Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Metro Sepekan: SPBU di Bogor Curangi Takaran, Setahun Raup Untung Rp3,4 Miliar – Page 3

    Metro Sepekan: SPBU di Bogor Curangi Takaran, Setahun Raup Untung Rp3,4 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus manipulasi takaran BBM kepada konsumen di SPBU 34-16712 Jalan Alternatif Sentul, Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Direktur Dittipidter Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan Husni Zaini Harun selaku pengawas SPBU masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

    Ditanya soal keterlibatan pemilik SPBU dalam kasus manipulasi takaran BBM ini, Syaifuddin mengungkapkan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Sampai saat ini, pihaknya telah memeriksa 8 orang saksi, baik dari saksi ahli, pengawas, hingga operator di SPBU itu.

    Sementara itu, unjuk rasa penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI diwarnai kericuhan. Kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat diserang petasan dan dilempari batu oleh massa dari sejumlah elemen.

    Pantauan Liputan6.com, Kamis 20 Maret 2025, massa dari elemen mahasiswa merusak sejumlah fasilitas yang ada di kawasan Gedung DPR/MPR. Aksi mahasiswa itu menyulut keberanian mahasiswa lain.

    Beberapa dari mereka lantas melemparkan batu ke arah kawasan Gedung DPR/MPR Jakpus, yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Tak cuma itu, bunyi petasan juga terdengar nyaring sesahutan menyemarakan aksi unjuk rasa.

    Berita lain yang terpopuler dalam sepekan terakhir dalam sub kanal Megapolitan, News Liputan6.com adalah terkait Kantor Media Tempo mendapat kiriman kepala babi pada 19 Maret 2025. Kiriman itu dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam.

    Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra, kotak itu berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada salah satu wartawatinya yang bernama Francisca Christy Rosana alias Cica.

    Merespons hal itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pihaknya mengutuk keras segala bentuk teror terhadap jurnalis. Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers.

    Berikut deretan berita metro yang paling banyak dicari pembaca Liputan6.com dalam sepekan terakhir:

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Bareskrim Polri menyegel salah satu SPBU di Sentul, Bogor, Jawa Barat. SPBU tersebut disegel lantaran ditemukan adanya kecurangan dalam penjualan bahan bakar.

  • Upaya Penghapusan Perkawinan Anak Harus Konsisten Dilakukan

    Upaya Penghapusan Perkawinan Anak Harus Konsisten Dilakukan

    Jakarta: Upaya penghapusan perkawinan anak harus konsisten dilakukan demi mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. 

    “Tren penurunan angka perkawinan anak yang terjadi saat ini harus kita syukuri. Namun lebih penting dari itu adalah bagaimana perkawinan anak itu benar-benar bisa dicegah agar tidak terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. 

    Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan angka perkawinan anak terus menurun pada rentang 2021-2023 dengan rincian 10,35% pada 2021, 9,23% pada 2022, dan 6,92% pada 2023.

    Menurut Kemen PPPA pencapaian tersebut merupakan hasil kerja para pemangku kepentingan lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama. 

    Lestari mendorong agar kolaborasi yang terjadi antara para pihak yang terkait itu harus mampu terus ditingkatkan, agar perkawinan anak benar-benar dapat dihapuskan. 

    Pasalnya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, bila perkawinan anak masih terjadi, kekhawatiran terhadap kualitas generasi penerus bangsa yang rendah di masa datang semakin besar. 

    Karena, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, perkawinan usia dini berisiko meningkatkan kematian bayi, serta anak berpotensi kekurangan gizi, sehingga anak hasil perkawinan usia dini berisiko terhambat pertumbuhannya karena stunting. 

    Baca juga: Political Will Para Pemangku Kepentingan Wujudkan Kesetaraan Harus Konsisten Direalisasikan

    Kondisi tersebut, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan tantangan yang harus  dihadapi bila perkawinan anak masih terjadi. 

