Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, AHY: Bagus untuk Politik

    Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, AHY: Bagus untuk Politik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut positif pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

    Menurut AHY, silaturahmi antarpemimpin bangsa membuat masyarakat menjadi teduh.

    “Saya pikir bagus sekali,” kata AHY seusai menghadiri penutupan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Lebaran 2025 di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2025).

    Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap, para pemimpin bangsa terus memiliki hubungan yang baik.

    Pasalnya, hubungan yang baik dan silaturahmi antarpemimpin bangsa membuat masyarakat merasa teduh.

    “Tentunya kadang kala membahas isu-isu penting strategis tentang negara kita, untuk rakyat kita. Saya rasa bagus sekali,” tuturnya.

    AHY mengatakan, pertemuan antarpemimpin bangsa, termasuk Prabowo dan Megawati dapat berdampak positif untuk politik.

    Bukan tanpa alasan, pembangunan negara dinilainya harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa.

    “Bagus untuk politik, untuk kita menghadirkan energi besar bersama karena pada akhirnya pembangunan ini harus bersama-sama dan seluruh elemen bangsa. Siapa pun,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri akan memperkuat pemerintahan.

    Meski demikian, PDIP tetap berada di luar koalisi Indonesia Maju.

    Muzani mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, Megawati menyatakan siap mendukung kebijakan Prabowo yang berfokus pada rakyat.

  • MPR: Pidato Presiden di parlemen Turki bentuk seruan moral kemanusiaan

    MPR: Pidato Presiden di parlemen Turki bentuk seruan moral kemanusiaan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan di hadapan parlemen Turki merupakan bentuk keberanian menyuarakan krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM di Gaza.

    Dia menuturkan bahwa dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa dunia harus bersikap dan tidak melakukan standar ganda dalam menyikapi tragedi di Gaza.

    “Apa yang disampaikan Pak Prabowo lebih dari sekadar pandangan diplomatik, tapi seruan moral yang mewakili nurani kemanusiaan,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Selama ini, kata dia, banyak negara yang biasanya vokal soal isu HAM, tetapi justru bungkam ketika kekerasan sistematis terjadi di Gaza, Rohingya, Bosnia, dan bahkan penyiksaan di kamp Guantanamo.

    Menurut Eddy, pelanggaran HAM tidak bisa dipilih-pilih. Dengan begitu apabila pelanggaran di satu tempat dikecam maka harus berlaku sama untuk semua lantaran hal tersebut merupakan konsistensi dan keberanian moral.

    Untuk itu, ia berpendapat keberanian Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut di forum internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih teguh memegang prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Maka, membela Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tapi juga amanat konstitusional yang tidak bisa dinegosiasikan,” ungkapnya.

    Dirinya pun mendesak masyarakat internasional untuk segera bertindak menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan tanpa syarat.

    Saat dunia memilih diam, sambung dia, Indonesia harus tetap bersuara. Suara itu kini disampaikan dengan tegas oleh Presiden Prabowo.

    “Kita harus berdiri di barisan yang benar,” tutur Eddy.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto, dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki, Jumat (11/4), menyuarakan inisiatif aktif Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat Gaza dan kawasan sekitarnya akibat konflik berkepanjangan.

    “Bagaimana mungkin anak kecil berusia enam tahun dianggap bersalah? Bagaimana mungkin ibu tak bersenjata dibom, kehilangan rumah, kehilangan segalanya? Ini sulit diterima akal sehat,” ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum di Jakarta, Jumat (11/4).

    Sebagai bentuk aksi nyata, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa dirinya akan segera melakukan kunjungan ke Kairo, Doha, dan Amman untuk berkonsultasi dengan para pemimpin di kawasan Timur Tengah, termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Abdullah II dari Yordania.

    Menurut Kepala Negara, langkah ini merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai dan bantuan kemanusiaan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bamsoet: Persatuan dan kesatuan kunci ciptakan stabilitas politik

    Bamsoet: Persatuan dan kesatuan kunci ciptakan stabilitas politik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dalam acara halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Angkatan XIII di Jakarta, Jumat (11/4), dia menilai Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi global, rencana kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat, gejolak politik dalam negeri, serta meningkatnya polarisasi masyarakat.

