Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Political Will Para Pemangku Kepentingan Wujudkan Kesetaraan Harus Konsisten Direalisasikan

    Political Will Para Pemangku Kepentingan Wujudkan Kesetaraan Harus Konsisten Direalisasikan

    Jakarta: Political will dari para pemangku kepentingan dan kesiapan para perempuan untuk memenuhi amanah konstitusi dalam mewujudkan kesetaraan harus konsisten direalisasikan. 

    “Pada Pasal 27 UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sehingga perlu political will pihak-pihak terkait, termasuk kesiapan para perempuan untuk mewujudkannya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 9 Maret 2025. 

    Pernyataan Lestari itu disampaikan pada saat wawancara secara daring dengan Metro TV pada Sabtu, 8 Maret 2025, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional.

    Tahun ini peringatan Hari Perempuan Internasional mengambil tema “Untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan: Hak, Kesetaraan, Pemberdayaan.” 

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, sejatinya konstitusi kita sudah mengamanatkan perlakuan yang setara bagi setiap warga negara, termasuk perempuan. 

    (Lestari Moerdijat selaku Wakil Ketua MPR RI mengatakan konstitusi kita sudah mengamanatkan perlakuan yang setara bagi setiap warga negara, termasuk perempuan. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

    Sejumlah tantangan, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam bentuk tekanan sosial pada kultur patriarki yang berkembang di sejumlah daerah. 

    Baca juga: Patriotisme Perempuan Harus Mampu Mendorong Kemajuan Bangsa

    Hal itu, tambah dia, harus mampu dihadapi untuk melaksanakan amanah kesetaraan dari konstitusi kita. 

    Menurut Rerie, sejumlah langkah pemberdayaan dan afirmasi sangat dibutuhkan dalam upaya mendorong para perempuan agar mampu menembus ‘tembok kaca’ yang menghalangi partisipasi aktif mereka di ruang publik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap semakin tumbuh politcal will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan diri para perempuan dalam mewujudkan kesetaraan pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa datang. 

    Jakarta: Political will dari para pemangku kepentingan dan kesiapan para perempuan untuk memenuhi amanah konstitusi dalam mewujudkan kesetaraan harus konsisten direalisasikan. 
     
    “Pada Pasal 27 UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sehingga perlu political will pihak-pihak terkait, termasuk kesiapan para perempuan untuk mewujudkannya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 9 Maret 2025. 
     
    Pernyataan Lestari itu disampaikan pada saat wawancara secara daring dengan Metro TV pada Sabtu, 8 Maret 2025, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional.

    Tahun ini peringatan Hari Perempuan Internasional mengambil tema “Untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan: Hak, Kesetaraan, Pemberdayaan.” 
     
    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, sejatinya konstitusi kita sudah mengamanatkan perlakuan yang setara bagi setiap warga negara, termasuk perempuan. 
     

    (Lestari Moerdijat selaku Wakil Ketua MPR RI mengatakan konstitusi kita sudah mengamanatkan perlakuan yang setara bagi setiap warga negara, termasuk perempuan. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)
     
    Sejumlah tantangan, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam bentuk tekanan sosial pada kultur patriarki yang berkembang di sejumlah daerah. 
     
    Baca juga: Patriotisme Perempuan Harus Mampu Mendorong Kemajuan Bangsa
     
    Hal itu, tambah dia, harus mampu dihadapi untuk melaksanakan amanah kesetaraan dari konstitusi kita. 
     
    Menurut Rerie, sejumlah langkah pemberdayaan dan afirmasi sangat dibutuhkan dalam upaya mendorong para perempuan agar mampu menembus ‘tembok kaca’ yang menghalangi partisipasi aktif mereka di ruang publik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap semakin tumbuh politcal will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan diri para perempuan dalam mewujudkan kesetaraan pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa datang. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Prabowo Bakal Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam Besok 16.30 Sore

    Prabowo Bakal Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam Besok 16.30 Sore

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (10/3/2025).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa To Lam baru saja tiba siang ini, Minggu (9/3/2025) pada pukul 13.25 WIB dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia—Vietnam dan direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari dari 9—11 Maret 2025.

    “Presiden Prabowo Subianto akan menerima Sekjen To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WIB,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (9/3/2025).

    Yusuf melanjutkan bahwa Sekjen To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, kata Yusuf akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Viet Nam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis.

    Sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Ke-8 RI itu dan Sekjen To Lam. Maka, keduanya akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    “Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,” pungkas Yusuf.

  • Besok, Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Besok, Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phuong Ly tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025). Foto/Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025). To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    “Presiden Prabowo Subianto akan menerima Sekjen To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WIB,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan resminya, Minggu (9/3/2025).

    Sebelumnya, Sekjen PKV To Lam baru saja tiba siang ini dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia – Vietnam. Sekjen To Lam direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari, 9-11 Maret 2025.

    Yusuf mengatakan Sekjen To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua pemimpin.

    “Setelahnya, akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis,” jelas Yusuf.

    Lebih lanjut, Yusuf mengatakan sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    “Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,” pungkasnya.

    (rca)

  • Prabowo Gelar Upacara Kenegaraan Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Prabowo Gelar Upacara Kenegaraan Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam, dengan prosesi upacara kenegaraan yang akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (10/3/2025) sore.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 16.30 WIB.

    “Sekjen To Lam akan diterima dalam upacara kenegaraan, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara kedua pemimpin,” ujar Yusuf dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Minggu.

    Setelah pertemuan tatap muka tersebut, agenda berikutnya adalah pembahasan kerja sama bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam dalam berbagai sektor strategis.

    Sebagai bagian dari agenda resmi, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam juga akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    Pihak Istana Kepresidenan turut mengundang media untuk meliput prosesi penyambutan resmi Sekjen To Lam di Jakarta.

    Selain agenda utama di Istana Kepresidenan, Sekjen To Lam dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, dalam pertemuan yang akan digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia juga akan bertemu dengan kalangan pengusaha selama kunjungannya.

    Menurut informasi yang dihimpun, Sekjen To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu siang untuk menjalankan kunjungan kenegaraan. Lawatan ini bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Kunjungan To Lam ke Jakarta berlangsung dari 9 hingga 11 Maret 2025 dan menjadi yang pertama sejak ia menjabat sebagai sekjen Partai Komunis Vietnam.

  • Prabowo Gelar Upacara Kenegaraan Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Tiba di Indonesia, Sekjen Partai Komunis Vietnam Akan Bertemu Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Kedatangan To Lam ke Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam. 

    Berdasarkan video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, To Lam tiba di Lanud Halim sekitar pukul 13.15 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. 

    Dari Lanud Halim, To Lam beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. 

    Kunjungan kenegaraan sekjen partai komunis Vietnam itu di Indonesia direncanakan berlangsung selama tiga hari hingga 11 Maret 2025. 

    To Lam diagendakan untuk menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Selain pertemuan dengan Presiden Prabowo, selama di Indonesia To Lam juga direncanakan melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di Gedung Nusantara Senayan. 

    Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan pertama bagi To Lam sebagai Sekjen PKV. Momentum kunjungannya diharapkan dapat memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam.

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Y.M To Lam Tiba di Indonesia, Disambut Sejumlah Pejabat

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Y.M To Lam Tiba di Indonesia, Disambut Sejumlah Pejabat

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Y.M. To Lam tiba di Indonesia hari ini. Foto/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam , Y.M. To Lam tiba di Indonesia hari ini. To Lam akan berada di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan hingga 11 Maret 2025.

    Sekjen PKV To Lam yang didampingi istrinya tiba di Indonesia sekitar pukul 13.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Vietnam Airlines di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Tampak sejumlah pejabat menyambut Sekjen PKV To Lam yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung. Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono juga terlihat hadir dalam penyambutan itu.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan resminya mengatakan selama kunjungannya, Sekjen To Lam akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas potensi kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi.

    Bac ajuga: Sekjen Partai Komunis Vietnam Bertemu Presiden Prabowo Hari Ini, Bahas Apa?

    Kemlu menjelaskan kunjungan ini pertama kali bagi To Lam sebagai Sekjen PKV dan sangat bermakna karena bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Dalam sistem tata negara Vietnam, posisi Sekjen PKV adalah pemimpin politik tertinggi dari empat pilar pimpinan negara, yaitu Sekjen PKV, Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Senat.

    Kemlu pun mengungkapkan jika hubungan Indonesia dan Vietnam telah mengalami perkembangan pesat selama tujuh dekade ini. Kokohnya kerjasama kedua negara juga tercermin dari disepakatinya kemitraan strategis pada hubungan bilateral di tahun 2013. Menjadikan Vietnam satu-satunya yang miliki tingkat kemitraan strategis dengan Indonesia di kawasan.

