Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Raih Gelar Doktor Politik UI, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Diwisuda

    Raih Gelar Doktor Politik UI, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Diwisuda

    loading…

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengikuti prosesi wisuda bagi mahasiswa Program Magister, Doktor dan Profesi di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Foto/istimewa

    DEPOK – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengikuti prosesi wisuda bagi mahasiswa Program Magister, Doktor dan Profesi di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Eddy lulus dari Program Doktoral Ilmu Politik FISIP UI pada November 2024 lalu.

    Selain Eddy Soeparno, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga dinyatakan lulus dalam Program Doktoral Sekolah Kajian Strategik Global (SKSG) UI pada 2024 lalu. Namun baik Bahlil maupun Hasto tidak terlihat di acara wisuda UI.

    Bahlil Lahadalia resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia pada 6 Oktober 2024 lalu.

    Baca Juga: Tokoh Pedepokan Silat Cianjur Siap Menangkan Eddy Soeparno

    Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi meraih gelar Doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia pada Jumat 18 Oktober 2024.

    Ditemui setelah mengikuti prosesi wisuda, Eddy mengaku bersyukur karena berhasil menyelesaikan studi di UI tepat waktu dan meraih nilai yang diharapkan.

    “Ya alhamdulilah saja berhasil lulus tepat waktu dan juga IPK nya memenuhi untuk dapat cumlaude di UI. Bersyukur saja bisa meraih sarjana, master dan sekarang doktor di UI,” ujarnya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Saat ditanya mengenai ketidakhadiran Bahlil, Eddy mengaku tidak tahu dan tidak berkomentar banyak. “Saya tidak tahu ya mungkin karena kita beda fakultas, saya di politik beliau di kajian strategik. Mungkin bisa ditanyakan ke masing-masing fakultas saja,” ucapnya.

    (cip)

  • Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025) pagi.

    Menariknya, acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong.

    Memakai outfit kaos putih, celana pendek hitam, sepatu lari (running), dan topi yang melekat di kepalanya, Shin Tae-yong tampak antusias mengikuti PANRUN 2025.

    Selain itu, kegiatan tersebut turut dihadiri Sekjen DPP PAN Eko Patrio, Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI F-PAN Eddy Soeparno, dan sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PAN.

    PAN RUN 2025 – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025). Acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

    Mereka di antaranya anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau karib dikenal dengan Uya Kuya, dan anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta.

    “Ada tamu juga ini Shin Tae-yong, semua di sini ada ketua fraksi PAN, ada Zita (Anjani), saya ucapkan terima kasih banyak dan tentu teman-teman wartawan,” ujar Zulhas.

    Zulhas mengapresiasi fraksi PAN DPR RI yang menggelar PANRUN 2025 di “rumah rakyat”.

    “Pesannya adalah bahwa DPR itu rumah rakyat. Jadi harus terbuka lebih dekat, DPR itu bukan jauh dari rakyat tapi dekat,” kata Zulhas.

    Dalam kegiatan itu, Zulhas turut berpesan bahwa sehat itu tidak bisa diwakilkan. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan itu mengajak masyarakat untuk hidup sehat, satu di antaranya dengan berolahraga.

  • Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    Eksekutif Tertinggi itu Presiden Prabowo

    JAKARTA- Pimpinan MPR RI turut menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK. 

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari eksekutif. Sementara eksekutif tertinggi adalah Presiden RI Prabowo Subianto. 

    “Kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Presiden Republik Indonesia,” ujar Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari. 

    Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah yang telah dilantik pada Kamis, 20 Februari, kemarin patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri retret di Magelang. Apalagi, kata Eddy, kegiatan retret ini diagendakan untuk mensinkronisasi hubungan dan kordinasi antara daerah dan pusat. 

    Oleh karena itu, Eddy berharap kepala daerah yang menunda kehadirannya dalam acara retret bisa segera menyusul. 

    “Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat,” kata legislator PAN dapil Jawa Barat itu. 

