Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengusulkan agar pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa, kemudian menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.

    “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerjasama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Mekeng menilai di desa-desa sudah banyak pengusaha lokal yang muncul. BRI dapat berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk. 

    Saat pengusaha lokal mengajukan pinjaman, BRI tidak akan langsung menyetujui tetapi akan melihat track record peminjam. BRI memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan peminjam karena jaringan mereka mampu menjangkau hingga ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” katanya.

    Anggota Komisi XI DPR ini menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.

    Upaya menggandeng BRI juga sejalan dengan amanat Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Tujuan Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.

    “Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng.

    Tekan Pemberantasan Mafia

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Karena jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

    “Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung di Desa

    Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung di Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Menurut Mekeng, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa dan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.

    “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” ujar Mekeng di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Mekeng menilai sekarang sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Menurut dia, pihak bank berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.

    Yang jelas, kata Mekeng, pihak bank tidak mungkin langsung menyetujui saat mereka mengajukan pinjaman, tetapi melihat track record dari peminjam.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” ujar anggota Komisi XI DPR ini 

    Mekeng menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Menurutnya jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

    “Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” pungkas Mekeng.

  • Tren PHK Melonjak! Upaya Pemberdayaan Perempuan Harus Ditingkatkan

    Tren PHK Melonjak! Upaya Pemberdayaan Perempuan Harus Ditingkatkan

    Jakarta: Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantui dunia usaha. 
     
    Catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan bahwa sebanyak 80.000 pekerja telah kehilangan pekerjaan pada 2024, dan angka ini diprediksi bisa melonjak hingga 280.000 orang dalam waktu dekat. 
     
    Sektor industri tekstil menjadi salah satu perhatian utamalantaran mayoritas pekerjanya adalah perempuan.

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, berbagai upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan di tengah terjadinya PHK tersebut demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
     
    “Sejumlah langkah antisipasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, harus segera dilakukan menyusul terjadinya PHK di beberapa sektor usaha di Tanah Air,” kata Rerie sapaannya dalam keterangan tertulis, Minggu, 2 Maret 2025.
     

    Menurutnya, PHK yang terus meningkat berpotensi menambah beban perempuan, baik sebagai tulang punggung keluarga maupun sebagai individu yang kehilangan sumber pendapatan.
     
    “Perempuan yang kehilangan pekerjaan juga harus mendapat perhatian agar mampu memiliki keterampilan sehingga tetap bisa produktif menopang perekonomian keluarga,” tutur dia.
     
    Tanpa langkah konkret, lonjakan PHK ini juga bisa memicu berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak langsung pada perempuan dan anak. 
     
    Oleh karena itu, peningkatan keterampilan bagi perempuan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
     

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menambahkan, langkah pemberdayaan perempuan bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang bagi ekonomi Indonesia. 
     
    Jika lebih banyak perempuan memiliki skill yang relevan dengan kebutuhan industri, mereka tidak hanya bisa bertahan di tengah krisis tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Berdasarkan kondisi tersebut, Rerie pun mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah antisipasi melalui berbagai upaya pemberdayaan perempuan, agar dampak PHK di sejumlah sektor tidak semakin parah. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Perlu Dukungan Banyak Pihak Agar Industri Kerajinan Lokal Bisa Makin Bersinar

    Perlu Dukungan Banyak Pihak Agar Industri Kerajinan Lokal Bisa Makin Bersinar

    Jakarta: Kearifan lokal seperti industri kerajinan harus terus dikembangkan agar bisa bertahan dan makin dikenal luas. Namun, tanpa dukungan banyak pihak, perkembangan ini sulit diwujudkan.
     
    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat bertemu dengan panitia Jepara International Furniture Buyer Weeks (JIF-BW) 2025 di rumah dinasnya, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    “Berbagai upaya agar kearifan lokal yang kita miliki dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan harus dilakukan, tentunya melalui dukungan semua pihak yang terkait,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Februari 2025.
     

    Promosi dan kolaborasi adalah kunci 
    Lestari menekankan bahwa promosi adalah langkah penting agar produk kearifan lokal makin dikenal. Contohnya, dia menyebutkan melalui media massa, pameran, hingga penulisan buku, semuanya bisa membantu memperluas pasar dan menarik lebih banyak minat dari masyarakat.

    Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, ajang JIF-BW 2025 yang akan diselenggarakan pada 9-23 Maret 2025 itu merupakan bagian dari upaya melestarikan kearifan lokal yang kita miliki. Ajang bisa memperkenalkan ukiran khas Jepara ke dunia internasional.
     
    Dengan sejumlah langkah promosi tersebut, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap kearifan lokal, seperti ukiran Jepara ini, menciptakan dukungan yang semakin kuat bagi langkah-langkah pelestarian dan pengembangannya di Tanah Air. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu secara konsisten untuk memperkuat jejaring pengembangan sejumlah produk kearifan lokal di sejumlah daerah. 
     
    Dengan jejaring pengembangan yang kuat, Rerie berharap, produk-produk kearifan lokal di tanah air dapat memberi manfaat yang lebih luas dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Waka MPR Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi Harus Diiringi Transisi Energi

    Waka MPR Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi Harus Diiringi Transisi Energi

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menuturkan Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibangun dengan pondasi yang berkelanjutan, salah satunya melalui transisi menuju energi terbarukan.

    “Saat ini kita tidak lagi menghadapi dampak perubahan iklim. Tapi lebih daripada itu kita menghadapi krisis iklim dan karena itu harus dihadapi dengan manajemen krisis,” jelas Eddy, dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

    “Harus diingat bahwa saat ini transisi energi bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan,” sambungnya.

    Dalam acara MPR RI Goes to Campus di Universitas Bakrie, di hadapan Guru Besar dan Mahasiswa Universitas Bakrie, Eddy menyampaikan saat ini dampak perubahan iklim semakin terasa dengan kenaikan suhu yang terjadi di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Depok dan Semarang. Seiring dengan kenaikan suhu, kualitas udara juga semakin menurun ditandai dengan Air Quality Index yang buruk.

    “Jika kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara berkelanjutan, kita harus segera beralih ke energi terbarukan. Jika tidak, kita akan terus menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim, termasuk bencana alam, polusi udara, dan ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi harga energi fosil,” ujar Eddy.

    Dalam konteks konstitusi, Eddy menekankan hak atas lingkungan hidup yang sehat sudah diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, transisi energi adalah upaya negara menjamin hak konstitusional rakyatnya.

    “Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak polusi udara dan krisis iklim yang sudah kita rasakan hari ini. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan lingkungan yang sehat,” tegas Doktor Ilmu Politik UI itu.

    Di hadapan mahasiswa Universitas Bakrie, Eddy mengajak kampus untuk berkolaborasi dengan MPR RI dalam merumuskan kebijakan energi yang berbasis riset. Menurut Eddy, mahasiswa adalah agen perubahan.

    “Saya ingin Universitas Bakrie ikut aktif memberikan usulan kebijakan berbasis riset dari kampus. MPR akan memfasilitasi keikutsertaan kampus dalam aspek kebijakan, legislasi, dan pengawasan. Ini adalah kesempatan bagi akademisi untuk berkontribusi langsung dalam membentuk masa depan energi Indonesia,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • SBY, Jokowi, dan Prabowo Satu Mobil di Acara Parade Senja Akmil Magelang, Bikin Heboh Netizen RI – Halaman all

    SBY, Jokowi, dan Prabowo Satu Mobil di Acara Parade Senja Akmil Magelang, Bikin Heboh Netizen RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Tiga Presiden Republik Indonesia berada dalam satu mobil.

    Hal ini terjadi saat upacara parade senja di Lapangan Pancasila, Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada Kamis (27/2/2025).

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI  Joko Widodo, dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto berada dalam satu mobil.

    Presiden RI Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut. 

    Upacara itu digelar bertepatan dengan hari ketujuh pelaksanaan retret kepala daerah yang telah berlangsung sejak 21 Februari 2025 lalu.

    Momen itu berlanjut saat jamuan santap malam di malam terakhir retreat kepala daerah.

    Mengenakan seragam loreng yang sama, Prabowo bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kompak menyanyikan sejumlah lagu.

