Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Bamsoet Dorong Komunitas Otomotif Kembangkan Potensi Sport Tourism di RI

    Bamsoet Dorong Komunitas Otomotif Kembangkan Potensi Sport Tourism di RI

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak komunitas otomotif berperan aktif dalam meningkatkan sport tourism di Indonesia. Melalui berbagai event dan aktivitas yang diselenggarakan, komunitas otomotif tidak hanya dapat memperkenalkan budaya dan destinasi wisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Melalui dukungan yang tepat dari pemerintah dan stakeholders lainnya, pengembangan potensi sport tourism di Indonesia melalui komunitas otomotif dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, komunitas otomotif bukan hanya sekadar kumpulan pecinta kendaraan bermotor, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mengembangkan sport tourism di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Hal itu dia sampaikan saat menerima Pengurus JK Owners Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2).

    Ketua MPR RI ke-15 ini menyebut di Indonesia terdapat banyak destinasi wisata yang memiliki potensi besar, namun sayangnya belum banyak dikenal. Karena itu dia mendorong komunitas otomotif dapat menjadi pionir dalam mempromosikan destinasi-destinasi ini melalui kegiatan touring atau rally yang melintasi daerah-daerah tersebut. Sehingga komunitas otomotif tidak hanya menikmati perjalanan selama touring, tetapi juga membantu mempromosikan pariwisata Indonesia.

    “Komunitas otomotif seringkali melakukan kegiatan touring ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar anggota, tetapi juga harus menjadi sarana promosi destinasi wisata. Melalui media sosial, mereka bisa membagikan foto dan video perjalanan yang dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meyakini sports tourism yang digerakkan oleh komunitas otomotif dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah yang dikunjungi. Hal ini mengingat baik peserta maupun penonton acara otomotif membutuhkan akomodasi, makanan, dan transportasi, yang semuanya dapat mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Selain itu, acara otomotif juga dapat menarik investor dan sponsor yang melihat potensi pasar di daerah tersebut.

    “Komunitas otomotif juga dapat menjadi tempat untuk membangun jejaring dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini, pengembangan sports tourism dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Semisal, komunitas otomotif dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan acara tahunan yang dapat menjadi daya tarik wisata,” pungkas Bamsoet.

    (ega/ega)

  • Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati Regional 27 Februari 2025

    Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati Regional 27 Februari 2025

    Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang seluruh mantan presiden dalam kegiatan Parade Senja di Akademi Militer (Akmil),
    Magelang
    , Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) sore.
    Sosok
    Megawati Soekarnoputri
    dan
    Joko Widodo
    (Jokowi) termasuk dalam undangan kegiatan yang jadi rangkaian
    retret kepala daerah
    .
    Menteri Dalam Negeri Muhammad
    Tito Karnavian
    menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Parade Senja kepada semua mantan presiden, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.
    Tito mengonfirmasi bahwa Presiden keenam RI,
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) hadir dalam pertunjukan drumband oleh taruna Akmil itu.
    “Saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi,” ucapnya yang merujuk Presiden ketujuh RI tersebut, Kamis.
    Selain itu, Tito juga mengonfirmasi kehadiran tiga pejabat dalam Parade Senja, yaitu Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.


    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Akmil pada Kamis (27/2/2025) sore menggunakan helikopter.
    Prabowo akan menginap semalam di glamping sebelum memberikan pengarahan kepada 493 kepala daerah yang melaksanakan retret pada Jumat (28/2/2025).
    Komandan Komando Resor Militer 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujarwo mengatakan, sekitar 3.300 personel gabungan disiagakan untuk menyambut kedatangan dan sesi acara Prabowo.
    Bambang menGatakan, kepala negara akan tiba di Akmil pada Kamis sore, tanpa menyebut waktu secara spesifik.
    “Jalur darat dan udara sudah kami siapkan,” ujarnya usai apel gelar pasukan di lapangan Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Rabu (26/2/2025).
    Untuk jalur udara, Prabowo bakal naik helikopter setelah mendarat di Bandara Adisutjipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    “Landing (helikopter) di Akmil, sebagai tempat yang kami rencanakan,” ungkap Bambang.
    Dia menyatakan, apabila cuaca memungkinkan, Prabowo menempuh perjalanan udara untuk tiba di Akmil.
    Hanya saja, dia mengaku masih menunggu perintah akhir dari Istana.
    Bambang pun mengupayakan agar Jalan Gatot Subroto (alamat Akmil berada) tidak ditutup dan tetap bisa dilalui pengendara kendaraan.
    Terpisah, Kepala Polres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum mengatakan, Prabowo akan mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dijadwalkan memberikan pengarahan dalam retret kepala daerah.
    “Kemungkinan Bapak Presiden akan mendampingi (SBY) kalau tidak ada kendala,” ucapnya dikutip
    Kompas.com
    (18/2/2025).
    Ia menambahkan bahwa Prabowo dipastikan akan memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari terakhir retret.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saran Ahli untuk Pemilu & Pilkada Mendatang: Politik Uang Ditangani Polisi hingga Pelibatan PPATK – Halaman all