    Kendati demikian, Waketum PAN itu tetap menghormati segala keputusan internal partai politik. “Di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya,” pungkas Eddy. 

  • Abcandra tanggapi isu dugaan suap pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI

    Abcandra tanggapi isu dugaan suap pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI

    Wakil Ketua MPRI RI Abcandra Akbar Supratman saat berkunjung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (22/2/2025) (ANTARA/Rangga Musabar)

    Abcandra tanggapi isu dugaan suap pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menanggapi isu dugaan suap terkait proses pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur DPD periode 2024–2029.

    “Jadi memang ini tidak hanya menjadi isu daerah tapi isu nasional. Saya sampai dengan hari ini masih santai-santai saja karena saya merasa tidak melakukan,” kata Akbar kepada wartawan saat berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.

    Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI itu mengemukakan dukungan yang ia dapatkan untuk menjadi wakil ketua MPR RI merupakan murni dari dukungan suara.

    “Itu bisa dicek dari teman-teman lintas senator,” ucapnya.

    Terkait rekaman beredar yang mengindikasikan adanya dugaan suap, ia menuturkan tidak akan melaporkan penyebar rekaman suara tersebut.

    “Aman, tidak ada,” sebutnya.

    Sebelumnya, mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan suap kepada 95 senator atau anggota DPD terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029 serta wakil ketua MPR RI dari unsur DPD periode 2024-2029.

    “Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2).

    Irfan menyebut ada anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.

    Ia membeberkan modus pemberian uang suap ini. Menurutnya, uang itu diserahkan secara door to door atau dari pintu ke pintu, ke setiap ruangan anggota DPD.

    Sumber : Antara

  • Wakil Komisi VII DPR RI sosialisasikan pentingnya 4 Pilar Kebangsaan

    Wakil Komisi VII DPR RI sosialisasikan pentingnya 4 Pilar Kebangsaan

    ANTARA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (22/2). Dalam paparannya, ia menjelaskan dan mencontohkan hal-hal yang harus dipahami dan diterapkan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus demi kemajuan bangsa. (Setyanka Harviana Putri/Cahya Sari/Sandy Arizona/Amita Putri Caesaria)

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR sosialisasikan empat pilar kebangsaan

    Wakil Ketua Komisi VII DPR sosialisasikan empat pilar kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada kalangan pemuda di gedung auditorium kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu.

    “Seperti biasanya memang kami sebagai anggota MPR punya tugas untuk melakukan sosialisasi empat nilai kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Rahayu usai memberikan sosialisasi, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut politisi Partai Gerindra ini, masyarakat, terkhusus kalangan pemuda harus mengerti pemahaman empat pilar kebangsaan dan fungsinya dalam kehidupan bernegara.

    Menurut politisi yang bertugas di Komisi VII DPR–komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi–salah satu yang terkandung dalam empat pilar yakni Pancasila yang berperan sebagai dasar negara.

    Pemahaman tentang Pancasila, lanjut Rahayu, harus dimiliki seluruh pemuda agar tidak tenggelam dalam budaya modern yang semakin merajalela.

    Rahayu juga menekankan kepada para pemuda untuk memahami sila ke empat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

    “Sila keempat tentunya karena sebagai bagian dari legislasi, masyarakat harus paham bedanya antara eksekutif dengan legislatif. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Rahayu.

    “Kita ini punya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang di mana apapun yang ada terkandung di dalam Indonesia, tanah, air, maupun juga yang ada di sekeliling kita, harus sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” tambah Rahayu.

    Dengan adanya sosialisasi ini, Rahayu berharap pemahaman kalangan pemuda akan empat pilar kebangsaan semakin meningkat sehingga layak untuk menjadi penerus semangat bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Trending Usai Komentari Lagu Bayar Bayar Bayar

    Profil Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Trending Usai Komentari Lagu Bayar Bayar Bayar

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon baru-baru ini menjadi perbincangan hangat publik usai memberikan respons terkait lagu Bayar Bayar Bayar milik Band Sukatani.

