Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan suap dalam pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD. Laporan tersebut diajukan oleh Fithrat Irfan, yang mengaku sebagai mantan staf di DPD.

    Irfan, didampingi kuasa hukumnya Azis Yanuar, mengungkapkan dugaan aliran dana suap mencapai US$ 13.000 per anggota. Dari 152 anggota DPD, sekitar 95 orang diduga menerima uang tersebut.

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah berinisial RAA. Dugaan suap ini berkaitan dengan pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD,” ujar Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Irfan, masing-masing anggota DPD diduga menerima US$ 5.000 untuk pemilihan ketua DPD dan US$ 8.000 untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD sehingga jumlahnya mencapai US$ 13.000 per anggota.

    Uang suap pemilihan ketua DPD periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD diduga diberikan secara door to door ke ruangan anggota DPD, lalu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya bersama bos saya, RAA, dan dua perwakilan lain mengawal uang ini agar tidak tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) di jalan. Uang ini digunakan sebagai imbalan untuk memberikan suara kepada salah satu pasangan calon,” tambah Irfan.

    Kuasa hukum Irfan, Azis Yanuar, menyatakan laporan ini telah didukung bukti-bukti tambahan, termasuk rekaman suara yang menunjukkan keterlibatan seorang petinggi partai politik.

    “Bukti yang kami serahkan ke KPK termasuk rekaman percakapan antara Pak Irfan dan seorang petinggi partai. Ini bukan hanya terkait DPD, tetapi juga melibatkan pihak lain,” ungkap Azis.

    Saat ini, KPK masih mempelajari laporan dugaan suap pemilihan ketua DPD 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD serta barang bukti yang telah diterima.

  • Rakyat Sering Kali Salah Paham Maksud Pemerintah, Khususnya Prabowo

    Rakyat Sering Kali Salah Paham Maksud Pemerintah, Khususnya Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi gencarnya kritik dan sikap kontra masyarakat pada pemerintahan RI belakangan ini. Ia menegaskan rakyat hanya sering salah paham terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. Ahmad Muzani mengungkapkan, 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih kerap disalahartikan oleh publik.

    Muzani menekankan bahwa semua kritik hingga aksi turun ke jalan para mahasiswa dengan tajuk ‘Indonesia Gelap’, hanyalah buntut dari kekagetan akan kebijakan awal-awal Prabowo. Hal itu diwajarkan Muzani.

    “Kekagetan itu sering menyebabkan respons yang kontraproduktif, bahkan sering kali salah memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo. Ini yang menyebabkan banyak kesalahpahaman,” ujar dia.

    Dia lantas melanjutkan, kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk kebaikan jangka panjang bagi rakyat meski saat ini belum terlihat demikian.

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat.

    “Sebagai respons, kami mendengar dan memperhatikan, tetapi pemerintah tetap berpegang pada rencana awal yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, yang telah diketahui oleh jutaan orang. Rencana tersebut memang ditujukan untuk masa depan Indonesia, termasuk untuk kita semua,” katanya.

    Sebelumnya, dalam pernyataan serupa, ia mengatakan bahwa kekagetan tersebut bukan hanya milik rakyat, melainkan muncul juga di antara pihak internal birokrasi.

    Ia mencontohkan dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/Lembaga, yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” kata Muzani.

    “Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” ujar dia menegaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 95 Senator Diduga Terima Suap untuk Pemilihan Ketua DPD, Eks Staf Klaim Punya Rekaman Suara

    95 Senator Diduga Terima Suap untuk Pemilihan Ketua DPD, Eks Staf Klaim Punya Rekaman Suara

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sebanyak 95 Anggota DPD RI atau senator diduga menerima suap untuk pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029.

    Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Fithrat Irfan, yang mengaku mantan staf dari Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Rafiq Al Amri.

    Selasa (18/2/2025), Irfan menyampaikan bukti tambahan yang dimilikinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan yang telah dibuatnya pada Desember 2024 lalu.

    Ia menyebut bukti yang diserahkan kepada KPK yakni rekaman suara antara dirinya dengan salah satu petinggi partai terkait uang suap tersebut.

    “Tanggal 6 Desember itu saya melaporkan salah satu anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah inisial RAA Rafiq Al-Amri. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI unsur DPD.

    Itu melibatkan 95 orang yang ada, yang anggota Dewan yang ada di DPD RI dari 152 totalnya,” kata Irfan usai menyerahkan bukti laporan di KPK.