    Rerie sangat berharap para pihak terkait dapat terus meningkatkan kolaborasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di daerahnya masing-masing sehingga dapat mengakselerasi upaya penghapusan perkawinan anak di tanah air. 

    Jakarta: Upaya penghapusan perkawinan anak harus konsisten dilakukan demi mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. 
     
    “Tren penurunan angka perkawinan anak yang terjadi saat ini harus kita syukuri. Namun lebih penting dari itu adalah bagaimana perkawinan anak itu benar-benar bisa dicegah agar tidak terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. 
     
    Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan angka perkawinan anak terus menurun pada rentang 2021-2023 dengan rincian 10,35% pada 2021, 9,23% pada 2022, dan 6,92% pada 2023.

    Menurut Kemen PPPA pencapaian tersebut merupakan hasil kerja para pemangku kepentingan lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama. 
     
    Lestari mendorong agar kolaborasi yang terjadi antara para pihak yang terkait itu harus mampu terus ditingkatkan, agar perkawinan anak benar-benar dapat dihapuskan. 
     
    Pasalnya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, bila perkawinan anak masih terjadi, kekhawatiran terhadap kualitas generasi penerus bangsa yang rendah di masa datang semakin besar. 
     
    Karena, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, perkawinan usia dini berisiko meningkatkan kematian bayi, serta anak berpotensi kekurangan gizi, sehingga anak hasil perkawinan usia dini berisiko terhambat pertumbuhannya karena stunting. 
     
    Baca juga: Political Will Para Pemangku Kepentingan Wujudkan Kesetaraan Harus Konsisten Direalisasikan
     
    Kondisi tersebut, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan tantangan yang harus  dihadapi bila perkawinan anak masih terjadi. 
     
    Rerie sangat berharap para pihak terkait dapat terus meningkatkan kolaborasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di daerahnya masing-masing sehingga dapat mengakselerasi upaya penghapusan perkawinan anak di tanah air. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Pimpinan MPR apresiasi peran TNI dukung keberhasilan program MBG

    Pimpinan MPR apresiasi peran TNI dukung keberhasilan program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis.

    “Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tetapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri,” kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hal tersebut ia sampaikan dalam acara “Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa” sekaligus meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (22/3).

    Sama ketika pandemi COVID-19, Ibas mengapresiasi para prajurit TNI yang telah berperan aktif dalam menjalankan operasi militer selain perang guna mendukung program-program pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG.

    Dia juga mengapresiasi peran Komando Distrik Militer (Kodim) Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

    Ibas pun mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

    “Karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut tanah air ini, ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pastikan anak-anak kita dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP merasakan dengan kualitas yang baik dan sehat,” ujarnya.

    Ibas menambahkan, “Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program makan bergizi, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran.”

    Di sisi lain, Ibas menyinggung soal supremasi sipil dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang menjadi isu aktual saat ini.

    “Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di tanah air. Setuju? Dan saya yakin, Presiden Prabowo juga mengerti tentang hal itu,” katanya.

    Dalam memastikan supremasi sipil, ujarnya lagi, RUU TNI memberikan pembatasan dan penyempurnaan terhadap tugas yang diembannya.

    “Agar TNI yang hari ini tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI, juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi,” tuturnya.

    Dia menambahkan bahwa DPR RI berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan TNI dan Polri beserta keluarganya.

    “Memastikan tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu,” katanya.

    Di akhir sambutannya, Ibas mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di tanah air.

    “Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Timeline Arus Mudik Lebaran 2025, Operasi Ketupat Digelar Mulai 23 Maret – Halaman all

    Timeline Arus Mudik Lebaran 2025, Operasi Ketupat Digelar Mulai 23 Maret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jelang puncak arus mudik Lebaran 2025, Polri menggelar Operasi Ketupat yang dimulai pada Minggu (23/3/2025).

    Adapun tema yang diusung dalam Operasi Ketupat 2025, adalah “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”.

