Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Setelah Kasus Rahayu, Sidang Etik Sahroni dkk Jadi Pertaruhan DPR

    Setelah Kasus Rahayu, Sidang Etik Sahroni dkk Jadi Pertaruhan DPR

    Setelah Kasus Rahayu, Sidang Etik Sahroni dkk Jadi Pertaruhan DPR
    Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
    MALAPETAKA
    di akhir Agustus 2025, meninggalkan duka dan luka, terutama kepada keluarga Affan Kurniawan serta sembilan keluarga lainnya di sejumlah kota. Sepuluh orang itu pergi untuk selamanya.
    Apakah peristiwa kelam itu mampu memberi pelajaran kepada bangsa Indonesia, khususnya elite politik di DPR, pemerintah serta petinggi partai politik?
    Publik mempertanyakan hal ini manakala dalam dua bulan terakhir, tidak mendapat kepastian tentang pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut malapetaka di akhir Agustus itu.
    DPR juga kembali ke “stelan pabrik”–terutama dalam memutuskan pengunduran diri Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR.
    Sebelumnya terungkap kenaikan dana reses dari Rp 400 juta (2019-2024) menjadi Rp 702 juta (2024-2029). Naik hampir dua kali lipat.
    Belakangan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kenaikan dana reses itu mulai bulan Mei 2025, karena indeksnya naik dan jumlah titik yang dikunjungi anggota DPR bertambah (
    Hukumonline
    , 11 Oktober 2025).
    Dana reses tidak diberikan setiap bulan. Dalam setahun, anggota DPR dijadwalkan melakukan empat hingga lima kali reses untuk menyerap aspirasi rakyat.
    Pokok kata menjadi wakil rakyat itu nikmat karena dimanjakan dengan aneka fasilitas—bahkan negara harus merogoh kocek lebih dalam untuk membiayai agenda “menyerap aspirasi” rakyat di daerah pemilihan 580 anggota DPR.
    Saban kali reses, idealnya 580 anggota DPR itu turun ke 84 daerah pemilihan (dapil). Urusan menyerap aspirasi–sesuatu yang inheren menjadi tugas wakil rakyat–tak cukup dibiayai dengan gaji dan sekian tunjangan yang melekat pada anggota DPR, tapi dibiayai dengan mata anggaran bernama dana reses.
    Jika peristiwa di akhir Agustus 2025 jadi pelajaran, mestinya DPR tidak
    ngeyel
    dengan dana reses sebesar Rp 702 juta itu. Besaran dana reses sebaiknya kembali ke skema DPR periode 2019-2024.
    Mari tengok jumlah dapil dan jumlah anggota DPR dalam tiga pemilihan umum terakhir. Pada 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 77 daerah pemilihan (distrik) untuk memilih 560 anggota DPR.
    Lima tahun berselang, Pemilu 2019, jumlah dapil bertambah menjadi 80 untuk memilih 575 anggota DPR. Dengan pemekaran provinsi di Papua, jumlah dapil di Pemilu 2024 meningkat menjadi 84. Kali ini untuk memilih 580 anggota DPR.
    Data ini menjelaskan jumlah dapil DPR periode 2024-2029 cuma bertambah empat. Anggota DPR pun bertambah lima orang, dari 575 menjadi 580.
    Penambahan dana reses dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta per anggota layak ditanyakan. Apakah anggota DPR dari dapil Papua X contohnya juga turun ke dapil Papua Y saat reses? Kalau iya, apa relevansinya?
    Pemimpin DPR dan sekretariat jenderal DPR perlu menjelaskan berapa titik atau lokasi di dapil tertentu yang dikunjungi anggota DPR? Dan berapa biaya untuk berkunjung ke titik atau lokasi reses?
    Hal lain menyangkut pertanggungjawaban dana reses itu. Kenaikan dana reses dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta itu sangat besar. Rakyat perlu bertanya karena dana itu berasal dari uang pajak yang ditarik dari rakyat pula.
    Pada kasus Rahayu Saraswati, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menolak pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo Subianto itu.
    “Mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra” begitu antara lain penjelasan MKD.
    Aspek internal Gerindra, yakni Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra, yang diacu MKD DPR condong formalistik dan administratif. Salah satunya karena tidak menerima pengajuan pengunduran diri secara tertulis dari Rahayu Saraswati.
    Mahkamah juga menilai tuduhan yang menyebut Rahayu Saraswati merendahkan kelompok tertentu tidak terbukti (
    Kompas.com
    , 30/10/2025).
    Keputusan ini menyimpan teka-teki. Pertama, Rahayu menunjukkan keteladanan yang baik sebagai wakil rakyat. Ia merasa perkataan atau kalimatnya telah melukai perasaan rakyat.
    Karena itu, ia memilih mengundurkan di momen ketika amarah rakyat masih tinggi selepas kejadian akhir Agustus, tepatnya pada 10 September 2025.
