Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Jadwal CPNS 2025 Rilis? Ini Portal Resmi dan 30 Instansi dengan Peluang Lolos Tertinggi

    Jadwal CPNS 2025 Rilis? Ini Portal Resmi dan 30 Instansi dengan Peluang Lolos Tertinggi

    PIKIRAN RAKYAT – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 menjadi salah satu informasi yang paling ditunggu oleh masyarakat.

    Namun hingga pertengahan April 2025, pemerintah belum memastikan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka melalui portal SSCASN.

    Alasan Jadwal CPNS 2025 Belum Dirilis

    Kementerian PAN-RB menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.

    Pengangkatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung antara Februari hingga Maret 2025, kini diundur menjadi paling lambat Juni 2025 untuk CPNS, dan Oktober 2025 untuk PPPK.

    Penundaan ini disebabkan karena ketidaksesuaian waktu antara tanggal pengangkatan dan tanggal mulai bekerja yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

    Hal ini menyebabkan Calon ASN harus menunggu lebih lama untuk mulai bekerja. Selain itu, pemerintah juga sedang memetakan ulang kebutuhan aparatur sipil negara di berbagai instansi.

    Proses ini mencakup evaluasi kompetensi yang dibutuhkan agar sesuai dengan tantangan pemerintahan di masa depan. Oleh karena itu, formasi CPNS 2025 belum bisa dipastikan.

    Bocoran Formasi CPNS 2025

    Formasi yang akan dibuka pada seleksi CPNS 2025 diperkirakan akan bergantung pada sisa formasi kosong dari tahun 2024.

    Ditambah lagi, jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak dibanding sebelumnya. Hal ini membuka peluang adanya lebih banyak formasi yang tersedia pada tahun 2025.

    Portal Resmi Pendaftaran CPNS 2025

    Masyarakat diimbau untuk selalu mengakses informasi resmi agar terhindar dari hoaks. Berikut daftar portal resmi seleksi CPNS 2025:

    30 Instansi Pusat dengan Peluang Lolos Tertinggi

    Bagi calon pelamar yang ingin meningkatkan peluang lolos, mempertimbangkan instansi dengan jumlah peminat rendah bisa menjadi strategi yang cerdas.

    Berikut adalah 30 instansi pusat dengan pelamar CPNS 2024 paling sedikit menurut data dari BKN:

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Sekretariat Jenderal Komnas HAM Sekretariat Jenderal MPR Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sekretariat Jenderal WANTANNAS Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Badan Informasi Geospasial Badan Narkotika Nasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Badan Keamanan Laut RI Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Siber dan Sandi Negara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Kepegawaian Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Luar Negeri Perpustakaan Nasional RI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Perdagangan

    Dengan mempertimbangkan instansi yang jumlah pelamarnya lebih sedikit, peluang untuk lolos seleksi bisa lebih besar.

    Pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan resmi agar tidak ketinggalan jadwal dan informasi penting lainnya. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • #Indonesiagelap jadi kesempatan untuk dialog

    #Indonesiagelap jadi kesempatan untuk dialog

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat berdialog dengan para pelajar dan Warga Negara Indonesia (WNI) di KBRI Beijing, China pada Selasa (15/4). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    Wakil ketua MPR: #Indonesiagelap jadi kesempatan untuk dialog
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 16 April 2025 – 15:29 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan tagar #Indonesiagelap yang sempat viral di media sosial seharusnya menjadi kesempatan dialog pemerintah dengan masyarakat.

    “Mengenai #Indonesiagelap, setiap pemerintahan pasti punya tantangannya sendiri-sendiri, tapi bukan berarti kalau ada masalah jadi buntu, justru saat di persimpangan seperti ini membuka ruang, diskursus dialog seluas-luasnya dan dengan dialog setidaknya 50 persen masalah bisa terselesaikan tinggal 50 persen sisa eksekusinya,” kata Eddy Soeparno dalam acara “Dialog Bersama” dengan sekitar 50 orang pelajar dan WNI di KBRI Beijing pada Selasa (15/4).

    Tagar #IndonesiaGelap adalah sebuah gerakan protes yang viral di media sosial sejak pertengahan Februari 2025 sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat dengan puncaknya adalah demonstrasi pada 20 Februari 2025.

    “Termasuk juga gerakan #Kaburajadulu, kalau mau kabur, harus jelas, kerja di mana, kompetensinya apa? Karena untuk bekerja di luar juga butuh kompetensi yang tinggi,” tambah Eddy.

    Ia juga meminta agar para pelajar menyeleksi informasi yang diterima karena tidak semua informasi dari media sosial kredibel.

    “Jangan mudah terpancing, karena banyak juga pihak yang tidak bertanggung jawab, menyebarkan ‘hashtag’ untuk membuat orang lain terinspirasi untuk kabur, tapi begitu keluar malah bingung mau melakukan apa,” ungkap Eddy.