    Melalui tema tersebut, bukan hanya menekankan pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga keamanan rumah-rumah yang ditinggalkan pemudik.

    Diketahui, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 27-28 Maret dan arus balik pada 5-6 April 2025.

    Hal tersebut, disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigadir Jenderal Polisi (BJP) Trunoyudo Wisnu Andiko, 

    “Operasi Ketupat 2025 dimulai pada 23 Maret hingga 8 April. Harapannya, bersama-sama kita dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri,” katanya, Rabu (19/3/2025), dilansir situs resmi Polri.

    Timeline Arus Mudik 2025

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, memaparkan timeline arus mudik Lebaran 2025.

    Kakorlantas Polri memperkirakan, pergerakan arus mudik dimulai pekan depan. Hal itu, menyusul adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Awalnya, ia mengatakan, operasi ketupat untuk wilayah Jawa, Lampung dan Bali akan dimulai Minggu, 23 Maret 2025.

    “Karena ada kebijakan pemerintah yang mengawali lebih awal sudah membuat kebijakan tentang WFA di timeline, maka dari itu diperkirakan nanti para pemudik itu akan terurai dari awal.”

    “Sehingga Mabes Polri melaksanakan operasi ketupat mulai tanggal 23 Maret sampai tanggal 8 April khusus Jawa, Lampung Bali, yang lainnya tetap tanggal 26 Maret,” jelas Kakorlantas, Jumat (14/3/2025).

    Sebelumnya, kebijakan WFA telah diumumkan pemerintah bisa dilakukan bagi ASN sejak 24 Maret hingga 27 Maret. 

    Oleh karena itu, Kakorlantas memprediksi, pergerakan arus mudik bakal dimulai sejak 19 Maret 2025.

    “Dimungkinkan tanggal 22, 21 tanggal 20 dan 19 ini sudah mulai masyarakat bergerak mengawali untuk berangkat mudik,” imbuh Agus.

    Meski demikian, ia belum bisa memastikan, apakah kebiasaan mudik H-3 Lebaran akan terjadi setelah adanya kebijakan WFA. 

    “Apakah nanti pada saat arus mudiknya itu H-3 sesuai dengan kebiasaan, ini belum tentu, nanti kita akan lihat traffic counting ketika kita lihat baik itu di jalan nasional maupun jalan tol,” jelasnya. 

    Kakorlantas menyampaikan, kebijakan WFA bisa membantu mengurai pemudik untuk berangkat lebih dulu.

    Di sisi lain, Agus menegaskan, Mabes Polri dan semua stakeholder siap untuk melaksanakan operasi ketupat tanggal 23 Maret hingga 8 April untuk Jawa, Lampung, Bali.

    Sementara itu, tanggal 26 sampai 8 April di luar Jawa, Lampung dan Bali.

    Pengamanan Mudik 2025

    Terkait pengamanan mudik Lebaran, Kepolisian telah melakukan kesiapan pengamanan mudik 2025. 

    Pihak kepolisian menerjunkan 164.298 personel gabungan dalam Operasi Ketupat mudik lebaran 2025 yang diarahkan untuk mengamankan sejumlah jalur hingga objek wisata.

    Dalam Operasi Ketupat, terdapat 164.298 personel gabungan. Di mana terdapat 2.835 Posko yang terdiri dari 1.738 Pos Pengamanan, 788 Pos Pelayanan, dan 309 Pos Terpadu. 

    Berdasarkan catatan, terdapat 126.736 Objek Pengamanan. Mulai dari masjid lokasi sholat Idul Fitri, pusat-pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga objek wisata.

    “Kemudian tentunya dalam rangka mengantisipasi dan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kepadatan (lalu lintas), tentu kita akan melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas,” kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Jawa Timur, Kamis (20/03/25).

    Pelaksanaan Contraflow hingga Sistem One Way

    Jelang mudik Lebaran, akan diterapkan rekayasa lalin contraflow hingga sistem one way.

