Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Anggota DPR RI Thoriq Majjidanor Sosialisasikan UUD 1945 di Gresik

    Anggota DPR RI Thoriq Majjidanor Sosialisasikan UUD 1945 di Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Kabupaten Gresik, Thoriq Majjidanor, mengajak masyarakat untuk lebih memahami Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melalui kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI bersama komunitas warga dan relawan di Kecamatan Kebomas.

    Anggota Komisi XI DPR RI yang akrab disapa Jiddan ini menekankan bahwa UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum, melainkan fondasi utama demokrasi Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin prinsip keadilan sosial.

    “Pemahaman masyarakat terhadap konstitusi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Para relawan, anggota organisasi masyarakat, dan pegiat komunitas adalah cerminan demokrasi yang hidup. Namun, seluruh pergerakan harus tetap berada di bawah payung konstitusi UUD 1945,” ujar Jiddan, Minggu (14/12/2025).

    Putra mantan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto itu menjelaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan memahami empat pilar kebangsaan, masyarakat diharapkan mampu menyampaikan aspirasi secara bijak dan bertanggung jawab.

    “Dengan pemahaman konstitusi yang baik, setiap komunitas dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan demokrasi tanpa melanggar aturan,” katanya.

    Menurutnya, peran organisasi masyarakat, komunitas hobi, dan relawan saat ini semakin strategis dalam membangun ruang publik yang sehat. Mereka dapat menjadi sarana edukasi, solidaritas, sekaligus pembentuk opini positif di tengah masyarakat.

    “Komunitas dan relawan adalah kekuatan sosial di akar rumput yang mampu memperkuat demokrasi. Jika dibekali pemahaman konstitusi, dinamika masyarakat akan berjalan lebih tertib, adil, dan saling menghormati,” paparnya.

    Kegiatan sosialisasi empat pilar tersebut mendapat respons positif dari peserta. Sejumlah warga memanfaatkan momentum itu untuk berdiskusi dan bertanya langsung mengenai penerapan nilai-nilai UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kegiatan ini sangat bermanfaat. Sebagai masyarakat awam, kami jadi lebih paham pentingnya partisipasi warga dalam membangun demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial secara efektif dan terarah,” ujar Iwan, salah satu warga Kecamatan Kebomas. [dny/but]

  • Perlu Kebijakan Inklusif untuk Wujudkan Keadilan Sosial

    Perlu Kebijakan Inklusif untuk Wujudkan Keadilan Sosial

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan untuk mempersempit kesenjangan antara kebijakan yang inklusif dan pelaksanaannya di lapangan, demi mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

    Pernyataan itu disampaikan Lestari dalam Podcast Ruang Disabilitas di RRI Makassar pro 1 bertema Peran MPR RI Mengawal Indonesia Menuju Inklusi 2030 dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember. 

    “Melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kami terus berupaya menanamkan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa mewujudkan kebijakan yang inklusif itu penting,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari dikutip Minggu, 14 Desember 2025.

    Menurut Rerie, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan amanah Pancasila, agar sikap dan kebijakan yang lahir dalam rangka mengisi kemerdekaan harus memberi manfaat bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. 
     

    Rerie berpendapat, meski kebijakan di beberapa daerah sudah ramah bagi para penyandang disabilitas, tetapi masih banyak lagi daerah yang mengelola pembangunan dengan mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat difabel. 

    Sebagai contoh, ujar Rerie, masih banyak fasilitas trotoar dan gedung sarana umum di sejumlah kota di tanah air yang tidak ramah bagi disabilitas. 

    Pemahaman para pemangku kebijakan dan masyarakat terkait pentingnya melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, harus terus ditingkatkan. 

    Pemahaman bahwa hadirnya kelompok masyarakat difabel merupakan bagian dari keberagaman yang dimiliki bangsa ini, menurut Rerie yang merupakan legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus ditanamkan sejak di bangku sekolah. 