    “Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan aset strategis bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan politik domestik dan ketidakpastian perekonomian global,” ucap Bamsoet, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Alumni Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Angkatan XIII 2005 itu menegaskan bahwa persatuan nasional bukan sekadar retorika, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif.

    Oleh karenanya, kata dia, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat terhadap kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo, mulai dari negosiasi diplomatik, intervensi moneter, hingga efisiensi anggaran, merupakan kunci untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang berkelanjutan.

    Bamsoet menjelaskan bahwa persatuan antara elemen masyarakat memberikan landasan bagi stabilitas politik. Kondisi politik yang stabil memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan reformasi dan kebijakan strategis dengan lebih konsisten.

    Selain itu, disebutkan pula bahwa sikap gotong royong dan kesatuan bangsa membantu mengurangi polarisasi, sehingga perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan kekerasan.

    “Di tengah dinamika aksi demonstrasi dan perbedaan pandangan, persatuan mampu meredam konflik yang berpotensi memecah belah bangsa,” tuturnya.

    Dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi konstruktif, sambung Bamsoet, masyarakat dapat bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang ada tanpa menimbulkan instabilitas yang mengganggu stabilitas ekonomi dan politik nasional.

    Mantan Ketua DPR dan MPR tersebut pun menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan luas untuk menerapkan kebijakan strategis, seperti reformasi subsidi, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.

    Dengan demikian, apabila semua elemen bangsa menunjukkan dukungan yang solid terhadap kebijakan pemerintah, dirinya menyebutkan bahwa kepercayaan investor akan lebih mudah tumbuh. Kepercayaan sangat penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil

    Melalui semangat gotong royong, penguatan nilai-nilai Pancasila, dan upaya bersama untuk mewujudkan visi ekonomi yang mandiri, dia meyakini Indonesia dapat mengatasi guncangan eksternal dan menyalurkan potensi pertumbuhan nasional.

    “Karena itu menjaga persatuan adalah prasyarat untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah di tengah gejolak global,” ujar Bamsoet.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN

    Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN

    Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh (kiri) dengan Sekjen MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR Siti Fauziah (kanan). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    BKN: Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 11 April 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif mengungkapkan bahwa KORPRI terus mendukung advokasi atau pendampingan hukum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni salah satunya dengan dibentuknya Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum di dalam organisasi KORPRI sendiri.

    Hal itu disampaikan Zudan saat membuka Webinar Ke-106 KORPRI Menyapa ASN dengan tema Webinar Korpri Sosialisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara daring, Kamis (10/4).

    “Profesi ASN memiliki keterkaitan erat dengan proses hukum sehingga harus memahami yang namanya hukum acara perdata, pidana, tata usaha negara, hingga konstitusi,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Oleh karena itu, menurutnya, KORPRI yang berfungsi salah satunya untuk menjaga kode etik profesi sebagaimana diamanatkan UU ASN, memiliki peran penting termasuk dalam aspek perlindungan atau advokasi bagi seluruh ASN.

    “Peran KORPRI diperlukan untuk pendampingan hukum untuk anggotanya yang bermasalah dengan hukum. Untuk itu kalau nanti sudah dibentuk PKPA ini, ini bisa kita gunakan untuk melakukan antisipasi sekaligus pencegahan pencegahan agar tidak terjadi masalah hukum bagi para ASN,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan melalui momentum ini KORPRI dapat meningkatkan perannya bagi seluruh ASN di kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah.

    Khususnya dengan PKPA ini, ia berharap KORPRI dapat lebih solid dan dapat memberikan pendampingan atau advokasi bagi para ASN yang tengah dihadapkan dengan permasalahan hukum.

    Selain itu, Zudan juga menyampaikan bahwa sejak masa pandemi COVID-19, KORPRI secara rutin menggelar webinar untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan sesuai amanat UU ASN.

    Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan seluruh pengurus dan anggota KORPRI di manapun, termasuk yang bekerja di perwakilan Indonesia di Luar Negeri.

    “KORPRI menjadi sebuah organisasi yang mewadahi para ASN secara konsisten berbagi informasi untuk meningkatkan kompetensi, dan berbagai pengetahuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan para ASN,” pungkas Zudan.

    Sumber : Antara

  • Lestari: Peningkatan kapasitas guru harus konsisten dijalankan

    Lestari: Peningkatan kapasitas guru harus konsisten dijalankan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peningkatan kapasitas guru harus dilakukan secara konsisten demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

    “Upaya untuk memperkuat konsistensi dalam peningkatan kapasitas tenaga pengajar harus kita dukung bersama demi masa depan anak bangsa yang lebih baik,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru.

    Surat Edaran tertanggal 26 Maret 2025 itu mengatur bahwa setiap guru dan kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) wajib menjadwalkan satu hari dalam seminggu sebagai Hari Belajar Guru.

    Hari belajar dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota forum profesional, dan tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar reguler.

    Tujuan utama dari kebijakan itu adalah untuk mengoptimalkan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) bagi guru.

    Menurut Lestari, kebijakan yang telah dibuat harus benar-benar dijalankan sesuai dengan yang direncanakan.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat dengan cepatnya perkembangan di sejumlah bidang saat ini, upaya konsisten untuk menghadirkan ekosistem belajar yang berkelanjutan merupakan langkah yang strategis.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar para guru memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu mendukung peningkatan layanan pendidikan.

    Dia berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberi dukungan penuh terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar.

    Rerie berharap tenaga pengajar yang memiliki kompetensi yang baik mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang sangat dibutuhkan untuk melahirkan generasi penerus berkarakter kuat dan berdaya saing di masa depan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung Tegur Satpol PP Arogan Bongkar Tenda Pengunjuk Rasa, Berujung Permintaan Maaf – Halaman all

    Pramono Anung Tegur Satpol PP Arogan Bongkar Tenda Pengunjuk Rasa, Berujung Permintaan Maaf – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta Pramono Anung menyoroti pembubaran paksa aksi ‘Piknik Melawan’ di Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025) sore.

    Pasalnya, pembubaran yang dilakukan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dinilai arogan.

    Menurut politikus PDIP itu, petugas Satpol PP tak seharusnya membubarkan paksa massa aksi yang tengah berunjuk rasa.

    Pramono Anung menilai, hal ini bukanlah tupoksi atau tugas dari Satpol PP.

    Oleh karena itu, ia langsung menegur secara langsung atasan Satpol PP Jakarta dan mengingatkan agar peristiwa tersebut tak terulang kembali.

    “Enggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu, itu bukan tugas Satpol PP, sehingga saya sudah memberikan teguran secara langsung kepada kepala dinas yang bersangkutan.”

    “Saya bilang ini tidak boleh terjadi kembali,” ujar Pramono Anung di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2025) dilansir Tribun Jakarta.

    Sebagai kepala daerah, Pramono Anung pun mengaku kecewa dengan sikap arogan yang diperlihatkan oleh anak buahnya ini.

    “Kemarin malam saya langsung menegur kepala dinas terkait dan saya sungguh sangat kecewa,” ujar Pramono Anung.

    Satpol PP Jakarta Minta Maaf 

    Menindaklanjuti perintah Pramono Anung, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan pun meminta maaf.

    Terutama, atas tindakan arogan yang sebelumnya dilakukan tim-nya terhadap massa aksi ‘Piknik ‘Melawan’.

    Selanjutnya, Satriadi pun berjanji bakal lebih mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi DPRD pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa,” jelas Satriadi.

    Pihaknya juga memastikan, Satpol PP bakal terus berusaha lebih baik lagi dalam menangani aksi unjuk rasa.

    Sehingga, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.

    “Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan.”