    Eddy yang datang ke China pada 13-17 April 2025 untuk membahas soal transisi energi dan pemanfaatan energi terbarukan itu juga mengajak para mahasiswa dan WNI untuk terlibat dalam transisi energi.

    “Dengan contoh kecil saja misalnya menggunakan transportasi umum, bukan motor saat ke kampus misalnya, tapi kalau mau menggunakan kendaraan pribadi menggunakan BBM yang oktannya lebih tinggi sehingga gas buang berkurang,” ungkap Eddy.

    Tidak ketinggalan adalah tidak membuang-buang makanan karena sampah rumah tangga sisa makanan bila dimasukkan insinerator hanya menghasilkan kalori yang rendah.

    “Semua dimulai dari hal yang kecil dulu, saya juga terbiasa naik sepeda ke kantor,” tambah Eddy.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyoroti tagar Indonesia gelap. Tagar Indonesia gelap dengan bantahan dan mengatakan kondisi Indonesia saat ini cerah. “Kalau saya lihat pagi Indonesia cerah, iya kan?” ucap Prabowo.

    Prabowo lantas membeberkan bukti masa depan Indonesia cerah. Ia menyebut, banyak petani yang kini bahagia karena harga pangan naik. Termasuk dirinya telah memotong birokrasi yang menurutnya cukup ruwet.

    Kemudian, Prabowo juga mengatakan pemerintahannya akan menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Ia tidak ingin ambil pusing jika masih ada pihak menilai Indonesia gelap.

    Sumber : Antara

  • Setjen MPR gelar halalbihalal dihadiri Sekjen MPR lintas generasi

    Setjen MPR gelar halalbihalal dihadiri Sekjen MPR lintas generasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menggelar Halalbihalal Idul Fitri 1446 Hijriah yang diikuti oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI dari berbagai masa bakti, sekaligus pelepasan pegawai purnabakti Setjen MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Alhamdulillah pada kesempatan ini, Sekjen MPR pertama, Sekjen MPR ke-2, ke-3, dan ke-4 bisa hadir komplet,” kata Sekjen MPR RI Siti Fauziah ditemui usai acara.

    Dia menuturkan momen berkumpulnya para Sekjen MPR RI di kesempatan tersebut merupakan peristiwa yang jarang terjadi.

    “Ini jarang terjadi karena bisa kita lihat Sekjen MPR pertama juga usianya sudah 83 tahun. Kenapa saya bilang Sekjen MPR pertama? Karena sebelumnya MPR itu, Sekjennya itu jadi satu, Sekjen MPR dan DPR,” ucapnya.

    Dia pun menyebut acara tersebut menjadi ajang silaturahim dari pegawai Setjen MPR RI yang masih bertugas maupun pegawai Setjen MPR RI yang sudah pensiun.

    “Jadi halalbihalal ini bersama pensiunan. Ini pensiunan dari pegawai MPR, baik yang pensiun langsung ataupun yang pindah ke instansi lain,” ujarnya.

    Untuk itu, dia memandang acara halalbihalal itu menjadi ajang silaturahim pegawai di lingkungan Setjen MPR RI dari generasi ke generasi.

    “Supaya kita tidak melupakan juga sejarah yang pernah kita lalui di MPR. Jadi saya berharap bahwa ajang ini akan diteruskan untuk periode-periode selanjutnya,” katanya.

    Dia mengatakan para pimpinan MPR RI berhalangan hadir pada kesempatan tersebut. Adapun, lanjut dia, silaturahim antara pimpinan Setjen MPR RI dengan pimpinan MPR RI telah dilakukan tatkala Ketua MPR RI Ahmad Muzani menggelar gelar griya atau open house di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (2/4).

    “Kemarin Pak Ketua sudah open house, jadi kami ke sana semua. Nah, itu kalau untuk pimpinan lain, kebetulan kali ini pimpinan lain sedang ada kegiatan-kegiatan lain di luar kota. Jadi memang tidak berkesempatan untuk hadir,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 April 2025

    Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor Nasional 16 April 2025

    Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor
    Tim Redaksi
    CHINA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN
    Eddy Soeparno
    menyayangkan Indonesia yang masih banyak melakukan impor dalam hal penggunaan energi, termasuk energi terbarukan.
    Eddy menilai ini adalah ironi besar yang terjadi.
    Hal ini diungkapkan saat berdiskusi dengan mahasiswa di KBRI Beijing, China, Selasa (16/4/2025) malam.
    “Energi terbarukannya kita kaya, tetapi energi sehari-hari yang kita pakai diimpor. Nah, ini ironi besar yang ada di dunia,” kata Eddy.
    Dia menjelaskan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan
    sumber daya energi
    .
    Menurutnya, Indonesia memiliki panas bumi kedua terbesar di dunia.
    Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya angin, air, solar, hingga fosil yang luar biasa.
    “Nomor dua terbesar di dunia. Batu bara kita. Hari ini produksi batu bara per tahun 900 juta ton. Dalam 200 tahun kita tetap produksi itu, tidak akan habis-habis batu bara kita. Itu kayanya. Jadi fosilnya kita kaya,” ucap dia.
    Oleh karenanya, ia meminta agar sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal.
    “Inilah yang perlu sekarang kita perbaiki. Apalagi pemerintah sudah mencadangkan kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar dia.
    Dalam kesempatan ini, Eddy mengatakan bahwa Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji dalam negeri.
     
