Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Hadiri Konferensi Liga Muslim Dunia, Ketua MPR Singgung Target MBG 82 Juta Anak per Hari

    Hadiri Konferensi Liga Muslim Dunia, Ketua MPR Singgung Target MBG 82 Juta Anak per Hari

    JAKARTA- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi pada Kamis, 6 Maret, malam waktu setempat. 

    Dalam sambutannya, Muzani menyinggung soal terget makan bergizi gratis (MBG) menyasar 82 juta anak per hari. Dia mengatakan, program MBG merupakan salah satu upaya untuk membangun dan memperkuat bangsa.  

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kata Muzani, seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

    “Bagi presiden Prabowo bahwa persatuan adalah segala-galanya. Seluruh kekayaan dan sumber daya alam serta Pembangunan dalam bentuk apapun akan berhasil jika kita tetap utuh dan bersatu. Itulah yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka beliau sekarang sedang menggalakkan makan bergizi gratis bagi seluruh anak pelajar dan santri dari seluruh Indonesia,” ujar Muzani dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat, 7 Maret. 

    “Target untuk memberi makan bergizi ini adalah 82 juta anak setiap hari. Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia pada masa-masa yang akan datang,” sambungnya. 

    Sekjen Partai Gerindra itu mengatakan, Prabowo ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 

    Lebih lanjut, Muzani menyampaikan, saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta jiwa penduduk Indonesia. Dia bilang, Indonesia negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda. 

    Tentu, kata Muzani, fakta ini menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

    “Ikatan yang pertama kami lakukan adalah kami mengikatkan diri dalam bahasa yang sama. Di antara kami, kami menyepakati rumpun bahasa Melayu. Bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” jelas Muzani.

    Namun, Muzani melanjutkan, berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

    Pengalaman-pengalaman itu, menurutnya, dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar kedepan hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

    “Kami menyadari sepenuhnya bahwa agama memberi dorongan terhadap hal itu. Islam memberi semangat terhadap hal itu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa nilai Islam adalah nilai yang luhur dan tinggi. karena itu kami tidak kecil hati dan harus percaya diri dengan semangat Islam bangsa Indonesia bisa bersatu dengan kekuatan-kekuatan yang sama dengan bangsa lain,” tutup Muzani.

    Dalam konferensi ini yang turut menjadi pembicara adalah Sekjen Liga Muslim Dunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Para mufti, cendikiawan, dan imam besar dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Konferensi ini telah berjalan dua kali dan yang pertama ketika itu bertajuk “Membangun Jembatan antara Mahzab-mahzab Islam”.

  • Sosok Kombes Irwan Anwar: Sudah 2 Pihak Desak Pemecatan, Ditandai Komisi III dan Habiburokhman    – Halaman all

    Sosok Kombes Irwan Anwar: Sudah 2 Pihak Desak Pemecatan, Ditandai Komisi III dan Habiburokhman    – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy.

    Gamma merupakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, yang tewas ditembak oknum polisi bernama Aipda Robig Zaenudin pada 24 November 2024 lalu.

    Kombes Irwan menuai perhatian lantaran dianggap melakukan rekayasa kasus.

    Hingga kini, dua pihak meminta perwira berpangkat melati tiga di pundak itu dipecat.

    Adalah Koordinator Aksi Kamisan Semarang, Natael Bremana, dan Pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika.

    Kesan negatif terhadap Kombes Irwan juga dinyatakan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

    Ia menyebut Komisi III DPR RI telah membidik Kombes Irwan.

    Hal ini lantaran menurut  Habiburokhman, Kombes Irwan tak mengangkat panggilan teleponnnya setelah peristiwa penembakan mencuat.

    Tuntut Pemecatan

    Dimulai dari Aksi Kamisan Semarang, sejumlah warga yang bergabung melakukan peringatan 100 hari kematian Gamma di depan Mapolda Jateng pada Kamis (6/3/2025) sore.

    Koordinator Aksi Kamisan Semarang, Natael Bremana, meminta oknum yang diproses tidak hanya Aipda Robig, namun polisi yang terlibat merekayasa kasus kematian Gamma.

    “Institusi Polri sudah cukup lumayan bobrok sehingga perlu direformasi,” tegasnya, Kamis.