    “Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas,” ujar Satriadi.

    Kronologi Peristiwa

    Sebelumnya, para demonstran yang menolak pengesahan UU TNI melakukan aksi menginap di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat.

    Aksi ini telah dilakukan sejak Senin (7/4/2025) pagi.

    Lalu, pada Rabu lalu, sejumlah petugas Satpol PP membongkar paksa tenda para massa aksi.

    Bahkan ada seorang petugas yang terlihat merobek tenda yang di dalamnya masih ditempati para demonstran.

    Pembongkaran dilakukan dengan dalih aksi tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

    Massa dianggap melanggar ketertiban karena mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila.

    Perwakilan masyarakat sipil, Al, mengatakan pembubaran dilakukan sekitar pukul 17.00 WIB.

    “Aksi piknik dan kemah damai yang sedang berjalan di hari ketiga dibubarkan secara paksa oleh sekitar 30 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta sehingga harus dihentikan sementara,” kata Al, dalam keterangan tertulis, Rabu.

    AI mengatakan, sempat ada negosiasi antara demonstran dan anggota Satpol PP.

    “Kepala operasi (Satpol PP) berpegang teguh bahwa peserta aksi telah melanggar peraturan dengan menggunakan trotoar sebagai tempat aksi dan mengaku melakukan tindakan karena ada aduan dari masyarakat bahwa peserta aksi mengganggu pejalan kaki,” jelas AI.

    Al juga menjelaskan, peristiwa tersebut sempat diwarnai aksi tarik-menarik tenda antara Satpol PP dengan para demonstran.

    Tak hanya itu, mereka juga saling berebut logistik karena hendak diangkut oleh anggota Satpol PP.

    “Kami mengecam aksi sepihak yang tidak mengindahkan hak-hak warga negara untuk menggunakan fasilitas publik untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.”

    “Dan menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” tegas Al.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Arogan Saat Usir Massa Aksi Piknik Melawan, Satpol PP Kini Ciut Kenal Omel Pramono: Kami Minta Maaf

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Ibriza Fasti Ifhami)(TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

  • HNW Nilai Lawatan Prabowo ke Timur Tengah Efektif untuk Hentikan Genosida di Gaza – Halaman all

    HNW Nilai Lawatan Prabowo ke Timur Tengah Efektif untuk Hentikan Genosida di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di Timur Tengah.

    Adapun satu di antara agenda kunjungan kepala negara adalah membahas penyelesaian masalah Palestina.

    “Kunjungan yang dilakukan Presiden Prabowo adalah respons positif beliau untuk mewujudkan harapan agar Indonesia berperan lebih aktif dan menemukan solusi efektif untuk mengakhiri genosida di Gaza, menyelamatkan warga, dengan hadirnya perdamaian dan merdekanya Palestina,” kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

    Pria yang akrab disapa HNW itu juga berharap agar kunjungan Prabowo tersebut, bisa mendorong direalisasikannya kesepakatan-kesepakatan penting.

    Yakni berhentinya penjajahan dan tragedi kemanusiaan, ditolaknya proposal Donald Trump terkait warga Gaza, dan terbayarnya utang sejarah Indonesia yaitu terwujudnya kemerdekaan Palestina.

    “Ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo yang selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina yang disampaikan secara terbuka dalam berbagai kesempatan, seperti pada pidato pelantikan sebagai Presiden di depan Sidang Paripurna MPR (20 Oktober 2024) dan juga saat menghadiri KTT D-8 di Kairo pada 17-19 Desember 2024 lalu,” ujar HNW.

    “Bahkan dalam kesempatan itu Presiden Prabowo secara terbuka menyerukan pentingnya menghimpun kekuatan seluruh anggota D8 dan OKI untuk membela Palestina agar merdeka,” imbuhnya. 

    HNW mengatakan kunjungan Prabowo yang antara lain bertemu dengan empat pimpinan negara anggota Liga Arab (Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar dan Yordania), diharapkan bisa menyegarkan komitmen terhadap apa yang mereka setujui.

