Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Bamsoet: Syafruddin tak hanya perwira tinggi Polri tapi juga negarawan

    Bamsoet: Syafruddin tak hanya perwira tinggi Polri tapi juga negarawan

    “Sungguh kami semua merasa kehilangan. Komjen (Purn) Syafruddin bukan hanya seorang perwira tinggi Polri, tetapi juga seorang negarawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, rekan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengenang sosok mantan Menteri PANRB periode 2018–2019 sekaligus Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Syafruddin Kambo yang meninggal dunia pada Kamis (20/2) sebagai sosok yang bukan hanya perwira tinggi Polri, melainkan juga negarawan.

    “Sungguh kami semua merasa kehilangan. Komjen (Purn) Syafruddin bukan hanya seorang perwira tinggi Polri, tetapi juga seorang negarawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan seluruh rakyat Indonesia,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya usai melayat almarhum Komjen (Purn) Syafruddin Kambo di Jakarta, Kamis (20/2) malam.

    “Menurut informasi, sepulang makan siang bersama beberapa kolega, turun dari mobil muntah-muntah dan dada beliau sesak. Kemudian langsung dilarikan ke RSPP. Sempat mendapatkan pertolongan sebelum akhirnya berpulang,” ucapnya.

    Selain di kepolisian dan pemerintahan, Bamsoet menilai kontribusi almarhum Syafruddin dalam membangun harmoni sosial dan keagamaan patut diapresiasi, di mana ia juga aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Yayasan Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam.

    “Komjen (Purn) Syafruddin meninggalkan warisan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah sosok yang rendah hati, berdedikasi tinggi, dan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya,” ucapnya.

    Dia lantas menjelaskan secara singkat perjalanan hidup sosok almarhum Syafruddin. Pria yang lahir di Makassar pada 12 April 1961 itu memulai kariernya di Polri setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1985.

    Kemudian, mengawali karier sebagai Kepala Subunit Patroli Kota Polda Metro Jaya dan menduduki sejumlah jabatan strategis. Mulai dari, ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2004, Wakapolda Sumatera Utara tahun 2009, Kapolda Kalimantan Selatan tahun 2010, serta Kadiv Propam Polri di tahun 2012.

    “Setelah itu, beliau diangkat menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri di tahun 2015. Pada tahun 2016, Syafruddin mencapai puncak karier di Polri dengan diangkat sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri), mendampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selama menjabat, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas tinggi,” katanya.

    Setelah pensiun dari Polri tahun 2018, lanjut dia, Syafruddin dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri PAN-RB.

    Untuk itu, mantan Ketua MPR RI itu menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menghaturkan doa atas berpulangnya almarhum Syafruddin.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR minta kepala daerah baru untuk buat lingkungan sehat

    Wakil Ketua MPR minta kepala daerah baru untuk buat lingkungan sehat

    “Sudah menjadi kewajiban bagi kepala daerah untuk menjalankan amanat UUD 1945 . Di antara poin penting dan krusial adalah pemenuhan hak rakyat untuk lingkungan hidup yang sehat sesuai pasal 28H ayat 1 UUD 1945,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun walikota, yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk memenuhi hak-hak rakyat demi lingkungan hidup yang sehat.

    Dia mengatakan pemerintah pusat terus berupaya mencegah agar dampak perubahan iklim bisa ditangani dengan baik. Menurut dia, harus ada sinergi kebijakan lingkungan pusat dan daerah untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

    “Sudah menjadi kewajiban bagi kepala daerah untuk menjalankan amanat UUD 1945 . Di antara poin penting dan krusial adalah pemenuhan hak rakyat untuk lingkungan hidup yang sehat sesuai pasal 28H ayat 1 UUD 1945,” kata Eddy di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan polusi yang semakin meningkat menunjukkan bahwa situasi bukan lagi perubahan iklim tapi sudah mengarah pada krisis iklim. Untuk itu, penanganan yang dilakukan harus dengan manajemen krisis serentak, baik di pusat maupun sampai di daerah.

