Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Pertemuan Mega-Prabowo Seusai Lebaran 2025

    Isu Politik-Hukum Terkini: Pertemuan Mega-Prabowo Seusai Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pertemuan Megawati Soekanoputri dengan Prabowo Subianto (Mega-Prabowo) menjadi salah satu topik dalam isu politik-hukum terkini Beritasatu.com pada Rabu (2/4/2025).

    Pertemuan tersebut mencuat setelah silaturahmi putra Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo ke kediaman Megawati pada hari H Lebaran 2025 yaitu Senin (31/3/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Didit terlihat dekat bahkan akrab dengan Puan Maharani. Pada pertemuan tersebut juga, Didit dititipkan pesan oleh Megawati untuk disampaikan kepada Prabowo.

    Topik lainnya yaitu seputar 700 narapidana kasus narkoba telah lolos proses verifikasi untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah. Kepastian itu disampaikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

    Isu Politik-Hukum Terkini Beritasatu.com

    1. Pertemuan Prabowo-Megawati, Dasco: Sudah Dibahas dengan Puan
    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku dirinya sudah membahas dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Dasco mengatakan, pertemuan Prabowo dan Megawati akan berlangsung secepatnya setelah Lebaran Idulfitri 2025.

    Dasco membicarakan pertemuan Prabowo dan Megawati dengan Puan di sela-sela acara open house Ketua MPR Ahmad Muzani di kediamannya, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    “Nah itu sama-sama, sepakat, dan itu secepatnya. Secepatnya itu kapan, ayo kita tunggu saja, tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan,” ujar Dasco seusai menghadiri acara open house tersebut.

  • Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 April 2025 – 00:06 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan pembicaraan politik yang dilangsungkan dalam acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    “Pembicaraan politiknya bahwa kami semuanya akan sama-sama bersama dalam membangun bangsa dan negara, dan semuanya akan terus bersama,” kata Puan kepada awak media setelah pertemuan.

    Selain itu, dia mengatakan dalam gelar griya yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, dan pejabat publik itu turut membahas ihwal penyelenggaraan mudik Lebaran 2025.

    “Perjalanan sudah berjalan dengan baik, semuanya enggak ada kendala. InsyaAllah kita jaga perjalanan pulang kembali ke Jakarta juga berjalan dengan baik dan semuanya sehat,” katanya.

    Dia pun menyebut silaturahmi para pejabat dan elite tersebut berlangsung dengan suasana yang hangat dan gembira.

    Dia menambahkan bahwa sang ibunda, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, bahkan juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Ahmad Muzani melalui dirinya.

    Puan menyebut bahwa Ahmad Muzani juga telah lebih dulu bersilaturahmi dalam rangka Lebaran 2025 ke kediaman Megawati di Jakarta pada Senin (31/3).

    “Salam buat Pak Muzani, kemarin juga Pak Muzani datang, dan semua yang datang ke sini juga akan selalu bersama,” ucapnya.

    Sementara itu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa momentum lebaran tersebut digunakan untuk menyambung tali persaudaraan, persahabatan, dan perkawanan.

    Sejumlah menteri yang hadir dalam acara gelar griya di rumah dinas Ahmad Muzani tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Selanjutnya, turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri para anggota DPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Sumber : Antara

  • 6 Pemerintah Pusat Larang Pemda Rekrut Honorer Baru Nasional

    6 Pemerintah Pusat Larang Pemda Rekrut Honorer Baru Nasional

    Pemerintah Pusat Larang Pemda Rekrut Honorer Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer.
    Bima Arya menekankan, tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer baru.
    “Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat. Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” ujar Bima Arya di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Menurut Bima Arya,
    Kemendagri
    dan
    KemenPAN-RB
    terus berkoordinasi untuk mensosialisasikan arahan ini.
    Dia menyebut pemerintah pusat sedang berupaya menyamakan timeline dari pengangkatan ini.
    “Dan Kemendagri terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk menyamakan timelinenya. Tenggat waktunya. Supaya disosialisasi dengan baik,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Punya Mobil dan Rumah Mewah, Kades Klapanunggal Ade Endang Masih Minta THR Rp 165 juta – Halaman all