    Contraflow dan one way ini, akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

    Saat rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

    MUDIK GRATIS 2025 – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani melepas sekitar 15 bus pemudik dari Jakarta dan sekitarnya ke beberapa daerah asal di Provinsi Lampung. Kegiatan pelepasan dimulai di area Parkir Timur Senayan, Jakarta, pada Jumat (21/3/2025). (dok. MPR RI)

    Jadwal Contraflow dan One Way Saat Mudik Lebaran 2025 di Tol Trans Jawa

    Kepala Korlantas Polri mengatakan, rekayasa lalu lintas dirancang untuk memastikan perjalanan yang lebih lancar dan aman bagi masyarakat.

    “Menghadapi lebaran tahun ini, kami bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan arus mudik berlangsung lancar, aman, dan nyaman,” kata Irjen Agus Suryonugroho, Sabtu (22/3/2025).

    Contraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek Km 40 sampai Km 70. 

    Contraflow di jalur ini untuk periode pertama, akan diberlakukan mulai Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

    Pada periode kedua, diberlakukan mulai Senin 31 Maret 2025 pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa 1 April 2025 pukul 11.00-18.00 WIB. 

    Kemudian, skema One Way akan diberlakukan di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang (Gerbang Tol Kalikangkung).

    Skema One Way di dua jalur ini, diberlakukan pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

    “Bila terjadi puncak arus mudik, biasanya H-3 Idulfitri. Itu akan kami lakukan one way, namanya one way nasional. Itu akan kami lakukan,” kata Irjen Agus.

    “Termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2, nanti akan kami umumkan ketika terjadi bangkitan arus, kami akan lakukan one way arus balik,” imbuhnya.

    Lalu, skema Ganjil Genap di Km 47 Jakarta-Cikampek sampai Km 414 Tol Semarang-Batang dan Km 31 sampai Km 98 Tol Tangerang-Merak berlaku sejak Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

    Kemudian, penutupan dan normalisasi One Way yaitu penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari Km 414 Tol Semarang-Batang sampai Km 70 Tol Jakarta-Cikampek pada 27 Maret 2025 pukul 12.00-14.00 WIB. 

    Selanjutnya, normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama pada 30 Maret 2025 pukul 00.00-02.00 WIB.

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reynas Abdila)

  • Polisi Diminta Pakai Cara Humanis untuk Bubarkan Demo, Jangan Asal Pukul

    Polisi Diminta Pakai Cara Humanis untuk Bubarkan Demo, Jangan Asal Pukul

    Polisi Diminta Pakai Cara Humanis untuk Bubarkan Demo, Jangan Asal Pukul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti tindakan aparat yang memukul mahasiswa saat demo penolakan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
    Abdullah mengatakan, aparat seharusnya mengayomi masyarakat, bukan melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasinya.
    “Aparat keamanan jangan asal main pukul ke mahasiswa yang sedang berdemo. Gunakan cara-cara humanis saat hendak menghalau atau membubarkan massa,” ungkap Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (23/3/2025).
    “Polisi punya tugas untuk mengayomi masyarakat. Jadi berikan teladan,” sambungnya.
    Abdullah mengingatkan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat masyarakatnya.
    “Mahasiswa menyampaikan aspirasi ini dilindungi oleh konstitusi negara,” tegas Abdullah.
    Dia meminta pimpinan Polri memberikan arahan tegas kepada anak buahnya yang mengamankan aksi unjuk rasa agar bisa lebih kooperatif.
    “Kalau ada ketegangan di lapangan, aparat harus memprioritaskan langkah-langkah
    soft approach
    . Tidak dengan kekerasan yang dapat menyebabkan kondisi semakin memanas,” ucapnya.
    Menurut Abdullah, penggunaan cara-cara represif justru akan membuat keadaan semakin tidak kondusif dan mencoreng institusi Polri maupun aparat keamanan.
    Ia meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka.
    “Jangan sampai bentuk represif aparat menimbulkan kesan negara tidak mau mendengarkan rakyat,” tuturnya.
    Sebagai informasi, tiga mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dilarikan ke rumah sakit saat demo menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2025).
    Koordinator Bidang Sosial Politik BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Muhammad Bagir Shadr, mengungkapkan, ketiganya adalah Muhammad Aidan, Rafi Raditya, dan Ghifari Rizky Pramono.
    Bahkan, kepala Aidan sampai berdarah diduga dipukul saat memasuki area Gedung DPR/MPR RI setelah salah satu pagar berhasil dijebol oleh demonstran.
    Seorang pria yang mengaku driver ojek online (ojol) juga diduga menjadi korban pemukulan aparat saat tengah berada di lokasi demo.
    Driver ojol itu mengalami luka di bagian kepala karena dipukuli dengan pentungan dan ditendang oleh oknum polisi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anomali Sikap PDIP: Dulu Tolak Dwifungsi, Kini Dukung RUU TNI