    “Misalkan begini, Bapak Pak, kita masak pakai elpiji di rumah. Elpiji itu banyak yang melon. Elpiji itu beban yang besar untuk pemerintah karena pertama, kita punya kebutuhan elpiji 7 juta kiloliter per tahun. 75 persennya diimpor. Artinya, defisit ke luar untuk membeli elpiji,” ujar Eddy.
    Di saat yang sama, Indonesia pun masih memberikan subsidi terhadap gas elpiji, termasuk gas elpiji dalam tabung melon.
    “Elpiji itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi dari mana? Satu tahun elpiji itu, ada subsidi pemerintah Rp 11.000. Sementara satu tahun itu tiga liter. Jadi, Rp 33.000. Kaliin aja, 7 juta kiloliter. Itu subsidi per tahunnya,” imbuh dia.
    Ironinya lagi, kata Eddy, banyak masyarakat yang mampu justru menggunakan elpiji bersubsidi.
    Padahal, seharusnya elpiji bersubsidi dengan tabung seperti melon itu digunakan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
    Wakil Ketua Umum PAN ini pun berharap agar pengelolaan soal penerima
    subsidi elpiji
    bisa diatur agar semakin tepat sasaran.
    “Jadi salah sasaran. Jadi lebih baik kita atur secara rupa, supaya yang betul-betul berhak membeli adalah mereka-mereka yang misalkan saja punya kartu, keluarga miskin, atau dengan KTP dan yang memang betul-betul kita bisa data agar betul-betul tepat sasaran,” tuturnya.
    Begitu juga BBM bersubsidi di Indonesia, yakni Pertalite.
    Eddy menilai BBM Pertalite juga masih banyak diimpor, sementara penggunaannya cukup banyak di Indonesia.
    “Itu disubsidi oleh pemerintah. Hari ini Pertalite dijual berapa? Rp10.000. Nah, harga pokok produksinya Rp15.600. Nah, itu jadi besar sekali. Sementara Pertalite itu 33 juta kiloliter per tahun. Itu juga impor,” kata Eddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ibas Yudhoyono Dorong Hilirisasi dan Branding Kopi Indonesia, Ini Potensi dan Tantangannya – Halaman all

    Ibas Yudhoyono Dorong Hilirisasi dan Branding Kopi Indonesia, Ini Potensi dan Tantangannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendorong adanya hilirisasi dan branding kopi Indonesia agar bisa bersaing di panggung dunia. 

    Menurutnya, kopi bukan sekadar minuman, melainkan bagian ruang untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri agar perekonomian bisa menjadi lebih multiplier, baik budaya, ekonomi, bahkan diplomasi.

    Hal ini disampaikan Ibas saat membuka acara Audiensi Kebangsaan bertajuk “Kopi & Koneksi: Cerita Kita Tentang Hidup di Era Smart Society” di Gedung MPR RI, Senin (15/4/2025).

    “Kopi yang baik itu selalu mencari atau menemukan penikmatnya. Bagi mereka yang sangat mengerti, kenikmatan itu ya tentunya datang dari kita sendiri,” ungkap Ibas mengawali sambutannya. 

    “Saya pikir banyak dari kita, termasuk generasi muda, kopi itu konteksnya bukan hanya sekadar pergi menikmati minuman ke warung, tapi hari ini adalah tempat kita bercerita, tidak hanya tentang kehidupan, tapi juga segala hal. Apalagi kopi itu juga identik dengan pergaulan dan juga smart society yang semakin hari semakin kita rasakan,” lanjutnya. 

    Ibas kemudian memaparkan bagaimana kopi yang eksistensinya sudah ada sejak abad ke-9 di Afrika Timur dan terus bergerak hingga abad 15. 

    “Dan di Indonesia, kita tahu kopi ada sejak zaman penjajahan Belanda, ada dari para pejuang dahulu. Kopi seperti Arabika, Malabar, dan terus berkembang variannya. Peta kopi Indonesia juga menyebar,” papar Ibas. 

    Ibas yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menyoroti bagaimana Indonesia memiliki potensi geografis dan demografis yang beragam dan subur untuk dimanfaatkan pengembangan komoditas kopinya. 

    “Bersyukur Indonesia memiliki geografis, demografis yang ragam bagian dari kebangsaan kita juga. Tidak hanya suku tapi peta kita memiliki kesuburan yang meluas tidak hanya di tanah Sumatera, Jawa, Sulawesi, daerah Timur, dan seterusnya.”