    Punya Mobil dan Rumah Mewah, Kades Klapanunggal Ade Endang Masih Minta THR Rp 165 juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sosok, rekam jejak digital hingga kehidupan Ade Endang Saripudin terus dikulik 

    Ade Endang Saripudin merupakan Kepala Desa atau Kades Klapanunggal yang viral minta THR Rp165 juta. 

    Kali ini Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin diketahui tinggal di sebuah rumah mewah, termasuk memiliki mobil mewah, Mitsubishi Pajero Sport.

    Sebelumnya Ade Endang masih sempat mengklaim jika surat permintaan THR Rp 165 juta yang ditujukan ke perusahaan di Kabupaten Bogor itu bersifat imbauan, bukan paksaan. 

    Namun akhirnya, Ade Endang Saripudin mengakui apa yang dilakukannya tersebut adalah salah. Ade Endang berjanji akan menarik surat edaran itu.

    “Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan. Mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar. Saya akan menarik kembali surat edaran tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan,” kata Ade, dikutip dari Tribunnews Bogor.

    Terkini Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiayagus, untuk mengusut kasus Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) Rp165 juta ke perusahaan di lingkup wilayah Kabupaten Bogor.

    Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut mendesak supaya polisi menangkap Kades Klapanunggal yang meminta THR.

    “Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar. Kita tunggu beberapa hari ini,” kata Dedi Mulyadi kepada wartawan di rumah Ketua MPR RI AHmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

     

    Meski meminta THR Rp 165 juta, Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin ternyata tinggal di sebuah rumah mewah.

    Ade Endang Saripudin juga ternyata memiliki mobil mewah, Mitsubishi Pajero Sport.

    Bahkan nomor polisi dari mobil tersebut juga merupakan inisial Ade Endang Saripudin

    SOSOK KADES KLAPANUNGGAL – Inilah sosok Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin, viral usai minta THR untuk Halal Bihalal kini dikorek jejak digitalnya yang ternyata suka Akun Seksi yang diunggah Tribunnews pada Selasa (1/4/2025). Berikut sosok Ade Endang Saripudin Kades Klapanunggal yang viral usai minta THR (Instagram Desa Klapanunggal/Facebook Ade Endang Saripudin)

    Tampak di postingan Facebook Kang Ubed, rumah Ade memiliki pilar warna cokelat, sama dengan pintunya.

    Rumahnya dengan gerbang putih senada dengan warna temboknya.

    Ade yang karib disapa Gonon tersebut tinggal di rumah dua lantai.

    Selain rumah, Kades Gonon juga memiliki mobil Pajero Sport warna putih.

    Mobil tersebut berplat nomor sesuai dengan namanya, B 160 NON.

     

    Pernah Viral Dicurigai Sunat Bansos era Presiden Jokowi

    Bukan hanya THR, Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin juga pernah viral di media sosial gara-gara dicurigai menyunat bantuan sosial (bansos).

    Kades Gonon dicurigai memotong bantuan sosial tunai (BST) pada era Presiden Jokowi.

    Sekelompok ibu-ibu mengaku dana bansos dipotong sampai 50 persen.

    Kata Tati Herawati, dari yang seharusnya Rp 600 ribu, mereka hanya menerima Rp 300 ribu.

    “Petugas bilang, uang ibu katanya dialihkan Rp 300 ribu, katanya sudah sepakat. Kami keberatan, karena tidak ada pemberitahuan sejak awal,” katanya.

    Kades Ade Endang Saripudin membantah telah menyunat bansos untuk warga.

    Ia justru menuding ada pihak lain yang melakukan hal tersebut.