    Selain itu, dia pun meminta kepala daerah untuk menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan. Menurut dia, ada banyak daerah yang memiliki potensi energi terbarukan dan diharapkan bisa memaksimalkan potensi dengan baik.

    “Potensi energi terbarukan yang dimanfaatkan dengan baik selain ramah lingkungan, juga akan mendatangkan investasi yang bermanfaat secara ekonomi untuk daerah serta membuka lapangan kerja baru,” kata dia.

    Untuk itu, dia memastikan bahwa MPR membuka pintu seluas-luasnya kepada para kepala daerah untuk berkolaborasi membangun daerah dan memenuhi hak lingkungan hidup sehat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi kerahkan 2.802 personel untuk amankan pelantikan kepala daerah

    Polisi kerahkan 2.802 personel untuk amankan pelantikan kepala daerah

    Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela saat mengikuti gladi kotor pelantikan kepala daerah se-Indonesia di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/HO-Istimewa)

    Polisi kerahkan 2.802 personel untuk amankan pelantikan kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.802 personel gabungan untuk pengamanan pelantikan kepala dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan pada Kamis.

    “Total pasukan ada 2.802 personel yang terdiri dari Satgasda sebanyak 2.052 personel, Satgasres 150 personel dan TNI, Mabes dan Pemda sebanyak 600 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta.

    Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan pihak terkait  melaksanakan pengamanan secara terpadu dengan mengedepankan upaya preemtif, preventif dan penegakan hukum guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Untuk sasaran pengamanan, yaitu area Istana Negara, Monas dan Gedung DPR/MPR RI. Selanjutnya untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan menyesuaikan eskalasi di lapangan.

    Ade Ary juga mengimbau kepada masyarakat diharapkan menghindari kawasan pelantikan dan mencari jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Kemudian semua pihak diimbau menjaga keamanan dan ketertiban agar pelantikan berjalan aman dan tertib.

    “Masyarakat yang menyaksikan pelantikan agar berhati-hati terhadap barang berharga dan waspada terhadap potensi tindak kriminal,” katanya.

    Sedangkan untuk anggota di lapangan, Ade Ary mengingatkan agar melaksanakan tugas secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif. Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih. Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menitipkan pesan kepada para 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan mandat reformasi yang diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan di daerah. Untuk itu, dia menyebut adanya sejuta harapan kepada para kepala daerah supaya daerah itu bisa tumbuh dan maju.

    “Oleh sebab itu sejuta harapan kepada para bupati yang dilantik, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang dilantik hari ini di pundak Anda, harapan tumbuh dan majunya daerah, tumbuh dan berkembangnya masyarakat di daerah,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Maka demikian, eks Wakil Ketua MPR ini meminta agar para kepala daerah dapat memberikan pelayanan terbaik dalam segi apapun di daerah masing-masing.

    “Berikan pelayanan yang terbaik kepada daerah, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan infrastruktur, sehingga secara pasti daerah akan berkembang maju, karena kemajuan daerah akan menjadi kemajuan,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik total 961 orang Kepala Daerah 2025–2030 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acara pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Seluruh kepala daerah itu dilantik oleh Prabowo dalam satu prosesi, dengan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    “Mengesahkan pengangkatan dalam jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

  • Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Partai Golkar DPR RI Tegaskan Terus Memperjuangkan Aspirasi Publik – Halaman all

    Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Partai Golkar DPR RI Tegaskan Terus Memperjuangkan Aspirasi Publik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI merayakan HUT ke 57 dengan tema besar memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menggelar agenda bakti sosial (baksos), hiburan rakyat, olahraga tradisional serta melibatkan usaha kecil dan mikro dalam penyediaan konsumsi. 

    “Jenis, kegiatan dan pendukung acara kami konsep dan selenggarakan untuk benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat sehingga makin mendekatkan Fraksi Partai Golkar dengan rakyat,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) Mukhtarudin dalam pidatonya saat membuka perayaan HUT Ke-57 FPG di Komplek DPR/MPR, Senayan Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Mukhtarudin, dalam penyelenggaraan agenda puncak HUT ini, Partai Golkar ingin menjadi bagian seutuhnya dari masyarakat Indonesia. 