    Entahlah, apakah keputusan itu terjadi lantaran tekanan publik atau inisiatif moral dan etis yang peka terhadap perasaan rakyat.
    Yang pasti: Rahayu mengumumkan pengunduran dirinya ke publik. Rasanya ini lebih dari cukup–bahkan tanpa berkirim surat kepada DPP Partai Gerindra.
    Kedua, soal konten yang diduga menyebabkan terlukanya perasaan rakyat itu asli atau hasil editan, tidak sepatutnya diputuskan secara sepihak oleh Partai Gerindra.
    Sudahkah diverifikasi kepada pakar yang kompeten? Jangan sampai kasus Rahayu ini justru menyudutkan publik karena dinilai telah mengedit atau memodifikasi konten-konten berbeda waktu dan konteks milik Rahayu. Bagaimana jika faktanya bukan hasil editan atau modifikasi?
    Ketiga, inisiatif mengundurkan diri datang dari Rahayu. Seyogyanya yang bersangkutan ditanya apakah bersedia dan ingin aktif kembali menjadi anggota DPR.
    Lebih elok jika Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra dan MKD DPR membiarkan Rahayu untuk memilih keputusan secara otonom.
    Ini ujian karena ada lima anggota DPR lain dari tiga partai politik yang akan menghadapi sidang etik MKD DPR. Publik mencerna partai politik defensif dalam kasus Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya dan Adies Kadir.
    Alih-alih menempuh mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW, Partai Nasdem, PAN dan Golkar cuma menon-aktifkan mereka dari DPR. Pernyataan dan tindakan lima anggota DPR ini dituding telah menyulut demonstrasi besar, akhir Agustus 2025.
    Sidang etik terhadap lima anggota DPR ini adalah pertaruhan besar bagi MKD. Sedangkan keputusan MKD terhadap Rahayu cuma “awalan” dari hal yang lebih besar itu.
    Musababnya, sidang etik terhadap Ahmad Sahroni dkk itu akan digelar ketika dinamika politik sudah berubah. Pengawasan publik telah menyusut drastis. Beda halnya jika sidang etik di depan MKD itu dilaksanakan pada bulan September lalu.
    Di sini pertaruhannya. Mungkinkah objektivitas mendapat ruang yang lebar dalam persidangan MKD? Adakah keadilan mampu ditegakkan tanpa pandang bulu–adil buat anggota DPR yang bakal “diadili”, juga adil bagi publik luas yang merasa terluka akibat perkataan dan tindakan lima orang wakil rakyat itu.
    Marwah MKD pernah mencapai pucuknya pada Desember 2015 silam, ketika memutus kasus “Papa minta saham” yang dituduhkan kepada Ketua DPR 2014-2019, Setya Novanto.
    Dalam sidang MKD saat itu, sembilan anggota menyatakan Setnov telah melanggar etik kategori sedang. Adapun enam anggota MKD menganggap politikus Golkar itu telah melakukan pelanggaran berat (
    BBCIndonesia.com
    , 16 Desember 2015).
    Akibat sidang etik oleh MKD itu, Setnov mengundurkan diri dari kursi ketua DPR dan MKD menyetujui surat pengunduran tersebut.
    Dulu, Setnov dilaporkan ke MKD oleh menteri ESDM saat itu, yakni Sudirman Said yang memperhatikan pengelolaan PT Freeport Indonesia.
    Sebuah kekayaan sumber daya mineral di pojok Papua yang terus memercik kontroversi lantaran penguasaan saham oleh pihak asing.
    Saat ini, siapa gerangan “Sudirman Said” dalam perkara etik yang dituduhkan kepada Ahmad Sahroni dkk? Akankah MKD bisa diharapkan mengembalikan martabatnya serta memulihkan citra institusi DPR yang berada di titik nadir akibat kejadian di akhir Agustus 2025 itu?
    Saya kira, bakal sangat ditentukan dua faktor. Pertama, Presiden Prabowo. Isyarat dan
    political will
    dari Prabowo akan menentukan nasib lima anggota DPR itu.
    Kedua, para pemimpin DPR yang terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Puan Maharani sedang mengawal perubahan di DPR. Setidaknya begitu dia berjanji.
    “Dengan penuh kerendahan hati, atas nama anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna,” kata Puan saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks DPR-MPR Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2025.
    Menjalankan tugas sebagai wakil rakyat perlu kepekaan terhadap nasib dan penderitaan rakyat. Jangan sampai ucapan, tindakan dan keputusan politik DPR dan pemerintah justru menjauhkan mereka dari amanat rakyat.
    Dari malapetaka di akhir Agustus 2025, bangsa kita mendapat pelajaran teramat penting: Dengar dan camkan suara rakyat. Merekalah pemilik kedaulatan yang sah.
    Eksekutif, legislatif, dan yudikatif cuma meminjam kekuasaan rakyat. Tidak kurang, tidak lebih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Ustaz Kosim, Cah Rembang yang Lama Mengabdi di Tanah Suci