    Diketahui, lagu Bayar Bayar Bayar dari band Sukatani viral karena memuat kritikan terhadap institusi Polri. Lagu ini bahkan dinyanyikan oleh massa demonstrasi “Indonesia Gelap”.

    Menanggapi fenomena ini, Fadli Zon menyebut bahwa Indonesia sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tetap ada batasannya.

    Pernyataan politikus Partai Gerindra tersebut sontak mendapatkan banyak kritik di media sosial, terutama platform X (dulu Twitter).

    Dengan ramainya topik ini, banyak pihak yang mempertanyakan profil atau latar belakang Fadli Zon.

    Fadli Zon lahir pasangan Zon Harjo dan Ellyda Yatim, yang merupakan anak sulung dari tiga bersaudara.

    Dia pernah menimba pendidikan di Sekolah Dasar Desa Cisarua, Bogor lalu melanjutkan ke SMPN 1 Cisarua di Gadog Bogor, dan pindah ke SMP Fajar Jakarta.

    Kemudian, ia pun melanjutkan pendidikan di SMA 3 Jakarta tetapi hanya belajar selama dua tahun sebelum akhirnya mendapatkan beasiswa dari American Field Service (AFS) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Fadli Zon pun lulus dengan predikat summa cum laude.

    Setelah itu, ia juga melanjutkan studi dengan jurusan Sastra Rusia di Universitas Indonesia (UI).

    Semasa kuliah, ia mengikuti banyak organisasi hingga akhirnya menjabat sebagai Ketua Biro Pendidikan Senat mahasiswa FSUI 1990-1993, Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI 1993, Ketua Luar Senat Mahasiswa 1993-1994.

    Diketahui, Fadli Zon juga dikenal sebagai mantan aktivis yang pada akhirnya berhasil memasuki ke dunia politik.

    Sepanjang kariernya, ia pernah menjadi anggota MPR RI 1997-1999 dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2014-2019.

    Lalu, bersama Prabowo Subianto ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

    Tidak hanya itu, ia juga pernah menjadi Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) pada periode 2015-2017.

    Kemudian, pada 8 Oktober 2025 ia pun dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia.

    Selain itu, Fadli Zon juga pernah menjadi Wakil Presiden Liga Parlemen untuk Palestina (The League of Parliamentarians for Al Quds). Lalu, Presiden Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC).

    Profil Fadli Zon

    Nama: Fadli Zon
    Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 1 Juni 1971
    Partai: Gerindra
    Nama anak: Shafa Sabila Fadli dan Zara Saladina Fadli
    Nama pasangan: Katharine Grace

    Itulah profil lengkap Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang baru-baru ini jadi perbincangan publik karena pernyataannya soal lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) harus tetap konsisten dalam menjaga kebangsaan dan toleransi di Indonesia.

    “Saya berharap IKA PMII tetap konsisten berkontribusi dalam memperkokoh kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Cak Imin saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII IKA PMII di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Cak Imin berharap Munas VII IKA PMII yang berlangsung pada 21 Februari 2025, hingga 23 Februari 2025 berjalan lancar dan sukses, terutama dalam merumuskan agenda penting bagi organisasi dan bangsa.

    Ia juga mengapresiasi sumber daya manusia (SDM) alumni PMII yang telah menyebar di berbagai sektor kehidupan dan berkontribusi dalam perjalanan bangsa.

    Salah satu agenda utama dalam Munas VII IKA PMII adalah pemilihan ketua umum PB IKA PMII periode 2025-2030. Cak Imin berharap pemilihan ini menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi semakin maju dan relevan dalam pembangunan nasional.

    “Sebagai alumni PMII, saya bangga sekaligus berharap munas ini sukses. Inilah kami wahai Indonesia,” tandasnya.

    Munas VII IKA PMII resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani. Dalam sambutannya, Muzani menekankan pentingnya keterlibatan alumni PMII dalam pembangunan nasional.

