Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Wali Kota Depok Bolehkan ASN Mudik Lebaran Pakai Mobil Dinas, Kini Ditegur Dedi Mulyadi & Bima Arya – Halaman all

    Wali Kota Depok Bolehkan ASN Mudik Lebaran Pakai Mobil Dinas, Kini Ditegur Dedi Mulyadi & Bima Arya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri, kini jadi sorotan setelah mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di Depok menggunakan mobil dinas selama mudik Lebaran 2025.

    Kebijakan Supian Suri ini pun langsung mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, hingga disorot oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. 

    Bahkan, Bima Arya menyebut Wali Kota Depok tersebut sudah ditegur oleh Gubernur Jabar.

    “Wali Kota Depok sudah ditegur oleh Gubernur Jabar,” kata Bima Arya, Rabu (2/4/2025), dilansir Kompas.com.

    Lebih lanjut, Bima Arya pun mengingatkan kembali soal aturan penggunaan mobil dinas.

    Bima Arya menegaskan, mobil dinas hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

    Aturan ini seharusnya bisa diingat dan ditaati oleh seluruh ASN di pemerintah daerah.

    “Tentu semua dikembalikan sesuai aturan disiplin kepegawaian berdasarkan kewenangan,” ungkap Bima Arya.

    Meski aturan ini sudah jelas, Bima Arya mengaku Kemendagri masih menerima laporan adanya ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

    Namun, Bima tak merinci daerah mana laporan soal ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik itu berasal. 

    “Memang masih masuk beberapa aduan dari warga yang melihat kendaraan dinas digunakan untuk mudik,” tutur Bima Arya.

    Diberitakan sebelumnya, Supian Suri mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

    Menurut Supian, mobil dinas yang digunakan untuk mudik merupakan bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN. 

    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata Supian, saat dihubungi pada Jumat (28/3/2025). 

    Wali Kota Depok itu juga menerangkan, mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.

    Dedi Mulyadi Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah di Jabar

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bakal memanggil para Bupati dan Wali Kota seluruh Jawa Barat, termasuk Supian Suri, imbas adanya penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran.

    Kata dia, pemanggilan tersebut untuk memberikan penegasan kepada jajaran kepala daerah di Jawa Barat agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

    Adapun pemanggilan tersebut akan dilakukan oleh Dedi Mulyadi pada awal pekan mendatang.

    “Tanggal 8 akan kita undang bupati walikota, termasuk walikota Depok.”

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui awak media di Kediaman Dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dirinya lantas menyinggung soal pemberian izin dari Supian Suri agar staffnya bisa menggunakan mobil dinas untuk mudik itu.

    Dedi menilai, keputusan yang membuat kehebohan di publik itu dinilai wajar, lantaran Supian Suri merupakan pejabat daerah yang baru menjabat.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan,” tandas dia.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

    Baca berita lainnya terkait Lebaran 2025.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?

    Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?

    Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat (
    Jabar
    )
    Dedi Mulyadi
    mengungkapkan bahwa banyak warga di Jabar yang menunggak
    pajak kendaraan
    hingga 18 tahun.
    Dedi Mulyadi pun memilih untuk membebaskan warga-warganya dari tunggakan. Sebab, tidak mau menunggu kesanggupan mereka membayar pajak kendaraan tersebut.
    “Logikanya kan sederhana, yang pertama adalah mereka tidak bayar karena ketidaksanggupan membayar utang dan kemudian denda. Itu kan ada yang 15 tahun, ada yang 18 tahun, ya paling sedikit kan dua tahun,” ujar Dedi Mulyadi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Kita kan tidak mungkin menunggu ketidaksanggupan itu menjadi sanggup. Mau kapan (menunggu sampai sanggup)?” katanya lagi.
    Dedi menjelaskan, ketika tunggakan dibebaskan maka warga Jabar langsung berbondong-bondong membayar pajak kendaraan satu tahun.
    Dengan demikian, Dedi meyakini bahwa pada tahun ini pasti ada peningkatan warga yang melakukan pembayaran wajib pajak.
    “Dan tahun depan kita harapkan kalau misalnya dari 6 juta yang menunggak, itu kemudian nanti bisa membayar 4 juta (orang), berarti tahun ini ada tambahan pembayaran pajak sebanyak 4 juta wajib pajak kendaraan bermotor. Maka tahun depan yang 4 juta itu akan membayar,” ujar Dedi.
    Kemudian, alasan lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan pemutihan adalah karena warga yang menunggak mencapai 6 juta orang.
    Dedi bahkan menyebut, menangani 6 juta warga yang menunggak pajak bukanlah hal mudah.
    “Saya melihat timbul antrean yang begitu panjang, dan itu merepotkan, baik petugas atau para wajib pajak. Sehingga agar tidak terjadi antrean yang terlalu panjang, maka waktunya diperpanjang, agar nanti jumlahnya tidak terlalu berdesak-desakan dan bisa terlayani dengan baik semuanya,” katanya.
    Sementara itu, Dedi memastikan, bakal memberi hadiah kepada mereka yang tetap taat pajak.
    “Itu sudah saya rumuskan. Tapi kan tidak boleh disebutin sekarang. Buat yang taat pajak juga nanti akan kita kasih
    surprise
    ,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, Pemprv Jawa Barat melaksanakan program pemutihan pajak dan denda kendaraan bermotor mulai 20 Maret 2025 hingga 30 Juni 2025.
    Hingga Jumat (28/3/2025), pendapatan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor mencapai hampir Rp 184 miliar.
    “Pendapatan selama delapan hari, Rp 183.826.980.550,” kata Dedi Mulyadi pada unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com
    , Jumat.
    Pada hari biasa sebelum ada kebijakan pemutihan tunggakan pajak dan denda kendaraan bermotor, pendapatan pajak selama delapan hari sebesar Rp 136.657.459.150.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Hukum Ungkap Jumlah Calon Penerima Amnesti dari Prabowo Semakin Sedikit, Ini Alasannya

    Menteri Hukum Ungkap Jumlah Calon Penerima Amnesti dari Prabowo Semakin Sedikit, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkap bahwa terpidana narkotika calon penerima amnesti Presiden semakin mengerucut. Jumlahnya semakin mengecil hingga sekitar 700 orang. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, terpidana yang berpeluang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto awalnya berjumlah 100.000 orang. Kemudian, jumlah itu turun ke 44.000 orang dan turun lagi ke 19.000 orang. 

    Supratman menyebut jumlah itu semakin sedikit lantaran jumlah terpidana klaster narkotika yang berpeluang mendapatkan amnesti turut mengecil. Dia menyebut hanya sekitar 700 orang yang dikategorikan sebagai murni pengguna sehingga memenuhi syarat berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (MA).

    “Tapi ini baru, belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). 

    Supratman mengaku bahwa pemerintah awalnya menduga calon penerima amnesti akan banyak berasal dari pengguna narkoba. Namun, seiring dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh kementeriannya serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyakaratan (Imipas), jumlahnya justru semakin mengecil ke 700 orang. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa kementeriannya hanya menerima data dari Kementerian Imipas, sebagai lembaga yang mengelola warga binaan. 

    Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bakal mengusulkan sebanyak 44.000 orang narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden. Calon penerima amnesti akan melalui tahap asesmen dari Kementerian Imipas sebelum diusulkan kepada Presiden Prabowo. 

    Pertimbangan pemberian amnesti itu berdasarkan faktor kapasitas di lembaga pemasyarakatan, pertimbangan kemanusiaan serta bagi sejumlah narapidana yang sakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS maupun gangguan kejiwaan. 

    Beberapa terpidana yang berpeluang mendapatkan amnesti adalah yang dijatuhi pidana atas kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kasus penghinaan Kepala Negara, serta kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata. 

  • Dasco Sebut Ada Investor dari Qatar akan Investasi ke Danantara – Halaman all

    Dasco Sebut Ada Investor dari Qatar akan Investasi ke Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, akan ada investor asing yang akan menyuntikkan dana ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beberapa waktu mendatang.

    Salah satunya disebutkan oleh Dasco, yakni investor dari negara bagian Timur Tengah, Qatar.

    “Kalau investor ada beberapa yang saya dengar dari Qatar dan dari macam-macam dan terutama mereka akan masuk di Danantara,” kata Dasco saat ditemui di Kediaman Dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Hanya saja saat ditanyakan perihal bidang investasi yang akan masuk tersebut, Dasco belum dapat bicara lebih jauh.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku, baru mendengar adanya kabar investor asing akan masuk.