    Pemanfaatan kearifan lokal sebagai bagian materi sosialisasi, ujar Rerie, merupakan langkah strategis agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami masyarakat. 

    Menurut Rerie, setiap anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi bagian dalam proses pembangunan. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong diwujudkannya kolaborasi yang kuat semua pihak terkait agar mampu berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang inklusi pada 2030.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan untuk mempersempit kesenjangan antara kebijakan yang inklusif dan pelaksanaannya di lapangan, demi mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
     
    Pernyataan itu disampaikan Lestari dalam Podcast Ruang Disabilitas di RRI Makassar pro 1 bertema Peran MPR RI Mengawal Indonesia Menuju Inklusi 2030 dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember. 
     
    “Melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kami terus berupaya menanamkan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa mewujudkan kebijakan yang inklusif itu penting,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari dikutip Minggu, 14 Desember 2025.

    Menurut Rerie, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan amanah Pancasila, agar sikap dan kebijakan yang lahir dalam rangka mengisi kemerdekaan harus memberi manfaat bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. 
     

     
    Rerie berpendapat, meski kebijakan di beberapa daerah sudah ramah bagi para penyandang disabilitas, tetapi masih banyak lagi daerah yang mengelola pembangunan dengan mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat difabel. 
     
    Sebagai contoh, ujar Rerie, masih banyak fasilitas trotoar dan gedung sarana umum di sejumlah kota di tanah air yang tidak ramah bagi disabilitas. 
     
    Pemahaman para pemangku kebijakan dan masyarakat terkait pentingnya melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, harus terus ditingkatkan. 
     
    Pemahaman bahwa hadirnya kelompok masyarakat difabel merupakan bagian dari keberagaman yang dimiliki bangsa ini, menurut Rerie yang merupakan legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus ditanamkan sejak di bangku sekolah. 
     
    Pemanfaatan kearifan lokal sebagai bagian materi sosialisasi, ujar Rerie, merupakan langkah strategis agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami masyarakat. 
     
    Menurut Rerie, setiap anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi bagian dalam proses pembangunan. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong diwujudkannya kolaborasi yang kuat semua pihak terkait agar mampu berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang inklusi pada 2030.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Oso Kembali Terpilih jadi Ketum Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia, Titip Pesan Anak Muda Jauhi Narkoba

    Oso Kembali Terpilih jadi Ketum Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia, Titip Pesan Anak Muda Jauhi Narkoba

    Oso meminta, seluruh jajaran mengingatkan anak-anak didiknya agar menghindari narkoba.

    “Mari lindungi generasi bangsa kita dari narkoba,” imbaunya.

    Selain itu, dia berpesan, KKI tak boleh bermusuhan dengan aliran lain. Dengan 9,5 juta anggota, KKI harus bekerja sama dan berkompetisi dengan sehat.

    “Kami sudah ikuti aturan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki), induk olahraga ini. KKI punya gedung dan gor terbesar se-Asia Tenggara. Ya, ini dia gedungnya,” bangga Oso.

    Diketahui, Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada Oso Sport Center sebagai dojo karate terbesar di dunia. Gedung tersebut diresmikan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 25 Maret 2011.

    Melanjutkan keterangannya, Oso mengatakan, capaian prestasi KKI juga terus meningkat di berbagai level. Soal target prestasi ke depan, pihaknya tengah menyusun program bersama seluruh komponen, termasuk Dewan Guru dan Dewan Sabuk Hitam.

    “Teruslah berprestasi. Jangan pernah takut. Keberanian harus pakai hati nurani,” pesan Mantan Wakil Ketua Majelis Permuyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

    Diingatkan, anggota KKI harus menjunjung prinsip dan nilai-nilai kebangsaan. KKI, sambung OSO, juga punya filosofi senantiasa mencintai anggota dan keluarganya.

