan kolaboratif,” tutupnya.

    Melalui kegiatan ini, para pemimpin bangsa ingin menyampaikan pesan bahwa jika bangsa-bangsa dapat hidup rukun dan saling menghormati, tidak ada alasan untuk bermusuhan dan berkonflik.

    Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semangat persatuan menjadi nafas interaksi global.(tribunnews/fin)

  • Bamsoet Dorong Bikers MBI Tingkatkan Budaya Aman Berkendara

    Bamsoet Dorong Bikers MBI Tingkatkan Budaya Aman Berkendara

    Jakarta –

    Pengurus Motor Besar Indonesia (MBI) DKI Jakarta Periode 2025-2028 di bawah kepemimpinan Ketua MBI DKI Jakarta Alwiciano baru dilantik. Ketua Umum Ikatan Motor (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan para anggota agar meningkatkan rasa persaudaraan (brotherhood) dengan komunitas atau club motor lainnya.

    “Pelantikan Ketua MBI DKI Jakarta merupakan momen penting bagi perkembangan MBI ke depan. Ketua MBI DKI Jakarta yang baru memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin organisasi ini ke arah yang lebih baik,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Sebelumnya, Alwiciano terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) MBI DKI Jakarta yang diselenggarakan di Jakarta, pada 26 Januari lalu.

    “Dengan visi, misi, dan program kerja yang tepat, MBI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan industri otomotif di Indonesia,” sambungnya.

    Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus MBI DKI Jakarta Periode 2025-2028 di Jakarta, Minggu (9/2). Bamsoet mengingatkan salah satu fokus utama ketua MBI DKI Jakarta yang baru adalah pengembangan komunitas.

    Selain meningkatkan jumlah anggota baru, ketua MBI DKI Jakarta harus mampu mempererat tali persaudaraan antar anggota yang ada. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi berbagai kegiatan sosial yang dapat memperkuat hubungan di antara anggota.

    Misalnya, kegiatan bakti sosial seperti bantuan sosial, donor darah, pembersihan lingkungan, dan pendidikan keselamatan berkendara, merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, anggota MBI tidak hanya dapat berinteraksi satu sama lain, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

    “Selain itu, mendorong kegiatan turing merupakan salah satu cara untuk mendukung sport tourism di Indonesia. Turing yang dilakukan secara rutin dengan rute yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para riders MBI,” kata Ketua MPR RI ke-15 tersebut.

    “Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan pariwisata lokal dan ekonomi masyarakat di daerah yang dilalui,” sambungnya.

    Bamsoet menambahkan hal lain yang bisa dilakukan adalah promosi keselamatan berkendara. Di tengah meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan roda dua, kampanye keselamatan menjadi semakin krusial.

    Data Korlantas Polri mencatat, sebanyak 1.150.000 kecelakaan terjadi di tahun 2024, dimana sekitar 76,42%-nya melibatkan sepeda motor. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar 27.000 jiwa meninggal dunia.

    Karenanya, MBI harus aktif mengkampanyekan pentingnya keselamatan berkendara melalui berbagai kegiatan. Mengadakan pelatihan-pelatihan keselamatan yang melibatkan ahli dan praktisi di bidangnya, serta kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan kesadaran tentang aturan lalu lintas di masyarakat, adalah langkah yang perlu dilakukan.

    “MBI dapat menyelenggarakan program ‘Safety Riding Campaign’. Melalui program ini, tidak hanya pengetahuan tentang keselamatan berkendara yang akan meningkat, namun juga kesadaran akan tanggung jawab berlalu lintas akan lebih baik,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

    “Dengan pendekatan yang sistematis dan melibatkan semua pemangku kepentingan, MBI dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan budaya berkendara yang lebih aman,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • Wakil Ketua MPR: Pers berintegritas mampu wujudkan bangsa mandiri

    Wakil Ketua MPR: Pers berintegritas mampu wujudkan bangsa mandiri

    Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa Hari Pers Nasional 2025 harus dijadikan momentum untuk meningkatkan peran insan pers yang berintegritas demi mewujudkan kemandirian bangsa.