    “Semua itu penting, kita punya komoditas kopi yang menjadi kebanggaan dari perdagangan kita. Nah, kopi itu juga penyumbang penerimaan negara kita. At some extend (sampai batas tertentu), kopi kita juga di ekspor. Tadi juga ada kawan-kawan kita, para petani yang sudah menikmati. Betapa hebat dan baiknya kopi kita ini digunakan, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Asia, Eropa, dan Amerika,” ungkapnya. 

    “Jadi, simply they are saying about kopi, it’s hard to stop drinking coffee (sulit untuk berhenti minum kopi). Setuju ya? Karena fun factnya, Indonesia adalah produsen keempat terbesar di dunia. Ada Brazil, ada Vietnam, ada Columbia,” terangnya lebih lanjut yang langsung ditanggapi peserta tepuk tangan. 

    Menurut Ibas, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, Indonesia tidak perlu takut untuk bersaing dalam produktivitas kopinya. “Bahkan negara yang tadi kita anggap empat besar selain Indonesia, juga tidak perlu kita takut untuk bersaing dalam menjadi champion of producing coffee (juara dalam memproduksi kopi).”

    Lebih lanjut Ibas mengajak dan meminta seluruh pihak untuk sama-sama memperhatikan komoditas kopi, agar produksinya meningkat dari tahun ke tahun. “ Alhamdulillah, walaupun sebagian besar kopi kita dimiliki perkebunan rakyat yang dari sifatnya 2-25 hektare. Tapi produksi kopi kita ini secara nominal sudah mencapai hampir 450 ribu ton per tahapan. Masih kecil kalau dihadapkan dengan luasnya wilayah Indonesia dan jumlah penduduk kita. Dan kalau dilihat dari volume kita hari ini, 1,4 miliar USD atau setara dengan 23 triliun itu belum optimal dalam penerimaan negara kita,” jelasnya. 

    Menurut Ibas, pengembangan komoditas kopi ini memiliki potensi besar. 

    “Gonjang ganjing terkait dengan perang tarif atau perang beneran di Ukraina dan Rusia. Nah kita nggak usah perang kopi, karena kopi kita bisa saja ada di mana-mana. Dan artinya komunitas kopi ini bisa menyasar semua masyarakat yang ada di dunia. The opportunity is there (peluangnya ada di sana).”

    Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat, Ibas akan terus mendorong dan mengawal agar komoditas kopi di Indonesia terus tumbuh berkembang. 

    “Nah, sehingga saya sebagai pimpinan dan wakil rakyat tentu mendorong, mengawal, dan memperjuangkan agar pertanian, perkebunan kopi kita terus berkembang. Tidak mengecil, tidak kemudian menurun produksinya di hulu. Di hilir pun kami berharap dan mendorong agar hilirisasi dari turunan pengembangan kopi ini terus dirasakan.”

    Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII itu kemudian menyampaikan bahwa Indonesia harus memandang kopi sebagai peluang untuk mendorong konsumsi dalam negeri demi menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. 

    “Kita melihat kopi ini adalah ruang untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri kita agar perekonomian kita bisa menjadi lebih multiplier.” 

    Di sisi lain, ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kopi ke pasar global agar citra Indonesia, yang diwakili oleh semangat merah putih, semakin dikenal. 

    “Sehingga kalau ada di benak orang lain di dunia, ini kopi dari mana? Nah kita yang harus membuat branding kopi itu menjadi satu kenyataan bahwa Indonesia bisa memasuki era penetrasi melalui produk kopi itu sendiri.” 

    Salah satu peserta audiensi, Satria, pemilik Kopi Wanoja, peraih penghargaan Cup of Excellence (COE) tahun 2021, sekaligus pengelola lebih dari 20 hektar perkebunan kopi menyampaikan beberapa aspirasinya pada acara ini. 

    “Pak Ibas, terima kasih atas undangannya, karena baru kali ini kami diundang langsung oleh MPR/DPR, apalagi oleh pimpinannya. Perlu kami ceritakan sedikit apa yang kami alami. Produktivitas kopi memiliki beberapa kendala seperti tidak daanya kepastian iklim, sehingga sulitnya perawatan bibit berkualitas. Selain itu, harga kopi juga tinggi disebabkan operasional yang tinggi tidak diimbangi dengan produktivitasnya. 

    Salah satu kesulitannya adalah akses ke kebun kopi yang sulit. Harus dipanggul atau paling memungkinkan memakai motor. Selama ini kita bisa ekspor, ada peningkatan, namun jika tidak diimbangi dengan produktivitas yang tinggi akan sangat disayangkan, sehingga tolong untuk menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

    Acara ini dihadiri oleh beberapa peserta di antaranya, Rani Mayasari pendiri Java Halu Coffee Farm; Ayi Sutedja petani kopi sekaligus Ketua Murbeng Puntang dan aktif dalam Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI); Adi Taroepratjeka Instruktur Q Grader Kopi Pertama di Asia Tenggara; dan masih banyak lagi.