    “Mari terus saling mengasihi dan pegang teguh solidaritas organisasi dan kekeluargaan,” pungkas Oso.

    Dalam kesempatan yang sama, Aburizal Bakrie juga mengaku bangga dengan perkembangan dan kemajuan KKI. Dari awal yang berlatih hanya sekitar 20 orang, kini sudah memiliki 9,5 juta anggota. Aburizal mengajak KKI bersama aliran lain, untuk meningkatkan peran dalam memajukan bangsa.

    “KKI harus berguna bagi bangsa Indonesia. KKI harus melahirkan patriot sejati, yang cinta kepada rakyat dan bangsa ini. Banggalah jadi bangsa Indonesia. Mari berjuang untuk bangsa ini lebih baik,” pesannya.

  • Muzani Salurkan 5 Ribu Sembako, Obat-Obatan, dan School Kit di Sumut, Distribusikan Bantuan MPR RI

    Muzani Salurkan 5 Ribu Sembako, Obat-Obatan, dan School Kit di Sumut, Distribusikan Bantuan MPR RI

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan, kondisi wilayahnya mulai berangsur membaik meskipun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.

    “Kondisi mulai terurai perlahan. Listrik dan internet sudah menyala meskipun masih terbatas. Pasokan BBM sudah mulai lancar, meski tetap perlu pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh spekulan,” kata Masinton.

    Ia menambahkan, pihaknya memperpanjang masa tanggap darurat guna memaksimalkan penanganan bencana. Saat ini masih terdapat sembilan desa yang terisolir dan hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau melalui pengiriman bantuan udara.

    “Kami juga membutuhkan penanganan cepat untuk pemulihan air bersih karena seluruh instalasi rusak total, mulai dari hulu hingga jaringan ke rumah warga,” kata Masinton.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyebut sedikitnya 5.000 ruang kelas di Sumatera Utara mengalami kerusakan akibat bencana.

    “Yang paling mendesak adalah memastikan siswa segera kembali mengikuti proses pembelajaran. Untuk sekolah dengan kerusakan ringan akan dilakukan pembersihan, sementara yang rusak sedang dan berat akan segera diperbaiki, bahkan direlokasi jika diperlukan agar aman dari bencana,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, MPR RI menyalurkan 15.000 paket bantuan kemanusiaan yang didistribusikan ke tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan masing-masing provinsi menerima 5.000 paket bantuan.

    Muzani menegaskan, meskipun bantuan yang disalurkan masih terbatas, perhatian dan kehadiran pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal pascabencana.

  • Menko Polkam Djamari Chaniago Tinjau Progres Perbaikan Jembatan Saat Kunjungi Pengungsian di Aceh

    Menko Polkam Djamari Chaniago Tinjau Progres Perbaikan Jembatan Saat Kunjungi Pengungsian di Aceh

    Sebelumnya, Ketua Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani memastikan negara akan terus hadir untuk membantu penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Kita ingin memastikan masyarakat yang tertimpa musibah tidak merasa sendiri. Negara melalui eksekutif dan legislatifnya akan bahu-membahu bersama masyarakat untuk memulihkan kondisi,” ujar Muzani di Kota Padang, Sumatera Barat, melansir Antara, Minggu (14/12/2025).

    Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat mendatangi langsung penyintas banjir di Kompleks Grya Permata 1 RT 004/RW 001, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.

    Dalam peninjauan tersebut, Muzani menegaskan kehadirannya ke Ranah Minang merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons bencana yang terjadi, sekaligus memastikan negara hadir membantu masyarakat terdampak agar segera bangkit.

    Sebagai bentuk empati, dia bersama Vasko menyerahkan bantuan sembako sebanyak dua truk kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat melalui posko logistik bencana Kompleks Perumahan Grya Permata 1.