    Saran Ahli untuk Pemilu & Pilkada Mendatang: Politik Uang Ditangani Polisi hingga Pelibatan PPATK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tercetus usul agar politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ditangani langsung oleh pihak kepolisian. 

    Ide itu disampaikan oleh ahli hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini. Ia menilai langkah itu untuk memungkinkan dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT).

    Politik uang dalam pemilu dan pilkada hingga saat ini ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Penanganan politik uang langsung oleh pihak kepolisian untuk memungkinkan OTT dan debirokratisasi penindakan,” kata Titi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Dalam kesempatan itu Titi juga mengusulkan beberapa poin seperti pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama pemilu dan pilkada dapat dihentikan. 

    Titi mengapresiasi sudah tidak diterapkannya bansos saat Pilkada 2024. Hal itu ia sebut sebagai sebuah kemajuan.

     

    Usul lainnya adalah ihwal melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye serta diharapkan adanya pengesahan undang-undang terkait pembatasan transaksi uang tunai.

    “Pengesahan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal/Tunai untuk memotong mata rantai jual beli suara di pemilu dan pilkada,” tuturnya.

    Titi juga memberi saran terkait penggunaan e-voting. Menurutnya, hal itu dapat membantu pemilih di luar negeri menggunakan hak pilihnya.

    Lebih lanjut, Titi menyoroti pula terkait penanganan pelanggaran saat pilkada. Menurutnya, waktu penanganan pelanggaran yang sempit membuat penegakan hukum tidak efektif. 

    “Sempitnya kerangka waktu penanganan pelanggaran membuat penegakan hukum pilkada menjadi tidak optimal dan efektif memberikan keadilan pemilu dan efek jera,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar dalam rangka meminta masukan terkait evaluasi Pilkada 

    Sejumlah pakar pemilu di antaranya Peneliti Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim dan Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini.

    Kemudian, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustiyanti, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi yang hadir secara daring.

