Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Duduk Perkara Wali Kota Depok Ditegur Dedi Mulyadi & Wamen Usai Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas – Halaman all

    Duduk Perkara Wali Kota Depok Ditegur Dedi Mulyadi & Wamen Usai Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Memberi izin aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran 2025 berimbas Wali Kota Depok, Supian Suri, terkena teguran oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Bima Arya Sugiarto.

    Tidak hanya ditegur, Supian Suri juga akan dipanggil oleh orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.

    Lantas, apa alasan Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan bawahannya untuk memakai mobil dinas saat mudik?

    Pada saat Dedi Mulyadi dan Kemendagri gencar-gencarnya melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik, Supian Suri justru membuat kebijakan yang berbeda.

    Ia membuat heboh publik karena memperbolehkan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri 2025.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian Suri, Jumat (28/3/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor.

    Salah satu faktornya yakni memberi apresiasi untuk pegawai yang telah mengabdi di Pemerintah Kota Depok.

    Supian Suri berujar bahwa tidak semua ASN memiliki kendaraan pribadi.

    Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mereka.

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” tuturnya.

    Sementara itu, Dedi Mulyadi dan Kemendagri selaku atasan Supian Suri melarang keras penggunaan mobil dinas untuk mudik.

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan kebijakan yang disampaikan Wali Kota Depok tersebut keliru dan berpotensi merugikan negara.

    “Enggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas titik, tidak untuk kepentingan yang lain,” ujar KDM, Senin (31/3/2025).

    Pada waktu yang berbeda, baru-baru ini Dedi Mulyadi akan memanggil Supian Suri atas perilaku yang dibuatnya.

    “Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

    Dedi mengatakan, dirinya ingin hal serupa tidak terjadi kembali, sehingga dirinya akan menekankan beberapa hal kepada bupati dan wali kota yang ada di wilayah Jawa Barat.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” ucapnya.

    Dedi Mulyadi menyebut dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok.

    Dia menyadari bahwa Wali Kota Depok adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan,” ujarnya.

    Ditegur Wamendagri

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto, memberikan respons terkait dengan kabar Wali Kota Depok mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    Bima Arya menegaskan bahwa para pejabat daerah, termasuk kepala daerah, dilarang memanfaatkan fasilitas dinas, seperti mobil dinas, untuk kepentingan pribadi.

    Walaupun Wali Kota Depok mengklaim bahwa keputusan itu sebagai bentuk penghargaan untuk para staf, Bima Arya menilai langkah tersebut tidak tepat dan berisiko merugikan negara.

    “Ini jelas salah. Pemberian fasilitas dinas untuk keperluan pribadi tidak dibenarkan. Ada banyak cara untuk memberikan penghargaan yang lebih tepat tanpa menggunakan fasilitas negara,” kata Bima Arya saat menghadiri open house di kediaman Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Bima Arya menegaskan bahwa penggunaan mobil dinas untuk mudik berpotensi membuka celah kerugian negara yang signifikan.

    “Kalau dibiarkan, maka mobil dinas—yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik—justru disalahgunakan, dan ini berisiko menimbulkan kerugian negara,” lanjutnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas dinas bukanlah barang pribadi yang bisa dipakai sesuka hati.

    “Fasilitas negara seharusnya tetap tersedia untuk kepentingan lembaga dan pegawai yang tetap bekerja, meski banyak yang libur. Ini penting agar pelayanan publik tidak terganggu,” tambahnya.

    Bima Arya juga menyoroti fakta bahwa meskipun libur Lebaran, tidak semua pegawai bisa cuti, karena ada yang tetap piket dan bekerja.

    Oleh karena itu, ia menekankan agar mobil dinas tetap tersedia dan siap digunakan oleh mereka yang bertugas.

    “Libur bukan berarti semuanya libur. Pemerintah bekerja dengan sistem shift, sehingga beberapa staf tetap bertugas dan membutuhkan mobil dinas untuk menjalankan tugas mereka,” jelasnya.