    Pada kesempatan itu, Muzani pun menyambut baik upaya pemerintah daerah (pemda) dan seluruh pihak yang bergerak cepat dalam hal penanganan banjir, serta berharap proses pemulihan dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan saat ini pemerintah provinsi terus menjalin koordinasi dengan seluruh pihak terkait percepatan penanganan dampak bencana, terutama dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

    “Kami memastikan penanganan darurat berjalan. Mulai dari evakuasi, pemenuhan logistik hingga pembersihan lingkungan pascabanjir. Kolaborasi dengan seluruh pihak terus kami lakukan agar nanti rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilakukan dan sesuai harapan,” ucap Vasko.

    Kompleks Grya Permata 1 dihuni sebanyak 68 kepala keluarga atau 258 jiwa. Sebanyak 65 rumah dan satu masjid terdampak saat banjir melanda daerah tersebut. Tercatat 10 rumah rusak ringan dan 55 rumah lainnya mengalami rusak sedang.

  • Menyayat Hati, Bangkai Orang Utan Tapanuli Betina Remaja Ditemukan di Tumpukan Kayu Usai Bencana Sumut

    Menyayat Hati, Bangkai Orang Utan Tapanuli Betina Remaja Ditemukan di Tumpukan Kayu Usai Bencana Sumut

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan saat ini pemerintah provinsi terus menjalin koordinasi dengan seluruh pihak terkait percepatan penanganan dampak bencana, terutama dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

    “Kami memastikan penanganan darurat berjalan. Mulai dari evakuasi, pemenuhan logistik hingga pembersihan lingkungan pascabanjir. Kolaborasi dengan seluruh pihak terus kami lakukan agar nanti rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilakukan dan sesuai harapan,” ucap Vasko.

    Kompleks Grya Permata 1 dihuni sebanyak 68 kepala keluarga atau 258 jiwa. Sebanyak 65 rumah dan satu masjid terdampak saat banjir melanda daerah tersebut. Tercatat 10 rumah rusak ringan dan 55 rumah lainnya mengalami rusak sedang.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

    Bantuan berupa 5.000 paket sembako dan obat-obatan disalurkan langsung ke masyarakat di wilayah Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

    Muzani mengatakan, dari hasil peninjauan seluruh wilayah Aceh Utara terdampak bencana. 25 kecamatan rusak berat, dan 2 kecamatan rusak ringan.

    “Aceh Utara itu terdiri dari 27 kecamatan, 25 kecamatan terdampak parah dan dua kecamatan terdampak ringan. Artinya, seluruh kabupaten terdampak bencana,” ujar Muzani dalam keterangan yang diterima, Sabtu 13 Desember 2025.

    Muzani menyatakan, saat ini terdapat lebih dari 100 ribu warga yang mengungsi, namun sebagian besar belum tertampung di hunian sementara. Akhirnya pengungsi terpaksa menumpang di rumah kerabat, sekolah, hingga masjid yang berada di lokasi lebih tinggi dan tidak terdampak banjir.

    “Kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan. Rumah hancur, lahan pertanian rusak, ternak musnah, bahkan ada anggota keluarga yang meninggal dan hilang. Secara psikologis mereka kehilangan semangat hidup,” ungkapnya.

    Masyarakat berharap agar akses jalan desa, kecamatan, hingga kabupaten dapat segera dipulihkan untuk mendukung aktivitas dan distribusi bantuan.

    Selain itu, menjelang nantinya bulan Ramadhan, warga sangat berharap pemerintah dapat membangun rumah singgah sementara agar mereka bisa kembali menjalani kehidupan secara lebih normal.

    “Karena itu mereka berharap kepada pemerintah pusat untuk segera membangun rumah-rumah yang mereka tinggalkan atau yang hancur karena bencana tersebut,” papar Muzani.

