Kementrian Lembaga: MPR RI

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah momen Hari Raya Idulfitri 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya bertemu. Lantas, bagaimana posisi PDIP setelah pertemuan tersebut? 

Seperti diketahui, kedua tokoh bangsa itu bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

Prabowo tampak mengenakan pakaian kebesarannya, yakni baju safari warna khaki dengan setelan celana panjang warna hitam. Sementara itu, Megawati mengenakan baju batik ungu bermotif bunga. Foto keduanya tengah duduk di satu sofa sambil tersenyum diunggah oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melalui akun X resmi miliknya. 

Bak sahabat lama, Prabowo dan Megawati berbincang santai selama 1,5 jam. Kedua tokoh politik itupun tampak tersenyum simpul sembari ditemani teh hangat di atas meja. 

Meski ditunggu lama, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati nyaris tidak terendus publik. Selama berbulan-bulan sejak pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI, PDIP dan Gerindra saling ‘lempar bola’ soal kapan keduanya akan bertatap muka. 

Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Muzani menuturkan Megawati banyak berbicara tentang pengalamannya saat menjadi Presiden RI ke-5 lI, terutama ketika menghadapi situasi yang tak mudah dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

Sebab itu, kata Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional yang pada saat masanya juga tidak mudah. 

“Dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Ketua MPR RI ini melanjutkan, dari pertemuan ini pun Prabowo dan Megawati sepakat untuk menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk membangkitkan produk-produk Indonesia.

“Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo,” ucap Muzani. 

PDIP Tetap Oposisi atau Gabung Koalisi? 

Usai pertemuan tersebut, Muzani melempar sinyal bahwa PDIP tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu [PDIP tetap di luar pemerintahan],” ungkapnya. 

Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

“Pada prinsipnya Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” urainya.

Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

“Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

Rencana Lama yang Baru Terealisasi 

Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sudah merencanakan pertemuan sejak lama.

Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4/2025) malam. 

“Meski kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Ibu Megawati bersifat mendadak, tetapi antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama,” kata Guntur dilansir dari Antara, Rabu (9/4/2025).

Rencana pertemuan itu, kata dia, di antaranya dibahas ketika momen silaturahmi Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ke kediaman Megawati pada 25 Desember 2024. Saat itu Megawati menitipkan obat minyak gosok untuk Prabowo kepada Muzani.

Dalam berbagai kesempatan, menurut dia, Megawati sering menyebutkan bahwa dirinya merasa tidak memiliki hambatan berkomunikasi dengan Prabowo, meskipun posisi politik partai berlambang banteng moncong putih itu berada di luar pemerintahan.

Sebagai tokoh nasional, dia mengatakan keduanya membahas masalah-masalah strategis nasional terutama hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara hukum Pancasila.

Ke depannya, menurut dia, Megawati dan Prabowo berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi, terkait hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan strategis nasional dan internasional yang akan berdampak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa.

“Ibu Megawati dan Presiden Prabowo melangsungkan pembicaraan empat mata selama sekitar 1,5 jam,” kata dia.

Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengemukakan bahwa pertemuan itu bisa memperkuat kolaborasi lintas partai politik dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Menurutnya, Prabowo telah menampilkan peran sebagai pemimpin nasional yang inklusif dan strategis melalui pertemuannya dengan Megawati tersebut.

“Pertemuan ini telah menunjukkan kepada publik dan masyarakat luas, bahwa seorang Presiden harus mampu memainkan peran dan tanggung jawab kepemimpinan nasionalnya, sebagai sebuah national display, secara bijaksana, kohesif dan cerdas,” tuturnya di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Dia juga berharap pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut tidak hanya simbolik saja tetapi juga harus tercermin dalam kualitas pemerintahan ke depan.

“Harapannya, pertemuan dan soliditas politik yang dibangun ini tentunya harus berdampak pada kapasitas dan kualitas pemerintahan, atau aspek governability, dalam menjalankan mandat rakyat, menjaga kepentingan nasional, sekaligus merespon berbagai isu dan tantangan negara-bangsa baik domestik maupun global,” katanya.