    Dengan tegas, Bima Arya menekankan bahwa fasilitas negara harus dikelola dengan bijaksana untuk menghindari penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Panggil Supian Suri Buntut Mobil Dinas untuk Mudik ASN: Wali Kota Baru, Masih Latihan dan di TribunJakarta.com dengan judul Dedi Mulyadi Mendadak Kumpulkan Pasukan, Sosok yang Izinkan Mudik Pakai Mobil Dinas Ikut Dipanggil

    (Tribunnews.com/Rakli/Rizki Sandi Putra) (TribunJabar.id/Salma Dinda Regina) (TribunJakarta.com/Wahyu Septiana)

  • Megawati Disebut Sudah Beri Instruksi Seluruh Kepala Daerah PDIP Ikuti Retret Gelombang Kedua – Halaman all

    Megawati Disebut Sudah Beri Instruksi Seluruh Kepala Daerah PDIP Ikuti Retret Gelombang Kedua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (DPP PDIP) Ahmad Basarah menyatakan, seluruh kepala daerah dari PDIP yang absen pada retret atau pembekalan di gelombang pertama bakal ikuti pembekalan di gelombang kedua.

    Kepala daerah yang dipastikan bakal mengikuti retret juga terhadap mereka yang dimungkinkan terpilih dalam pemilihan suara ulang (PSU).

    Kata Basarah, hal itu sudah disepakati oleh seluruh kader PDIP dan para kepala daerah dari PDIP.

    “Ya benar sudah ada kesepakatan kami bahwa kada (kepala daerah) dari PDIP yang belum ikut retret angkatan pertama akan ikut pada angkatan ke kedua,” kata Basarah saat dikonfirmasi awak media, Kamis (3/4/2025).

    Basarah juga memastikan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi agar seluruh kepala daerah dari PDIP mengikuti pembekalan tersebut.

    Hanya saja, Basarah tidak dapat menjabarkan lebih rinci siapa saja kepala daerah dari PDIP yang akan ikut dalam retret gelombang kedua ini.

    “Ya benar hal tersebut adalah arahan dari Bu Mega,” tandas dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar setelah Lebaran 2025.

    “Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah Lebaran,” kata Bima, ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Namun, Bima enggan mengungkapkan lokasi retret. Menurutnya, Magelang menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, namun kemungkinan lokasi lain juga masih terbuka.

    “Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tetapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama,” ujar Bima.

    Bima menegaskan bahwa format retret akan disesuaikan dengan jumlah kepala daerah yang hadir. 

    Dia menegaskan bahwa retret digelar agar seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang selaras mengenai program-program prioritas pemerintah.

    “Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembekalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah,” ungkapnya.

  • Sosok Irjen Akhmad Wiyagus, Kapolda Jabar yang Dilobi Dedi Mulyadi Usut Kasus Kades Minta THR – Halaman all

    Sosok Irjen Akhmad Wiyagus, Kapolda Jabar yang Dilobi Dedi Mulyadi Usut Kasus Kades Minta THR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat (Jabar), Irjen Pol Akhmad Wiyagus, dilobi oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, untuk mengusut kasus Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) senilai Rp165 juta ke pabrik-pabrik yang berada di wilayah Bogor.

    Dedi Mulyadi meminta Kades Klapanunggal tersebut ditangkap.

    Pasalnya, tindakan Kades Klapanunggal tersebut tidak berbeda dengan aksi preman yang ada di Bekasi.

    Orang nomor satu di Jabar tersebut menegaskan bahwa kades minta THR harus diproses hukum.

    “Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar. Kita tunggu beberapa hari ini,” ujar Dedi Mulyadi di rumah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    “Saya cenderung ya Kades itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan,” tutur dia.

    Diketahui, Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin menyebar surat permintaan THR ke perusahaan dan pabrik di lingkup wilayah Klapanunggal, Bogor.

    Surat permintaan THR yang ditandatangani Ade tersebut berisikan rencana anggaran THR untuk aparatur desa mencapai Rp165 juta.

    Adapun rinciannya yakni 200 paket bingkisan, 200 amplop THR, 200 paket kain sarung, dan 200 paket konsumsi.