    Irfan menjelaskan, uang suap yang diduga diterima oleh 95 senator itu dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

    Untuk membeli suara dalam pemilihan Ketua DPD RI, Irfan menyebut 95 senator masing-masing menerima 5.000 dolar Amerika Serikat.

    Sedangkan untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, uang suap yang diterima ke-95 senator itu senilai 8.000 dolar Amerika Serikat sehingga total keseluruhan ada 13.000 dolar Amerika Serikat yang diterima dari dua pemilihan tersebut. 

    “Transaksinya itu door to door ke kamar-kamar dari anggota Dewan itu. Jadi dari dolar ke rupiah konversinya. 

    Setelah itu masing-masing dari kita, para staf ini diminta untuk setorkan diri di bank anggota dewan itu,” tuturnya.

    Sementara itu, pengacara Aziz Yanuar yang turut mendampingi Irfan mengatakan bahwa pelapor sempat mengalami intimidasi saat hendak membawa kasus ini ke KPK.

    “Soal bahwa proses gratifikasi itu, itu melibatkan beberapa pihak dan juga dalam hal tersebut ada dana-dana yang disediakan.

    Kemudian juga pihak tersebut meminta Pak Irvan untuk tidak melanjutkan hal ini. Ada intimidasi dan dugaan ancaman,” kata Aziz.

    Aziz pun meyakini dalam waktu dekat lembaga antirasuah itu akan memanggil pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

    “Tadi alhamdulillah juga pihak KPK memeriksanya juga mengapresiasi, dan dalam waktu dekat Insya Allah akan melanjutkan proses ini kepada pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait, baik itu dari anggota DPD ataupun pihak-pihak yang ada hubungan dengan pelaporan tersebut,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wakil Ketua MPR: Kampus berperan penting dalam kebijakan berbasis data

    Wakil Ketua MPR: Kampus berperan penting dalam kebijakan berbasis data

    Keterlibatan kampus dalam kebijakan ini penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data yang ilmiah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan bahwa kampus berperan penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.

    “Keterlibatan kampus dalam kebijakan ini penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data yang ilmiah,” kata Eddy saat menjadi pembicara seminar nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kampus dengan segala sumber daya dan riset ilmiahnya dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan berbasis data dengan tujuan kebijakan yang dihasilkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara tepat.

    Ia mencontohkan, kebijakan berbasis data yang akurat diperlukan dalam mengatur subsidi gas minyak bumi cair (LPG) 3 kilogram. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat kurang mampu itu masih diakses oleh kalangan mampu.

    “Mulai dari kafe, restoran, orang-orang kaya, hingga artis memakai gas LPG 3 kilogram. Ini salah sasaran karena LPG 3 kilogram seharusnya hanya digunakan oleh UMKM dan saudara-saudara kita yang tidak mampu,” ujar Eddy.

    Oleh karena itu, Eddy mendukung upaya pemerintah untuk terus membenahi subsidi LPG 3 kilogram. Dia juga mendorong agar kampus terlibat dalam upaya tersebut.

    “MPR mendorong keterlibatan kampus dalam memastikan subsidi ini tepat sasaran dengan berbasis data ilmiah,” ucap dia menegaskan.

    Di sisi lain, Eddy mendorong kampus untuk berperan lebih banyak dalam kebijakan transisi menuju energi terbarukan. Menurut dia, inovasi di bidang energi yang dihasilkan kampus perlu diperluas skalanya menjadi level kebijakan.

    “Indonesia saat ini memiliki ketahanan energi yang relatif mapan, meski belum mandiri. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan di satu sisi dan di sisi lain berupaya menurunkan penggunaan energi fosil tanpa harus mengorbankan ketahanan energi kita,” ujarnya.

    Eddy menyampaikan pernyataan tersebut dalam seminar nasional dengan tema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” di UGM, Yogyakarta, Senin (17/2). Seminar dihadiri oleh civitas academica UGM, termasuk guru besar, dosen, hingga mahasiswa.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) empat orang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

    “Apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir selaku pimpinan rapat dan dijawab setuju para anggota DPR RI yang hadir.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan PAW anggota DPR RI itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Peresmian PAW Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan 2024–2029.

    Empat orang anggota DPR RI yang dilantik itu menggantikan anggota yang sebelumnya sudah diangkat menjadi menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka pun kemudian mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang dipandu pimpinan DPR RI.

    Empat orang anggota Fraksi Partai Golkar yang dilantik tersebut masing-masing Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I menggantikan Meutya Hafid yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Digital.