    Cerita Ustaz Kosim, Cah Rembang yang Lama Mengabdi di Tanah Suci

    Liputan6.com, Makkah – Bandara Jeddah tak pernah tidur. Meski sudah lewat tengah malam, gate selalu penuh orang lalu lalang. Pukul dua lewat tiga puluh menit, rombongan Umrah untuk Sahabat Adira giliran tiba. Dua bus sudah bersiap mengangkut jemaah ke hotel di dekat Masjidil Haram. Ada percakapan melepas rindu sebelum tubuh mungil itu menyelinap masuk ke dalam bus. Usai mengucap salam, bus lalu melaju, sementara penumpangnya jetlag.

    “Assallamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jemaah yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Ahmad Kosim,” katanya memperkenalkan diri.

    Ustaz Kosim, begitu sapaan akrabnya, cah Rembang yang memutuskan hidup dan bekerja di Arab Saudi sebagai pemandu haji dan umrah jemaah Indonesia. Kosim mengaku sudah menggeluti pekerjaan itu lebih dari 10 tahun. Bahkan dirinya telah memiliki KTP Arab dan tinggal di rumah kontrakan di dekat Masjidil Haram.

    “Saya punya dua KTP, Arab dan Indonesia, tapi saya asli Rembang,” ungkapnya.

    Besar dari keluarga yang bukan keturunan kiai maupun nyai, membuatnya sempat tak percaya bisa hidup dari menjadi pemandu jemaah haji dan umrah. Namun keteguhan hati belajar di pesantren bimbingan langsung kiai besar Maimoen Zubair atau yang dikenal dengan nama Mbah Moen, yang menjadikan dirinya pandai bahasa Arab.

    Mbah Moen sendiri merupakamn ulama besar yang pernah dimiliki Indonesia. Ia dikenal sebagai pengasuh tertinggi Pondok Pesantren Al-Anwar dan menjabat sebagai Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan hingga kematiannya. Karier politiknya juga tak kalah bagus, dia pernah menjadi anggota DPRD Kabupten Rembang selama 7 tahun dan anggota MPR perwakilan Jawa Tengah selama tiga periode. Usai masa tugasnya berakhir, Mbah Moen memutuskan untuk meninggalkan dunia politik dan fokus mengurus pondok pesantren.

    Kepergian Mbah Moen untuk selama-lamanya menjadi bahan perbincangan masyarakat di Indonesia kala itu. Dirinya meninggal di Kota Makkah usai menjalankan salat Subuh pada 6 Agustus 2019 pukul 04.30 WIB di Rumah Sakit An-Nur Makkah. Yang membuat kepergiannya menjadi lebih istimewa, tidak ada gejala sakit yang dialami Mbah Moen sebelum meninggal. Bahkan sebelum meninggak, Mbah Moen sempat menerima kunjungan Dusa Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel.

    Mbah Moen kemudian dimakamkan di Ma’la Makkah, yang lokasi makamnya berdekatan dengan makam sang gurum Alari Al-Maliki Al-Hasani, dan masih dalam satu area kawasan makam istri Nabi Muhammad, yakni Khadijah binti Khuwailid.

    Bagi Ustaz Kosim, Mbah Moen bukan sekedar kiai, tapi juga orangtua yang perlu dihormati dan diteladani. Dari belajar bahasa Arab itu, Ustaz Kosim makin percaya diri untuk tampil memberikan arahan kepada jemaah Indonesia

     “Waktu kecil saya pernah mimpi melihat Kakbah, kata ibu saya, nanti kamu kalau sudah besar bisa lihat Kakbah setiap hari,” kata Ustaz Kosim menirukan tutur kata sang ibu.

    Kosim juga mengakui, kedua orangtuanya memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan Arab yang ada di Indonesia. Setelah belajar sekitar 14 tahunan, Kosim lalu sempat mengajar selama 4 tahun di Rembang. Jago bahasa Arab makin membuatnya percaya diri merantau ke negeri Makkah Al Mukaromah.

    “Akhirnya sambil belajar sambil ada kerjaan, seperti sekarang ini, ada teman yang ngajarin, akhirnya ya sampai sekarang ini, kurang lebih 15 tahun,” katanya.

    Tekatnya memutuskan untuk menetap di Arab Saudi ketimbang di negaranya sendiri, akhirnya terwujud dengan dukungan paman dan bibinya yang juga sudah lama menetap di Arab Saudi. Bahkan sang istri yang merupakan orang Sidoarjo juga pernah menetap di Arab Saudi.

    “Kugeluti sampai sekarang ini, kalau lagi musim umrah bawa jemaah umrah, kalau lagu musim haji bawa jemaah haji plus,” katanya.

  • Mentan Amran Kembali Cabut Izin Pengecer yang Langgar HET Pupuk, Total Ada 216

    Mentan Amran Kembali Cabut Izin Pengecer yang Langgar HET Pupuk, Total Ada 216

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencabut izin 26 pengecer yang terbukti menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku pada 22 Oktober 2025.

    Sebelumnya, Amran mencabut izin 190 pengecer yang menjual pupuk di atas HET. Alhasil, total ada 216 pengecer yang telah ditindak.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tidak ada lagi pengecer yang menjual di atas HET.

    Amran juga menyatakan dirinya akan memberikan peringatan keras kepada pihak yang melanggar aturan tersebut.

    “Ada yang menjual pupuk di atas HET sebanyak 26 pengecer, izinnya dicabut dan tidak bisa dikembalikan lagi. Akan diberikan kepada yang mau disiplin dan menyayangi petani,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

    Lebih lanjut, Kementan juga membuka kanal pelaporan melalui layanan WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823 1110 9390. 