    Selanjutnya, biaya untuk penceramah, pembaca ayat suci Al-Quran, sewa sound system, dan tambahan biaya tak terduga lainnya.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak Irjen AKhmad Wiyagus? Berikut informasi lengkapnya.

    Irjen Pol Akhmad Wiyagus adalah perwira tinggi (Pati) Polri yang sudah menjabat sebagai Kapolda Jabar sejak Maret 2023.

    Jabatan jenderal bintang 2 tersebut sebagai Kapolda Jabar tercatat dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/713/III/KEP./ 2023 tanggal 27 Maret 2023.

    Ia ditunjuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jabar.

    Sebelum itu, Irjen Akhmad Wiyagus sempat terlebih dahulu menjabat sebagai Kapolda Lampung.

    Ia tercatat aktif mengemban jabatan sebagai Kapolda Lampung pada Juni 2022 hingga Maret 2023.

    Saat masih menjadi Kapolda Lampung, Akhmad Wiyagus pernah menerima penghargaan polisi teladan Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

    Dikutip dari situs resmi Polri, Akhmad Wiyagus merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Sepanjang kariernya, jenderal kelahiran Tasikmalaya ini pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Kapolres Sumedang (2008), Kanit II Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri (2010), dan Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri (2011).

    Tak sampai di situ, Akhmad Wiyagus juga pernah menjabat sebagai Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2013), Dirtipidkor Bareskrim Polri (2014), dan Wakapolda Maluku (2018).

    Karier Akhmad Wiyagus makin moncer tatkala ia didapuk menjadi Wakapolda Jawa Barat pada tahun 2019.

    Pada 2020, ia lalu diangkat sebagai Kapolda Gorontalo.

    Dua tahun kemudian, lulusan Akpol 1989 ini dimutasi menjadi Kapolda Lampung.

    Tak bersleang lama, Irjen Akhmad Wiyagus dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jabar pada 2023 hingga sekarang.

    Kades Klapanunggal minta maaf

    Terkait kasus minta THR, Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin menyampaikan permohonan maaf.

    Video permintaan maaf itu disampaikan Ade setelah surat edaran minta THR yang ditandatanginya itu viral di media sosial.

    Dalam video klarifikasinya, Ade meminta maaf atas kegaduhan yang telah diperbuatnya menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H ini.

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan,” kata Ade, Minggu (30/3/2025).

    Ade menjelaskan surat edaran tersebut tidak bersifat memaksa.

    Untuk langkah selanjutnya, Ade mengaku akan menarik surat edaran minta THR tersebut.

    “Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan, mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik surat himbauan tersebut,” aku Ade.

    Ade Endang Saripudin rupanya juga sempat membuat heboh masyarakat atas tuduhan menyunat bansos pada tahun 2021 silam.

    Kala itu, Kades Klapanunggal tersebut dituding menyunat bantuan sosial tunai (BST) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dilansir TribunnewsBogor.com, dugaan penyunatan bansos ini diungkap oleh sekelompok ibu-ibu yang mengaku korban.

    Mereka mengaku menjadi korban penyunatan dana bansos sebesar 50 persen.

    Mulanya mereka seharusnya mendapat BST sebesar Rp 600 ribu, tetapi justru hanya mendapat Rp 300 ribu.

    Tati Herawati, salah satu korban, berujar bansos tersebut dibagikan di SMPN 1 Klapanunggal kepada yang berhak mendapatkan bansos ini.

    Di satu ruangan, Tati mengaku menerima BST itu Rp 600 ribu, lalu disuruh ke ruangan lain dan uangnya itu mendadak dipotong jadi Rp300 ribu dengan alasan dialihkan ke warga yang belum dapat.

    “Dia (petugas) bilang, uang ibu katanya dialihkan Rp 300 ribu, katanya udah sepakat. Kita keberatan, karena tidak ada pemberitahuan dari pertamanya,” kata Tati, Senin (19/4/2021).

    Namun, Kades Klapanunggal mengaku tidak mengetahui pemotongan bansos tersebut.