    Dan menjadi keputusan bersama dalam KTT Liga Arab dan KTLB Menlu OKI, dan menyamakan persepsi dalam menyelamatkan dan membantu rakyat Gaza serta mewujudkan perdamaian dan negara Palestina Merdeka. 

    Selain itu, negara lain yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo adalah Turki yang merupakan negara anggota OKI yang sangat berpengaruh. 

    “Turki bersama Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar dan Yordania juga hadir pada Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-OKI) pada 7 Maret 2025 lalu di Jeddah, Arab Saudi. Di dalam KTM LB OKI itu, di mana Menlu RI Sugiono, juga hadir, di antara keputusan utamanya adalah mendukung keputusan-keputusan KTT Liga Arab di atas,” ucapnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turkiye, Rabu (9/4/2025). (Biro Pers Setpres) (/Biro Pers Setpres)

    Namun, lanjut HNW, setelah sejumlah pertemuan dan kesepakatan penting di atas, kondisi di Gaza tidak semakin membaik sebagaimana diharapkan dari keputusan-keputusan tersebut. 

    Malah semakin memburuk, karena Israel mengingkari kesepakatan gencatan senjata, bahkan memblokade total Gaza dengan melarang masuknya bantuan kemanusiaan, logistik, listrik dan air.

    Bahkan kembali melakukan serang-serangan yang lebih gila dengan senjata-senjata 
    mematikan bantuan dari AS yang menewaskan lebih dari seribu warga Gaza pasca gencatan senjata atau menambah korban lebih dari 50 ribu jiwa pasca serangan Israel sejak 2023.

    Sebagian besar mereka warga sipil dari anak2, kaum perempuan, lansia, tenaga medis dan wartawan.

    “Wajar bila Dunia semakin mengecam Israel yang terus melakukan genosida bahkan holocaust terhadap warga Gaza. Israel makin menampakkan diri sebagai negara yang tidak menginginkan perdamaian, tidak menghendaki adanya negara Palestina,” kata HNW.

    “Dan bahkan Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahwa targetnya bukan hanya menguasai Gaza, tetapi juga mengubah peta Timur Tengah dengan menghadirkan mimpi negara Israel raya. Ini menunjukkan wajah asli Israel sebagai negara penjajah dan ekspansionis,” lanjutnya. 

    HNW mengatakan kunjungan Prabowo itu dengan membawa semangat Gerakan Non-Blok yang dahulu diinisiasi oleh Presiden Soekarno.

    Namun dia menyadari bahwa Presiden Prabowo juga tahu bahwa sekalipun saat itu Presiden Soekarno menyerukan gerakan non-blok, tetapi sikapnya terkait isu Palestina sangat jelas dan tegas tidak non-blok, di mana Bung Karno berada pada blok pro kemerdekaan Palestina. 

    Oleh karena itu, di saat kunjungan Presiden Prabowo terjadi di bulan April, bulan Konferensi Asia Afrika Bandung, dan di tahun 2025 sebagaiamana biasa, akan diselenggarakan peringatan 10 tahunan KTT Afrika Asia, Presiden Prabowo dapat kembali menyegarkan hadirnya semangat tersebut. 

    “Semoga kunjungan Presiden Prabowo membawa hasil positif dengan memastikan dilaksanakannya semua hasil KTT Liga Arab dan KTM LB OKI yang menginginkan perang dihentikan, bantuan kemanusian bisa segera masuk agar tragedi kemanusiaan atas warga Gaza bisa segera diatasi, serta membangun kembali Gaza tanpa mengusir warga Gaza keluar dari Palestina,” ujarnya.

    “Sehingga warga Gaza tetap aman dan tenteram, dan negara Palestina merdeka segera dapat diwujudkan. Dan dengan kemerdekaan penuh Palestina bersama warganya termasuk warga Gaza tetap berada di Palestina, maka hutang mensejarah Indonesia terhadap Palestina sudah berhasil dibayar lunas. Dan itu akan menjadi legacy dari Presiden Prabowo,” tandas HNW.