    (tribun network/thf/TribunnewsBogor.com)

  • Dedi Mulyadi Klaim Puncak Tak Macet Parah: Angkot Diliburin

    Dedi Mulyadi Klaim Puncak Tak Macet Parah: Angkot Diliburin

    Dedi Mulyadi Klaim Puncak Tak Macet Parah: Angkot Diliburin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    mengatakan arus mudik Lebaran 2025 sejauh ini baik-baik saja, khususnya di wilayah Jabar.
    Menurut Dedi Mulyadi, kini sudah tidak terjadi kemacetan parah di wilayah Jabar. Apalagi, kata dia, kawasan
    Puncak
    juga sudah tertib.
    “Jawa Barat-nya terlewat tertib, tidak terlalu ada antrean yang stuck. Sampai puluh-puluh jam kan enggak ada sekarang. Puncak hari ini relatif tertib,” ujar Dedi Mulyadi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Dedi Mulyadi menjelaskan, kondisi ini tidak lepas dari tertibnya angkot, ojek, hingga andong yang setop beroperasi selama Lebaran.
    Dengan begitu, Dedi Mulyadi mengeklaim, arus mudik pada kesempatan ini sangat tertib.
    Dedi Mulyadi pun meyakini arus balik mudik yang diprediksi terjadi pada 6-7 April tahun ini juga akan berjalan lancar.
    “Dan kemudian juga mudah-mudahan teman-teman yang angkot, andong, ojek taat. Sampai hari ini masih taat tuh. Ini kan arus mudik yang sekarang relatif sangat tertib,” jelasnya.
    “Ya karena sederhana. Ya, sopir angkotnya liburin. Itu saja kok. Insya Allah nanti baliknya juga aman,” imbuh Dedi Mulyadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ‘Masih Latihan’ Dedi Mulyadi Sindir Supian Suri yang Izinkan ASN Depok Pakai Mobil Dinas Buat Mudik

    ‘Masih Latihan’ Dedi Mulyadi Sindir Supian Suri yang Izinkan ASN Depok Pakai Mobil Dinas Buat Mudik

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Supian Suri masih berlatih menjadi Wali Kota Depok.

    Politikus Gerindra itu menyampaikan Supian Suri bukan berstatus petahana Wali Kota Depok. 

    Sindiran itu dikatakan Dedi Mulyadi terkait kebijakan Supian Suri yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Dedi Mulyadi menungkapkan dirinya hanya akan menegur Supian Suri terkait kebijakan tersebut.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru, jadi masih latihan,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

    Selain itu, Dedi Mulyadi akan memanggil seluruh kepala daerah di Jawa Barat termasuk Wali Kota Depok. 

    Dedi menuturkan pemanggilan dilakukan agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali.

    “Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ungkap Dedi.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” imbuh dia.

    KLIK SELENGKAPNYA: Damkar Depok Pecat lagi Sandi Butar Butar sebagai Petugas Damkar. Dulu, Sandi Pernah Curhat ke Dedi Mulyadi Hingga Jadi Perhatian Presiden Prabowo.

    Penjelasan Wamendagri

    Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Wali Kota Depok Supian Suri sudah mendapat teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Wali Kota Depok sudah ditegur Gubernur Jawa Barat,” kata Bima Arya kepada Kompas.com, Rabu (2/4/2025).

    Bima Arya menegaskan kembali aturan penggunaan mobil dinas hanya diperuntukkan ASN bagi kepentingan pelayanan publik.

    Aturan itu, menurut Bima Arya, sudah seharusnya diingat seluruh ASN di pemerintah daerah.

    “Semua dikembalikan sesuai aturan disiplin kepegawaian berdasarkan kewenangan,” ucap Bima Arya.

    Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri masih menerima laporan adanya ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

    Namun Bima Arya tidak merinci daerah mana saja yang melaporkan soal ASN yang menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    “Ada beberapa aduan dari warga yang melihat kendaraan dinas digunakan untuk mudik,” ucap Bima Arya.

    Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

    Supian Suri mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik merupakan bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.

    “Nggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata Supian Suri, Jumat (28/3/2025).

    Supian Suri juga menerangkan, mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung-jawab melekat selama mereka bepergian, termasuk ketika mudik. (Wartakotalive/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menkum Supratman hingga Seskab Teddy Hadiri Open House Ketua MPR di Widya Chandra

    Menkum Supratman hingga Seskab Teddy Hadiri Open House Ketua MPR di Widya Chandra

    JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani melaksanakan gelar griya atau open house dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah pada hari ini. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih hadir di Kompleks Widya Chandra III.

    Dari pantauan di rumah dinas Muzani sejumlah pejabat hadir seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hingga anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

    “Ini masih suasana lebaran hari ketiga, jadi hari ini saya silaturahmi dengan ketua MPR Pak Muzani,” kata Bamsoet kepada wartawan, Rabu, 2 April.

    Bamsoet berharap silaturahmi ini makin mempererat hubungan antara kementerian dan lembaga untuk memajukan perekonomian. Sebab, Indonesia memiliki prospek yang baik untuk berinvestasi.

    “Harapannya dari silaturahmi ini kita berharap tetep prioritas pemerintah ke depan pemberian stimulus ekonomi kepada manusia,” ujarnya.

    “Indonesia masih memiliki prospek yang bagus untuk perusahaan investasi, memiliki optimisme untuk ivestasi, dan memang dibutuhkan berbagai stimulus baru untuk memperlonggar pengetahuan ekonomi,” sambung eks Ketua MPR tersebut.

    Adapun saat ini sejumlah pejabat masih terus berdatangan ke rumah dinas Ketua MPR. Di antaranya Fadli Zon yang menjabat Menteri Kebudayaan, Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, hingga Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno.

  • Kemendagri Ingatkan Pemda Tak Angkat Pegawai Honorer Baru Lagi

    Kemendagri Ingatkan Pemda Tak Angkat Pegawai Honorer Baru Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak mengangkat pegawai non aparatur sipil negara (ASN) alias honorer baru. Dia meminta pemda mengikuti skema yang sudah diatur oleh pemerintah pusat.

    “Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat,” ujar Bima seusai acara open house di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Menurut Bima, semua pemda harus mematuhi skema yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, kata dia, tidak boleh ada pengangkatan pegawai honorer baru di lingkungan pemda.

    “Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” tandas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Termasuk, kata dia, soal pengangkatan PNS dan PPPK yang sudah ditentukan waktunya.

    “Kemendagri terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk menyamakan timeline-nya supaya disosialisasi dengan baik,” pungkas Bima.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta seluruh instansi pusat dan daerah diminta segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Simulasi tersebut, kata Rini, harus disesuaikan dengan jadwal terbaru, dan sesuai kesiapan masing-masing instansi.

    Diketahui, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025. 

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” ujar Rini dikutip Senin (31/3/2025).

    Apalagi, kata Rini, Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. 

    “Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemda sangat dibutuhkan,” tandas Rini.

    Rini berharap seluruh kepala unit yang membidangi SDM/kepegawaian, segera menindaklanjuti arahan presiden yang dituangkan dalam Surat Kepala BKN nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024. 

    “Pastikan semua CASN yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lebih cepat sangat baik,” imbuh Rini.

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana menegaskan pengangkatan ini menjadi perhatian bagi Kementerian PANRB. Reni menerangkan Kementerian PANRB sudah melakukan identifikasi potensi kesiapan, termasuk anggaran. 

    “Namun, tetap diperlukan suatu forum untuk menyamakan persepsi. Terhitung mulai tanggal (TMT) tidak lagi serentak, tetapi dengan terminologi ‘paling lambat’. Bagi yang sudah siap, bagi instansi yang memenuhi syarat, sudah bisa melakukan pengangkatan,” jelas Reni.