  • Bamsoet Dorong Pembentukan IMI Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

    Bamsoet Dorong Pembentukan IMI Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

    Jakarta

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus anggota DPR RI Bambang Soesatyo meminta pengurus IMI pusat dan IMI provinsi untuk segera menyelesaikan pembentukan IMI kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Saat ini dari total 505 kabupaten/kota di Indonesia, sudah terbentuk sebanyak 276 IMI kabupaten/kota atau 55% dari total keseluruhan kabupaten/kota.

    Dengan terbentuknya IMI kabupaten/kota diharapkan dapat memudahkan pembinaan atlet, menggali potensi balap dari generasi muda, membantu mempromosikan keselamatan berkendara, serta mendayagunakan otomotif sebagai sektor industri yang dapat menopang perekonomian.

    “Pembentukan pengurus IMI di tingkat kabupaten/kota merupakan langkah penting dalam mendekatkan IMI dengan akar rumput masyarakat, sekaligus membuka peluang untuk mendayagunakan potensi balap dari generasi muda di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Melalui struktur yang terdesentralisasi, IMI dapat lebih mudah menyelenggarakan pembinaan, mengelola event olahraga otomotif, serta menjalin kerja sama strategis dengan berbagai instansi yang pada akhirnya mendukung peningkatan prestasi atlet, keselamatan berkendara dan pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Bamsoet dalam Rapat Pleno Terbuka IMI Pusat di Jakarta, dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

    Hadir antara lain Dewan Pengawas Brigjen Pol (Purn) Agus dan Jeffry JP, Wakil Ketua Umum M. Riyanto, Ananda Mikola, Rifat Sungkar, Irvan Bahran dan Effendy Gunawan, para pengurus IMI Pusat serta para pengurus IMI Provinsi.

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan keberadaan IMI di tingkat kabupaten/kota memungkinkan pengembangan jangka panjang dalam pembinaan atlet otomotif. Dengan adanya struktur organisasi yang lebih terdesentralisasi, proses pemantauan dan pembinaan atlet dapat dilakukan dengan lebih efektif.

    Bamsoet mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga IMI di tingkat daerah dapat fokus pada pengembangan bakat lokal, sekaligus melatih mereka untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional.

    Pembentukan pengurus IMI di setiap kabupaten/kota juga dinilai penting dalam pengembangan olahraga otomotif secara keseluruhan. Dengan adanya dukungan dari IMI di tingkat daerah, banyak kegiatan yang dapat digelar, seperti latihan rutin, kompetisi lokal, hingga seminar tentang keselamatan berkendara dan teknik balap. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas olahraga otomotif, tetapi juga menarik perhatian masyarakat terhadap pentingnya olahraga otomotif.

    “Olahraga otomotif bukan hanya tentang balapan, tetapi juga merupakan bagian dari industri otomotif yang lebih besar. Dengan adanya IMI kabupaten/kota, diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri otomotif lokal. Kegiatan otomotif dapat menarik pengusaha untuk berinvestasi dalam infrastruktur, akomodasi, serta membuka peluang kerja di sektor terkait. Dengan cara ini, IMI juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 3 Fakta Baru Dokter Kandungan di Garut Lecehkan Pasien Hamil: Karier Terancam Melayang, Tim Khusus – Halaman all

    3 Fakta Baru Dokter Kandungan di Garut Lecehkan Pasien Hamil: Karier Terancam Melayang, Tim Khusus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabar terkini menyangkut dokter kandungan di Garut melakukan pelecehan terhadap pasiennya yang merupakan ibu hamil menjadi atensi berbagai pihak.

    Aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Garut masih memburu dokter terduga pelaku bernama M Syafril Firdaus (MSF).

    Satreskrim Polres Garut pun telah membentuk tim khusus untuk mengejar dokter tersebut. 

    Sementara, karier dokter kandungan MSF terancam melayang.

    Pasalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menonaktifkan Surat Tanda Registrasi(STR) dokter spesialis obgyn di Garut itu.

    Jika nanti STR dicabut, yang bersangkutan tidak akan bisa melakukan praktik sebagai dokter seumur hidup.

    Berikut fakta-fakta baru tentang kasus dokter kandungan di Garut diduga lecehkan pasien hamil:

    1. Tim Khusus

    Adapun Unit Reserse Kriminal Polres Garut telah membentuk sebuah tim khusus untuk memburu dokter kandungan berinisial MSF, yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat.

    Tim tersebut diketahui mulai melakukan pergerakan sejak malam kemarin untuk melacak keberadaan M Syafril Firdaus, yang diduga sebagai pelaku utama dalam kasus ini.