  • Ketua MPR RI Ahmad Muzani Pastikan Negara Terus Hadir Bantu Penyintas Bencana Sumatera

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani Pastikan Negara Terus Hadir Bantu Penyintas Bencana Sumatera

    Muzani menyatakan, saat ini terdapat lebih dari 100 ribu warga yang mengungsi, namun sebagian besar belum tertampung di hunian sementara. Akhirnya pengungsi terpaksa menumpang di rumah kerabat, sekolah, hingga masjid yang berada di lokasi lebih tinggi dan tidak terdampak banjir.

    “Kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan. Rumah hancur, lahan pertanian rusak, ternak musnah, bahkan ada anggota keluarga yang meninggal dan hilang. Secara psikologis mereka kehilangan semangat hidup,” ungkapnya.

    Masyarakat berharap agar akses jalan desa, kecamatan, hingga kabupaten dapat segera dipulihkan untuk mendukung aktivitas dan distribusi bantuan.

    Selain itu, menjelang nantinya bulan Ramadhan, warga sangat berharap pemerintah dapat membangun rumah singgah sementara agar mereka bisa kembali menjalani kehidupan secara lebih normal.

    “Karena itu mereka berharap kepada pemerintah pusat untuk segera membangun rumah-rumah yang mereka tinggalkan atau yang hancur karena bencana tersebut,” papar Muzani.

    Muzani yang juga Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra itu membahas pemulihan sektor pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tengah menyalurkan school kit lengkap bagi anak-anak terdampak agar dapat kembali menimba ilmu.

    “Mereka juga berharap sekolah-sekolah bisa segera diaktifkan kembali, karena pendidikan anak-anak tidak boleh terhenti akibat bencana,” tutur Muzani.

    “Tadi juga disampaikan, BPJS Kesehatan akan digratiskan bagi masyarakat terdampak, dan pelayanan kesehatan dipastikan tetap maksimal. Selain itu, BPN akan menggratiskan layanan sertifikasi tanah bagi warga yang terdampak bencana,” lanjutnya.

    MPR RI total menyalurkan 15 ribu paket bantuan pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masing-masing provinsi menerima 5.000 paket.

    Khusus Aceh, bantuan didistribusikan sebanyak 2.000 paket untuk Aceh Utara, 2.000 paket untuk Aceh Tamiang, dan 1.000 paket untuk Aceh Timur.

  • Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir… Regional 13 Desember 2025

    Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir… Regional 13 Desember 2025

    Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir…
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    –  Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, TA Khalid, di depan Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta agar pemerintah pusat mendukung sepenuhnya pemulihan Kabupaten Aceh Utara paska banjir. 
    Hal itu disampaikan saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten
    Aceh Utara
    , Provinsi Aceh, Sabtu (13/12/2025).
    Dia menyebutkan, tanpa dukungan pusat tidak mungkin Aceh Utara bisa dibangun pascabanjir.
    “Kami sudah merasakan tsunami laut, kali ini “tsunami” darat. Kerusakannya mulai pesisir hingga pinggir gunung. Tanpa dukungan pusat tak mungkin Aceh Utara bisa dibangun pascabanjir,” katanya.
    Dia menyatakan komitmen mengawal seluruh dukungan rehabilitasi dan rekontruksi dari Kabupaten Aceh Utara dalam APBN.
    “Saya juga akan mengajak teman-teman DPR RI untuk membantu Aceh Utara, ini daerah pemilihan saya, saya pasti akan mendukung sepenuhnya,” terang
    TA Khalid
    .
    Dia berterima kasih atas kehadiran Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Sehingga dapat membantu pemulihan kabupaten itu pascabanjir.
    Sekadar diketahui, 150 orang tewas dalam banjir sejak 22 November 2025 di Aceh Utara.
    Ratusan orang mengungsi dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Ratusan bangunan pemerintah hancur. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR RI: Kerusakan Parah, 100.000 Lebih Pengungsi Belum Tertampung di Aceh Utara Regional 13 Desember 2025

    Ketua MPR RI: Kerusakan Parah, 100.000 Lebih Pengungsi Belum Tertampung di Aceh Utara Regional 13 Desember 2025