    Salah satu oknum yang diduga merekaya yakni Kombes Pol Irwan Anwar yang saat kejadian menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang.

    “Kami menuntut Kapolri untuk melakukan pencopotan mantan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dari anggota kepolisian karena diduga telah melemparkan informasi yang berpotensi menutu-nutupi fakta penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Robig yang merupakan mantan anggotanya,” ungkapnya.

    Permintaan pemecatan juga diharapkan oleh pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika.

    Dari hasil investigasi, ternyata tiga siswa SMK korban penembakan tidak melakukan tawuran.

    Ternyata satu dari tiga korban pada detik-detik terakhir sebelum penembakan sempat mengirimkan pesan WhatsApp ke orang tuanya.

    Korban ini memberitahukan orang tuanya, akan pulang terlambat karena sedang mengantarkan pulang seorang teman ke Gunungpati.

    Fakta ini diungkap LBH Semarang yang melakukan penelusuran ke sejumlah saksi kunci. 

    “Komunikasi ini dilakukan setidaknya 30 menit sebelum kejadian penembakan. Hal ini menjadi pertanda  bahwa korban tidak tawuran,” kata Pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, Sabtu (7/12/2024).

    Andhika menyebut, pihaknya telah mendatangi sejumlah saksi kunci, termasuk dua keluarga korban penembakan SA dan AD.

    Hasilnya, ternyata kedua korban tidak melakukan tawuran pada malam kejadian penembakan.

    Keterangan ini diperkuat pula oleh para saksi di lokasi kejadian, malam penembakan sama sekali tidak ada tawuran.

    Bukti pendukung lainnya, kedua korban dikenal sebagai anak yang sangat baik yang jauh dari kenakalan.

    Mereka aktif kegiatan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

    Para korban juga adalah harapan keluarga. 

    Bahkan, ada satu korban selamat merupakan anak yatim yang berprestasi.

    “Melihat kondisi ini, sangat kecil potensinya mereka terlibat dalam klaim-klaim yang dilempar kepolisian ke publik,” ujarnya.

    Andhika menyebut, hasil investigasi ini sekaligus untuk membantah pernyataan awal Kombes Irwan yang mengumumkan ke publik ketiga korban melakukan tawuran dan bagian dari kelompok gangster.

    Melihat hal itu, pihaknya menilai Kombes Irwan telah melakukan tindakan obstruction of justice atau upaya menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. 

    “Kami menuntut agar Kapolrestabes dipecat,” terangnya.

    Ditandai Komisi III

    DITANDAI – Ketua Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, saat ditemui di kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengaku teleponnya tak diangkat Kombes Irwan Anwar setelah peristiwa polisi tembak siswa SMK di Semarang Jawa Tengah mencuat.

    Habiburokhman sependapat, kinerja Kombes Irwan Anwar sebagai Kapolrestabes Semarang harus mendapat evaluasi khusus.

     “Banyak sekali masyarakat yang mengatakan Kapolresnya harus mendapatkan evaluasi khusus,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Habiburokhman pun menyebut, setelah peristiwa Gamma ditembak polisi, Kombes Irwan sulit dihubungi.

    Bahkan, telepon Habiburokhman pun tak diangkat.

    “Kami sependapat juga karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja engak angkat telepon,” ucapnya.

    Komisi III DPR RI pun memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa yang menjadi sorotan publik tersebut.

    Pasalnya, kejadian tersebut bisa merusak citra Polri secara keseluruhan.

    Selain itu, masyarakat juga meminta agar Komisi III DPR memberi atensi khusus terhadap peristiwa penembakan tersebut.

    “Kenapa perlu kami angkat, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan, seolah-olah Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif padahal kejadiannya itu di Semarang,” 

    Untuk itu, Komisi III DPR RI memanggil Kombes Irwan Anwar Selasa (3/12/2024).

    Dalam rapat tersebut, Kombes Irwan mengaku siap dievaluasi.

    Kabar Kombes Irwan

    KOMBES IRWAN ANWAR – Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar saat doorstop di Stadion Jatidiri, Semarang usai kericuhan suporter PSIS ketika laga PSIS vs Persis Solo, Jumat (17/2/2023). (Dok. Polda Jateng)

    Kombes Irwan Anwar dimutasi dan tengah mengemban jabatan baru, sesuai edaran telegram Kapolri nomor 2776.XII.KEP.2024.