     

  • Ribuan mahasiswa turun ke jalan tolak tiga periode

    Ribuan mahasiswa turun ke jalan tolak tiga periode

    Mahasiswa menggelar demo nasional pada Senin, 11 April 2022. (Antara/Iggoy el Fitra)

    11 April 2022: Ribuan mahasiswa turun ke jalan tolak tiga periode
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 11 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menggelar aksi demonstrasi serentak pada Senin (11/4), menolak wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Aksi ini dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dan berlangsung pula di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Palembang.

    Demonstrasi digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menilai bahwa wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dalam orasinya, mahasiswa menyebut upaya tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan pelanggaran terhadap UUD 1945.

    “Kami datang ke sini bukan untuk huru-hara, tapi untuk menyelamatkan demokrasi. Pemilu harus tetap digelar 2024, dan jabatan presiden tidak boleh diperpanjang di luar konstitusi,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando di depan kompleks parlemen.

    Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk yang memuat pesan-pesan politik, seperti “Tolak Tiga Periode”, “Reformasi Dikorupsi Lagi”, hingga “Harga Naik, Demokrasi Turun”. Suasana sempat memanas saat barikade kawat berduri dipasang di sekitar kawasan DPR/MPR. Namun, hingga sore hari, aksi berjalan relatif kondusif di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian.

    Selain menolak perpanjangan masa jabatan presiden, mahasiswa juga menyoroti lonjakan harga bahan pokok yang terjadi sejak awal tahun. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Kebebasan berpendapat serta penegakan demokrasi yang sehat juga menjadi tuntutan utama dalam aksi ini.

    Presiden Joko Widodo telah menanggapi isu tersebut beberapa hari sebelum aksi berlangsung. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menjabat tiga periode dan memastikan Pemilu 2024 akan digelar sesuai jadwal. “Saya tegaskan, saya tidak berminat dan tidak berniat menjadi presiden tiga periode,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka.

    Hingga malam hari, sebagian peserta aksi masih bertahan di sekitar kompleks parlemen menunggu respons dari pihak legislatif. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini secara kritis dan tak segan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak digubris.

    Aksi 11 April 2022 menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa sebagai kontrol sosial masih hidup dan aktif, terutama dalam merespons isu-isu krusial yang menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.

    Sumber : Sumber Lain

  • Kekecewaan Pramono pada Satpol PP Usai Bubarkan Paksa Aksi "Piknik Melawan" Megapolitan 11 April 2025

    Kekecewaan Pramono pada Satpol PP Usai Bubarkan Paksa Aksi "Piknik Melawan" Megapolitan 11 April 2025

    Kekecewaan Pramono pada Satpol PP Usai Bubarkan Paksa Aksi “Piknik Melawan”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung mengaku kecewa terhadap tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membubarkan secara paksa aksi “Piknik Melawan” yang berlangsung di Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025) sore.
    Aksi ini diadakan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pada 20 Maret 2025.
    Pramono menjelaskan, setelah kejadian tersebut, ia langsung memberikan teguran kepada Kepala Dinas yang membawahi Satpol PP pada malam harinya.
    Ia menegaskan, tindakan pembubaran yang dilakukan oleh Satpol PP tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.
    “Tadi malam saya langsung menegur Kepala Dinas terkait, dan saya sungguh sangat kecewa,” ujar Pramono saat ditemui di Jakarta International Velodrome pada Kamis (10/4/2025).
    Gubernur Jakarta tersebut menekankan bahwa pembubaran paksa oleh Satpol PP seharusnya tidak dilakukan karena berada di luar wewenang mereka.
    “Bagi saya pribadi, tidak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu. Itu bukan tugas Satpol PP,” ucap Pramono.
    Pramono juga mengingatkan bahwa Satpol PP tidak memiliki tanggung jawab untuk membubarkan aksi damai semacam itu.
    “Saya sudah memberikan teguran secara langsung kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Saya bilang ini tidak boleh terjadi kembali,” tegasnya.
    Sejumlah masyarakat sipil telah menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila, Jalan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai Senin (7/4/2025).
    Aksi ini berlangsung selama tiga hari, meskipun sebelumnya Pengamanan Dalam DPR RI sempat memaksa pemindahan tenda mereka dari lokasi semula ke trotoar pada Selasa (8/4/2025).
    Setelah bertahan selama tiga hari, Satpol PP akhirnya membubarkan aksi damai tersebut secara paksa pada Rabu (9/4/2025) pukul 17.00 WIB.
    Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba menjelaskan, keputusan untuk membubarkan diambil karena penggunaan trotoar oleh massa aksi dianggap mengganggu aktivitas publik.
    “Mereka menghambat atau membahayakan aktivitas mereka dan pejalan kaki tidak bisa lewat,” ujar Tumbur saat dikonfirmasi pada Kamis (10/4/2025).
    Ia juga menyebutkan bahwa aksi tersebut melanggar Pasal 3 huruf i dan j juncto Pasal 54 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
    “Ketika aturan dilanggar dengan mendirikan tenda-tenda yang menghalangi pejalan kaki, itu yang menjadi perhatian kami,” kata Tumbur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan Regional 11 April 2025