    Kanal ini dapat digunakan oleh petani dan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan, mulai dari pupuk palsu hingga pelanggaran harga pupuk subsidi.

    Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai turunnya harga pupuk memberi semangat baru bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas. 

    “Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru bagi para petani kita termasuk dalam hal berproduksi di tengah-tengah sawah. Sehingga ke depan kita akan menjadi sebuah negara yang menjadi sumber pangan. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia,” ujar Muzani.

    Seperti diketahui, penurunan HET pupuk bersubsidi hingga 20% tertuang dalam Kepmentan Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

    Kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani. 

    Adapun, penurunan pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani. Perinciannya, urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

    Kemudian, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

  • Minta Anak Muda Beternak Sapi, Ketua MPR: Bisa Bantu Program MBG

    Minta Anak Muda Beternak Sapi, Ketua MPR: Bisa Bantu Program MBG

    Minta Anak Muda Beternak Sapi, Ketua MPR: Bisa Bantu Program MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan betapa pentingnya semangat anak muda untuk kembali mencintai dunia peternakan, baik di sektor sapi penggemuk maupun sapi perah.
    Menurut Muzani, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
    Hal tersebut Muzani sampaikan saat membuka acara Festival dan Expo Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) di Jember, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
    “Anak-anak muda kita harus makin semangat beternak. Karena apa? Karena beternak sapi itu sangat menguntungkan menghasilkan yang besar. Dan ini bermanfaat untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis. Karena hasil dari ternak sapi pedaging atau sapi perah bisa membantu kebutuhan pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis. Kita ingin pemerintah sukses meningkatkan SDM dan kecerdasan anak-anak kita melalui program MBG,” ujar Muzani dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).
    “Kehadiran Pak Mentan dalam kontes sapi ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mensejahterakan para peternak, petani, dan masyarakat Indonesia,” sambungnya.
    Muzani menyampaikan, semangat para peternak menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari desa.
    Dia pun berterima kasih kepada para peternak dan penyuluh yang terus bekerja keras.
    “Juga kepada Pak Menteri Pertanian yang saking cintanya kepada peternak, rela datang ke Jember di hari Sabtu yang harusnya menjadi waktu libur bersama keluarga. Ini juga menjadi komitmen Pak Mentan dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita,” tutur Muzani.
    Lalu, Muzani mengenang bagaimana Amran turun langsung membantu peternak saat wabah PMK melanda.
    “Pak Mentan sangat responsif. Saat itu (wabah PMK melanda) para peternak langsung mendapat vaksin gratis dari Kementan. Atas nama APPSI dan para peternak sapi di Indonesia, kami sampaikan terima kasih,” ucap Muzani.
    Sementara itu, Amran menegaskan bahwa dukungan kepada peternak ini merupakan bagian dari amanat Prabowo.
    Amran memberi bantuan berupa bibit jagung, tebu, irigasi, hingga bantuan hewan ternak kepada masyarakat Jember dalam kategori miskin ekstrim.
    “Ini adalah bantuan dari Presiden atas perintah Pak Ketua MPR. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, kita tidak lagi dengar ada kemiskinan ekstrim di Jember,” jelas Amran.
    Amran juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus kepedulian kemanusiaan Indonesia.
    “Kita dukung pangan Indonesia berdaulat. Kita juga dukung Palestina merdeka, sambil menunggu kita kirim beras 10 ribu ton,” ungkap Amran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MPR: Pemberdayaan perempuan sektor pertanian wujudkan ketahanan pangan

    MPR: Pemberdayaan perempuan sektor pertanian wujudkan ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pemberdayaan perempuan melalui peningkatan keterampilan di sektor pertanian adalah langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    “Masalah yang kita hadapi ke depan adalah ketahanan pangan. Bagaimana kita dapat beraktivitas agar mampu memenuhi kebutuhan pangan mulai lingkup terkecil seperti keluarga, merupakan langkah yang penting,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hai itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Pertanian Ramah Lingkungan bagi 48 perempuan dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara, bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) di Subang, Jawa Barat.

    Inisiasi untuk memberikan pelatihan pertanian kepada masyarakat di Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara, serta sejumlah kabupaten lainnya, bekerjasama dengan IBEKA telah dilakukan Lestari sejak 2021.

    Melalui upaya tersebut, sekitar 600 orang dari berbagai kabupaten di tanah air telah mendapat pelatihan terkait penerapan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah alumni IBEKA dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah misalnya, sudah mampu menghasilkan pupuk organik secara mandiri untuk kebutuhan pertanian mereka.

    Para alumnus IBEKA dari Luwu saat ini mampu mengembangkan produksi pupuk organik secara komersial dan mereka menjadi penggerak pertanian berkelanjutan di daerahnya.

    Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pertanian ramah lingkungan di IBEKA merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Karena perempuan sejak masa lalu sudah ditempatkan sebagai penjaga kearifan lokal.