    “Posisi tim sudah dalam perjalanan, kita sudah lakukan pengejaran terhadap MSF,” ujar AKP Joko Prihatin, Kepala Satreskrim Polres Garut, kepada wartawan pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari Tribun Jabar.

    AKP Joko menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menangani perkara ini secara cepat dan menyeluruh.

    Di samping upaya pengejaran, polisi juga mulai mendekati para korban yang disebut mengalami pelecehan oleh tersangka.

    “Ada beberapa tim yang sudah terbagi, satu tim untuk mengejar terduga pelaku, satu tim lain menjemput bola terhadap korban,” paparnya.

    Sementara itu, Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan atas kasus viral dokter tersebut.

    “Kita sudah minta keterangan pemilik klinik, dan kasus ini sedang dilakukan penyelidikan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (15/4/2025).

    AKP Joko mengatakan, dari hasil pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP), penyelidik telah berhasil mengantongi identitas dari dokter tersebut.

    Meski demikian, keberadaan dari terduga pelaku belum diketahui pasti.

    “Untuk saat ini kita masih mencari identitas pelaku sudah kita kantongi,” ujarnya.

    Pihak kepolisian pun mengimbau kepada korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut. 

    Hal itu guna memudahkan proses penyelidikan yang saat ini masih berlangsung.

    “Karena sampai saat ini belum ada laporan tapi kita tidak fokus kesitu, karena ini sudah menjadi berita nasional,” tambahnya.

    2. Tak Bisa Praktik Seumur Hidup

    Kemenkes akan menonaktifkan Surat Tanda Registrasi(STR) dokter spesialis obgyn di Garut tersebut.

    “Untuk saat ini, Kemenkes sudah koordinasi dengan KKI untuk minta nonaktifkan sementara STR-nya sambil menunggu investigasi lebih lanjut,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman saat dikonfirmasi Tribun, Selasa.

    DOKTER KANDUNGAN CABUL – Sosok dokter kandungan di Garut yang viral di media sosial karena diduga melecehkan ibu hamil jadi sorotan, foto kolase video viral dan unggahan mantan istrinya di media sosial @thianandita, dua bulan lalu, Februari 2025. Kini keduanya sudah bercerai (tribunnews.com)

    Namun, Aji tidak menjelaskan lebih lanjut sampai kapan STR tersebut dinonaktifkan. 

    “Kalau ada perkembangan, nanti akan diinfokan lagi,” kata Aji.

    Menurut hukum tepatnya yang tertulis pada Pasal 260 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga medis dan kesehatan berlaku seumur hidup. 

    STR merupakan syarat mutlak dokter untuk mengurus Surat Izin Praktik (SIP).

    Lantas apabila STR dicabut, SIP juga turut tak berlaku.

    Si pemegang surat izin tersebut lantas tak bisa melakukan praktik kedokteran di bidang kesehatan.

    3. Gubernur Dedi Tegas

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ikut angkat bicara soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter kandungan terhadap pasien saat pemeriksaan USG di salah satu klinik di Garut.

    Dedi menekankan bahwa profesi dokter memiliki standar etika yang ketat, dan pelanggaran terhadap etika itu harus disikapi dengan tegas. Ia mendorong agar izin praktik sang dokter dicabut apabila terbukti bersalah.

    “Kalau dokter lecehkan pasien, ada kode etiknya, cabut izin dokternya. Cabut izin praktik dokternya, bila perlu perguruan tinggi yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter,” tegasnya saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Tribun Jabar.

    KEPALA DESA THR – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, saat ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

    Tak hanya soal izin praktik, Dedi juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut tidak boleh berhenti pada sanksi administratif. Ia mendorong agar kasus tersebut diproses secara hukum demi memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi dunia medis.

    “Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik diambil sumpah profesi. Harus ada tindakan tegas dan tidak bertele-tele. Sementara kasus pelecehannya proses sesuai hukum,” tambahnya.

    Kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya rekaman CCTV dari sebuah klinik di Garut yang menunjukkan dugaan perilaku tidak pantas oleh dokter spesialis kandungan saat melakukan pemeriksaan terhadap pasien.

    Peristiwa itu terjadi di Klinik Karya Harsa yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Garut. Video rekaman tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu kecaman publik serta desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak.

    Dokter yang bersangkutan terekam kamera sedang melakukan gerakan mencurigakan saat menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa USG.

    Rekaman tersebut pertama kali dibagikan oleh drg. Mirza Mangku Anom, seorang dokter spesialis konservasi gigi, melalui akun Instagram pribadinya.

    “Ini semua bukti aku punya lengkap lho, rekaman CCTV versi lengkap aku juga punya dan aku selalu kesel ngeliat yang begini-begini,” tulis drg. Mirza dalam unggahannya.

    Keterangan Dinkes

    Dinas Kesehatan Kabupaten Garut buka suara terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan di Garut, Jawa Barat.