    Anomali Sikap PDIP: Dulu Tolak Dwifungsi, Kini Dukung RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Semua partai secara bulat mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang TNI. RUU ini cukup kontroversial dan dianggap sebagai tanda-tanda ‘runtuhnya’ supremasi sipil yang diperjuangkan melalui gerakan reformasi oleh para mahasiswa dan elemen sipil 27 tahun lalu.

    PDI Perjuangan atau PDIP adalah salah satu partai yang paling disorot. Partai ini adalah satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Setidaknya sampai saat ini. 

    Meski demikian, PDIP juga tidak pernah menyatakan secara terbuka sebagai oposan. Kecenderungan-nya  sekarang, justru mendukung sejumlah kebijakan pemerintah. Makan bergizi gratis, amandemen UU Minerba dan yang terakhir malah menjadi motor dalam pembahasan RUU TNI.

    Politikus PDIP Utut Adianto, misalnya, bahkan tampil sebagai ketua panitia kerja atau panja RUU TNI. Alhasil, pembahasan RUU TNI nyaris tanpa halangan sampai tingkat paripurna. Padahal, kalau melihat jejak digital tahun lalu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pernah sesumbar mengenai sikapnya menolak amandemen UU TNI dan UU Polri. 

    Pada waktu itu, Megawati bahkan menyingung eksistensi Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Pasal 2 TAP MPRS tersebut telah secara tegas mengatur tentang tugas TNI-Polri. TNI tidak boleh cawe-cawe ke luar bidang, selain pertahanan negara. Urusan keamanan ada di tangan Polri. Tidak ada lagi istilah dwifungsi ABRI.

    “UU, nanti kalau saya ngomong gini, ‘Bu Mega enggak setuju’, ya enggak setuju lah, yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok enggak dilihat sumbernya, itu Tap MPR loh,” ujar Megawati kalau itu.

    Namun demikian, hampir setahun berlalu, PDIP telah berubah pikiran. Mereka setuju dengan amandemen UU TNI. Padahal, UU ini memberikan peluang bagi TNI untuk keluar barak. Anggota militer bisa menjabat di luar rumpun yang telah diatur dalam UU No.34/2004. Ada 14 institusi non-militer yang bisa diduduki oleh anggota atau perwira TNI. 

    Perluasan peran militer itu tentu mengembalikan kepada masa dwifungsi ABRI yang exist sejak era Orde Lama dan semakin mencengkeram pada era Orde Baru. Dwifungsi ABRI memang menapaki wajah yang paling sempurna pada era Orde Baru.

    Peran militer tidak terbatas ekonomi dan kaki tangan kekuasaan, bahkan penguasa tertinggi dari pemerintahan sipil pada waktu itu adalah seorang jenderal Angkatan Darat.

    Banyak penulis, salah satunya Max Lane dalam Unfinished Nation; Indonesia Before and After Suharto menyoroti menguatnya peran militer dalam politik Indonesia. Tokoh-tokoh militer memiliki jabatan strategis. Ali Moertopo salah satunya. Dia adalah orang yang menanamkan fondasi-fondasi penting Orde Baru.