  • Yandri Bantah Putusan MK soal “Cawe-cawe”, Prabowo Diminta Copot Mendes

    Yandri Bantah Putusan MK soal “Cawe-cawe”, Prabowo Diminta Copot Mendes

    Yandri Bantah Putusan MK soal “Cawe-cawe”, Prabowo Diminta Copot Mendes
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
    Yandri Susanto
    membela diri usai Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ) menyatakan dirinya terlibat atau 
    cawe-cawe
    memenangkan istrinya,
    Ratu Rachmatu Zakiyah
    , pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serang 2024.
    MK diketahui telah membatalkan kemenangan istri Yandri pada Pilkada Serang. Mahkamah juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di semua tempat pemungutan suara (TPS).
    Perintah PSU dikeluarkan setelah MK menemukan keterlibatan
    Mendes Yandri
    melakukan
    cawe-cawe
    untuk memenangkan Ratu yang maju sebagai Calon Bupati Serang berpasangan dengan Muhammad Najib Hamas.
    Merespons
    putusan MK
    tersebut, Yandri mengaku menghormati putusan itu, tetapi dia membantah dalil-dalil dari MK yang menudingnya melakukan 
    cawe-cawe
    .
    “Jadi, terlalu naif kalau itu dikaitkan dengan pengaruh saya, saya rasa ini apalah ya kan baru Menteri Desa dua minggu,” kata Yandri, dalam konferensi pers di Kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
    Dia juga menegaskan Partai Amanat Nasional (PAN) beserta koalisi pendukung pemenangan pasangan Ratu-Najib juga siap mengikuti putusan MK untuk mengadakan PSU. Pasalnya, putusan MK bersifat final dan mengikat.
    “Kita hormati dan saya dapat laporan karena saya sekarang masih juga Ketua Tim Pilkada DPP PAN, bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan lain-lain Insya Allah siap untuk mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi yaitu pemilihan suara ulang di semua TPS,” ujarnya.
    Lantas, apa saja bantahan hingga pembelaan Yandri?
    Yandri juga membeberkan bantahannya terkait dalil-dalil yang diutarakan MK di antaranya soal tuduhan mengarahkan kepala desa untuk mendukung Ratu-Najib.
    Sebab, salah satu fakta yang ditemukan MK adalah Yandri dan Ratu menghadiri rapat kerja cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang.
    Rapat tersebut terjadi di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024 atau satu bulan menjelang hari pemungutan suara.
    Berdasarkan kesaksian para saksi, MK mendapati temuan bahwa ada dukungan yang diberikan para kepala desa untuk pasangan calon (paslon) Ratu-Najib Hamas.
    Yandri memang mengakui bahwa dirinya pernah hadir dalam acara Rakercab Apdesi pada tanggal 3 Oktober 2024, namun dia belum menjabat sebagai Mendes waktu itu.
    “Dalil yang disampaikan oleh MK itu satu tentang saya hadir di Raker Apdesi Kabupaten Serang tanggal 3 Oktober 2024. Saya pastikan, saya sampaikan ke teman-teman wartawan, tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa,” katanya.
    Yandri menjelaskan, dirinya baru resmi dilantik menjadi Mendes pada 21 Oktober 2024.
     