    “Fondasi hubungan yang kokoh dibentuk sejak persahabatan antara Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh, yang sama-sama miliki visi menentang kolonialisme,” jelasnya.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Sekjen To Lam juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan ketua MPR, DPR dan DPD, serta melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha dari kedua belah pihak.

    (cip)

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di RI, Dijadwalkan Bertemu Prabowo

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di RI, Dijadwalkan Bertemu Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sejak pukul 13.25 WIB pada Minggu (9/3/2025).

    Kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam di Indonesia itu disambut secara kenegaraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Nantinya, To Lam bakal melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 3 hari, yakni pada 9–11 Maret 2025 dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pertemuan dengan Kepala Negara dimaksudkan untuk membahas potensi kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi.

    Tak hanya itu, kunjungan ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. 

    Selain pertemuan dengan Presiden Ke-8 RI itu, To Lam juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD RI, serta menghadiri pertemuan bisnis antara pengusaha Indonesia dan Vietnam.

    Dalam sistem tata negara Vietnam, Sekjen PKV adalah pemimpin politik tertinggi dari empat pilar pimpinan negara, yaitu Sekjen PKV, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Senat.

    Kedatangan To Lam di Indonesia diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama baru di berbagai bidang antara kedua negara.

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Bertemu Presiden Prabowo Hari Ini, Bahas Apa?

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Bertemu Presiden Prabowo Hari Ini, Bahas Apa?

    loading…

    Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam YM To Lam akan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam dijadwalkan tiba di Indonesia, Minggu (9/3/2025) sore. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam YM To Lam akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 9-11 Maret 2025. Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu (9/3/2025) sore.

    “Selama kunjungannya, Sekjen To Lam bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas potensi kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi,” tulis Kemlu dalam keterangannya dikutip, Minggu (9/3/2025).

    Kunjungan ini pertama kali bagi To Lam sebagai Sekjen PKV dan sangat bermakna karena bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Dalam sistem tata negara Vietnam, posisi Sekjen PKV adalah pemimpin politik tertinggi dari empat pilar pimpinan negara yaitu Sekjen PKV, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Senat.

    Kemlu mengungkapkan hubungan Indonesia dan Vietnam telah mengalami perkembangan pesat selama tujuh dekade ini. Kokohnya kerja sama kedua negara juga tercermin dari disepakatinya kemitraan strategis pada hubungan bilateral di tahun 2013.

    Menjadikan Vietnam satu-satunya yang memiliki tingkat kemitraan strategis dengan Indonesia di kawasan. “Fondasi hubungan yang kokoh dibentuk sejak persahabatan antara Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh yang sama-sama memiliki visi menentang kolonialisme,” ujarnya.

    Di bidang perdagangan, nilai transaksi antara kedua negara meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir mencapai 16,7 miliar dollar AS pada 2024. Kedua negara memiliki target mencapai nilai perdagangan sebesar 18 miliar dollar AS pada 2028.

    Dalam hal investasi, Indonesia memiliki 123 proyek investasi di Vietnam dengan total nilai lebih dari 680 juta dollar AS, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke 29 dari 143 negara yang berinvestasi di Vietnam.

    Sedangkan investasi Vietnam di Indonesia juga meningkat, dengan pendirian mobil Listrik VinFast senilai 1,2 miliar dollar AS pada Juli 2024.

    Kedua negara juga memiliki visi yang sama yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 saat Indonesia dan Vietnam merayakan 100 tahun kemerdekaannya.

    Dengan kunjungan Sekjen To Lam, rencananya disepakati berbagai kerja sama inovatif untuk sama-sama mencapai visi tersebut dengan meningkatkan kerja sama yang fokus pada bidang food security (pertanian dan perikanan), digital, renewable energy, serta high tech industry.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Sekjen To Lam juga dijadwalkan bertemu ketua MPR, DPR, dan DPD, serta melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha dari kedua belah pihak.