    Aksi dokter spesialis kandungan itu terekam CCTV, dia diduga melakukan hal tak senonoh terhadap pasiennya saat pemeriksaan USG.

    Namun, dari pihak Dinkes menyatakan bahwa kasus itu sudah terjadi pada 2024 lalu di klinik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pakuwon.

    Kepala Dinas Kesehatan Garut dr. Leli Yuliani mengatakan, terduga pelaku juga sudah tidak lagi praktik di klinik tersebut.

    Hal itu diketahui dari sistem informasi sumber daya manusia dinas kesehatan.

    “(Sekarang) yang bersangkutan sudah tidak ada izin praktek satu pun di wilayah Kabupaten Garut,” ujar Leli kepada awak media melalui keterangan resminya, Selasa (15/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Leli mengatakan, dulu memang sempat ada laporan ke dinkes mengenai hal tersebut.

    Namun, katanya, kasus itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

    Leli mengakui, pihaknya memang belum sempat melakukan pemeriksaan secara mental dan psikologis terhadap pasien itu.

    Pasalnya, pasien atau korban saat ini sudah tidak berada di Garut.

    Leli kemudian menegaskan bahwa terduga pelaku bukan aparatur sipil negara (ASN).

    Berdasarkan dari riwayat praktiknya, terduga pelaku pernah bekerja di beberapa fasilitas kesehatan.

    Di antaranya adalah Rumah Sakit Malangbong hingga beberapa klinik dan rumah sakit di Garut.

    Selain itu, dokter kandungan tersebut juga diketahui bukan orang asli Garut.

    “Yang bersangkutan juga bukan orang sini (Garut),” ungkap Leli.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dokter Kandungan Lecehkan Pasien di Garut Terjadi di 2024, Dinkes Klaim Selesai secara Kekeluargaan, Soroti Kasus Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasien di Garut, Dedi Mulyadi Tegas: Cabut Izinnya!

    (Tribunnews.com/Chrysnha, Rifqah, Williem Jonata) (TribunJabar.id/Sidqi Al Ghifari, Muhamad Nandri, Nazmi Abdurrahman)

  • Pimpinan MPR minta kesenjangan perempuan di desa-kota segera diatasi

    Pimpinan MPR minta kesenjangan perempuan di desa-kota segera diatasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara perempuan di desa dan di kota dalam mengakses pendidikan.

    Dia mengatakan peningkatan akses pendidikan terhadap perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) nasional perlu dilakukan demi kesejahteraan yang lebih baik dan merata bagi setiap warga negara.

    “Kesenjangan yang terjadi antara perempuan di desa dan di kota dalam mengakses pendidikan harus segera diatasi dengan sejumlah langkah nyata,” ujarnya,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas memaparkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang mencatat hanya sekitar 6 persen perempuan di pedesaan dan 14 persen perempuan di perkotaan yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

    Berdasarkan catatan BPS, dia mengatakan salah satu penyebab kesenjangan tersebut adalah faktor sosial dan budaya.

    Oleh sebab itu, dia menilai upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan harus konsisten dilakukan.

    Termasuk, lanjut dia, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perempuan mengenyam pendidikan.

    “Untuk mengatasi kendala sosial dan budaya yang dihadapi perempuan di desa dalam mengakses pendidikan membutuhkan konsistensi yang kuat dalam memberi pemahaman kepada masyarakat,” ucapnya.

    Dia pun memandang generasi penerus bangsa harus meneladani nilai-nilai yang diperjuangkan tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng (RA) Kartini dalam membuka akses pendidikan yang rata untuk semua, tanpa memandang gender.

    “Dalam proses perjuangannya, RA Kartini meyakini bahwa melalui pendidikan, perempuan dapat membebaskan diri dari belenggu tradisi dan mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Pemikiran itu masih relevan hingga saat ini,” tuturnya.

    Dia mendorong pula agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah serta seluruh masyarakat dapat memahami nilai-nilai kesetaraan sebagaimana yang diperjuangkan oleh RA Kartini.

    “Untuk kemudian direalisasikan dengan berbagai cara demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di masa depan,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Massa Aksi Penolak Revisi UU TNI Bertahan, 2 Tenda Masih Berdiri di Depan Gerbang Pancasila DPR – Halaman all

    Massa Aksi Penolak Revisi UU TNI Bertahan, 2 Tenda Masih Berdiri di Depan Gerbang Pancasila DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ada dua tenda yang masih bertahan berdiri di depan Gerbang Pancasila, pintu masuk Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gelora, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Tenda berwarna merah dan biru ini didirikan oleh massa masyarakat sipil yang jadi bagian aksi unjuk rasa tanpa kekerasan untuk menolak revisi UU TNI oleh DPR.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com pada Selasa siang, massa aksi berkegiatan seperti biasa di tengah hilir mudiknya kendaraan yang keluar dan masuk kawasan kompleks parlemen Senayan. 