    Tidak hanya ingin dekat, Fraksi Partai Golkar ingin memahami, mengerti dan melayani serta menjadi telinga, tangan dan hatinya rakyat. 

    “Sebagai kepanjangan tangan partai, kami ingin mengimplementasikan jargon suara rakyat, suara Golkar dalam setiap kegiatan dan program,” kata dia.

    “Lomba yang merakyat seperti balap karung, pasar rakyat yang menyajikan aneka makanan keseharian seperti ketoprak, bakso, jenis kue pasar seperti getuk, klepon, dan dawet merupakan bentuk dari menyatukan fraksi dengan rakyat,” ujarnya.

    Dalam rangkaian HUT ini, Fraksi Partai Golkar DPR RI juga menggelar agenda bakti sosial dengan memberikan sembako kepada petugas Pengaman Dalam di lingkungan DPR, petugas kebersihan (cleaning service), pegawai kesekretariatan. 

    “Sebagai komitmen fraksi terhadap penyediaan SDM unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas, kami juga menyediakan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi,” tambahnya.

    Dia melanjutkan, untuk agenda hiburan pada HUT ini, akan banyak artis ibukota yang turut memeriahkan HUT ini. 

    Tak hanya menyanyi, mereka akan menghibur kita semua dengan bermain “Mini Soccer” melawan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI. 

    “Para artis yang main bola diantaranya seperti Darius Sinathrya, Judika Sihotang, Syamsir Alam, dan Said Bajuri. Mereka akan melawan anggota DPR dari FPG,” tandas Mukhtarudin .

  • Sekjen MPR harap DWP Setjen MPR terus kembangkan potensi

    Sekjen MPR harap DWP Setjen MPR terus kembangkan potensi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berharap Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI terus menggali dan mengembangkan potensi.

    “Saya melihat potensi DWP kita ini luar biasa. Ini terlihat dari kiprah DWP periode lalu yang aktif. Jika tidak, akan sulit sekali meneruskan DWP periode berikutnya,” kata Siti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan usai mengikuti acara Pengukuhan Ketua Umum DWP dan Pengurus DWP Pusat, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Khusus Jakarta, bersama pengurus DWP Setjen MPR secara daring di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (19/2).

    Terlebih, lanjut dia, kepengurusan DWP Setjen MPR RI periode selanjutnya telah disahkan melalui keputusan DWP Pusat Nomer 128 Tahun 2025.

    “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas antusiasme ibu-ibu dalam pembentukan kepengurusan DWP kita sehingga terbentuk kepengurusan baru yang dipimpin Ibu Evy Widayanti Hentoro sebagai Ketua DWP Setjen MPR dan saya sebagai penasehat,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena di sela-sela kesibukan sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta dan ibu rumah tangga, para ibu pengurus dan anggota DWP memberikan antusias yang tinggi untuk perkembangan DWP.

    Dia pun mengingatkan agar DWP Setjen MPR ke depannya terus berperan maksimal sesuai fungsinya dengan mengedepankan sinergitas yang solid antara pengurus dan anggota.

    “Bentuknya bisa bermacam-macam. Kita bisa berkolaborasi dengan DWP lembaga lain atau dengan MPR, jika MPR ada kegiatan dalam tugasnya kepada masyarakat, DWP hadir memberikan peran dan kontribusinya di situ. Nanti DWP buatlah rapat internal antarseksi untuk membahas berbagai perencanaan organisasi,” tuturnya.

    Tak lupa, dia menegaskan pula dukungan Setjen MPR dalam mendukung kegiatan-kegiatan DWP.

    “Intinya, saya di tahun 2025 ini, saya memang memiliki visi dan misi untuk melakukan berbagai pembenahan dan penyempurnaan baik di Korpri, koperasi, termasuk DWP Setjen MPR. Mudah-mudahan dengan ridha Allah SWT dan kerja sama yang baik, semua visi, misi harapan kita bersama akan berjalan baik dan sukses,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen MPR sebut pengembangan UMKM oleh APIMSA harus diapresiasi

    Sekjen MPR sebut pengembangan UMKM oleh APIMSA harus diapresiasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyebut bahwa segala upaya elemen bangsa dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Kecil, Menengah, Mikro Nusantara (APIMSA), harus mendapatkan apresiasi.