    Momen yang diunggah Bahrun Najach melalui media sosial Instagram itu pun mengundang komentar para warganet yang kagum melihat kekompakan tersebut. 

    Sejumlah Netizen +62 atau Netizen Indonesia mendadak heboh.

    “Pak Prabowo keren.. berjiwa negarawan sejati. Mempersatukan,” tulis @pietersuryasetiawan.

    “Keren, 2 mantan presiden dan 1 presiden bernyanyi bersama.. sehat-sehat semua ya Bapak,” tulis @netty_notary.

    “Adem… Tapi ada pihak yang lihat adegan ini kejang-kejang,” tulis @budiderajat.

    “Indonesia cerah, Indonesia maju,” tulis @iwangustriawan.

    Sejumlah pimpinan lembaga negara turut hadir, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan. 

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga turut serta dalam acara ini.

    Parade Senja ini juga disaksikan oleh peserta retret, yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya dari seluruh Indonesia. 

    Sebanyak 1.919 taruna dari berbagai akademi militer dan kepolisian turut serta dalam kegiatan tersebut.

    Rinciannya, Akademi Militer (Akmil) mengerahkan 1.158 personel, termasuk 852 taruna, 32 taruni, 30 pasukan berkuda, 188 anggota Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL), serta 26 petugas upacara.

    Akademi Kepolisian (Akpol) mengirimkan 376 personel, sedangkan Cadet Universitas Pertahanan (Unhan) berpartisipasi dengan 385 personel.

    Meski diguyur hujan, prosesi upacara tetap berlangsung khidmat. 

    Inspeksi pasukan dilakukan menggunakan kendaraan taktis Maung. 

    Presiden Prabowo Subianto, Jokowi, SBY, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaiki Maung 1.

    Sementara itu, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan Ketua DPD RI berada di Maung 2, serta Menko Polhukam, Mendagri, dan Menhan menaiki Maung 3.

    Acara dilanjutkan dengan prosesi penurunan bendera Merah Putih, yang kemudian ditutup dengan defile oleh drumband Akmil, Genderang Suling Canka Lokananta, yang tampil megah di hadapan para tamu undangan.

  • KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) masih menelaah laporan dugaan suap pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, proses telaah dan verifikasi suatu laporan membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 bulan.

    “Secara umum bila ada laporan yang masuk ke Direktorat PLPM maka apabila lengkap bukti permulaannya itu kurang lebih memakan waktu antara 1,5 sampai 2 bulan. Untuk proses baik itu verifikasi, penelaahan, sampai dengan pengumpulan bahan keterangan atau yang jamak kita sebut pulbaket,” kata Tessa dalam pernyataannya, Jumat (28/2/2025).

    Dalam rentang waktu itu, kata Tessa, pelapor masih bisa memperkaya barang bukti untuk kemudian diserahkan kepada KPK.

    Setelah bukti dirasa cukup oleh KPK, maka hasil verifikasi akan dipresentasikan oleh Tim PLPM kepada pimpinan. 

    Tindak lanjut berikutnya adalah menentukan apakah laporan tersebut bisa naik ke tahap penindakan.

    “Kalau seandainya semuanya lancar dan cukup, waktunya tadi saya sudah sampaikan antara 1,5 sampai dengan 2 bulan. Untuk bisa dipresentasikan ke atasan dan diekspose, bisa dinaikkan ke Direktorat Penyelidikan atau tidak,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya melalui Direktorat PLPM sedang memverifikasi laporan adanya dugaan suap dalam proses pemilihan ketua DPD RI periode 2024–2029.

    “DPD ya? DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah jadi kewenangan KPK. Kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara, (hasil verifikasi) itu kemudian dipresentasikan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Dalam laporan yang masuk ke KPK disebut bahwa 95 senator diduga terlibat proses suap pemilihan ketua DPD RI. 

    Aliran uang disinyalir masuk ke kantong mereka.

    Kata Setyo, KPK membuka peluang mengklarifikasi 95 senator tersebut.

    “Iya nanti kan mengarah seperti itu (klarifikasi), yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti dibutuhkan oleh para tim penyelidik dan dumas,” katanya.

    Setyo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu. 

    Kendati ditengarai melibatkan 95 senator, KPK memastikan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

    “Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yg dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujar Setyo.

    Sebelumnya, seorang mantan staf di DPD RI melaporkan dugaan suap terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029 ke KPK. 

    Mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan itu menduga terdapat 95 senator atau anggota DPD yang menerima aliran uang suap itu. 

    Hal itu disampaikan Irfan saat melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK, Selasa (18/2/2025). 
    Irfan didampingi oleh kuasa hukumnya, Azis Yanuar. 

    Dalam laporannya, Irfan menyebut senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA yang disebut sebagai mantan bosnya turut menerima suap pemilihan ketua DPD. 

    Tak hanya pemilihan ketua DPD, Irfan menyebut pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD juga diwarnai praktik suap. 

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan di Gedung KPK, Jakarta.

    Irfan membeberkan seorang anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). 
    Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD. 

    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5 ribu dolar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8 ribu dolar AS. Jadi ada 13 ribu dolar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” kata Irfan. 

    Irfan pun membeberkan modus pemberian uang suap ini. 

    Dikatakannya, uang itu diserahkan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD. 

    Kemudian uang haram itu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya berempat semuanya, saya, saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” tutur Irfan.

    Azis Yanuar yang menjadi kuasa hukum Irfan sempat memperlihatkan tanda bukti penerimaan laporan masyarakat. 

    Aziz Yanuar menyatakan telah memberikan bukti-bukti tambahan kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan suap ini. 

    Bahkan, katanya, terdapat rekaman suara antara Irfan dengan petinggi partai. 

    “Buktinya tadi ada rekaman pembicaraan antara Pak Irfan dengan seorang petinggi partai. Jadi di sini bukan hanya terkait DPD, ternyata ada juga petinggi partai yang diduga terlibat. Rekaman suara,” katanya.

  • Puan Sampaikan Harapan untuk Sinergi Pemimpin Daerah di Penutupan Retret Kepala Daerah – Page 3

    Puan Sampaikan Harapan untuk Sinergi Pemimpin Daerah di Penutupan Retret Kepala Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Penutupan retret kepala daerah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (28/02/2025). Acara yang ditutup dengan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah ini juga dihadiri oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

    “Ya datang (karena) diundang,” ujarnya saat tiba di Akmil Magelang yang tampak mengenakan pakaian berwarna putih.

    Pengarahan Tertutup Presiden Prabowo Subianto

    Dalam momen tersebut, pengarahan dari Presiden Prabowo kepada para kepala daerah berlangsung tertutup dan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara. Mereka antara lain jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

    Begitu pengarahan Presiden usai sebagai tanda penutupan retret, Puan juga ikut berfoto bersama Presiden Prabowo dan kepala daerah yang menjadi peserta retret. “Semoga seluruh rangkaian acara retret ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bergotong royong membangun Indonesia,” ujar Puan.

    Puan menyampaikan kutipan dari Presiden Prabowo yang menyebut bahwa setiap presiden memiliki peranan dan tantangan sesuai zamannya.

    “Menjadi harapan kita bersama bahwa dengan kepemimpinan Pemerintahan Presiden Prabowo, dengan kabinet merah putihnya, akan dapat mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam membangun Indonesia yang semakin sejahtera, adil, dan makmur,” tuturnya.

    Ia juga melanjutkan bahwa setiap pemerintahan memiliki kesempatan mendapatkan legacy yang akan dicatat oleh sejarah bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan momen tersebut sebagai panggilan sejarah.

    “Agar kita dapat memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa, dan negara. Kita mengabdi dengan dedikasi dan kehormatan,” tegasnya.

    Bonding Kepala Daerah untuk Mempererat Komunikasi

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan harapannya agar bonding yang terjalin antara kepala daerah selama 8 hari retret bisa berlanjut dan mempererat komunikasi antara mereka.

    “Bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara informal, bertukar pengalaman, dan tentu saja bagaimana menuntaskan semua permasalahan yang ada di daerahnya karena sudah bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala daerah dari semua wilayah yang ada di Indonesia,” jelas Puan.

    Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan juga menyampaikan bahwa kepala daerah dari partainya yang belum mengikuti retret kali ini akan ikut dalam gelombang kedua.