    Biasanya nilai-nilai penting seperti bagaimana melestarikan lingkungan dan hidup sehat misalnya, ditanamkan oleh perempuan kepada anaknya sejak kecil.

    Ia berharap, dengan memberikan pelatihan pertanian yang ramah lingkungan kepada para perempuan dapat mewujudkan pemberdayaan keluarga.

    Dengan keluarga sejahtera dan kemampuan bertani yang ramah lingkungan, tegas Rerie, dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengakselerasi tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan memperkokoh kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan di masa depan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    GELORA.CO – Nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, kembali jadi sorotan publik.

    Bukan karena gaya bicaranya yang tenang dan diplomatis, tapi karena pernyataannya yang dinilai membuka “kotak Pandora” ekonomi Indonesia.

    Terutama soal utang negara yang membengkak sejak era pemerintahan sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pekan ini.

    Purbaya mengungkap data mencolok utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025.

    Angka itu disebut sebagai “realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan.”

    “Kami tidak ingin menutup-nutupi. Ini fakta keuangan negara yang harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya di hadapan media.

    Pernyataan itu langsung mengguncang ruang publik.

    Banyak yang menilai, ucapan Purbaya seperti menyingkap sesuatu yang selama ini tak banyak dibicarakan secara terbuka.

    Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bahkan menyebut langkah Purbaya sebagai “awal dari terbukanya kotak Pandora ekonomi Indonesia”.

    “Menkeu Purbaya berani membuka fakta yang selama ini tertutup. Kita harus berani jujur, ini era baru dalam pengelolaan ekonomi,” kata Bamsoet seperti dikutip PojokSatu.id.

    Isu ini tak lepas dari kebijakan fiskal yang diwariskan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Selama dua periode, pemerintah banyak mengambil pinjaman luar negeri dan menerbitkan surat utang negara untuk membiayai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Tak hanya itu ada pembangunan ibu kota baru (IKN), hingga proyek jalan tol trans-Jawa dan Sumatera.

    Kini, di bawah kepemimpinan Purbaya, semua angka itu mulai ditampilkan apa adanya.

    Tak ada lagi narasi “aman terkendali” tanpa data terbuka.

    “Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menata kembali. Kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan,” kata Purbaya.

    Pernyataan itu dianggap jujur sekaligus berani.

    Sebab di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, transparansi semacam itu bisa berdampak dua sisi.

    Menumbuhkan kepercayaan publik, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan bayar utang negara.

    Istilah “kotak Pandora” pertama kali muncul dari pernyataan politisi senior yang menilai langkah Purbaya seperti membuka tabir lama yang selama ini tersimpan rapi di laci kementerian.

    Bukan hanya soal utang, tapi juga soal mekanisme pembiayaan proyek besar yang dinilai tidak semuanya efisien.

    Beberapa proyek disebut memiliki cost overrun atau kelebihan biaya yang cukup besar, termasuk proyek kereta cepat.

    Ekonom independen Said Didu menilai, apa yang dilakukan Purbaya adalah langkah pembersihan besar-besaran.

    “Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi mengembalikan kejujuran fiskal.

    Publik punya hak tahu berapa sebenarnya beban negara,” ujar Said Didu

    Menurutnya, istilah “kotak Pandora” bukan berarti aib, tapi simbol keberanian untuk membuka hal yang selama ini ditutup dengan retorika optimisme.

    Langkah Purbaya Panen Sambutan Beragam

    Di media sosial, tagar #PurbayaBukaData dan #UtangEraJokowi sempat jadi trending topic.

    Sebagian warganet menganggap Purbaya membawa “angin baru” dalam manajemen keuangan negara.

    Sementara sebagian lain menilai langkah ini bisa memicu gesekan politik.

    Terutama jika dianggap menyudutkan pemerintahan sebelumnya.

    Partai oposisi pun mulai mencium peluang politik.

    Beberapa anggota DPR meminta audit terbuka terhadap utang dan proyek besar di era Jokowi.

    Namun pihak koalisi merespons santai, menyebut langkah Purbaya sebagai bagian dari transparansi, bukan pembongkaran dosa masa lalu.

    “Ini bukan soal Jokowi atau Purbaya, tapi soal keberanian membuka data publik,” kata salah satu anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.

    Dalam beberapa minggu terakhir, kementerian keuangan di bawah Purbaya mulai merilis data utang dan pengeluaran publik dengan format baru.

    Lebih terbuka dan bisa diakses masyarakat.

    Langkah ini dipuji banyak pihak, tapi juga membuat para pelaku pasar berhati-hati. Investor asing menunggu sinyal stabilitas dari pemerintah.

    Purbaya sadar risikonya. Namun ia menegaskan, keterbukaan adalah satu-satunya cara agar ekonomi Indonesia bisa pulih dengan dasar kepercayaan yang kuat.

    Langkah Purbaya membuka “kotak Pandora” ekonomi bukan sekadar gebrakan seorang menteri baru.

    Ia menandai babak baru: dari politik pencitraan ke era kejujuran fiskal.

    Tapi di negeri yang sering memuja stabilitas semu, kejujuran kadang lebih menakutkan daripada angka utang itu sendiri.