    Ketua MPR RI: Kerusakan Parah, 100.000 Lebih Pengungsi Belum Tertampung di Aceh Utara
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani tiba di lokasi pengungsian korban banjir di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Sabtu (13/12/2025).
    Ahmad Muzani
    menyatakan setelah melihat langsung dampak banjir, sekitar 100.000 lebih warga belum mendapat tempat pengungsian. Mereka kini tersebar di rumah keluarga dan saudara. 
    Selain itu, 25 kecamatan mengalami kerusakan parah akibat banjir dan dua kecamatan rusak ringan.
    “Praktis seluruh kabupaten itu rusak parah. Kami sudah melihat kondisi
    Aceh Utara
    dan datang langsung mendengar keluhan warga,” terang Muzani didampingi Bupati Aceh Utara Ismail A Jali.
    Dia pun menyebutkan keberpihakan Presiden RI Prabowo Subianto untuk penanganan banjir di Provinsi Aceh.
    “Sudah tiga kali Presiden datang ke Aceh, mulai di Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Aceh Tengah,” kata Muzani.
    Politisi senior Gerindra ini menyatakan pemerintah memastikan seluruh pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor akan ditangani dengan baik.
    “Kita akan kawal pemulihan Aceh Utara,” katanya.
    Muzani datang dengan helikopter menuju daerah pedalaman itu. Dia bersama Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dan anggota DPR RI Asal Gerindra TA Khalid.
    Selain itu, Muzani menyerahkan bantuan 2.000 paket kebutuhan bahan pangan untuk Aceh Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengangkatan Kapolri lewat DPR Disebut Amanat Reformasi

    Pengangkatan Kapolri lewat DPR Disebut Amanat Reformasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan mekanisme pengangkatan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dengan persetujuan DPR merupakan amanat reformasi yang telah diatur secara jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).

    Habiburokhman menjelaskan, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Tap MPR Nomor III/MPR/2000 yang menyebutkan Polri, yang dipimpin oleh kapolri, diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.

    “Ketentuan ini sudah sangat jelas. Usulan agar Kapolri diangkat tanpa persetujuan DPR gagal menjelaskan argumentasi yang kuat,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

    Habiburokhman menilai anggapan persetujuan DPR membuka ruang intervensi politik terhadap kepolisian merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Menurutnya, jika hak pengawasan DPR selalu dikonotasikan sebagai bentuk intervensi, maka potensi serupa juga bisa terjadi apabila Polri diawasi oleh institusi lain di luar DPR.

    “Kalau hak pengawasan dianggap berujung intervensi, maka logika yang sama juga bisa diterapkan pada lembaga pengawas lainnya,” tegasnya.

    Habiburokhman juga menanggapi anggapans DPR terlalu lemah dalam merespons pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Namun, ia mempertanyakan konsekuensi yang akan muncul jika persetujuan DPR dalam pengangkatan kapolri justru ditiadakan.

    Ia menegaskan DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki legitimasi sebagai representasi konstitusional rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan DPR dalam penunjukan kapolri merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

    “Persetujuan penunjukan kapolri adalah bagian dari pelaksanaan fungsi DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” kata Habiburokhman, yang komisinya bermitra langsung dengan Polri.

    Sebelumnya, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar calon kapolri ke depan tidak lagi diseleksi oleh DPR demi menjaga independensi kepolisian. 

    Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Dwiyanto Prihartono, menilai dalam beberapa tahun terakhir posisi kepolisian kerap terseret berbagai kepentingan politik, termasuk kepentingan partai.

    “Bahasa sederhananya, ada posisi tawar-menawar di sana. Dampaknya bisa menembus hingga ke daerah-daerah dan mengganggu sistem komando karena faktor politik lebih dominan dibanding profesionalisme kepolisian,” ujar Dwiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/12/2025).