    “Saya juga nggak tau, saya baru dengar kabar aja ya,” kata Dasco.

    Kemudian, saat disinggung soal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk peran dari investor, Dasco enggan berbicara.

    Menurut dia, perihal dengan perkembangan proyek pembangunan IKN itu ada pada kewenangan pemerintah pusat.

    “Saya belum tahu karena itu kan urusan eksekutif ya nanti mungkin kabarnya dari eksekutif,” tandas dia.

  • Nasib RUU Polri akan Ditentukan Saat DPR Masuk Masa Sidang?

    Nasib RUU Polri akan Ditentukan Saat DPR Masuk Masa Sidang?

    Nasib RUU Polri akan Ditentukan Saat DPR Masuk Masa Sidang?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua
    DPR
    Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU
    Polri
    ).
    Ia hanya menyampaikan, DPR pada masa sidang berikutnya akan memutuskan undang-undang mana saja yang akan dibahas. Namun, ia tak mengungkapkan lebih detail terkait dibahas atau tidaknya
    RUU Polri
    .
    “Kita akan memasuki masa sidang, nanti kita akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa UU yang pada saat ini dibahas,” ujar Dasco di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    DPR sendiri saat ini tengah memasuki masa reses sejak 26 Maret hingga 16 April 2025.
    Pimpinan DPR disebut Dasco akan berkoordinasi dengan delapan ketua fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut.
    Sedangkan sebelum masa reses kemarin, mereka sudah sepakat bahwa akan ada formulasi baru terkait pembahasan undang-undang di DPR. Namun sekali lagi, ia tak menjelaskan lebih detail terkait nasib RUU Polri.
    “Kita sudah sepakat kemarin sebelum reses ada beberapa kebijakan atau formulasi baru tentang pembahasan UU di DPR. Apakah itu nanti, tunggu saja,” ujar Dasco.
    Adapun RUU Polri sendiri sudah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, pada Selasa (28/5/2024). Dalam rapat paripurna tersebut hanya dijelaskan satu poin revisi, yakni soal batas usia pensiun yang dapat diperpanjang menjadi paling lama dua tahun.
    Namun, Komisi III DPR telah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai RUU Polri.
    Mereka masih fokus pada pembahasan revisi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “Saya sampai hari ini di Komisi III belum ada (bahas RUU Polri). Kita masih fokus di KUHAP,” ujar anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan, Senin (24/3/2025).
    Diketahui, RUU Polri mendapatkan penolakan dari publik karena dianggap memuat perubahan pasal-pasal yang bermasalah.
    RUU Polri disebut akan menambah kewenangan Polri untuk menindak, memblokir, memutus, dan memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.
    Revisi tersebut juga diduga akan mengatur kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Polri.
    Ketua DPR Puan Maharani pun menegaskan bahwa draf RUU Polri yang beredar saat ini adalah dokumen tidak resmi.
    “Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar, itu bukan DIM resmi. Itu kami tegaskan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (25/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY akui belum tahu rencana pertemuan Prabowo-SBY-Megawati

    AHY akui belum tahu rencana pertemuan Prabowo-SBY-Megawati

    Saya rasa adem ya, semua para pemimpin kita kalau bisa terus menjalin hubungan yang baik, terutama di hari bahagia seperti lebaran ini. Saya rasa akan memberikan energi positif untuk semua, untuk bangsa kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengakui dirinya belum mengetahui rencana pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Belum, belum tahu saya,” kata AHY saat ditemui setelah menghadiri acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    Namun, dia memastikan bahwa sang ayah, SBY, sendiri telah bertemu dengan Prabowo saat menghadiri open house atau gelar griya di Istana Merdeka dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah (31/3).

    “Yang jelas,.Pak SBY dan Pak Prabowo sempat bersilaturahim di hari pertama lebaran setelah salat ied, open house di Istana,” ucapnya.

    Dia memandang bahwa pertemuan para pemimpin bangsa sedianya dapat membawa kesejukan di tengah masyarakat.

    “Saya rasa adem ya, semua para pemimpin kita kalau bisa terus menjalin hubungan yang baik, terutama di hari bahagia seperti lebaran ini. Saya rasa akan memberikan energi positif untuk semua, untuk bangsa kita,” ujarnya.