    Sebab, mengingat UMKM ini memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Dari catatan Bank Indonesia, UMKM telah memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto 61,1 persen, penyerapan tenaga kerja 97,1 persen, dan ekspor 14,4 persen.

    “MPR RI sendiri sangat memberikan perhatian atas keberadaan UMKM, melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi,” kata Siti Fauziah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dalam acara kunjungan Pengurus Pusat (PP) APIMSA ke Kompleks Parlemen, Jakarta, dia mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi UMKM dan koperasi, sebagaimana TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998.

    Menurut dia, pengembangan UMKM dibutuhkan untuk membangun pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional, dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

    “Walaupun saat ini MPR tidak berwenang membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, namun Ketetapan MPR yang saya sebutkan tadi dinyatakan tetap berlaku, bahkan keberlakuannya adalah sepanjang masa,” kata dia.

    Dia mengatakan MPR akan terus bekerja untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan ekonomi nasional, tidak hanya berpihak kepada pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi UMKM untuk berkembang sebagai wujud untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi.

    Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998, kata dia, menyebutkan bahwa politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya.

    Selain itu, terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

    “Pasar digital telah menawarkan kemudahan berusaha. Tanpa perlu membuka toko fisik, pelaku UMKM sudah dapat memulai usaha. Etalase produk dan promosi dilakukan melalui media sosial, website maupun marketplace,” ujar dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Kamis, 20 Februari 2025.

    Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan Partai Politik, dan lainnya.

    “Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Pelantikan serentak 961 Kepala Daerah dari 481 daerah, yang terdiri dari 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, dan 85 Wakil Wali Kota.

    “Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tuturnya.

    Presiden Prabowo mengingatkan, bahwa mandat yang diterima oleh para kepala daerah adalah kepercayaan dari masyarakat.

    “Atas nama negara dan Bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesannya.

  • Pramono Anung-Rano Karno Dilantik, Duet Politisi dan Seniman untuk Pimpin Jakarta Megapolitan 20 Februari 2025

    Pramono Anung-Rano Karno Dilantik, Duet Politisi dan Seniman untuk Pimpin Jakarta Megapolitan 20 Februari 2025

    Pramono Anung-Rano Karno Dilantik, Duet Politisi dan Seniman untuk Pimpin Jakarta
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jakarta memasuki babak baru dalam kepemimpinannya. Dua sosok dengan latar belakang berbeda, tetapi sama-sama memiliki rekam jejak panjang, kini resmi menakhodai eks Ibu Kota.
    Pramono Anung
    , seorang politisi kawakan yang telah malang melintang di pemerintahan, kini duduk sebagai Gubernur Jakarta.
    Di sampingnya,
    Rano Karno
    , figur yang telah membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin, tidak hanya di dunia hiburan tetapi juga dalam pemerintahan.
    Perjalanan keduanya tidaklah singkat. Pramono bertahun-tahun berkecimpung dalam politik nasional, dari legislatif hingga eksekutif, menjadikannya sosok yang matang dalam pemerintahan.
    Sementara itu, Rano, yang dikenal luas sebagai Si Doel, telah membuktikan lebih dari sekadar aktor.
    Pengalamannya sebagai Gubernur Banten dan anggota DPR membentuknya menjadi pemimpin yang siap berkontribusi bagi Jakarta.
    Kini, keduanya mengemban amanah besar untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Berikut adalah profil singkat Pramono dan Rano.
    Pramono Anung adalah politisi senior PDI-P yang telah lama berkiprah di panggung politik nasional.
    Sebelum terjun ke
    Pilkada Jakarta 2024
    , Pramono telah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Wakil Ketua DPR RI (2009-2014) dan Sekretaris Kabinet (2015-2024).
    Lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 11 Juni 1963, Pramono berasal dari keluarga pendidik. Ayahnya, R Kasbe Prajitna, adalah seorang guru.
    Pendidikan
    :
    Karier dan Organisas
    i:
    Sebelum aktif di politik, Pramono berkarier di dunia bisnis. Ia pernah menjabat sebagai Direktur PT Tanito Harum dan PT Vietmindo Energitama, serta Presiden Direktur PT Yudhistira Grup.
    Karier politiknya dimulai saat bergabung dengan PDI-P di era reformasi. Ia pernah menjadi Sekjen PDI-P (2005-2010) sebelum akhirnya berkiprah di pemerintahan sebagai Sekretaris Kabinet selama hampir satu dekade.
    Kini, dengan pengalaman luasnya, Pramono akan memimpin Jakarta.
    Rano Karno dikenal luas sebagai aktor legendaris yang membintangi
    Si Doel Anak Sekolahan
    .
    Namun, selain di dunia hiburan, Rano juga memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.
    Rano lahir di Jakarta dan memulai karier politiknya sebagai anggota MPR RI (1997-2002).
    Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang (2008-2013), Wakil Gubernur Banten (2012-2017), dan sempat menjadi Gubernur Banten (2015-2017).
    Karier politik
    :
    Awalnya bergabung dengan Partai Golkar, Rano kemudian beralih ke PDI-P pada 2011.
    Keputusannya itu membuka jalan bagi karier politiknya di pemerintahan hingga akhirnya dipercaya mendampingi Pramono Anung di Pilkada Jakarta 2024.
    Dengan pengalaman di berbagai bidang, Pramono Anung dan Rano Karno kini memegang tanggung jawab besar untuk membawa perubahan bagi Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, cuci pesawat tempur manual hingga skema WFA