    Ia kini bertugas sebagai Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan) Polri.

    Sementara, kursi Kapolrestabes Semarang diisi oleh Kombes M Syahduddi.

    Kombes M Syahduddi sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

    Jabatan Kombes Irwan sekarang ditugaskan sebagai ‘Kepala Sekolah’ di STIK Lemdiklat Polri.

    Sebagai informasi, Lemdiklat Polri merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Lemdiklat Polri bertugas untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pengembangan.

    Dikutip dari situs PTIK, Wakil Ketua Bidang Kermadianmas masuk dalam unsur Pelaksana Utama Pimpinan dan Pelayanan Staf.

    Maka dari itu, Tugas Kombes Irwan Anwar sejalan dengan misi dan tujuan STIK Lemdiklat Polri.

    Update Kasus Penembakan Gamma

    Aipda Robig Zaenudin diserahkan Polda Jateng ke Kejaksaan Negeri Semarang pada Kamis (6/3/2025).

    Dokumen kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK bernama Gamma dinyatakan lengkap atau P21. 

    Ayah Gamma, Andi Prabowo, telah menunggu kedatangan tersangka penembakan anaknya, Aipda Robig.

    Andi Prabowo tak kuasa melampiaskan amarahnya saat melihat Aipda Robig menggunakan baju tahanan.

    “Kamu kejam ya membunuh anak saya,” ucapnya, Kamis.

    Setelah Gamma meninggal pada 24 November 2024 lalu, Andi merasa kesepian dan meminta Aipda Robig menerima hukuman maksimal.

    “Sangat berat ya. Saya biasanya tarawih bersama, buka bersama,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Andi juga mengkritisi lambatnya proses hukum penembakan Gamma.

    “Kasusnya lambat, tapi kami serahkan kepada aparat untuk segera memprosesnya di pengadilan,” ungkapnya.

    Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Semarang, sidang tewasnya Gamma akan digelar setelah Idul Fitri.

    “Hanya diberi tahu bahwa sidang nanti selepas lebaran, untuk bulan apa belum dikasih tahu,” bebernya.

    Pengacara keluarga Gamma, Zainal Abidin Petir, meminta penyidik untuk tidak mengubah substansi kasus penembakan yang dilakukan Aipda Robig.

    “Substansi kasusnya adalah perilaku Aipda Robig bahwa dia melakukan tindakan brutal membunuh anak di bawah umur,” tegasnya.

    Zainal akan menyiapkan sejumlah saksi dalam persidangan mendatang.

    “Kami yakin kalau keterangan saksi akan kuat tinggal menguatkan mental para saksi,” sambungnya.

    Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan berkas perkara kasus penembakan Gamma telah lengkap.

    “Iya berkas kasus penembakan Gamma sudah P21,” tuturnya.

    Kombes Irwan Anwar adalah seorang perwira menengah (Pamen) Polri yang menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang sejak 2021.

    Sebelum itu, Irwan sempat terlebih dahulu menduduki posisi sebagai Dirreskrimum Polda Sumatra Utara pada 2020.

    Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Februari 1972 ini merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.

    Di Akpol, Irwan satu letting dengan eks Kadiv Propam Polri yang terlibat pembunuhan berencana, yakni Ferdy Sambo.

    Sepanjang berdinas di Polri, Irwan juga sudah pernah menduduki beberapa jabatan strategis.

    Pada 2011, Irwan tercaat pernah menjabat sebagai Kapolres Madiun.

    Ia juga sempat menjabat sebagai Wakapolres Metro Depok pada 2013.

    Karier Irwan Anwar kemudian makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya pada 2016.

    Satu tahun kemudian, ia dipecaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Pada tahun yang sama, calon jenderal bintang 1 ini kemudian ditunjuk menjadi Kapolrestabes Makassar.

    Tak berselang lama, ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidsiber Bareskrim Polri pada 2018.

    Sementara itu, dalam kehidupan pribadinya, Kombes Irwan Anwar memiliki istri yang bernama Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa, keponakan dari eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Di sisi lain, Kombes Irwan Anwar juga pernah menikah dengan anak mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, yakni Rosita Dwi Wahyani.