    Kini publik menunggu, seberapa dalam kotak Pandora itu akan dibuka dan apakah dari dalamnya akan keluar solusi, atau justru masalah baru yang selama ini ditahan di balik senyum manis laporan ekonomi.***

  • Mentan Amran-Ketua MPR Turun Sidak Kios Pupuk, Begini Hasil Temuannya

    Mentan Amran-Ketua MPR Turun Sidak Kios Pupuk, Begini Hasil Temuannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman  bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11/2025). Muzani dan Mentan Amran berdialog langsung dengan petani serta pengecer pupuk untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kunjungan tersebut diungkapkan, petani bahagia setelah kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% benar-benar diterapkan di lapangan. Hasil pengecekan menunjukkan harga pupuk di tingkat kios telah turun dan sesuai dengan ketentuan baru, sehingga meringankan beban petani dalam musim tanam ini.

    “Hari ini kami bersama Menteri Pertanian berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kami meninjau langsung penjualan pupuk subsidi. Pak Menteri mendapatkan kenyataan bahwa pengumuman penurunan harga subsidi 20% dari harga yang diumumkan dilaksanakan di Jember,” ujar Muzani, dalam keterangan resmi dirilis Kementerian Pertanian (Kementan), Sabtu (1/11/2025).

    “Kami merasa bangga bahwa instruksi dan keputusan pemerintah ditangani di lapangan. Dan kami cek dari para petani yang menikmati juga harganya sama. Mereka membeli pupuk subsidi dengan harga yang sudah diskon,” sambungnya.

    Kata dia, turunnya harga pupuk merupakan kabar menggembirakan yang memberi semangat baru bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas.

    “Karena ini adalah satu kabar yang menggembirakan, yang menyenangkan tentu saja bagi para petani ini menggairahkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru bagi para petani kita termasuk dalam hal berproduksi di tengah-tengah sawah. Sehingga ke depan kita akan menjadi sebuah negara yang menjadi sumber pangan. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia juga mengapresiasi kerja keras Mentan Amran yang dinilainya terus melakukan langkah konkret dan berkesinambungan demi swasembada pangan di Indonesia.

    “Ikhtiar yang dilakukan tanpa henti oleh Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman adalah sebuah ikhtiar yang sustain, yang berkesinambungan dan terus-menerus mengecek lapangan dan mengatasi masalahnya. Semua problem dan aduan dari para petani didengar dan dicarikan solusinya,” jelas Muzani.

    “Tidak hanya Menteri Pertanian, tapi juga para petani kita harus disemangati. Pupuk juga harus disediakan, termasuk benih yang cukup. Ini adalah kebijakan yang sangat simultan,” ujar Muzani.

    Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan, kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian menunjukkan sinergi yang kuat antara kesejahteraan petani dan stabilitas harga.

    “Di satu sisi, harga gabah kering panen dinaikkan menjadi Rp6.500. Di sisi lain, pupuk yang menjadi kebutuhan utama pertanian justru diturunkan harganya. Ini kebijakan yang sangat luar biasa. Diskon pupuk sebesar 20 persen adalah langkah yang sangat signifikan. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Menteri Pertanian yang telah mengimplementasikan kebijakan ini. Semoga para petani kita semakin sejahtera, semakin kuat, dan Indonesia semakin hebat,” tegas Muzani.

    Soleh, seorang petani asal Jember yg sedang menebus pupuk subsidi mengungkapkan rasa syukurnya atas kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi. Ia mengaku kebijakan tersebut sangat membantu petani di daerahnya.

    “Saya senang sekarang pupuk sudah makin murah. Tanah saya gak banyak hanya satu seperempat hektar. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Sangat membantu kami,” ungkapnya

    Sementara itu, Mentan Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tidak ada lagi pengecer yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Dirinya tidak segan untuk memberikan peringatan keras kepada pihak yang melanggar aturan untuk memastikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) di lapangan berjalan sesuai arahan pemerintah.

    “Ada yang menjual pupuk di atas HET sebanyak 26 pengecer, izinnya dicabut dan tidak bisa dikembalikan lagi. Akan diberikan kepada yang mau disiplin dan menyayangi petani,” tegas Mentan Amran.

    Sebagai bentuk pengawasan publik, Kementerian Pertanian juga membuka kanal pelaporan melalui layanan WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823 1110 9390. Kanal ini dapat digunakan oleh petani dan masyarakat untuk melaporkan berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari pupuk palsu hingga pelanggaran harga pupuk bersubsidi

    Dengan pengawasan ketat dan dukungan dari berbagai pihak, Kementerian Pertanian memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran. Pemerintah optimistis langkah ini akan mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Foto: Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11/2025). (Dok. Kementan)
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11/2025). (Dok. Kementan)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MPR: Pemerintah komitmen tingkatkan kesejahteraan peternak dan petani

    MPR: Pemerintah komitmen tingkatkan kesejahteraan peternak dan petani

    Jakarta (ANTARA) – Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menilai pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan peternak dan petani di Indonesia melalui kehadiran Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam acara Festival dan Expo Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) di Jember, Jawa Timur, Sabtu.

    Ketua MPR Ahmad Muzani pun mengenang bagaimana Mentan turun langsung membantu peternak saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melanda.