    Untuk itu dia berharap seluruh pemda untuk menaati kebijakan untuk tidak lagi mengangkat pegawai honorer baru lagi.

  • Puan sebut Megawati titip pesan ke Prabowo lewat Didit

    Puan sebut Megawati titip pesan ke Prabowo lewat Didit

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan sebut Megawati titip pesan ke Prabowo lewat Didit
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 02 April 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui sang anak, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo.

    Dia mengatakan pesan itu dititipkan ketika Didit bersilaturahmi dalam rangka Lebaran 2025 ke kediaman Megawati di Jakarta pada Senin (31/3).

    “Ya, ibu (Megawati) menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu, dan semoga setelah lebaran suasana akan semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara,” kata Puan ditemui setelah menghadiri acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    Adapun terkait kepastian pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, Puan hanya menjawab bahwa secepatnya hal tersebut akan dilakukan setelah momentum Lebaran 2025 usai.

    “Jadi setelah lebaran ini, setelah libur lebaran pasti ada pertemuan secepatnya,” ucapnya.

    Dia menyebut bahwa Megawati tak menggelar gelar griya. Untuk itu, muskil terjadi pertemuan kedua tokoh itu terwujud pada momentum tersebut.

    “Jadi Pak Prabowo pasti ada kesibukan dan Ibu Mega juga tidak ada open house,” tuturnya.

    Bahkan, kata dia, sedianya Megawati dan Prabowo hendak bersilaturahmi dalam rangka momentum lebaran menggunakan telekonferensi atau videocall ketika Didit bertamu, namun hal itu diurungkan karena terkendala waktu.

    “Kemarin rencananya mau begitu (videocall), hanya kemudian Mas Didit sudah mau pergi ke Solo,” ujarnya.

    Sebelumnya, Senin (31/3), Didit terpantau mendatangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan kehadiran Didit ke rumah Megawati saat perayaan Idul Fitri, mempererat hubungan baik antara Prabowo dan Megawati.

    “Ibu Mega berulang-ulang mengatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang dan hak itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini ke kediaman beliau,” kata Ahmad Basarah saat ditemui di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta Selatan (31/3).

    Menurut Basarah, hubungan baik itu sudah terjalin sejak Megawati dan Prabowo sama sama maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2004.

    Sumber : Antara

  • Wakil Ketua MPR minta pemda sosialisasikan SPMB 2025 secara masif

    Wakil Ketua MPR minta pemda sosialisasikan SPMB 2025 secara masif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025 secara masif guna menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.

    “Saya kira pemerintah daerah harus proaktif menyosialisasikan SPMB yang baru agar para orang tua murid memahami proses tahapan yang harus dilalui dalam mendaftarkan putra-putri mereka ke sekolah di tahun ajaran baru mendatang,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia mendorong agar pemda segera menetapkan sejumlah persyaratan dari setiap jalur SPMB yang tersedia sehingga para wali murid dan calon murid baru dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

    Namun, dia mengingatkan sejumlah persyaratan pada setiap jalur yang disediakan tersebut wajib diterapkan pemda secara transparan.

    Anggota Komisi X DPR RI itu pun berharap kebijakan yang diterapkan pada SPMB 2025 dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang tersedia.

    Menurut dia, dengan semakin banyak anak bangsa yang mengenyam pendidikan maka peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional akan semakin besar.

    “Tentu saja, dengan kualitas SDM yang meningkat akan mendorong daya saing anak bangsa di tingkat global akan semakin baik,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah menetapkan empat jalur dalam kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diterapkan mulai Tahun Ajaran 2025/2026.

    Adapun keempat jalur dalam kebijakan SPMB ini meliputi jalur domisili; jalur prestasi yang meliputi prestasi akademik, non akademik dan kepemimpinan; jalur afirmasi; dan jalur mutasi, yang memiliki persentase kuota minimal di setiap jenjang pendidikan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025