    Irwan dan Rosita dikaruniai dua orang anak yang bernama Resky Eka Maharani dan Rangga Wirabrata Mahardika.

    Menilik harta kekayaannya, Kombes Irwan Anwar tercatat memiliki total harta sebesar Rp2,8 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaporkannya pada 28 Februari 2024.

    Berikut daftar harta kekayaan milik Kombes Irwan.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp2.500.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp2.500.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp—-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp8.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp—-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp318.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp—-

    Sub Total Rp2.826.000.000

    II. HUTANG Rp—-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp2.826.000.000

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Butuh 100 Hari Bagi Polda Jateng Lengkapi Berkas Penembakan Gamma Siswa SMKN 4 Semarang: Sudah P21, Kapolrestabes Semarang Akan Berurusan dengan Propam, Dilaporkan Keluarga Gamma Soal Pelanggaran Etik

    (Tribunnews.com/Chrysnha, Faisal Mohay, Wulandari, Rakli) (Tribunjateng.com/ iwan Arifianto)

  • Eks Staf Serahkan 95 Nama Senator yang Diduga Terlibat Suap Pemilihan Ketua DPD RI ke KPK – Halaman all

    Eks Staf Serahkan 95 Nama Senator yang Diduga Terlibat Suap Pemilihan Ketua DPD RI ke KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang mantan staf anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bernama Muhammad Fithrat Irfan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Tujuan Irfan kembali ke KPK adalah memberikan data tambahan ihwal laporan yang sebelumnya dia adukan, yakni terkait adanya dugaan praktik suap dalam proses pemilihan ketua DPD dan wakil ketua Majelis Pemasyarakatan Rakyat (MPR) unsur DPD.

    “Hari ini 7 Maret 2025, saya mendatangi kembali di Gedung KPK RI untuk melengkapi data-data yang diduga 95 orang yang terlibat dalam suatu pemilihan pimpinan ketua DPD RI dan wakil ketua MPR RI unsur DPD,” kata Irfan kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (7/3/2025).

    “Nama-namanya itu yang diduga yang terlibat disinyalir dananya mengalir ke mereka itu, saya sudah serahkan ke bagian Dumas (Pengaduan Masyarakat) KPK,” tambahnya.

    Irfan menyebut menyerahkan bukti tambahan karena diminta orang KPK.

    “Saya janjian sih sama orang KPK. Iya sudah janjian. Iya [diminta menyerahkan] buktinya nama-nama itu yang diduga terlibat,” katanya.

    Satu di antara nama yang dilaporkan Irfan yaitu wakil ketua MPR dari unsur DPD yang diduga menjadi pihak pemberi suap. 

    Diketahui, wakil ketua MPR dari unsur DPD periode 2024–2029 dijabat oleh Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas. 

    “Iya saya lampirkan (data Akbar juga). Yang bersangkutan jadi dari ketua, wakil ketua sama yang wakil ketua MPR itu. Nanti kita tunggu dari KPK karena sudah menyerahkan datanya ke KPK,” ujar Irfan.

    Selain menyerahkan daftar nama terduga penerima dan pemberi suap, kata Irfan, ia juga menyerahkan bukti percakapan dalam grup WhatsApp yang menunjukkan adanya dugaan praktik suap tersebut. 

    Termasuk, juga melaporkan mantan Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali, yang diduga sebagai penyedia uang suap untuk pemilihan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, sehingga bisa duduk di posisi Wakil Ketua MPR. 

    “Kalau untuk petinggi parpol itu saya sebutkan namanya eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dia ada hubungannya terkait penyedia diduga penyedia aliran dana untuk wakil ketua MPR RI,” sebut Irfan. 

    Menurut Irfan, alasan Ahmad Ali menyediakan dana itu lantaran elite Nasdem tersebut berasal dari daerah yang sama dengan Abcandra Akbar dan Supratman Andi Agtas yakni Sulawesi Tengah. 

    “Mungkin ada kepentingan-kepentingan lain di luar sana yang mereka ingin dari daerah hingga pusat itu ada orang-orang dari Sulawesi tengah yang bisa dapat posisi yang krusial yang strategis di pemerintahan,” ujar Irfan.