    “Pak Mentan sangat responsif. Saat itu, para peternak langsung mendapat vaksin gratis dari Kementan, di mana ini juga menjadi komitmen Pak Mentan dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita,” kata Muzani, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.

    Atas nama APPSI dan para peternak sapi di Indonesia, dirinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.

    Selain itu, Muzani juga memberikan apresiasi kepada para peternak dari berbagai daerah yang hadir, mulai dari Jawa Barat Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung, Banten, Bali, hingga Lombok.

    Dia mengatakan semangat para peternak dan penyuluh yang terus bekerja keras menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari desa.

    Di sisi lain, dia menekankan pentingnya semangat anak muda untuk kembali mencintai dunia peternakan, baik di sektor sapi penggemuk maupun sapi perah.

    Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kata dia, beternak sapi sangat menguntungkan.

    “Hasil dari ternak sapi pedaging atau sapi perah bisa membantu kebutuhan pemerintah dalam program MBG. Kami ingin pemerintah sukses meningkatkan SDM dan kecerdasan anak-anak kita melalui program MBG,” ujar dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan dukungan kepada peternak merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo.

    Adapun pemerintah turut memberi bantuan berupa bibit jagung, tebu, irigasi, hingga bantuan hewan ternak kepada masyarakat Jember dalam kategori miskin ekstrem.

    “Ini adalah bantuan dari Presiden atas perintah Pak Ketua MPR. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, kita tidak lagi dengar ada kemiskinan ekstrem di Jember,” ucap Amran.

    Dirinya juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus kepedulian kemanusiaan Indonesia.

    “Kita dukung pangan Indonesia berdaulat. Kita juga dukung Palestina merdeka, sambil menunggu kita kirim beras 10 ribu ton,” ungkapnya.

    Adapun acara itu turut dihadiri oleh Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Megawati Ingatkan Negara Jangan Asal Beri Gelar Pahlawan: Kalau Bung Karno, Benar Pahlawan Nasional

    2 Megawati Ingatkan Negara Jangan Asal Beri Gelar Pahlawan: Kalau Bung Karno, Benar Pahlawan Nasional

    Megawati Ingatkan Negara Jangan Asal Beri Gelar Pahlawan: Kalau Bung Karno, Benar Pahlawan
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar pemerintah tidak sembarangan memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh.
    Dia menilai, penganugerahan gelar itu tidak bisa dilakukan secara mudah tanpa menimbang rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral seorang tokoh terhadap bangsa.
    “Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi, ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati saat berpidato dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
    Hal itu disampaikan Megawati saat menceritakan kondisi ayahnya, Presiden Pertama RI Soekarno, yang pernah diperlakukan tidak adil oleh bangsanya sendiri.
    Soekarno, lanjut Megawati, diberhentikan dan dicabut mandatnya sebagai presiden RI melalui TAP MPR tanpa proses pengadilan.
    “Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan begitu hanya karena sebuah TAP. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau boleh dong dimasukkan ke pengadilan,” kata Megawati.
    Dia mengatakan, meski Bung Karno dicabut mandatnya dan diisolasi, sang ayah tetap diam demi menghindari perang sesama bangsa Indonesia.
    “Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara,” ujar Megawati menirukan pesan Bung Karno kepadanya.
    Menurut Megawati, sikap Bung Karno yang tetap diam meski diperlakukan tidak adil adalah wujud kebesaran jiwa dan tanggung jawab terhadap bangsa.
    “Hanya demi negara yang beliau bangun, hanya demi rakyatnya agar tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya,” katanya.
    Pernyataan Megawati itu pun memicu spekulasi bahwa hal tersebut untuk menyinggung rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
    Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pesan Megawati hanyalah pengingat agar pemerintah berhati-hati dalam memberikan gelar pahlawan.
    “Yang dimaksud Ibu Megawati, pahlawan itu juga menjadi simbol yang ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki terobosan dalam perjuangan bagi kemerdekaan dan nilai kemanusiaan, bukan mengkhianatinya,” ujar Hasto saat menjawab pertanyaan soal apakah pernyataan Megawati terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional ke Soeharto, seusai acara.
    Menurut Hasto, Megawati hanya menekankan bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan berdasarkan kepeloporan dan keteladanan yang menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa.
    “Pesan Ibu Megawati jelas: gelar pahlawan harus diberikan secara hati-hati, dengan mendengarkan suara rakyat, dan memastikan sosok itu betul-betul menjadi contoh bagi perjuangan bangsa di masa kini dan mendatang,” kata Hasto.
    Saat ditanya mengenai sikap PDI-P soal rencana pemberian gelar kepada Soeharto, Hasto menyatakan bahwa pihaknya mendengarkan pandangan dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi.
    “Banyak catatan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang belum dituntaskan. Itu sebabnya Ibu Megawati mengingatkan agar jangan mudah memberikan gelar pahlawan,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, pada Selasa (21/10/2025).
    Di antara nama yang diajukan terdapat Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
    Masuknya nama Soeharto menimbulkan perdebatan publik.
    Sejumlah kalangan menilai, pemerintah perlu menimbang kembali usulan itu karena masih ada persoalan pelanggaran HAM yang belum selesai pada masa pemerintahannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertanian Solusi Selesaikan Kemiskinan Ekstrem Di Jember

    Pertanian Solusi Selesaikan Kemiskinan Ekstrem Di Jember

    Bisnis.com, JEMBER – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan solusi paling efektif untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember. Hal itu disampaikan Amran saat menghadiri Festival Sapi APPSI Bupati Jember Cup Season 2 di Kabupaten Jember, Sabtu (1/11), usai mendengarkan laporan langsung dari Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengenai kondisi sosial ekonomi dan tantangan pembangunan pertanian di daerah tersebut.