    Pada tanggal 3 Oktober, Yandi juga mengaku sudah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.
    Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan bahwa dirinya hadir di Rakercab Apdesi sebagai narasumber.
    Yandri menegaskan, tidak hadir dalam acara itu sebagai Menteri Desa tetapi sebagai pribadi dan anak bangsa.
    “Jadi saya diundang sebagai pihak narasumber, saya menyampaikan di situ tentang bagaimana Banten bebas korupsi, kira-kira begitu. Karena Banten selama ini belum maju, penyakitnya adalah banyak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Yandri.
    Selanjutnya, Yandri membantah pernah mengkampanyekan istrinya dalam acara haul dan Hari Santri yang dihadirinya di Serang, Banten.
    Poliltikus PAN ini mengatakan tidak ada ajakan mendukung pasangan calon bupati tertentu. Hal ini juga sudah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
    “Sudah disampaikan secara terbuka oleh Bawaslu dari awal sampai akhir acara itu tidak ada satu huruf pun atau satu kata pun saya menyampaikan pernyataan, ajakan, atau istilah halusnya ada, inisial untuk mengarah kepada kampanye,” kata Yandri
    Dia menjelaskan, acara haul dan Hari Santri itu juga dihadiri langsung oleh Bawaslu, para santri dari banyak provinsi, anggota DPR RI dari berbagai daerah, serta pejabat pemda setempat.
    Yandri menekankan acara tersebut murni acara haul dan Hari Santri, bukan acara politik.
    “Jadi itu memang betul-betul murni acara haul dan Hari Santri, dan sekali lagi Bawaslu langsung mengawasi dan menyatakan memang tidak sama sekali ada kampanye,” ujarnya.
    Pembelaan lainnya, Yandri membantah tudingan dirinya kampanye saat melakukan kunjungan kerja sebagai Mendes di Kabupaten Serang.
    Bahkan, hal ini diperkuat dengan kesaksian seorang kepala desa dari pihak penggugat, bernama Hulman.
    “Saudara Hulman menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ketika Saudara Hulman mengikuti kunjungan kerja saya di dua tempat, mereka sampaikan di depan Majelis Hakim bahwa Mendes sama sekali tidak melakukan kampanye apa pun dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu,” kata Yandri.
    Menurut dia, tiga bantahan dalil tersebut juga sudah disampaikan di sidang MK, tetapi tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim.
    Di sisi lain, Yandri menilai bahwa kemenangan istrinya pada Pilkada Serang murni suara rakyat, bukan karena
    cawe-cawe
    dirinya.
    “Artinya saya meyakini dan menghargai suara rakyat di Kabupaten Serang 71 persen kemenangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin itu benar-benar suara rakyat,” ujar Yandri.
    Atas dugaan
    cawe-cawe
    itu, Lokataru Foundation meminta Presiden RI
    Prabowo
    Subianto untuk memberhentikan Yandri sebagai Mendes PDT.
    Permintaan itu disampaikannya melalui sebuah surat yang dikirimkan melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Rabu kemarin.
    “Jadi hari ini kami menindaklanjuti putusan MK tersebut. Kami memberikan surat kepada Presiden untuk Presiden memberhentikan atau mencopot Yandri sebagai Menteri Desa,” kata Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.
    Menurut Pedro, pelanggaran hukum yang telah terbukti harus ditindaklanjuti.
    Dia menyebutkan, dalam kasus tersebut, Yandri menggunakan fasilitas negara dan kewenangannya untuk mengerahkan kepala desa memilih istrinya.
    Pedro mengaku, akan menunggu tindak lanjut tersebut dan melihat bagaimana keseriusan kerja Kabinet Merah Putih.
    “Artinya selama 100 hari kerja ini, Yandri tidak bekerja, dia cuma memenangkan istrinya di Banten, sehingga kami menguji Presiden, Pak Prabowo, apakah berani atau tidak Prabowo untuk memberhentikan Yandri,” ujar Pedro.
    Terpisah, Yandri enggan berkomentar soal desakan Lokataru Fondation yang meminta dirinya dicopot buntut dugaan
    cawe-cawe
    pada
    Pilkada Serang 2024
    .
    Saat ditanya wartawan soal desakan tersebut, Yandri langsung mengakhiri acara konferensi persnya.
    “Cukup ya, oke,
    thank you, thank you
    ,” kata Yandri sembari meninggalkan ruangan konferensi pers.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen PKS Ajak Masyarakat Gunakan Produk dalam Negeri Jelang Ramadan dan Idulfitri – Halaman all

    Sekjen PKS Ajak Masyarakat Gunakan Produk dalam Negeri Jelang Ramadan dan Idulfitri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS yang juga Anggota DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di mana ia menekankan pentingnya membangun ekonomi sirkuler di tingkat lokal.

    “Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, konsumsi masyarakat biasanya meningkat.”

    “Ini momen yang tepat bagi kita untuk mendukung perekonomian nasional dengan lebih banyak menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM lokal,” kata Habib Aboe Bakar, Rabu (26/2/2025).

    Ia menekankan bahwa kebiasaan belanja masyarakat menjelang bulan suci dan hari raya memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi. 

    Sebab itu, ia mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan bijak dalam berbelanja, serta memastikan bahwa setiap pembelian yang dilakukan dapat memberi manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri.

    “Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen yang membanjiri pasar dengan produk impor, sementara produk-produk lokal yang berkualitas kurang mendapatkan perhatian.”

    “Dengan membeli produk dalam negeri, kita ikut berkontribusi dalam memperkuat ekonomi bangsa,” ucap Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.

    Menurut Aboe Bakar, keberpihakan pada produk lokal tidak hanya membantu UMKM bertahan dan berkembang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing industri nasional.

    “Kalau ekonomi di tingkat lokal bergerak, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Kita ingin agar momentum Ramadan dan Idul Fitri tidak hanya menjadi ajang konsumsi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat ekonomi rakyat,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

    Sebagai wakil rakyat, Aboe Bakar berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada produk dalam negeri dan pelaku usaha kecil menengah. 

    Dia berharap ajakan ini mendapat respons positif dari masyarakat, sehingga gerakan cinta produk lokal bisa menjadi budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama mendukung produk anak bangsa, memajukan ekonomi lokal, dan memastikan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” tandasnya.

  • Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 

    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda

    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 

    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
     
    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 
     
    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 
     

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 
     
    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda
     
    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 
     
    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • MPR: Transportasi listrik-pengurangan LPG percepat transisi energi

    MPR: Transportasi listrik-pengurangan LPG percepat transisi energi

    “Transformasi menuju kendaraan listrik, khususnya transportasi publik dan kendaraan pribadi, penggantian LPG dengan kompor induksi, serta pengembangan infrastruktur gas domestik yang lebih luas, juga untuk mengganti gas LPG 3 kg, akan turut mengurang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut transformasi transportasi publik berbasis listrik hingga pengurangan ketergantungan pada LPG harus segera direalisasikan guna mempercepat proses transisi energi.

    Menurut dia, elektrifikasi massal di berbagai sektor menjadi faktor kunci untuk memastikan transisi energi yang berjalan optimal.

    “Transformasi menuju kendaraan listrik, khususnya transportasi publik dan kendaraan pribadi, penggantian LPG dengan kompor induksi, serta pengembangan infrastruktur gas domestik yang lebih luas, juga untuk mengganti gas LPG 3 kg, akan turut mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dalam waktu tiga sampai lima tahun mendatang,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia juga mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti biodiesel B40, biofuel untuk BBM mobil dan sepeda motor, serta produksi sustainable aviation fuel (SAF) untuk sektor penerbangan.

    Dia memandang pengembangan sektor kelistrikan yang berbasis energi bersih merupakan langkah krusial bagi Indonesia dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

    “Harus diingat, pertumbuhan ekonomi dengan tambahan pasokan energi yang akan diproyeksikan meningkat, harus sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengupayakan dan mewujudkan net zero emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal,” ucapnya.

    Dalam jangka menengah, Eddy menyoroti bahwa pengembangan teknologi di bidang penangkapan karbon (carbon capture storage), serta energi baru seperti hidrogen, amonia, dan nuklir perlu mendapatkan perhatian khusus karena potensi besar yang dimiliki Indonesia.

    “Selain itu, pemanfaatan teknologi CCS, serta energi baru seperti hidrogen dan amonia diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi emisi karbon industri kelistrikan,” katanya.

    Dia pun menilai Indonesia akan beralih dari sumber energi fosil menjadi energi terbarukan secara bertahap, hingga tercapai keseimbangan antara pasokan energi fosil dengan energi terbarukan di tahun 2035.

    “Dan bahkan di tahun 2040 bauran energi terbarukan sudah mencapai hampir 60 persen dari bauran energi nasional,” ujarnya.

    Langkah tersebut, kata dia, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat transisi energi guna mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan.

    “Percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan geothermal, serta pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, laut, dan angin, akan memainkan peran vital dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,” katanya.

    Di sisi lain, dia menekankan bahwa transisi energi membutuhkan pula kolaborasi dengan lembaga perbankan dan keuangan guna membiayai berbagai proyek pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

    Di samping itu, ujarnya lagi, penerapan pajak karbon dalam waktu dekat juga akan mendukung program pengurangan emisi karena ada “efek jera” bagi para emiten karbon.

    “Dengan strategi yang lebih terarah dan dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia kini berada di jalur yang lebih jelas dalam membangun sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Afirmasi dibutuhkan untuk perempuan aktif di politik

    Wakil Ketua MPR: Afirmasi dibutuhkan untuk perempuan aktif di politik

    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa langkah afirmasi dan edukasi dibutuhkan untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan di dalam dunia politik.

    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Lestari dalam diskusi bertajuk “Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik” di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. Maka dengan kondisi tersebut, langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan.

    Dia berpendapat, kehendak politik dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik.

    Saat ini, kata dia, belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan “membuka mata” terkait betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik.

    Untuk itu, menurut dia, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh.

    Selain itu, dia mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perang Dagang Memanas, Industri RI Bisa Survive Dengan Cara Ini

    Perang Dagang Memanas, Industri RI Bisa Survive Dengan Cara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Genderang perang dagang yang ditabuhkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membawa ketidakpastian bagi perekonomian global dan industri, termasuk Indonesia. Disamping kekhawatiran akan efek perang dagang, Indonesia disebut harus bisa mengambil kesempatan.