    Salah satu strategi Ali Moertopo untuk memisahkan masyarakat dengan politik adalah dengan strategi massa mengambang. Partai-partai disederhanakan menjadi 2 partai dan 1 golongan. PDI, PPP, dan Golkar lahir. Selama Orde Baru, PDI tidak pernah sekalipun memperoleh suara mayoritas di parlemen. Mereka selalu di bawah bayang-bayang Golkar dan PPP.

    Kalau merunut sejarah, PDIP seharusnya menolak upaya ‘melegalkan’ RUU TNI. Bapak ideologis PDI, Sukarno atau Bung Karno, digulingkan bahkan menjadi tahanan rumah oleh militer pasca Gerakan 30 September 1965. Sukarno digantikan oleh Soeharto yang merupakan jenderal Angkatan Darat.

    Selain itu, PDIP atau yang di era Orde Baru disebut sebagai PDI, lahir dari proses kawin paksa antara sejumlah elemen politik yang Sukarnois, nasionalis dan elemen partai agama yang non Islam. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga merasakan pait getir memperoleh represi dari pemerintahan militer. Partai dipecah dan gerak-geriknya diawasi militer. 

    Puncak represi Orde Baru terhadap PDI pro Megawati terjadi ketika Peristiwa 27 Juli 1996. Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat diserbu kelompok PDI pro Soerjadi. Mereka didukung oleh aparat militer dan polisi. Penyerbuan itu kemudian menewaskan sejumlah pendukung PDI Megawati dan memicu gelombang kerusuhan di Jakarta. 

    Setelah reformasi, Megawati pernah menjabat sebagai Wakil Presiden bahkan Presiden. Pada waktu itu, reformasi TNI terjadi, lahir TAP MPRS No.6/2000. Dwifungsi ABRI diakhiri. ABRI kembali ke barak. Polisi juga dikembalikan untuk mengawal keamanan sipil. Pisah dari ABRI. Pada tahun 2004, lahir UU TNI yang semakin mempertegas peran TNI sebagai lembaga yang bertugas di bidang pertahanan negara. 

    Menariknya, setelah hampir 21 tahun berlalu, situasinya seolah berbalik. PDIP yang dulu sangat getol menolak dwifungsi ABRI, justru menjadi motor pembahasan amandemen UU TNI. Megawati yang setahun lalu menolak, kini setuju dengan UU TNI. Soal hal ini Ketua DPR, yang juga putri Megawati, Puan Maharani, berujar:

    “Kami di sini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. [Megawati] mendukung [UU TNI] karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan.”

  • Kata Para Pentolan Partai Demokrat Soal Riuh Revisi UU TNI

    Kata Para Pentolan Partai Demokrat Soal Riuh Revisi UU TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perubahan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR mendapat beragam tanggapan dari para elit Partai Demokrat.

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan dalam proses revisi UU TNI tak hanya melibatkan DPR, tapi juga pemerintah, tentara dan sipil.

    “RUU TNI adalah produk yang kita revisi bersama, melibatkan pemerintahan, tentara, sipil, dan parlemen. Sudah banyak masukan dan perubahan terkait pasal-pasal tertentu. Kita ingin supresmasi sipil tetap dikedepakan, tetapi kita juga harus tahu, TNI juga penting dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan penugasannya. Karena TNI adalah pengawal kedaulatan negara,” kata Wakil Ketua MPR RI itu, dikutip dari akun X resmi Partai Demokrat, Sabtu (22/3/2025)

    Kemudian, tanggapan lain datang dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Rizky A.R. Natakusumah. Ia memastikan dalam proses penggodokan RUU TNI, Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu telah menyuarakan aspirasi publik.

    “Kami memastikan telah menyuarakan aspirasi publik terkait RUU TNI dan wejangan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi kekhawatiran yang selama ini disuarakan juga itu yang kami tampung dan kami suarakan dalam rapat panja,” ungkapnya.