    Irfan melaporkan dugaan praktik suap untuk pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Dia menjelaskan, uang suap tersebut diberikan diduga untuk menukar dengan hak suara dalam pemilihan pimpinan DPD dan MPR itu.

    Ia mengungkapkan uang suap yang diterima oleh anggota DPD tersebut beragam. 

    Untuk pemilihan ketua DPD, per orang menerima uang suap sebesar 5 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Sementara untuk pemilihan wakil ketua MPR unsur DPD, uang suap yang diberikan untuk satu suara adalah 8 ribu dolar AS.

    Dalam laporan itu, Irfan melaporkan mantan bosnya di DPD diduga menerima suap total 13 ribu dolar AS. Uang itu diduga berasal dari pihak yang ingin memenangkan pemilihan ketua DPD.

    Sejumlah barang bukti juga telah dilampirkannya ke KPK pada beberapa waktu lalu. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dalam penerimaan suap oleh anggota DPD.

    Barang bukti itu di antaranya foto uang dolar Amerika Serikat yang dikonversi ke rupiah, foto struk penukaran uang USD ke rupiah dari money changer, foto struk setoran ke rekening bank anggota DPD, dan beberapa bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp.

    “[Proses transaksinya] door to door ke kamar-kamar hotel. Lokasinya di Ritz-Carlton Mega Kuningan,” kata Irfan.

    Belum ada keterangan yang disampaikan pihak DPD terkait laporan tersebut.

    Terkait laporan ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan pihaknya melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) sedang memverifikasi aduan dimaksud.

    “DPD ya? DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah jadi kewenangan KPK. Kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara, (hasil verifikasi) itu kemudian dipresentasikan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Dalam laporan yang masuk ke KPK, disebut bahwa 95 senator diduga terlibat proses suap pemilihan ketua DPD RI. Aliran uang disinyalir masuk ke kantong mereka.

    Kata Setyo, KPK membuka peluang untuk mengklarifikasi 95 senator tersebut.

    “Iya nanti kan mengarah seperti itu [klarifikasi], yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti dibutuhkan oleh para tim penyelidik dan dumas,” katanya.

    Setyo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu. Kendati ditengarai melibatkan 95 senator, KPK memastikan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

    “Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yg dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujar Setyo.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proses telaah dan verifikasi suatu laporan membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 bulan.

    “Secara umum bila ada laporan yang masuk ke Direktorat PLPM maka apabila lengkap bukti permulaannya itu kurang lebih memakan waktu antara 1,5 sampai 2 bulan. Untuk proses baik itu verifikasi, penelaahan, sampai dengan pengumpulan bahan keterangan atau yang jamak kita sebut pulbaket,” kata Tessa dalam pernyataannya, Jumat (28/2/2025).

  • SIG Jamin Kekokohan Konstruksi Tol Jogja-Solo

    SIG Jamin Kekokohan Konstruksi Tol Jogja-Solo

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia terus mematangkan persiapan mudik Lebaran 2025.Mulai dari moda transportasi mudik, rekayasa lalu lintas, hingga infrastruktur jalan tol, dipersiapkan untuk mendukung kelancaran dan memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Salah satu jalan tol yang dipersiapkan untuk mudik Lebaran 2025 adalah Tol Jogja-Solo yang dibangun dengan produk semen dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

    Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, sebagai penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG memiliki ragam produk dan solusi untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

    “Pasokan produk semen dari SIG pada proyek pembangunan Tol Jogja-Solo, berkontribusi memberikan jaminan kualitas ketahanan konstruksi dalam jangka panjang, terutama menjelang arus mudik Lebaran mendatang di mana akan terdapat peningkatan beban lalu lintas antar wilayah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” tutur Vita Mahreyni, dalam keterangannya, Jumat (7/3/2024).