    “Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa,” kata Lestari di Jakarta, Minggu.

    Menurut Lestari, peningkatan literasi masyarakat di berbagai bidang merupakan salah satu syarat agar bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian. Karena, rendahnya tingkat literasi masyarakat dapat menyebabkan berbagai masalah antara lain seperti kemiskinan hingga perpecahan antarmasyarakat.

    Insan pers dengan kemampuan antara lain menjalani fungsi kontrol, pendidikan, dan media informasi, menurut dia, sangat tepat untuk mengatasi kondisi literasi masyarakat yang masih rendah di sejumlah sektor.

    Maka, dia mengatakan bahwa peran aktif insan pers yang berintegritas merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

    Anggota Komisi X DPR RI itu pun berharap insan pers dan para pemangku kepentingan di negeri ini mampu berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang sehat, demi melahirkan kemandirian bangsa sebagai bekal dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan.

    Adapun perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Provinsi Riau, salah satunya beragendakan Sarasehan Nasional Media Massa dengan tema “Preservasi Jurnalisme sebagai Pilar Demokrasi Digital” yang membahas tantangan dan peluang jurnalisme dalam menghadapi disrupsi digital yang semakin pesat.

    Sejumlah tokoh jurnalis dari berbagai media pun membicarakan bahwa era digital saat ini harus diisi juga dengan informasi yang berkualitas. Media konvensional pun dinilai masih sangat dibutuhkan untuk mendistribusikan informasi berkualitas, di tengah maraknya informasi dari media sosial.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Pers akurat dan faktual jadi pondasi demokrasi sehat

    Wakil Ketua MPR: Pers akurat dan faktual jadi pondasi demokrasi sehat

    di era yang penuh tantangan ini, pers memainkan peran strategis, menjadi jembatan informasi, menggugah kesadaran publik, serta pengawal kebijakan agar berpihak pada kepentingan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan bahwa pers yang bertanggung jawab, akurat, faktual, serta berimbang adalah pondasi demokrasi yang sehat menuju Indonesia mandiri dan berdaulat.

    Dalam rangka Hari Pers Nasional 2024, dia pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers yang telah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab dalam menyajikan informasi.

    “Insan pers yang saya hormati dan banggakan, di era yang penuh tantangan ini, pers memainkan peran strategis, menjadi jembatan informasi, menggugah kesadaran publik, serta pengawal kebijakan agar berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Ibas di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan pers yang berpihak pada kebenaran adalah pondasi bagi demokrasi yang sehat menuju Indonesia mandiri dan berdaulat. Pers, juga salah satu perannya, memiliki peran besar dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.

    Sebagai wakil rakyat, Ibas pun mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi agar setiap kebijakan lahir dan semangat keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

    “Di tengah dinamika zaman, mari terus bersinergi, pers, pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat, bersama memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dan semangat keadilan dan kesejahteraan bagi semua,” kata dia.

    Untuk itu, dia pun mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2025, dan mengajak insan pers untuk mengawal program ketahanan pangan menuju kemandirian bangsa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Momen Bersatu untuk Menghadapi Disrupsi Digital

    Momen Bersatu untuk Menghadapi Disrupsi Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memandang, Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sebagai kesempatan penting bagi seluruh elemen pers di Indonesia untuk mempererat kerja sama dalam menghadapi tantangan serta peluang yang muncul akibat perkembangan digital.

    “Hari Pers Nasional menjadi momen yang tepat bagi seluruh ekosistem pers nasional untuk meningkatkan kolaborasi dalam mengatasi ancaman sekaligus memanfaatkan peluang dari perubahan digital yang terus berkembang,” ujar Nezar dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2025).

    Ia menyoroti bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan tekanan besar terhadap media arus utama. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen mendukung terbentuknya ekosistem industri media yang sehat dan berkelanjutan, dengan menempatkan keberlangsungan media sebagai salah satu prioritas utama.

    Selain itu saat HPN 2025, Nezar juga menyoroti berbagai ancaman, seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, termasuk maraknya konten negatif seperti judi daring dan penipuan digital.

    Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sangat diperlukan guna mencegah penyebaran konten-konten negatif tersebut.

    “Kami berharap media nasional tetap berkomitmen dalam memerangi disinformasi, misinformasi, serta malinformasi, dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi tantangan tersebut,” ujarnya.

    Nezar juga menegaskan peran pers dalam menjaga demokrasi. Di era digital saat ini, pers diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis, sehingga dapat menciptakan dialog yang konstruktif serta mendorong kreativitas di ruang publik.

    Lebih lanjut, ia berharap media tetap konsisten dalam menyampaikan perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan jujur dan objektif.

    “Pemerintah memberikan ruang yang luas bagi pers untuk berkontribusi, terutama dalam menjaga komunikasi publik yang sehat,” pungkasnya.

    Acara puncak HPN 2025 akan diselenggarakan di Kalimantan Selatan dan dijadwalkan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, serta sejumlah menteri dan pejabat negara, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani.

  • Masa Bakti Kepengurusan IMI Jadi 5 Tahun, Bamsoet: Ada Beberapa Manfaat

    Masa Bakti Kepengurusan IMI Jadi 5 Tahun, Bamsoet: Ada Beberapa Manfaat

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah menyetujui usulan perubahan masa bakti kepengurusan IMI dari empat tahun menjadi lima tahun. Perubahan ini untuk menyesuaikan dengan masa bakti kepengurusan dari kelembagaan lain yang memiliki hubungan erat dengan tujuan, fungsi, tugas dan wewenang organisasi IMI.

    “Selain itu, dalam era kompetisi yang semakin ketat dan kompleks, waktu lima tahun lebih tepat untuk melaksanakan program-program strategis dan jangka panjang. Ini disebabkan oleh banyaknya isu yang memerlukan perhatian serius dalam pengembangan olahraga otomotif. Termasuk program pelatihan, pembinaan atlet, dan penyelenggaraan event-event nasional maupun internasional,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan awal usulan perubahan masa bakti kepengurusan IMI berasal dari permintaan 29 IMI Provinsi. Untuk membahas usulan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2024 bertempat di Jakarta, diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dikuti oleh 36 IMI Provinsi. Dalam forum tersebut, dilakukan pembahasan mendalam mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IMI yang bertujuan untuk menyempurnakan struktur serta norma organisasi.

    Munaslub menghasilkan kesepakatan bahwa masa bakti kepengurusan IMI Pusat, IMI Provinsi, serta IMI Kabupaten/Kota diubah dari empat tahun menjadi lima tahun. Keputusan ini kemudian tertuang dalam Pasal 50, 59, dan 68 AD dan ART IMI Tahun 2024.

    “Perubahan masa kepengurusan ini memiliki beberapa manfaat. Dari segi organisasi, periode yang lebih panjang memberikan kesempatan bagi pengurus untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang lebih baik dan inovatif. Seperti pengembangan infrastruktur otomotif, program pelatihan yang lebih komprehensif, serta penyelenggaraan event-event yang dapat meningkatkan prestasi atlet otomotif Indonesia di kancah nasional dan internasional,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menguraikan dari perspektif administrasi dan manajemen, satu periode yang lebih lama dapat membantu mengurangi beban administratif yang terkait dengan pemilihan dan transisi kepimpinan. Dengan mengurangi frekuensi pemilihan, IMI dapat mengalihkan fokus dari proses internal menuju pengembangan eksternal. Semisal program peningkatan keterampilan, sosialisasi, dan promosi olahraga motor di seluruh Indonesia.

    “Dalam konteks responsivitas terhadap perkembangan global dan regional, dengan adanya periode yang lebih panjang, IMI diharapkan bisa memberikan respon yang lebih baik terhadap perkembangan dunia olahraga dan regulasi internasional yang berdampak pada dunia otomotif. Kesempatan untuk merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif baru diharapkan dapat menjadi fokus utama dalam program IMI selama lima tahun,” pungkas Bamsoet.

    (akn/ega)