    Dalam laporannya, Bupati Jember mengungkapkan bahwa kabupatennya merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Timur. Namun, Jember juga masih menghadapi persoalan serius, yakni tingkat kemiskinan yang tinggi bahkan menjadi daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di provinsi tersebut berdasarkan data Kementerian Sosial.

    Menanggapi laporan itu, Mentan Amran menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian merupakan kunci utama untuk keluar dari jerat kemiskinan ekstrem. Ia memerintahkan jajarannya untuk segera menyalurkan berbagai bantuan yang bersifat langsung, produktif, dan berkelanjutan kepada kelompok tani miskin ekstrem di wilayah Jember.

    “Mulai hari ini, kita siapkan solusi konkret. Warga miskin ekstrem di Jember akan kita beri bantuan benih jagung, bibit kakao, kopi, dan kita perbaiki irigasinya. Targetnya jelas, tahun depan tidak boleh ada lagi kemiskinan ekstrem di Jember,” kata Mentan Amran dalam Festival Sapi APPSI Bupati Jember Cup Season 2 yang berlangsung di Jember, Sabtu(1/11/25).

    Untuk tahap awal, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan benih jagung untuk 3.000 hektare lahan, yang diperkirakan dapat membantu 10.000 keluarga miskin ekstrem. Hasil panen nantinya akan diserap oleh Bulog dengan harga minimal Rp5.500 per kilogram.

    “Saya minta Bulog jangan menawar. Minimal Rp5.500 wajib. Kalau mau beli Rp6.000 silakan. Yang penting, hasil jagung petani harus dibeli,” kata Mentan.

    Selain bantuan jagung, lebih rinci Mentan Amran juga menyiapkan program perbaikan irigasi serta bantuan bibit perkebunan, masing-masing kopi seluas 20 ribu hektare dan kakao 50 ribu hektare, disertai bantuan ternak sapi yang akan disalurkan langsung kepada kelompok tani miskin di wilayah terdampak.

    Tidak hanya itu, bantuan berupa bibit, olah tanah dan bongkar ratoon senilai dua triliun juga telah disiapkan untuk seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan demi mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

    “Semua bantuan ini harus tuntas sebelum Desember. Kalau pemerintah daerah kompak, saya pastikan kemiskinan ekstrem di Jember bisa diselesaikan lebih cepat,” kata Mentan Amran.

    Mentan Amran juga menuturkan kisah pribadinya. Ia mengaku berasal dari keluarga sangat sederhana dan memahami betul perjuangan masyarakat kecil. “Saya dulu anak miskin. Ayah saya hanya berpenghasilan Rp125 ribu per bulan. Karena itu, kami bekerja dengan jiwa dan raga untuk membantu saudara-saudara kita keluar dari kemiskinan,” kata Mentan Amran sambil memberikan semangat pada seluruh masyarakat di Jember.

    Mentan Amran menegaskan, seluruh program bantuan ini bukan hanya kebijakan Kementan, melainkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Ketua MPR Ahmad Muzani agar pemerintah hadir dengan solusi nyata.

    “Atas arahan Bapak Presiden, arahan Pak Ketua MPR, ini harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kolaborasi antar pemerintah pusat, Pak Gubernur, Pak Wagub, kemudian Pak Bupati, kita sama-sama bantu rakyat utamanya sejahterahkan petani,” kata Mentan Amran.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang turut membuka Festival Sapi APPSI Bupati Jember Cup Season 2 bersama Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Jember, memberikan apresiasi tinggi atas perhatian besar Mentan Amran terhadap sektor peternakan nasional.

    “Kami berterima kasih atas kehadiran dan perhatian luar biasa dari Menteri Pertanian. Selama ini beliau sangat tanggap terhadap persoalan peternak, termasuk saat menangani wabah penyakit mulut dan kuku. Peternakan sapi adalah salah satu solusi penting untuk mengatasi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan gizi nasional,” kata Muzani.

    Selain itu, Muzani menilai, penyelenggaraan Festival Sapi APPSI Bupati Jember Cup Season 2 merupakan momentum penting bagi kebangkitan peternakan rakyat. Ajang ini menjadi wadah bagi peternak untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkuat jejaring usaha dalam meningkatkan mutu dan produktivitas ternak lokal.

    “Kita patut bangga punya Menteri Pertanian seperti Pak Amran tanggap, cepat, dan hadir di setiap sektor, baik pertanian maupun peternakan,,” tutup Muzani.