    Tol Jogja-Solo akan membentang sepanjang 96,57 km dan terbagi menjadi 3 seksi, meliputi Seksi 1 Kartasura – Purwomartani; Seksi 2 Purwomartani – Junction Sleman; dan Seksi 3 JC Sleman – Kulonprogo. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini memiliki peranan signifikan terhadap peningkatan konektivitas pada segitiga emas Joglo Semar (Jogja-Solo-Semarang), serta berfungsi untuk menghubungkan kawasan pariwisata nasional, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

    Vita Mahreyni pun menggarisbawahi bahwa selain mendukung kenyamanan para pemudik menuju kampung halaman, kontribusi SIG pada proyek Tol Jogja – Solo ini juga membantu memastikan distribusi logistik berjalan dengan baik untuk menjaga ketersediaan kebutuhan saat hari raya. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur demi mencapai pertumbuhan ekonomi.

    Tercatat, sejak Januari 2022 hingga Desember 2024, SIG telah memasok 253.172 ton semen untuk pembangunan Seksi 1.1 Ruas Kartasura – Klaten sepanjang 22,3 km, Seksi 1.2 Ruas Klaten – Yogyakarta sepanjang 20 km, serta Seksi 2.2 (elevated ring road). Seksi 1.1 Ruas Kartasura – Klaten sendiri telah diresmikan pada September 2024 lalu.

    “Sebagai perusahaan solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG memiliki pengalaman panjang dan kontribusi dalam membangun negeri. Sejumlah landmark yang tetap berdiri kokoh hingga saat ini karena dibangun menggunakan semen berkualitas dari SIG antara lain; Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Gedung MPR dan DPR, dan Jembatan Semanggi menjadi bukti atas kualitas dan mutu produk SIG, yang siap mendukung ketahanan konstruksi bangunan dan infrastruktur dalam jangka panjang,” ujar Vita Mahreyni.

    (rrd/rir)

  • MPR: Pertamina perlu tim independen guna tingkatkan kepercayaan publik

    MPR: Pertamina perlu tim independen guna tingkatkan kepercayaan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengemukakan bahwa PT Pertamina (Persero) perlu membentuk tim independen guna meningkatkan kepercayaan publik setelah munculnya pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

    Menurut Eddy, tim independen tersebut tetap dibutuhkan guna menguatkan pernyataan direksi Pertamina yang telah menjelaskan dan memohon maaf kepada publik terkait kasus tersebut. Tim independen bertujuan melakukan penyelidikan internal yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat.

    “Jika tim independen dibentuk dan berisikan pakar dari kalangan akademisi, ahli kilang, pakar di industri hidrokarbon, dan lainnya, tentu hasil pengkajian yang mereka kelak umumkan akan semakin meredakan kekecewaan masyarakat sehingga kepercayaan publik kepada Pertamina bisa sepenuhnya pulih,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain membentuk tim independen, Eddy mengatakan Pertamina perlu memperkokoh sistem pengawasan internal di PT Pertamina Patra Niaga melalui penguatan peran dan fungsi dewan komisaris.

    “Penempatan figur komisaris yang berintegritas dengan rekam jejak di sektor minyak dan gas bumi atau manajemen risiko, baik praktis maupun akademis, tentu akan membantu proses pemulihan kepercayaan masyarakat kepada Pertamina secara keseluruhan,” ujarnya.

    Ia berharap kasus dugaan megakorupsi atau praktik koruptif dalam bentuk apa pun tidak terjadi lagi di badan usaha milik negara (BUMN), apalagi BUMN kelas dunia seperti Pertamina.

    “Pertamina adalah world class company yang menjadi kebanggaan nasional. Sudah sepantasnya Pertamina menjadi contoh bagi BUMN lainnya dengan menerapkan tata kelola perseroan yang terbaik dan tidak tercela,” katanya.

    Eddy menyatakan optimistis bahwa kasus korupsi di Pertamina itu dapat menjadi pelajaran untuk seluruh BUMN untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR apresiasi penjelasan dan permohonan maaf Pertamina

    Wakil Ketua MPR apresiasi penjelasan dan permohonan maaf Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi penjelasan, dan permohonan maaf jajaran direksi PT Pertamina (Persero) kepada publik terhadap keresahan masyarakat karena kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

    Eddy menyampaikan bahwa penjelasan direksi Pertamina yang meyakinkan masyarakat mengenai bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dijual saat ini tidak seperti yang dikhawatirkan patut diapresiasi karena dinilai meredam keresahan masyarakat.