    “Setelah ada gelombang selanjutnya, akan ikut,” ucapnya.

    Sebelumnya, Puan menghadiri Parade Senja pada retret kepala daerah di Akmil Magelang, Kamis (27/2). Parade Senja itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo serta turut hadir Presiden terdahulu SBY dan Jokowi. Puan pun ikut melakukan inspeksi pasukan bersama Presiden Prabowo dengan menaiki mobil maung. Kehadirannya disambut hangat oleh para kepala daerah.

  • Wakil Ketua MPR: Pengembangan kearifan lokal butuh dukungan

    Wakil Ketua MPR: Pengembangan kearifan lokal butuh dukungan

    berbagai upaya promosi melalui media massa, pameran, hingga penulisan buku terkait kearifan lokal itu, diharapkan mampu memperkenalkan kearifan lokal yang dimiliki satu daerah kepada masyarakat di lingkup yang lebih luas lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pengembangan industri kerajinan yang merupakan kearifan lokal sangat membutuhkan dukungan pihak-pihak terkait agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

    “Berbagai upaya agar kearifan lokal yang kita miliki dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan harus dilakukan, tentunya melalui dukungan semua pihak yang terkait,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, berbagai upaya promosi melalui media massa, pameran, hingga penulisan buku terkait kearifan lokal itu, diharapkan mampu memperkenalkan kearifan lokal yang dimiliki satu daerah kepada masyarakat di lingkup yang lebih luas lagi.

    Dia pun mengapresiasi ajang Jepara Internasional Furniture Buyer Weeks (JIF-BW) 2025 yang akan diselenggarakan pada 9-23 Maret 2025, karena ajang itu merupakan bagian dari upaya melestarikan kearifan lokal.

    “Dengan sejumlah langkah promosi tersebut, harapannya akan semakin banyak pihak yang peduli terhadap kearifan lokal demi menciptakan dukungan yang semakin kuat bagi langkah-langkah pelestarian dan pengembangannya di tanah air,” katanya.

    Dia mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu secara konsisten untuk memperkuat jejaring pengembangan sejumlah produk kearifan lokal di sejumlah daerah.

    Dengan jejaring pengembangan yang kuat, menurut dia, produk-produk kearifan lokal di tanah air dapat memberi manfaat yang lebih luas dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR
    Puan Maharani
    kembali memastikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden
    Prabowo Subianto
    segera bertemu.
    Hal ini disampaikan Puan menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri acara Parade Senja dalam
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
    “Pasti, pasti (bertemu). Secepatnya, Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).
    Dalam kesempatan itu, Puan juga mengaku menyampaikan pesan Megawati kepada Presiden Prabowo terkait retreat kepala daerah.
    Kata Puan, Megawati berpesan agar retreat kepala daerah berjalan lancar.
    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.
    Menurut dia, Megawati sejatinya diundang untuk menghadiri Parade Senja, tetapi berhalanagan hadir, tetapi berhalangan hadir.
    Sementara itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri acara tersebut.
    Adapun Puan hadir dalam posisinya sebagai Ketua DPR RI bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Najamuddin.
    Puan mengaku sempat berbincang-bincang dengan Prabowo dan SBY sebelum parade senja dimulai.
    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata dia.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , Puan berulang kali menyebut Megawati-Prabowo pasti bertemu, tetapi keduanya tak kunjung bertemu secara terbuka.
    Pertama, Puan mengaku Megawati dan Prabowo akan bertemu menjelang ulang tahun Prabowo pada Kamis (17/10/2024).
    “Insya Allah,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).
    Pada Januari lalu, Puan kembali menjawab pertanyaan awak media mengenai kepastian pertemuan Megawati-Prabowo.
    Sama seperti Oktober tahun lalu, lagi-lagi Puan memberikan sinyal Megawati-Prabowo bakal bertemu.
    Saat itu, Puan mengatakan pertemuan akan terjadi ketika Megawati merayakan ulang tahun ke-78.
    “Mungkin saja (kejutan). Insya Allah,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Namun, pertemuan tersebut belum juga terlaksana hingga akhir Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.