    Politik kemarin, cuci pesawat tempur manual hingga skema WFA

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    1. TNI AU sebut cuci pesawat tempur secara manual sudah sesuai prosedur

    TNI Angkatan Udara (AU) mengungkapkan bahwa proses mencuci pesawat tempur atau aircraft washing secara manual seperti dalam video viral yang beredar di media sosial akhir-akhir ini sudah sesuai prosedur.

    “Ada yang viral, pesawat F-16 dicuci. Itu yang kami lakukan. Kami memang mencucinya ya kami naik di atas sayap, kami cuci, kami lap. Ya seperti itu, dengan kami menyentuh langsung,” kata Komandan Skadron Teknik (Danskatek) 022 Letkol Tek Dzulkifli Effendi, ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. BKN: Instansi tentukan WFA dengan sesuaikan karakteristik layanan

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Arif Zudan mengatakan bahwa setiap instansi menentukan penerapan skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dengan menyesuaikan karakteristik layanan publik masing-masing.

    Hal ini, kata dia, karena setiap instansi punya karakteristik layanan tertentu yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, misalnya layanan umum.

    “Layanan-layanan publik yang membutuhkan on-site di lapangan, salah satunya seperti rumah sakit tidak dapat melakukan WFA,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Kepala BPS: Data tunggal sosial ekonomi nasional segera difinalisasi

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut BPS segera melakukan finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

    Amalia, saat jumpa pers selepas acara pelantikan dirinya dan Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, menjelaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu bakal menjadi referensi tunggal kementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pembangunan termasuk untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah.

    “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti program pembangunan akan menggunakan satu referensi yang sama, dan tentunya nanti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah,” kata Amalia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. MPR: Pemahaman digital perlu ditingkatkan demi hindari judi online

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak seluruh pihak bekerja sama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi digital yang baik demi terhindar dari jeratan judi dalam jaringan dan pinjaman online ilegal.

    “Kita harus bijak dalam menggunakan layanan digital agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi atau judi online,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam acara seminar dengan tema “Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!” seperti dikutip siaran pers resmi di terima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI Purn. Nugroho Sulistyo Budi memandang perlu kepedulian (awareness) untuk membangun kewaspadaan dalam melindungi data-data pribadi.

    Nugroho, saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa kepedulian dan kewaspadaan menjadi penting karena keduanya dapat menghalau upaya penipuan yang menggunakan perangkat-perangkat digital.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Butuh kerja keras dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, melainkan juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025