    “Penjelasan bahwa BBM jenis Pertamax yang dijual benar adanya, dan tidak ditemukan jenis oplosan yang dikhawatirkan selama ini juga mulai meredam keresahan masyarakat,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri yang menyampaikan permohonan maaf dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3).

    “Saya menghargai permintaan maaf terbuka yang disampaikan Dirut Pertamina karena mengakui kesalahan disertai komitmen untuk memperbaiki kinerja perseroan ke depan,” ujarnya.

    Pada kesempatan sebelumnya, Simon menyatakan bahwa Pertamina meyakini dan menyadari kasus korupsi yang terjadi pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam kurun waktu 2018-2023 telah membuat resah masyarakat.

    “Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” ujar Simon di Jakarta, Senin (3/3).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan MPR: Kesehatan ibu-anak titik utama kebijakan pembangunan

    Pimpinan MPR: Kesehatan ibu-anak titik utama kebijakan pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan bahwa kesehatan serta gizi ibu dan anak adalah titik utama dalam kebijakan pembangunan karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

    “Kesehatan serta gizi ibu dan anak selalu menjadi titik utama dalam kebijakan pembangunan,” kata Ibas sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat” yang digelar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    “Tidak mudah menjadi ayah dan ibu, menjadi apa yang disebut sebagai orang tua sempurna. Kita harus membagi waktu, walaupun kita mempunyai profesi beragam. Kita harus jadi ahli pendidikan, kita harus jadi ahli kesehatan, kita harus jadi ahli keuangan. Untuk anak kita, untuk keluarga kita,” ujarnya mengawali sambutan.

    Untuk itu, dia mengapresiasi seluruh orang tua yang memainkan peran utama dalam mendorong parenting (pengasuhan) cerdas, baik dari sisi kesehatan, gizi maupun pendidikan.

    “Kita akan membahas kesehatan, gizi, dan pendidikan. Parenting cerdas untuk mencapai generasi emas. Gizi berkualitas, pendidikan kesehatan maju,” lanjutnya.

    Dia pun menekankan bahwa kesehatan sendiri merupakan hal mendasar bagi hidup, berpikir, berkarya, hingga membangun negeri.

    “Senyum bahagia itu berasal dari hidup yang sehat, pikiran yang indah dan jiwa yang cemerlang. Betul, ya?” ucapnya.

    Dia menyebut UUD menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

    Di samping layanan kesehatan yang tersedia seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit, dia membeberkan beberapa program lainnya yang mendukung kesehatan ibu dan anak.

    Termasuk, ujarnya lagi, adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi sistem asuransi kesehatan yang melindungi seluruh masyarakat

    “Bahkan saya ingat sekali angka kematian ibu dan anak itu turun karena adanya Inisiasi Menyusui Dini (ASI eksklusif) dan Program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) di fasilitas kesehatan kita,” katanya.

    Dia lantas menyinggung berbagai penelitian, riset, dan pengalaman menunjukkan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan seseorang sangat berpengaruh bagi kecerdasan, imunitas dan produktifitas kesehatan manusia.

    “Oleh karenanya, pemahaman dan pengetahuan (edukasi) harus sesuai seiring dengan pemenuhan kesehatan dan gizi ibu dan anak,” tuturnya.

    Dia mengatakan fokus kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini pun untuk mengurangi angka stunting dengan memastikan kesehatan gizi ibu dan anak tercapai.

    Ibas pun mengajak seluruh pihak untuk sama-sama memerangi stunting, hingga memperkuat infrastruktur, layanan, dan peralatan kesehatan.

    “Perkuat ketersediaan, kualitas dokter, dan plus tenaga kesehatan. Mari kita perkuat ekosistem usaha dan digitalisasi kesehatan yang terpadu dan kolaboratif,” tuturnya.

    Menurut dia, pada akhirnya tentu diperlukan pula keberpihakan kesejahteraan mereka dan fiskal keuangan yang tepat untuk tercapainya hal-hal tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri harus tetap berpegang teguh pada semangat reformasi 1998.

    Ia mengingatkan agar perubahan regulasi ini tidak mengaburkan prinsip utama pemisahan peran kedua institusi tersebut dari politik praktis.

    “Terkait rencana revisi UU TNI dan UU Polri. Dua Tap MPR ini harusnya dijadikan batu penjuru,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (7/3/2025).