    Ia mengaku dijebak, di mana ada pihak lain yang bermain soal pembagian BST itu tanpa sepengetahuannya.

    Catatan lama kades ini diungkap oleh Politisi PSI, Ronald A Sinaga alias Bro Ron, di media sosial dengan tajuk ‘sejarah kepemimpinan Kades Klapanunggal.’

    “Aku sih yaqueen seyaqueen yaqueennya, staff desa gak mungkin melakukan itu tanpa arahan pimpinan,” tulis Bro Ron.

    Diketahui, Ade Endang Saripudin menjabat sebagai Ketua APDESI Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

    Ade Endang terpilih melalui Pilkades 2020.

    Saat itu Ade Endang berhasil mengalahkan empat saingannya.

    (Tribunnews.com/Rakli/Fersianus Waku) (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy)

  • Mega Perintahkan Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Gelombang Kedua jika Absen pada Gelombang Pertama

    Mega Perintahkan Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Gelombang Kedua jika Absen pada Gelombang Pertama

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu untuk mengikuti kegiatan retreat gelombang kedua. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu untuk mengikuti kegiatan retreat gelombang kedua. Arahan itu ditujukan bagi kepala daerah dari PDIP yang absen dalam kegiatan retreat gelombang pertama.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Basarah mengatakan, pihaknya sudah menyepakati bahwa kader yang terpilih sebagai kepala daerah dan tak ikut retreat di gelombang pertama, harus dikut pada gelombang kedua.

    “Ya benar sudah ada kesepakatan kami bahwa kada dari PDIP yang belum ikut retreat angkatan pertama akan ikut pada angkatan ke kedua,” kata Basarah saat dikonfirmasi, Kamis (3/4/2025).

    Mantan Wakil Ketua MPR ini menyampaikan, hal itu merupakan arahan dari Megawati. “Ya benar hal tersebut adalah arahan dari Bu Mega,” pungkas Basarah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa retreat kepala daerah gelombang kedua akan dilaksanakan setelah Lebaran. “Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah lebaran,” kata Bima usai menghadiri open house Lebaran di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Rabu (2/4/2025).

    Bima Arya mengungkapkan, pelaksanaan retreat itu bisa digelar di Magelang seperti yang pertama. Akan tetapi, kata dia, tempat lain bisa juga digunakan. “Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain, tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama,” ujar dia.

    Terkait konsep pelaksanaan, Bima menegaskan akan disesuaikan dengan jumlah kepala daerah yang mengikuti. Intinya, ia menginginkan agar pembekalan dilaksanakan segera.

    “Karena perlu, teman-teman yang belum dapat pembekalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah,” pungkasnya.

    (rca)

  • Jelang Arus Balik Lebaran 2025, Pemerintah Pastikan Transportasi Aman

    Jelang Arus Balik Lebaran 2025, Pemerintah Pastikan Transportasi Aman

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan arus balik Lebaran berjalan lancar dan aman.

    Pernyataan ini disampaikan Agus Harimurti usai menghadiri silaturahmi Idulfitri yang diselenggarakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta pada Rabu, 2 April 2024. Ia menyebutkan bahwa arus mudik telah berlangsung dengan baik, aman, dan tertib, namun diperlukan langkah antisipatif untuk mengelola arus balik yang diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan.

    “Kita harus mengantisipasi arus balik yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 6–7 April 2025,” ujarnya.

    Pemerintah Siapkan Langkah Strategis untuk Arus Balik

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi periode transportasi Lebaran 2025, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.

    Sebagai bagian dari upaya kelancaran arus balik, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas transportasi, antara lain:

     30.451 bus  772 kapal laut  404 pesawat 2.550 kereta api

    Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pemeriksaan ketat untuk memastikan seluruh kendaraan layak beroperasi selama masa arus balik.

    Polri dan TNI Terlibat dalam Pengelolaan Lalu Lintas

    Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pemerintah daerah, guna memastikan strategi pengelolaan lalu lintas berjalan optimal.