    2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan Regional 11 April 2025

    2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – Dua mahasiswa di Manokwari menerobos barikade polisi dengan motor saat polisi melakukan pengamanan aksi mahasiswa tolak UU TNI, Kamis (10/4/2025).
    Insiden penerobosan itu dilakukan tepat di depan Asrama Mansinam, kawasan Amban, Manokwari.
    Kedua mahasiswa, yakni Nikus Alua yang membonceng Donavemtura Siep, kemudian diamankan oleh polisi, tetapi akhirnya dilepas.
    Massa aksi berupaya tetap menggelar demo dengan titik kumpul di kawasan dekat Kampus Unipa Amban menuju Kantor DPR
    Papua Barat
    , tetapi massa hanya dapat bertahan dan berorasi di kawasan Fanindi, Jalan Gunung Salju Manokwari hingga sore.
    “Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nikus Alua, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami memahami terkait dengan proses hukum mengenai peristiwa penganiayaan atau melawan petugas kepolisian,” kata Kapolresta Manokwari Humas Kombes Ongky Isgunawan, membacakan surat pernyataan sikap dua mahasiswa tersebut di hadapan massa aksi.
    Selanjutnya, kata Ongky, kedua mahasiswa tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi.
    Massa aksi secara bergantian melakukan orasi di kawasan segitiga Fanindi Manokwari dengan tuntutan menolak UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.
    Massa juga menolak proyek strategi nasional (PSN) di Tanah Papua. Berikut tuntutan mereka:
    1. Cabut revisi UU TNI yang mengancam supremasi sipil dan membuka ruang bagi militerisme dalam ruang sipil.
    2. Hentikan dan evaluasi seluruh PSN di Papua yang tidak melibatkan partisipasi bersama masyarakat adat dan hanya menguntungkan elite ekonomi politik.
    3. Kembalikan fungsi TNI pada tugas pokok pertahanan negara, bukan sebagai aktor pembangunan atau pengendali wilayah sipil.
    4. Hormati hak masyarakat adat Papua atas tanah dan kehidupan sesuai amanat UUD 1945 dan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
    5. Sahkan UU Masyarakat Adat demi menjamin masyarakat yang adil.
    Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Petrus Makcbon, yang juga hadir di hadapan massa aksi, memastikan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui saluran DPR.
    Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas menuju kawasan Amban dan sebaliknya ke arah Kota Manokwari lumpuh total.
    Terdapat barikade polisi dan juga kendaraan taktis polisi yang parkir di tengah jalan.
    Massa membubarkan diri setelah dua rekan yang sempat ditahan dilepaskan oleh kepolisian, serta massa membacakan pernyataan sikap aksi di hadapan wakil dari DPR dan MPR yang hadir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.