    (jon)

  • Conefo yang menjadi Gedung DPR RI

    Conefo yang menjadi Gedung DPR RI

    08 Maret 1965: Conefo yang menjadi Gedung DPR RI

    08 Maret 1965: Conefo yang menjadi Gedung DPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 08 Maret 2025 – 07:20 WIB

    Elshinta.com – Gedung DPR  yang sekarang berdiri, awalnya tidak ditujukan untuk para wakil rakyat bekerja. Tapi ditujukan untuk  tempat berkumpulnya perwakilan negara-negara yang memiliki semangat tatanan dunia baru yang bebas dari dominasi negara-negara kapitalis,  yang disebut Conefo (Conference of the New Emerging Forces). Mereka terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 

    Namun, pendirian Conefo yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno itu, di kemudian hari jadi Gedung DPR.  Soekarno  melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/1965 pada 8 Maret 1965 menetapkan pembangunan  Conefo, yang ingin  membuat tandingan bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

    Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Soejoedi Wirjoatmodjo, yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965.  Tiang pertama bangunan dipancangkan pada 19 April 1965, bertepatan dengan 10 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. 

    Lahan berdiri di atas tanah milik  Madrasah Islamiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah, di Jakarta Selatan.

    Namun dalam perjalanan, meletus peristiwa G 30 S PKI, sehingga pembangunan gedung sempat terhenti. Kondisi politik negara berjalan tidak stabil.   Dan ketika kondisi negara sudah relatif aman, pembangunan dilanjutkan berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966 yang peruntukannya diubah menjadi Gedung MPR/DPR RI.

    Maka, bangunan yang semula akan menjadi proyek mempersatukan negara-negara berkembang,  berubah menjadi Gedung MPR/DPR yang sering disebut Komplek Parlemen (karena terdiri dari DPR, MPR dan DPD). Hingga akhirnya bangunan ini terus mengalami perkembangan dan perubahan.

    Dari semula hanya gedung berkubah hijau, yang disebut gedung kura-kura, terus berkembang ditambah Gedung Nusantara I yang selesai dibangun tahun 1997 tempat para anggota DPR berkantor dan mengadakan rapat. Dalam perkembangan selanjutnya, gedung semakin ramai dengan tambahan gedung DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan Masjid Baiturrahman.

    Perluasan dan penambahan gedung baru juga sempat direncanakan, dengan alasan gedung nusantara I tempat para wakil rakyat berkantor sudah miring. Namun rencana ini batal karena mendapat banyak kritikan. Dari semua gedung yang ada, ikon gedung kura-kura tak tergantikan. Bangunan yang sangat khas. Di gedung ini peristiwa bersejarah banyak terjadi, seperti pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden terpilih.

    Sumber : Sumber Lain

  • Di Konferensi Liga Muslim Dunia, Muzani Sampaikan Persatuan Indonesia di Tengah Keberagaman – Halaman all

    Di Konferensi Liga Muslim Dunia, Muzani Sampaikan Persatuan Indonesia di Tengah Keberagaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan tentang Pancasila yang memiliki peran penting dalam awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

    Pernyataan ini diutarakan saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi pada Kamis malam waktu setempat, (6/3/2025).

    Muzani menjelaskan, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang dasar negeri Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam atau nasionalis atau bahkan sekuler. 

    Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Berbulan-bulan pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami bahkan para ulama kami berdebat untuk menemukan dasar negara Republik Indonesia yang akan merdeka. Akhirnya setelah lama kita berdebat, kita bisa merumuskan jalan tengah yakni Pancasila. Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani.

    Di hadapan mufti dan cendikiawan muslim dunia itu, Muzani mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta jiwa penduduk Indonesia.

    Indonesia negar besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda. Menurutnya fakta ini menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

    Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

    “Ikatan yang pertama kami lakukan adalah kami mengikatkan diri dalam bahasa yang sama. Di antara kami, kami menyepakati rumpun bahasa Melayu. Bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” jelas Muzani.

    Namun, Muzani melanjutkan, berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

    Pengalaman-pengalaman itu dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar kedepan hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

    Menurut Muzani, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata Muzani, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya. 

    Seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnnya.

    “Bagi presiden Prabowo bahwa persatuan adalah segala-galanya. Seluruh kekayaan dan sumber daya alam serta Pembangunan dalam bentuk apapun akan berhasil jika kita tetap utuh dan bersatu. Itulah yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Dalam konferensi ini yang turut menjadi pembicara adalah Sekjen Liga Muslim Dunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Para mufti, cendikiawan, dan imam besar dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.