    “Pak Prabowo berharap alumni PMII bisa mengisi jabatan strategis di BUMN. Jika alumni PMII sejahtera, mereka pasti akan memikirkan umat, pondok pesantren, dan rumah tahfiz,” kata Muzani.

    Menurutnya, alumni PMII telah dididik untuk mencintai masyarakat dan memiliki peran strategis dalam berbagai bidang, baik politik maupun ekonomi.

    Selain Cak Imin dan Muzani, acara pembukaan Musyarawah Nasional (Munas) VII IKA PMII ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurizal, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPA Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BP Haji Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum IKA PMII Ahmad Muqowan dan senior-senior PMII.

  • Ketum PKB harap Munas VII IKA PMII berlangsung lancar

    Ketum PKB harap Munas VII IKA PMII berlangsung lancar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar berharap Musyawarah Nasional (Munas) VII Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang digelar di Jakarta, Jumat ini hingga Minggu, 23 Februari 2025, berlangsung dengan lancar dan sukses.

    “Alhamdulillah, Musyawarah Nasional IKA PMII VII resmi digelar hari ini. Sebagai alumni PMII tentu saya bangga, sekaligus berharap munas kali ini berjalan lancar dan sukses,” kata Muhaimin, di Jakarta, Jumat.

    Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menaruh harapan besar agar ke depannya seluruh alumni PMII konsisten berkontribusi dan mewarnai perjalanan bangsa.

    “Saya juga berharap IKA PMII konsisten berkontribusi dalam memperkokoh kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat. Selamat ber-Munas, inilah kami wahai Indonesia,” kata dia.

    Sementara itu Ketua MPR RI Ahmad Muzani secara resmi membuka Munas IKA PMII VII yang dihadiri oleh seluruh pengurus IKA PMII semua tingkatan se-Indonesia. Ia meminta para alumni PMII untuk turut terlibat dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.

    Salah satu agenda penting dalam Munas kali ini adalah pemilihan Ketua Umum PB IKA PMII untuk periode 2025-2030.

    Muzani berharap Munas VII IKA PMII dapat menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang konstruktif, serta memperkuat peran alumni PMII dalam pembangunan nasional dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Verifikasi dan Validasi Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    KPK Verifikasi dan Validasi Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menindaklanjuti laporan dugaan suap pemilihan ketua DPD periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR unsur DPD. Laporan ini sedang diverifikasi dan validasi Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.

    “DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Tim PLPM,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto, Jumat (21/2/2025).

    Setyo menegaskan setelah proses verifikasi dan validasi, KPK akan menentukan apakah laporan ini masuk dalam kewenangannya untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Lembaga antikorupsi ini juga berpotensi mengklarifikasi sejumlah pihak untuk mendalami lebih lanjut laporan tersebut.

    “Ada proses presentasi yang dilakukan oleh tim dari Dumas. Kemudian ada respons kecukupannya,” jelas Setyo.

    Sebelumnya, mantan staf DPD Fithrat Irfan melaporkan dugaan suap dalam pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD ke KPK. Irfan didampingi kuasa hukumnya, Azis Yanuar, saat menyerahkan laporan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah berinisial RAA. Indikasinya, beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Dugaan suap ini melibatkan 95 dari total 152 anggota DPD,” ujar Irfan.

    Menurut Irfan, setiap anggota DPD yang diduga menerima suap mencapai US$ 13.000 yang terdiri dari, US$ 5.000 untuk pemilihan ketua DPD dan US$ 8.000 untuk pemilihan wakil ketua MPR unsur DPD.

    “Mantan bos saya menerima total US$ 13.000,” tambah Irfan.

    Dugaan suap ini disebut dilakukan dengan metode door to door, yaitu uang diserahkan langsung ke tiap ruangan anggota DPD sebelum akhirnya disetorkan ke rekening bank.

    Dengan adanya laporan dugaan suap pemilihan ketua DPD, KPK berpeluang melakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk mendalami aliran dana tersebut. Jika bukti cukup kuat, kasus ini berpotensi naik ke tahap penyelidikan dan penyidikan.