    Selanjutnya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anton S. Suratto berharap RUU TNI bisa menghasilkan sebuah regulasi yang seimbang, menjaga profesionalisme TNI, dan pada saat yang sama mendukung sistem demokrasi dan meritokrasi yang sehat di Indonesia.

  • Pungli Ormas Ganggu Dunia Usaha, Prabowo Minta Tindak Tegas!

    Pungli Ormas Ganggu Dunia Usaha, Prabowo Minta Tindak Tegas!

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyoroti fenomena sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meminta pungutan liar (pungli) menjelang Lebaran 2025, termasuk di wilayah industri.  Karena itu, kata Muzani, Presiden Prabowo Subianto meminta agar ormas-ormas tersebut ditertibkan, sehingga tidak menggangu iklan usaha di Indonesia.

    “Menjelang Lebaran ini, berbagai macam kelompok masyarakat atas nama apa pun kemudian melakukan upaya untuk pungutan-pungutan di luar pungutan resmi, karena itu bisa menjadi problem bagi dunia usaha kita, termasuk dunia investasi kita,” ujar Muzani seusai melepas 15 bus mudik gratis ke Provinsi Lampung di Parkiran Timur Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Muzani mengatakan, Prabowo menginginkan agar praktik pungli hilang. Karena itu, siapa pun yang melakukan pungli harus ditertibkan dan ditindak tegas.

    “Yang dilakukan Pak Presiden Prabowo diharapkannya dalam melakukan penertiban atas itu semua, sehingga pungutan atas nama apa pun adalah resmi, kalau ada sumbangan, sumbangan resmi,” ujar Muzani.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan TNI, Polri hingga kejaksaan untuk memberantas ormas yang melakukan pungli, termasuk di kawasan industri.

    Perintah Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia memastikan pemerintah akan bertindak tegas terkait pungli yang dilakukan ormas.

    “Pokoknya harus tertib,” tegasnya.

    Atas perintah Presiden Prabowo, Polri berjanji akan menindak tegas ormas yang melakukan pemalakan terhadap pelaku usaha. Pasalnya, banyak oknum ormas yang meminta pungli berkedok THR jelang Lebaran.

  • ILUNI FISIP UI Mengecam Kekerasan Aparat terhadap Mahasiswa

    ILUNI FISIP UI Mengecam Kekerasan Aparat terhadap Mahasiswa

    FAJAR.CO.ID, DEPOK — Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada 20 Maret 2025 di Gedung DPR MPR RI, Jakarta, berakhir dengan kericuhan setelah aparat keamanan melakukan tindakan kekerasan.

    Aksi yang semula berlangsung damai, berubah menjadi bentrokan setelah aparat gabungan TNI-Polri membubarkan paksa demonstran. Beberapa mahasiswa, termasuk dari FISIP UI, mengalami luka-luka serius akibat tindakan tersebut.

    Ikatan Alumni FISIP Universitas Indonesia (ILUNI FISIP UI) mengecam tindakan apparat melalui pernyataan sikap yang hingga Jumat petang (21/3) telah ditandatangani 123 orang alumni dari berbagai angkatan dan jurusan.

    “Kami, Ikatan Alumni FISIP Universitas Indonesia (ILUNI FISIP UI), mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap para demonstran. Penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi,” ujar Akin, perwakilan ILUNI FISIP UI.

    “Kami menuntut pihak berwenang untuk melakukan investigasi mendalam terhadap insiden ini, dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang terbukti bersalah”, ujar alumni Politik FISIP UI Angkatan 2002 ini.

    Dalam pernyataan sikapnya, ILUNI FISIP UI menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga ketenangan dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi.