    Kemudian Anang Susanto Suhendar dari Dapil Jawa Barat II menggantikan Ace Hasan Syadzily yang kini menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andika Satria Wasisto dari Dapil Jawa Tengah II menggantikan Nusron Wahid yang kini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    Terakhir, Fransiskus Maria Agustisnus Sibarani dari Dapil Kalimantan Barat I menggantikan Maman Abdurrahman yang kini menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    loading…

    DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Adapun anggota yang dilantik menggantikan kursi sejumlah kader Golkar yang ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang bertindak sebagai pemimpin rapat menyampaikan, pelantikan didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan 2024-2029.

    “Perlu kami beritahukan pula bahwa pimpinan dewan telah menerima petikan Keppres Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI sisa masa janatan 2024-2029,” kata Adies, Selasa (18/2/2025) pagi.

    Adapun keempat anggota PAW yang dilantik dalam paripurna ini sebagai berikut:

    1. Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Partai Golkar Dapil Sumut 1, menggatikan Meutya Hafid.

    2. Anang Susanto Suhendar dari Partai Golkar Dapil Jabar 2, menggantikan Ace Hasan Syadzily.

    3. Andika Satria Wasisto dari Partai Golkar Dapil Jateng 2, menggantikan Nusron Wahid.

    4. Fransiskus Maria Agustinus Sibarani dari Partai Golkar Dapil Kalbar 1, menggantikan Maman Abdurrahman.

    Adies menyampaikan, pimpinan DPR akan mengambil sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Hal itu didasari atas ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib.

    “Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapur hari ini?” tanya Adies.

    “Setujuu,” sahut peserta rapat.

    (cip)

  • MendesYandri: Dana Desa Rp 71 Triliun Tidak Kena Efisiensi Anggaran

    MendesYandri: Dana Desa Rp 71 Triliun Tidak Kena Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa tahun ini senilai Rp 71 triliun tidak terkena efisiensi anggaran. Dana itu tetap akan disalurkan ke desa-desa tanpa pengurangan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR.

    Hal ini ditegaskan Yandri seusai MoU kerja sama program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis antara Kemendes PDT dengan Badan Gizi Nasional, TNI, dan kementerian lainnya di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    Mantan wakil ketua MPR itu berharap agenda pembangunan desa dan pembangunan daerah tertinggal tidak akan terpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran.

    “Alhamdulillah, dana desa yang Rp 71 triliun itu tidak mengalami penghematan. Efisiensi di Kementerian Desa dan PDT tidak akan mengganggu ritme atau kinerja kementerian,” ucap Yandri kepada wartawan.

    Kemendes, kata dia, akan memaksimalkan penggunaan dana desa dengan bekerja sama kementerian lembaga terkait. Menurutnya, membangun Indonesia dari desa dan daerah tertinggal merupakan program prioritas pemerintah yang perlu kerjasama lintas kementerian.

    “Kolaborasi membangun desa, 75.000 lebih desa dengan persoalan yang kita hadapi bersama-sama. Kami dengan dana desa Rp 71 triliun butuh kolaborasi dengan kementerian,” sebut Yandri.

    Menteri Yandri juga mempercepat pembangunan desa guna menyukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG). Langkah itu dilakukan bersinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

    Mendes Yandri menyebut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

    “Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk sektor ini,” katanya.

    Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

  • MendesYandri: Dana Desa Rp 71 Triliun Tidak Kena Efisiensi Anggaran

    Mendes Yandri Percepat Wujudkan Ketahanan Pangan Desa dan Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mempercepat pembangunan desa guna menyukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG). Langkah itu dilakukan bersinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

    Yandri menyebut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

    “Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% dana desa dialokasikan untuk sektor ini,” katanya di Kantor Kementerian Desa PDT Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Kemendes juga jalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

    “Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi,” papar mantan wakil ketua MPR ini.

    Selain itu, Kementerian Desa juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program “No Residu”. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.

    Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa. Untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.

    Mendes Yandri juga menandatangani kerjasama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.

    “Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan , bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak,” ungkap Yandri.

    Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

    “Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa,” kata Mendes Yandri.

    Hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Selain itu juga perwakilan dari perbankan dan kampus.

  • Prabowo Tak Suka Megawati Dijelekkan, PDIP Salut – Halaman all

    Prabowo Tak Suka Megawati Dijelekkan, PDIP Salut – Halaman all

    PDIP menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku tak menyukai ada yang menjelek-jelekkan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. PDIP salut dengan sikap Prabowo tersebut.

    “Saya berpedoman pada pepatah bijak. Mutiara walaupun dipendam lumpur sekalipun, mutiara tidak akan pernah berubah jadi lumpur. Demikian halnya dengan kepribadian,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengawali tanggapannya, Senin (17/2/2025).