    Adapun terkait pembicaraan dalam open house yang dihadirinya di rumah dinas Ahmad Muzani itu, dia menyebut tak lebih sebagai bentuk silaturahmi memperingati Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    “Silaturahmi, tentunya kami semua sama-sama ingin mensyukuri Idul Fitri tahun ini yang kita harapkan bawa keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

    AHY mengatakan bahwa pembicaraan santai tersebut dilakukan di tengah selingan menyantap jamuan makan yang dihidangkan oleh tuan rumah kepada para tamu.

    Dia pun berharap bangsa Indonesia dapat terus bersatu dengan semangat baik guna menghadapi beragam tantangan di masa depan.

    “Sebagai bangsa tentu ada tantangan, tapi teruslah kita bersatu dalam energi positif dan prasangka yang baik untuk bangsanya sendiri, dan berikan kesempatan bagi pemimpin dan pemerintah baik pusat dan daerah untuk bekerja sebaik mungkin, walaupun ada keterbatasan,” katanya.

    Dia lantas melanjutkan, “Itulah kebersamaan kita sebagai bangsa, kritik yang membangun itu diharap bisa membawa kita menjadi lebih baik.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 700 Narapidana Narkoba Lolos Proses Verifikasi Amnesti

    700 Narapidana Narkoba Lolos Proses Verifikasi Amnesti

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan sekitar 700 narapidana kasus narkoba telah lolos proses verifikasi untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah.

    Menurut Supratman, para narapidana tersebut dikategorikan sebagai pengguna narkoba dan memenuhi kriteria yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

    “Yang terakhir saya dapatkan data dari direktur pidana, yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna,” ungkap Supratman usai menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di Jakarta, Rabu (2/4/2025), dilansir dari Antara.

    Dia menjelaskan 700 narapidana narkoba tersebut merupakan bagian dari total 19.000 narapidana dari berbagai kategori yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima amnesti. Ia juga mengungkapkan bahwa angka keseluruhan penerima amnesti mengalami penyusutan setelah melalui tahap verifikasi.

    “Data terakhir itu dari 100.000 kemudian turun ke 44.000 karena kami juga verifikasi.Kemudian turun lagi ke 19.000,” ucapnya.

    Namun, ia menekankan bahwa jumlah akhir penerima amnesti ini masih bisa berubah karena proses verifikasi masih berlangsung di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

    “Belum angka final ya. Masih bisa bertambah atau berkurang,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa dari hasil verifikasi dan asesmen awal, sebanyak 19.337 narapidana telah memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti.

    “Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi,” kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sebelum melalui tahapan verifikasi, awalnya amnesti direncanakan diberikan kepada 44.495 narapidana.

    Amnesti ini diberikan kepada narapidana yang termasuk dalam beberapa kategori, seperti pengguna narkotika, serta mereka yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Selain itu, narapidana dengan kondisi khusus juga menjadi pertimbangan dalam pemberian amnesti ini, termasuk mereka yang menderita penyakit kronis, HIV/AIDS, mengalami gangguan jiwa, lansia di atas 70 tahun, penyandang disabilitas intelektual, memiliki keterbelakangan mental, ibu hamil, serta perempuan yang memiliki anak di bawah usia tiga tahun.

  • AHY koordinasi dengan stakeholders pastikan arus balik berjalan baik

    AHY koordinasi dengan stakeholders pastikan arus balik berjalan baik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya berkoodinasi dengan pemangku kementerian terkait (stakeholders) untuk memastikan arus balik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah berjalan dengan baik.

    “Insyaallah seluruh jajaran, seluruh bagian, termasuk Kemenhub (Kementerian Perhubungan) yang ada di dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) yang mempersiapkan infrastrukturnya, termasuk tentunya kerja sama kami dengan Korlantas (Korps Lalu Lintas) dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik berjalan dengan baik,” kata AHY.

    Hal itu disampaikannya setelah menghadiri acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    Dia pun menilai penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Untuk itu, pihaknya merasa perlu mengambil langkah antisipasi arus balik mudik.

    “Tentunya kami terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan puncaknya di 6-7 April,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan siap menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengawal jalannya Angkutan Lebaran 2025, sehingga masyarakat dapat mudik dengan selamat, aman, dan lancar.

    Pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran antara lain 30.451 unit bus, 772 kapal laut, 404 unit pesawat, serta 2.550 unit kereta api.

    Selain itu, telah dilakukan pula uji kelaikan atau ramp-check untuk memastikan semua armada dalam kondisi laik jalan dan aman dioperasikan.

    Bersamaan dengan itu, koordinasi lintas sektoral juga terus dilakukan. Kemenhub telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait mulai dari lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha transportasi.

    “Kami mengoptimalkan Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) dan Posko Pusat Angkutan Lebaran yang beroperasi 24 jam setiap hari untuk memantau pergerakan semua moda transportasi,” kata Menhub di Jakarta, Minggu (23/3).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Didit Kunjungi Megawati dan Jokowi untuk Sampaikan Pesan Prabowo

    Didit Kunjungi Megawati dan Jokowi untuk Sampaikan Pesan Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Kunjungan Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo ke mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) saat Lebaran 2025, untuk silaturahmi dan menyampaikan pesan ayahnya Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons soal safari halalbihalal Didit Prabowo ke para mantan presiden RI pada hari pertama Idulfitri 1446 Hijriah, Senin (31/3/2025).

    “Silaturahmi dalam Hari Raya Idulfitri itu kan biasa,” ujar Dasco seusai menghadiri open house Ketua MPR Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2025).

    Dasco menuturkan kunjungan Didit Prabowo ke rumah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat dan kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo, Jawa Tengah bagian dari silaturahmi Idulfitri. Dia mengakui Didit menyampaikan pesan Prabowo dalam halalbihalal silaturahmi tersebut.

    “Bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, sudah ke Pak Jokowi nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idulfitri dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri,” bener Dasco.

    Sebelumnya, Didit Prabowo sempat membagikan momen halalbihalal Lebaran 2025 bersama presiden RI sebelum Prabowo. Didit menemui Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jokowi.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    menyentil aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang kurang memiliki spirit
    bela negara
    .
    Menurutnya, jiwa bela negara yang dimiliki ASN zaman dulu dan sekarang berbeda, sehingga mereka akan dilatih oleh
    TNI dan Polri
    .
    “Urgensinya, pertama di kalangan ASN sendiri spirit bela negaranya rendah. Karena beda ya, spirit ASN zaman dulu dengan ASN yang sekarang,” ujar Dedi di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Kalau ASN zaman dulu kan ada proses tahapan yang dilakukan, agak lama ya dari honorer segala macam. Sekarang kan banyak yang kemudian jadi ASN,” sambungnya.
    Dedi mengatakan, melihat kondisi tersebut, dirinya akan menggelar pelatihan bela negara bagi ASN di Jabar.
    Dia menyebut, pemahaman ASN terhadap negara terlalu rendah saat ini.
    “Sekarang di kalangan ASN saja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. ASN lho, coba lihat. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini. Sehingga diperlukan upaya-upaya luar biasa oleh gubernur untuk membangun kesadaran itu,” ujar Dedi.
    Kemudian, Dedi menjelaskan ada dua macam bela negara, yakni formal dan kultural.
    Untuk bela negara formal, bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan semi militer.
    Sedangkan untuk bela negara kultural, Dedi mencontohkan bagaimana mereka menjaga kekayaan alam yang Indonesia miliki.
    “Kultural, apa yang saya lakukan hari ini, gunung enggak boleh tebasin, sungai-sungai harus dikeruk. Di bantaran sungai enggak boleh ada bangunan, ruang sawah harus dibuka dan pepohonan harus ditanam. Itu bela negara kultural yang sesungguhnya karena negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bakal diikutsertakan dalam pembekalan bela negara.
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bakal melibatkan TNI dan Polri sebagai instruktur atau pemateri dalam kegiatan belajar negara nantinya.
    Dikatakan Dedi, ASN Pemprov Jabar harus memiliki komitmen dalam melayani masyarakat, seperti yang dilakukan para anggota TNI-Polri.
    “Belajarlah pada tentara dan Polisi. Mereka ketika ditugaskan oleh atasannya selalu siap,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari
    Tribun Jabar
    , Sabtu (29/3/2025).
    Rencananya pada Juni 2025 ASN Pemprov Jabar akan mulai diberikan pembekalan bela negara.
    Dedi belum secara spesifik, apakah hanya berlaku untuk kepala OPD atau seluruh pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.