    “Kami mengoptimalkan Pusat Informasi Transportasi dan Posko Angkutan Lebaran, yang beroperasi 24 jam setiap hari untuk memantau pergerakan semua moda transportasi,” jelas Purwagandhi.

    146 Juta Pemudik Diprediksi Melakukan Perjalanan Lebaran 2025

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memproyeksikan bahwa sekitar 146,48 juta orang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini, mengalami penurunan 24% dibandingkan 193,6 juta pemudik pada 2024.

    Sementara itu, data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret 2025, tiga hari sebelum Idul Fitri, dengan 258.000 kendaraan tercatat meninggalkan Jakarta.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bala Bantuan Indonesia untuk Korban Gempa di Myanmar…

    Bala Bantuan Indonesia untuk Korban Gempa di Myanmar…

    Bala Bantuan Indonesia untuk Korban Gempa di Myanmar…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter (SR) mengguncang Myanmar pada Jumat (28/3/2025) siang, menyebabkan kerusakan parah dan menewaskan 2.719 orang hingga Selasa (1/4/2025).
    Guncangan gempa terasa hingga ke Thailand, memicu respons cepat dari berbagai negara, termasuk
    Indonesia
    .
    Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, pemerintah Indonesia segera mengirimkan tim bantuan untuk membantu proses evakuasi dan penanganan korban.
    Bantuan yang dikirim mencakup tenaga SAR, tim medis darurat (Emergency Medical Team) untuk memberikan pertolongan pertama, serta bantuan logistik senilai 1 juta dollar AS (setara Rp 16 miliar).
    Bantuan logistik tersebut terdiri dari obat-obatan, makanan, tempat penampungan sementara, dan penyuling air bersih.
    Pada Selasa (1/4/2025), dua gelombang bantuan dari
    TNI
    diberangkatkan.
    Gelombang pertama berasal dari TNI Angkatan Udara yang mengirimkan 10.446 kilogram bantuan untuk korban gempa.
    “Bantuan mencakup satu unit truk dari Basarnas, 68 koli tenda pengungsi dari Kementerian Pertahanan, serta tiga ekor anjing pelacak dari Dipolsatwa,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri, dalam keterangannya, pada Rabu (2/4/2025).
    Sementara itu, TNI Angkatan Laut (TNI AL) sedang menyiapkan KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 untuk membantu korban gempa bumi di Myanmar.
    Hal itu disampaikan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan.
    “Kapal perang yang disiapkan adalah KRI Radjiman Wedyodiningrat-992, itu kapal bantu rumah sakit,” saat memimpin Gelar Kesiapan Operasi
    Bantuan Kemanusiaan
    Luar Negeri di Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara, pada Senin (31/3/2025).
    Yayan menambahkan, KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 dilengkapi dengan berbagai alat kesehatan yang mendukung misi kemanusiaan.
    “Di dalam (KRI Radjiman) sudah dilengkapi dengan kontainer-kontainer medis dan bisa melaksanakan kegiatan operasi medik,” ujar dia.
     
    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan tambahan kepada korban
    gempa Myanmar
    pada Kamis (3/4/2025).
    “Ya, jadi kita merespons apa yang disampaikan oleh Myanmar pasca-kejadian gempa kemarin, ini sedang kita proses persiapannya, rencananya besok bantuan (dikirim),” kata Sugiono, di rumah Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Rabu (2/4/2025).
    Sugiono juga menyatakan bahwa tim Indonesia sudah berada di Myanmar sejak tanggal 31 Maret.
    “Jadi, besok secara resmi kita akan kirimkan bantuan,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langkah Positif Redam Dinamika Politik

    Langkah Positif Redam Dinamika Politik

    loading…

    dalam Didit Prabowo dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025). Foto/SINDOnews.

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) , Eddy Soeparno, memberikan tanggapannya terkait kehadiran putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo , dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025).

    Eddy menyambut baik langkah Didit yang bersilaturahmi dengan Megawati, karena menurutnya hal tersebut dapat meredakan ketegangan politik. Ia juga menilai bahwa perbedaan politik akan semakin mencair demi persatuan bangsa.