    “Sekalipun ada upaya menjelek jelekkan tokoh-tokoh besar, seperti Ibu Mega, beliau akan tetap dicatat sebagai tokoh besar, akan tetap dicatat dalam tinta emas perjalanan bangsa yang mengantarkan Indonesia sukses menapaki jalan demokrasi,” imbuhnya.

    Said mengungkit rakyat dapat merasakan pemilihan langsung saat kepemimpinan Megawati. Selain itu, sebutnya, di era Megawati-lah berdirinya KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Pada masa Ibu Mega, rakyat merasakan bisa memilih pemimpin secara langsung. Beliau juga yang melasanakan mandat MPR untuk mendirikan KPK, serta Mahkmah Konstitusi. Saat beliau menjadi presiden, beliau tidak tergoda memanfaatkan kekuasaan negara yang di pegangnya untuk kepentingan elektoral,” ujar Said.

    Lebih lanjut, Said menilai setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia mendorong berbagai pihak mengutarakan kritik alih-alih sekadar menjelek-jelekkan.

    “Saya kira setiap pemimpin ada nilai lebih dan kekurangannya. Sebagai bangsa yang bijak dan terus membangun demokrasi, hendaknya kita membiasakan diri untuk kritik yang konstruktif. Kami justru sependapat dengan Presiden Prabowo, untuk tidak menjelek-jelekkan tokoh-tokoh bangsa,” katanya.

    Said menekankan hal yang perlu dikritik terhadap pemimpin ialah kebijakannya bukan sosok personal. Dia menilai narasi menjelekkan tokoh bangsa pun tak memberikan manfaat untuk rakyat.

    “Dengan membudayakan pembunuhan karakter personal, justru publik tidak mendapatkan manfaat apapun. Sebab yang berguna bagi publik adalah pikiran-pikiran yang sehat, yang penting untuk merawat akal sehat,” ujar Said.

    “Sebab dengan publik yang berakal sehat, akan membantu jalannya kekuasaan dalam spektrum kekuasaan yang bermakna buat rakyat, sebab dalam pengawasan rakyat yang berakal sehat. Saya menghargai dan salut kepada Presiden Prabowo atas sikapnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa Megawati memiliki jasa dalam membangun Indonesia. Prabowo meminta semua pihak tidak menjelek-jelekkan Megawati.

    “Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah, Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” ujar Prabowo dalam sambutan acara puncak HUT ke-17 Gerindra di SICC, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Prabowo pun mengakui Megawati juga berjasa untuk Indonesia. Dia mengingatkan untuk tidak saling menjelekkan.

    “Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekkan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” ujarnya.

  • Wakil Ketua MPR sebut penguatan kebangsaan lewat pemikiran Bung Hatta

    Wakil Ketua MPR sebut penguatan kebangsaan lewat pemikiran Bung Hatta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan penguatan kebangsaan generasi muda untuk menjawab berbagai permasalahan saat ini dapat dilakukan dengan mempelajari pemikiran para pendiri bangsa, salah satunya Mohammad Hatta.

    “Banyak hal bisa dilakukan untuk memperkuat generasi muda kita dengan belajar dari pemikiran-pemikiran besar Bung Hatta untuk menyikapi kehidupan berbangsa kita saat ini,” kata Mbak Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Rerie saat menerima pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) serta Yayasan Hatta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Yayasan Hatta, Halida N. Hatta, dan Editor LP3ES Malik Ruslan.

    Dia mengatakan bahwa Bung Hatta sebagai seorang negarawan memiliki banyak pemikiran berharga terkait sejumlah sektor pembangunan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara, mulai dari, sektor politik, ekonomi, budaya, hingga nilai-nilai kebangsaan.

    Oleh sebab itu, Rerie memandang langkah-langkah untuk menyosialisasikan pemikiran-pemikiran Bung Hatta kepada generasi penerus bangsa sangat penting untuk dilakukan.

    Upaya memasyarakatkan pemikiran Bung Hatta bisa dimulai dengan membedah sejumlah buku berisi pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang relevan dengan kondisi saat ini.

    “Selain itu, penyampaian pemikiran para pendiri bangsa juga bisa disampaikan di berbagai kegiatan keseharian dan lingkungan generasi muda, seperti antara lain seminar dan diskusi di lingkungan lembaga pendidikan,” tuturnya.

    Dia pun berharap nilai-nilai kebangsaan luhur yang diwarisi para pendiri bangsa dapat dipahami dan diamalkan generasi penerus sebagai dasar untuk menjawab berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik pada masa depan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025