    “Kita lihat volatilitas, bukan sebuah tantangan atau hambatan. Dimana Indonesia bisa mengisi tempat-tempat atau sektor dari produk yang terganggu dari perang dagang ini,” kata Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Adanya peran dagang membuat produk China harus diproduksi di luar negara tersebut. Eddy menilai, ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk menawarkan diri dan hadir untuk mengambil kesempatan produksi tersebut.

    “Kedua kita lihat ini kesempatan untuk masuk ke sektor-sektor produk yang kita sulit masuk. Misalnya kemampuan bersaing aspek produk kita yang sulit masuk ke teknologi tinggi,” kata dia.

    Indonesia menurut Eddy bisa memanfaatkan volatilitas perdagangan ini dengan baik. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dinilai harus membuka diri, dengan menyiapkan aturan yang bisa melancarkan investasi yang masuk.

    “Jadi bukan cuma slogan, harus siapkan aturan hingga ekosistem. DEN beberapa waktu lalu sebut akan ada struktur isu yan harus diselesaikan, terutama soal hilirisasi,” ujar Eddy.

    (rah/rah)

  • Saya Tidak Lakukan Kampanye Apa pun

    Saya Tidak Lakukan Kampanye Apa pun

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bantah dalil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dirinya yang cawe-cawe, ikut kampanye hingga menangkan sang istri, paslon 02 Pilkada Serang 2024, Ratu Rachmatuzakiyah-M. Najib Hamas.

    Yandri, dalam pernyataan pers terbarunya membantah sejumlah dalil lainnya. Ia juga merespons soal MK yang memerintahkan adanya pemungutan suara ulang (PSU).

    Sebagai informasi, Yandri merupakan suami dari Ratu Rahchmatuzakiyah. Menurut MK, Yandri terlibat memenangkan istri lewat pengumpulan dukungan dari kepala desa setempat.

    Yandri lantas menjelaskan kronologi hadirnya ia dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kabupaten Serang, Banten, 3 Oktober 2024, yang kemudian dinilai MK sebagai bentuk cawe-cawe.

    “Jadi, dalil-dalil yang MK sampaikan perlu saya luruskan,” kata Yandri saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    “Jadi, saya diundang sebagai pihak narasumber, saya menyampaikan di situ tentang bagaimana Banten bebas korupsi kira-kira begitu,” ucapnya.

    Dengan demikian, imbuhnya, saat itu ia belum menjadi Menteri Prabowo Subianto, sebab pelantikan berlangsung tanggal 21 Oktober 2024. Kemudian, ia juga sudah lepas dari jabatan Wakil Ketua MPR RI sebab jabatan usai per 30 September 2024.

    Poin kedua, Yandri membahas soal penyelenggaraan acara Haul dan Hari Santri di pondok pesantren miliknya. Ia menjelaskan, petugas Bawaslu yang hadir dalam acara sama sekali tak ada kaitan dengan kampanye.

    “Banyak kalangan hadir pada acara tersebut, antara lain, anggota DPR RI, ada tamu dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Bengkulu, dari Jakarta, dari kabupaten/kota Banten yang lain, dari Pandeglang, Kota Serang, intinya bukan hanya warga Kabupaten Serang,” ucap Yandri.

    Ia menambahkan, putusan MK mendalilkan kunkernya setelah jadi menteri ke Kabupaten Serang sebagai kampanye. Namun, saksi fakta yang dihadirkan oleh penggugat selaku kepala desa, justru tidak menyebutkan demikian.

    “Mereka sampaikan di depan majelis hakim bahwa Mendes (Menteri Desa) sama sekali tidak melakukan kampanye apa pun, dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu,” ucapnya.

    Siap Patuhi MK

    Meskipun demikian, dia menyatakan siap untuk mengikuti kembali PSU dalam Pilkada Kabupaten Serang. Dia mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan MK karena bersifat final dan mengikat.

    Dia juga mengaku telah memberikan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut kepada MK.

    “Saya sekarang masih Ketua Tim Pilkada DPP PAN, bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan lain-lain. Insyaallah, siap untuk mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi, yaitu pemilihan suara ulang di semua TPS,” katanya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News