    Baca juga: 2 Makna Silaturahmi Didit Prabowo ke Mega, SBY, dan Jokowi

    “Inisiatif Mas Didit bertemu Bu Mega menunjukkan bahwa di atas perbedaan dan dinamika politik, pada akhirnya yang menyatukan semua adalah merah putih,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis (3/4/2025).

    Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy menilai bahwa momen Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk mempererat hubungan politik sekaligus menguatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

    Baca juga: Gibran Puji Didit Prabowo Temui Jokowi hingga Megawati: Tokoh yang Bisa Diterima Semua Pihak

    “Momentumnya juga tepat di hari Lebaran untuk meneduhkan dinamika politik sekaligus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan,” kata Eddy.

    Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam merangkul berbagai elemen bangsa demi mencapai target pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    Baca juga: Prabowo Unggah Momen Lebaran Bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo

    “Jadi bukan soal koalisi atau oposisi, tapi bentuk saling mendukung dalam kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan on the track untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” jelasnya.

  • Prabowo dan Megawati Akan Bertemu usai Lebaran, Apa yang Dibahas?

    Prabowo dan Megawati Akan Bertemu usai Lebaran, Apa yang Dibahas?

    loading…

    Misteri mengenai kapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri akan bertemu akhirnya mulai terungkap. Foto/SINDOnews.

    JAKARTA – Misteri mengenai kapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri akan bertemu akhirnya mulai terungkap. Kedua tokoh tersebut sepakat untuk mengadakan pertemuan setelah libur Lebaran tahun ini.

    Kesepakatan ini dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, setelah menghadiri acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, pada Rabu, 2 April 2025.

    Baca juga: Puan Ungkap Pesan Megawati untuk Prabowo lewat Didit saat Halalbihalal

    Dasco awalnya menyinggung kunjungan putra Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, yang bersilaturahmi dengan Megawati pada hari pertama Lebaran. Menurut Dasco, Didit datang untuk menyampaikan salam dan pesan dari ayahnya.

    “Jadi gini, silaturahmi dalam idul Fitri itu kan biasa, bahwa kemudian mas Didit sudah ke Bu Mega sudah ke pak Jokowi. Nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka hari raya idul Fitri,” kata Dasco saat menjawab pertanyaan awak media.

    Baca juga: Didit Kunjungi Megawati saat Lebaran, Dasco: Sampaikan Pesan dan Salam Prabowo

    Ia pun menegaskan bahwa kehadiran Didit ke kediaman Megawati dan Jokowi bertujuan untuk menyampaikan salam dari Presiden Prabowo yang saat itu memiliki agenda lain.

    Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa ia juga telah berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang merupakan putri Megawati. Percakapan tersebut dilakukan saat keduanya bertemu di rumah Muzani.

    Baca juga: 2 Makna Silaturahmi Didit Prabowo ke Mega, SBY, dan Jokowi

    “Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya, secepatnya itu kapan ayo kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Menanggapi hal ini, Puan membenarkan bahwa rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati telah dijadwalkan setelah Lebaran.

    “Secepatnya. Tidak ada open house, jadi Pak Prabowo pasti ada kesibukan dan Ibu Mega juga tidak ada open house. Jadi setelah lebaran ini setelah libur lebaran pasti ada pertemuan secepatnya,” ungkap Puan yang juga menghadiri open house di rumah Muzani.

    Di kesempatan yang sama, Puan juga mengonfirmasi kedatangan Didit ke rumah Megawati untuk bersilaturahmi. Ia menyebut bahwa dalam pertemuan itu, Megawati menitipkan pesan kepada Prabowo.

    “Ya ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo semoga sehat selalu, dan semoga setelah lebaran suasana akan semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara,” tutup Puan.

    (nnz)

  • DPR Dukung Bantuan untuk Korban Gempa di Myanmar: Wujud Tanggung Jawab Kemanusiaan  – Halaman all

    DPR Dukung Bantuan untuk Korban Gempa di Myanmar: Wujud Tanggung Jawab Kemanusiaan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri, mendukung langkah pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Myanmar.