    ILUNI FISIP UI juga menegaskan, dialog dan negosiasi adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. ILUNI FISIP UI akan terus memantau perkembangan usai demonstrasi penolakan pengesahan RUU TNI serta mendesak semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

  • VIDEO Momen Jokowi dan Puan Maharani Satu Meja di Bukber NasDem, Surya Paloh di Tengah – Halaman all

    VIDEO Momen Jokowi dan Puan Maharani Satu Meja di Bukber NasDem, Surya Paloh di Tengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.OM, JAKARTA – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di NasDem Tower, Jakarta, saat Partai NasDem menggelar acara buka puasa bersama pada Jumat (21/3/2025). 

    Namun, yang membuat pertemuan ini menarik perhatian publik adalah kehadiran dua tokoh sentral politik Tanah Air: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani.

    Momen ini semakin menarik ketika keduanya duduk di meja yang sama, dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di tengah-tengah mereka.

    Puan duduk di sebelah kanan Surya Paloh.

    Sedangkan Jokowi duduk di sebelah kiri Surya Paloh.

    Jokowi tiba lebih dulu sekitar pukul 17.07 WIB, mengenakan batik lengan panjang bernuansa cokelat. 

    Kehadiran Jokowi langsung disambut Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni, Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Siti Nurbaya Bakar, dan Ketua Fraksi NasDem DPR Victor Laiskodat.

    Tak lama berselang, pada pukul 17.18 WIB, Puan Maharani datang dengan mengenakan busana serba putih.

    Ia disambut oleh Ketua Majelis Tinggi NasDem sekaligus Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat serta Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto.

    Puan Maharani Soal Pertemuannya dengan Jokowi

    Saat ditanya awak media apakah ada pembahasan khusus dalam pertemuan ini, mengingat kehadiran Jokowi, Puan menepis segala spekulasi dan menegaskan suasana akan berlangsung hangat.

    “Hangat dong, orang ga ada apa-apa. Hangat, hangat,” ujar Puan sambil tersenyum.

    Namun, yang menarik, Puan juga mengaku dirinya baru mengetahui bahwa Jokowi turut hadir dalam acara tersebut.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang. “

    “Saya datang ke sini, ‘kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di kantor NasDem. “

    “Nanti ini baru mau ketemu pak Jokowi,” ucapnya.

    Selain Jokowi dan Puan, sejumlah tokoh politik lainnya juga terlihat hadir, termasuk Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid.

    Jokowi Ngobrol Hangat Bersama Puan Saat Buka Puasa di NasDem Tower

    Jokowi tampak duduk semeja dengan Puan, ditemani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. 

    Setelah menikmati hidangan buka puasa, Jokowi mengaku pertemuannya dengan Puan berlangsung dengan penuh kehangatan.

    “Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” ujar Jokowi.

    Jokowi Berkelakar: Bahas Apa? Ya, Makanan!

    Dalam suasana santai, Jokowi sempat berkelakar bahwa dirinya, Puan, dan Surya Paloh turut membahas menu makanan yang disajikan.

    “Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara, semua dibicarakan, terutama makanan, makanan yang disajikan,” kata Jokowi.

    Saat ditanya menu favoritnya, Jokowi dengan spontan menjawab, “Sate.”

    Puan: Hubungan dengan PDIP Baik-Baik Saja

    Senada dengan Jokowi, Puan Maharani juga menyatakan demikian, perbincangan dirinya dengan Jokowi terjalin hangat saat buka puasa bersama di NasDem Tower.

    Ia menegaskan hubungan mereka tetap harmonis, termasuk dengan PDIP.

    “Hubungan sama, hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja,” kata Puan singkat.

    Momen kebersamaan ini menarik perhatian, mengingat dinamika politik yang berkembang antara Jokowi dan PDIP dalam beberapa waktu terakhir.

    Hubungan Jokowi dan PDIP saat ini menjadi sorotan setelah politisi PDIP Deddy Sitorus menyebut ada utusan yang datang dan meminta PDIP tidak memecatnya.

    Jokowi menantang PDIP untuk membuka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud.

    (Tribunnews/Rizki/Reza Deni/Apfia Tioconny Billy/Malau)