    Masing-masing dari mereka juga melengkapi dirinya dengan masker untuk menghindari wajahnya teridentifikasi atau sebatas mencegah potensi kejadian tak diinginkan menyasar para peserta aksi kamping.

    Sementara di sisi seberang para peserta aksi kamping, Gerbang Pancasila yang menjadi pintu masuk kompleks parlemen dari Jalan Gelora terpantau dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari unsur Brimob, kesatuan operasi khusus Polri yang bertugas menangani ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Saat berbincang dengan Tribunnews, N salah seorang peserta mengatakan kegiatan yang mereka lakukan diawasi oleh petugas dari gedung wakil rakyat maupun pihak kepolisian.

    Petugas maupun aparat umumnya mendokumentasikan berupa memfoto tenda yang berdiri. 

    “Biasanya mereka foto-fotoin kita aja,” kata N, Selasa.

    N menyatakan aksi yang mereka lakukan adalah tindakan kolektif sebagai individu untuk bersatu, menyuarakan pendapatnya terkait revisi UU TNI dan tuntutan pencabutan pengesahan UU TNI oleh DPR.

    “Kami masyarakat sipil berangkat sebagai individu dan berkumpul di sini sebagai masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya tentang revisi UU TNI dan ingin revisi UU TNI dicabut,” kata N.

    Sebelumnya pada Senin (14/4) malam pihak kepolisian mendatangi lokasi mereka mendirikan tenda.

    Aksi menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI ini diminta bubar dengan dalih waktu penyampaian pendapat sudah habis.

     

  • 5
                    
                         Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya
                        Regional

    5 Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya Regional

    Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Ke-7 RI Jokowi kembali dilayangkan oleh gabungan pengacara yang tergabung dalam kelompok Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).
    Gugatan terhadap
    ijazah Jokowi
    sebetulnya sudah pernah diajukan, namun gugur dalam persidangan.
    Kali ini, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt pada Senin, 14 April 2025.
    Gugatan tersebut juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
    Koordinator Tim TIPU UGM, M Taufiq, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk sanggahan terhadap dua putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Jokowi.
    “Itu tidak kalah. Jadi waktu itu rekan kami Bambang Tri sebagai penggugat dijadikan tersangka dan ditahan. Otomatis secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan,” jelas M Taufiq pada Selasa (15/4/2025). 
    Dalam gugatan kedua, lanjut Taufiq, rekan lawyer yang mengajukan gugatan juga dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang berarti gugatan tersebut tidak dapat diterima karena adanya cacat formal.
    Taufiq menjelaskan bahwa gugatan terbaru ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.
    “Bahwa pengadilan ini bukan mencari siapa yang kalah dan menang. Namun sebagai tempat mencari keadilan. Siapa yang benar, dan siapa yang salah. Itu dasar dari Pengadilan,” ujarnya.
    Pokok gugatan ini, menurut Taufiq, adalah Jokowi mendaftarkan diri sebagai pejabat publik dengan cara yang tidak sah.
    “Ketika seorang pejabat itu memberikan atau melakukan kebohongan publik, itu kan sangat bahaya sekali,” tegasnya.
    Jika gugatan ini dapat dibuktikan kebenarannya, Taufiq menyatakan bahwa utang negara yang mencapai angka Rp 7.000 triliun akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi.
    “Karena jabatannya selama ini tidak sah. Kalau terbukti palsu, utang negara jadi tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya,” jelasnya.
    Gugatan soal ijazah Jokowi pertama kali disidangkan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Oktober 2022.
    Gugatan itu diajukan oleh warga bernama Bambang Tri Mulyono dengan 4 pihak tergugat yaitu, Presiden
    Joko Widodo
    , Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
    Perkara ini tidak berlanjut sebab Bambang Tri Mulyono mencabut gugatannya tersebut pada 27 Oktober 2022 karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus kasus ujaran kebencian, penistaan agama dan ITE.
    Dia didakwa melakukan penyebaran berita bohong dengan menggunakaan podcast di Channel YouTube dan divonis 6 tahun penjara.
    Gugatan kedua terjadi pada tahun 2024. Saat itu, ada tiga perkara gugatan terhadap Jokowi. Pertama, gugatan di PTUN yaitu Jokowi dituduh melakukan politik dinasti.
    Kemudian gugatan melalui PN Jakarta Pusat terkait tuduhan ijazah palsu dan tuduhan melakukan perbuatan hukum karena tidak menghalangi KPU dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
    Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo atau Jokowi, Otto Hasibuan meminta narasi negatif terkait kliennya dihentikan. Hal ini disampaikan Otto, menyusul tiga gugatan terhadap Jokowi yang tidak dapat diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
    “Tanpa adanya putusan ini, justru memberikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Jokowi dan keluarga bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh tidak terbukti,” ujar Otto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/6/2024)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.