    Menurut Abidin, langkah itu menunjukkan solidaritas dan kepedulian Indonesia terhadap bencana internasional.

    “Kami di Komisi VIII DPR mendukung sepenuhnya pengiriman bantuan ini, sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan kita. Bencana alam tidak mengenal batas negara, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu sesama,” kata Abidin kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Bantuan yang dikirim mencakup berbagai kebutuhan dasar, seperti makanan, obat-obatan, serta perlengkapan darurat lainnya. 

    Abidin berharap, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat Myanmar yang terdampak bencana.

    “Kami juga mendorong agar proses pengiriman bantuan ini dilakukan dengan cepat dan efisien, serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

    Abidin menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam proses penyaluran bantuan, agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan efektif.

    Pemerintah diketahui berencana untuk mengirimkan bantuan bagi korban gempa 7,7 magnitudo di Myanmar pada hari ini.

    Menteri Luar Negeri, Sugiono mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahap persiapan sebelum pengiriman bantuan dilakukan.

    “Ya jadi kita merespons apa yang disampaikan oleh Myanmar pasca-kejadian gempa kemarin, ini sedang kita proses persiapannya,” kata Sugiono, seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Sejak 31 Maret lalu, kata dia, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim bantuan ke lokasi gempa.

    “Rencananya besok bantuan yang jadi mulai dari tanggal 31 sudah ada tim yang kita kirimkan. Jadi besok secara resmi kita akan kirimkan bantuan,” ujarnya.

    KORBAN GEMPA MYANMAR – Pemerintah Indonesia memberikan bantuan logistik untuk para korban gempa di Myanmar yang menewaskan ribuan orang saat apel kesiapan tim kemanusiaam di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2025). Adapunya sebanyak 12 ton logistik dikirimkan dari Indonesia. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda). (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)

  • Dedi Mulyadi Desak Kapolda Jabar Tangkap Kades Klapanunggal yang Minta THR, Mobil Mewah Jadi Sorotan

    Dedi Mulyadi Desak Kapolda Jabar Tangkap Kades Klapanunggal yang Minta THR, Mobil Mewah Jadi Sorotan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiayagus menangkap Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin terkait permintaan THR.

    Aksi Kades Klapanunggal Kabupaten Bogor itu viral setelah meminta THR Rp 165 juta ke perusahaan di wilayahnya.

    Selain itu, mobil mewah Kades Klapanunggal, Ade Endang Saripudin yang akrab disapa Ade Gonon menjadi sorotan. Ia juga ternyata tinggal di sebuah rumah mewah.

    Nama Ade Endang Saripudin viral setelah mengeluarkan surat berisi permintaan THR sebesar Rp 165 juta.

    Surat tersebut berisi kegiatan halal bihalal di kantor Desa Klapanunggal Bogor pada Jumat 21 Maret 2025 

    Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiayagus.

    “Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar. Kita tunggu beberapa hari ini,” kata Dedi Mulyadi kepada wartawan di rumah Ketua MPR RI AHmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Menurut Dedi Mulyadi, tindakan Kades Klapanunggal tersebut harus diproses hukum.

    Bahkan, Dedi Mulyadi menyamakan perbuatan Kades Klapanunggal tersebut sama seperti aksi preman di Bekasi.

    “Saya cenderung ya Kades itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan,” ujar mantan Bupati Purwakarta tersebut.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, secara struktural kepala desa di bawah pembinaan dan tanggung jawab bupati.

    “Itu dari sisi pembinaannya, aspek administratifnya karena dia SK-nya dikeluarkan oleh bupati,” ucapnya.

    Dedi Mulyadi menilai Kades Klapanunggal telah mengabaikan surat edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur di mana pejabat tidak boleh meminta atau memberi THR.

    “Dia abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar terhadap seluruh daerah di Jabar, baik itu pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, pemerintahan kabupaten/kota sampai pemerintahan desa kan tidak boleh memberi dan menerima (THR),” tegasnya.