    Dikatakan Benny, revisi kedua UU itu seharusnya tetap berlandaskan pada dua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).

    Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

    “Kedua Tap MPR ini diatur lebih lanjut dalam UU TNI dan UU Polri yang saat ini berlaku,” sebutnya.

    “Sekaligus batu pengujinya karena kedua Tap MPR tersebut merupakan kristalisasi dari tuntutan gerakan reformasi 1998 yang membuat kita semua bisa bernafas hari ini,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI dan UU Polri hanya boleh dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi, tanpa mengubah roh dan jiwa reformasi yang terkandung dalam kedua Tap MPR tersebut.

    “Revisi terhadap kedua UU tersebut kalaupun dilakukan utk disesuaikan dengan perkembangan demokrasi namun jiwanya dan semangatnya harus dipegang teguh,” imbuhnya.

    Benny menuturkan bahwa roh dan jiwa dari kedua UU tersebut terpateri dalam dua Tap MPR, sehingga harus dijaga agar tetap menyala.

    “Revisi UU TNI dan UU Polri hendaknya tidak memadamkan nyala api gerakan reformasi tersebut. Jangan lagi TNI dan POLRI ikut dalam politik praktis,” tukasnya.

  • Ketua MPR bicara Pancasila berperan dalam kemerdekaan RI di Mekkah

    Ketua MPR bicara Pancasila berperan dalam kemerdekaan RI di Mekkah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbicara tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting dalam awal kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi, Kamis malam waktu setempat.

    Di awal kemerdekaan, menurut dia, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang pemilihan dasar negara Indonesia, baik berlandaskan nilai-nilai Islam, atau nasionalis, atau bahkan sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

    Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda dan menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

    “Kami menyepakati rumpun bahasa Melayu, bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata dia.

    Namun, dia mengungkapkan bahwa berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar ke depannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

    Menurut dia, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata dia, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya, dan seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

    “Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ibas Demokrat: Parenting Cerdas Wujudkan Generasi Indonesia Emas – Page 3

    Ibas Demokrat: Parenting Cerdas Wujudkan Generasi Indonesia Emas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan, kesehatan serta gizi ibu dan anak adalah titik utama kebijakan pembangunan.

    Menurut dia, anak-anak adalah penerus masa depan bangsa, karenanya dibutuhkan ‘Parenting Cerdas’ untuk mewujudkan generasi emas. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan dengan topik “Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat”

    “Tidak mudah ya.. menjadi mom and dad, to be so called ‘Perfect Parent’ (ayah dan ibu, menjadi apa yang disebut sebagai orang tua sempurna). Kita harus membagi waktu, walaupun kita mempunya profesi beragam. Kita harus jadi ahli pendidikan, kita harus jadi ahli kesehatan, kita harus jadi ahli keuangan. Untuk anak kita, untuk keluarga kita,” kata Ibas seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (7/3/2025).

    Pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini pun mengapresiasi seluruh orang tua yang mampu memaksimalkan perannya dalam mendorong parenting cerdas, baik dari sisi kesehatan, gizi maupun pendidikan.

    “Karena UUD menyatakan bahwa negara negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Senyum bahagia itu berasal dari hidup yang sehat, pikiran yang indah dan jiwa yang cemerlang. Betul ya?,” jelas Ibas.

    Ibas pun membahas soal kesehatan, gizi, dan pendidikan. Dia meyakini, parenting cerdas mampu mencapai generasi emas. Gizi berkualitas, pendidikan kesehatan maju.

    “Kesehatan adalah hal utama dan kesehatan serta gizi ibu dan anak selalu menjadi titik utama dalam kebijakan pembangunan,” yakin Ibas.

    Ia menyebut, beberapa program serta layanan kesehatan saat ini sudah ada, seperti Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) hingga Rumah Sakit. Bahkan saya ingat sekali angka kematian Ibu dan anak itu turun karna adanya Inisiasi Menyusui Dini (ASI Ekslusif) dan Program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan).

    “Kita tau adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) itu juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Ada kebijakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) menjadi sistem Asuransi Kesehatan yang melindungi seluruh masyarakat,” terang Ibas lagi.