    Mobil Mewah Jadi Sorotan

    Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudi ternyata memiliki mobil mewah.

    Ade Gonon memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Tapi diduga mobil mewah Kades Klapanunggal Bogor memakai plat nomor janggal.

    Ternyata, Ade Endang Saripudin memiliki harta mewah.

    Mulai dari rumah hingga mobil. Dilihat dari sejumlah akun Facebook, Ade Gonon memiliki mobil Pajero warna putih.

    Mobil itu juga dipakai Ade Gonon saat kampanye dalam Pilkades 2020 lalu. Tapi ada yang janggal dalam mobil mewah Kades Klapanunggal Bogor.

    Mobil Ade Gonon memakai plat nomor berinisial dirinya, B 160 NON. TribunnewsBogor.com melakukan penelusuran lewat aplikasi Ranmor dan Jaki.

    Pada aplikasi Ranmor, plat nomor mobil Ade Gonon tidak termuat.

    Sedangkan di aplikasi Jaki, plat nomor B 160 NON tersebut tidak tertera soal informasi pajak dan lainnya.

    Walau begitu informasi yang didapat TribunnewsBogor.com belum dikonfirmasi pada Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin.

    Selain itu, Ade Endang Saripudin ternyata tinggal di sebuah rumah mewah. Ade Endang Saripudin juga ternyata memiliki mobil mewah, Mitsubishi Pajero Sport.

    Bahkan nomor polisi dari mobil tersebut juga merupakan inisial Ade Endang Saripudin.

    Tampak di postingan Facebook Kang Ubed, rumah Ade memiliki pilar warna cokelat, sama dengan pintunya.

    Rumahnya dengan gerbang putih senada dengan warna temboknya. Ade yang karib disapa Gonon tersebut tinggal di rumah dua lantai

    Selain rumah, Kades Gonon juga memiliki mobil Pajero Sport warna putih. Mobil tersebut berplat nomor sesuai dengan namanya, B 160 NON.

    Bukan hanya THR, Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin juga pernah viral di media sosial gara-gara dicurigai menyunat bantuan sosial (bansos).

    Kades Gonon dicurigai memotong bantuan sosial tunai (BST) pada era Presiden Jokowi.

    Sekelompok ibu-ibu mengaku dana bansos dipotong sampai 50 persen. Kata Tati Herawati, dari yang seharusnya Rp 600 ribu, mereka hanya menerima Rp 300 ribu.

    “Petugas bilang, uang ibu katanya dialihkan Rp 300 ribu, katanya sudah sepakat. Kami keberatan, karena tidak ada pemberitahuan sejak awal,” katanya.

    Kades Ade Endang Saripudin membantah telah menyunat bansos untuk warga.

    Ia justru menuding ada pihak lain yang melakukan hal tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, Ade Endang Saripudin menyebar surat permintaan THR ke perusahaan dan pabrik di lingkup wilayah Klapanunggal, Bogor.

    Surat permintaan THR yang ditandatangani Ade tersebut berisikan rencana anggaran THR untuk aparatur desa mencapai Rp165 juta.

    Adapun rinciannya yakni 200 paket bingkisan, 200 amplop THR, 200 paket kain sarung, dan 200 paket konsumsi.

    Selanjutnya, biaya untuk penceramah, pembaca ayat suci Al-Quran, sewa sound system, dan tambahan biaya tak terduga lainnya.

    Terkait kasus ini, Ade Endang Saripudin telah meminta maaf.

    Video permintaan maaf disampaikan Ade setelah surat edaran minta THR yang ditandatanginya itu viral di media sosial.

    Dalam video klarifikasinya, Ade meminta maaf atas kegaduhan yang telah diperbuatnya menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H ini.

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan,” kata Ade, Minggu (30/3/2025).

    Ade menjelaskan surat edaran tersebut tidak bersifat memaksa. Untuk langkah selanjutnya, Ade mengaku akan menarik surat edaran minta THR tersebut.

    “Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan, mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik surat himbauan tersebut,” aku Ade. (Tribunnews.com/TribunnewsBogor)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya