Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Waka MPR Dorong Setiap Kebijakan Harus Tegakkan Prinsip Kesetaraan Gender

    Waka MPR Dorong Setiap Kebijakan Harus Tegakkan Prinsip Kesetaraan Gender

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan upaya untuk mewujudkan kesetaraan pada keseharian bagi setiap warga negara harus konsisten direalisasikan, tak terkecuali bagi perempuan. Bercermin dari masih berlangsungnya praktik diskriminasi di sejumlah sektor, perjuangan mewujudkan kesetaraan dalam keseharian harus menjadi kepedulian bersama.

    “Sebagaimana RA Kartini telah memperjuangkannya sejak ratusan tahun lalu,” kata Rerie, dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 mengungkap satu dari 10 pekerja atau sekitar 14,37% buruh di Indonesia pada 2024 adalah female breadwinner. Istilah tersebut menggambarkan perempuan yang bekerja, pencari nafkah utama keluarga, atau satu-satunya pencari nafkah dalam rumah tangga.

    Karakteristik paling menonjol dari pekerjaan female breadwinners berstatus usaha perorangan. Sangat disayangkan jenis pekerjaan ini berdampak pada rendahnya perlindungan jaminan kesehatan dan sosial di tempat kerja.

    Terkait jaminan kesehatan, berdasarkan sumber yang sama, ada sebanyak 73,42% female breadwinners yang mengaku belum memiliki jaminan kesehatan itu. Sementara 76,94% female breadwinners juga tidak memperoleh jaminan kecelakaan kerja.

    Sejumlah catatan tersebut, menurut Rerie, harus menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, agar bisa segera dicarikan solusi untuk mengatasinya. Rerie menilai fenomena female breadwinners yang mulai mengemuka harus benar-benar diantisipasi dengan langkah yang tepat.

    Rerie mendorong agar pihak-pihak terkait secara bersama mampu melahirkan kebijakan yang didasari atas upaya penegakkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Ia berharap nilai-nilai perjuangan RA Kartini seperti mendorong kesetaraan dan hak yang sama antar perempuan dan laki-laki di sejumlah bidang, termasuk perlindungan di dunia kerja, dapat secara konsisten diterapkan dalam keseharian.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan periode 2025-2030 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025) sore.

    Para kepala daerah yang dilantik adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani-Hellyana, serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo-Ones Pahabol.

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2025-2030, serta Keppres No 39-P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    Prosesi pelantikan meliputi pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda pangkat, penandatanganan berita acara, serta pengucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan undangan lainnya.

    “Bersediakah saudara-saudara, mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing?” ucap Presiden.

    “Bersedia,” jawab para kepala daerah terkait.

    Kedua pasangan gubernur-wakil gubernur tersebut dilantik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik terlebih dahulu sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Turut hadir dalam pelantikan pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan ini, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan para jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

  • Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Masih Cari Pola Komunikasi yang Tepat

    Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Masih Cari Pola Komunikasi yang Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan selama enam bulan. Dia menuturkan pemerintahan saat ini masih mencari pola komunikasi yang tepat.

    “Belum setengah tahun berjalan, sehingga pola komunikasi masih masih terus menyesuaikan dan mencari bentuk. Kadang-kadang efektif, kadang-kadang tidak efektif, kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang ada beberapa penyimpangan besar yang disampaikan,” tutur Muzani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). 

    Sebab demikian, pihaknya menuturkan bahwa evaluasi akan dilakukan secara terus menerus, sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan tradisi pemerintahan yang dibangun oleh Prabowo. 

    “Ya, akan terus diperbaiki dan akan terus disempurnakan pada masa-masa yang akan datang dan apa yang menjadi pandangan dan bahkan kritik dari masyarakat oleh Pak Prabowo diperhatikan dan mencari solusi,” ucap Ketua MPR RI tersebut. 

    Sebelumnya, Prabowo menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya yang dinilai kurang sejak beberapa pekan lalu atas berbagai isu yang berkembang. 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan sambutan pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Prabowo mengevaluasi bahwa pemerintahannya harus lebih komunikatif dan proaktif dalam memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi Indonesia terkini.  

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025). 

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

  • Shopee-Anteraja Siap Berangkatkan Kurir Terbaik Umrah ke Tanah Suci

    Shopee-Anteraja Siap Berangkatkan Kurir Terbaik Umrah ke Tanah Suci

    Jakarta –

    Shopee tahun ini berkolaborasi dengan Anteraja untuk mendukung program tahunan Anteraja bertajuk ‘SATRIA Umrah. Dalam program ini, sebanyak 24 SATRIA (Kurir Anteraja) dengan performa terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah ibadah Umrah gratis.

    CEO Anteraja Handy Widiya menyampaikan apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi para kurir yang telah berkontribusi besar dalam pertumbuhan bisnis Anteraja.

    “SATRIA Anteraja sangat berperan penting dalam membantu kami menghadirkan layanan terbaik bagi para pengguna Anteraja, termasuk pengguna setia kami di Shopee. Kami mengadakan SATRIA Umrah sebagai bentuk apresiasi kami atas kerja keras dan dedikasi SATRIA Anteraja,” ujar Handy dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

    “Selain itu, kami juga sangat menyambut positif dukungan yang diberikan Shopee untuk program ini. Bersama Shopee, kami berkomitmen untuk terus bersama-sama memberikan apresiasi bagi SATRIA Anteraja yang juga berperan penting dalam perjalanan bisnis kami,” jelasnya.

    Sementara itu, Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi menambahkan sebagai salah satu mitra dalam program Garansi Tepat Waktu, SATRIA Anteraja telah turut berkontribusi dalam memastikan pesanan para pengguna bisa sampai tepat waktu dengan kondisi yang baik.

    “Partisipasi kami dalam program SATRIA Umrah ini adalah salah satu wujud apresiasi kami atas komitmen SATRIA Anteraja yang senantiasa memberikan performa terbaik dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

    Ia juga menegaskan sejalan dengan semangat Anteraja, pihaknya harap program ini dapat memberikan motivasi positif bagi SATRIA Anteraja.

    Sebagai ujung tombak layanan logistik, kurir sangat berperan penting untuk memastikan kecepatan dan kelancaran proses pengiriman pesanan konsumen. Tidak hanya bagi layanan logistik, para kurir termasuk SATRIA Anteraja juga berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran operasional bisnis Shopee dalam menghadirkan pengalaman belanja terbaik bagi para pengguna Shopee. Hal inilah yang melatarbelakangi kerja sama antara Anteraja dan Shopee dalam program SATRIA Umrah di tahun 2025.’

    Diketahui, program apresiasi SATRIA Umrah akan memilih 24 SATRIA terbaik untuk menunaikan ibadah Umrah. Program ini tersedia bagi seluruh SATRIA Anteraja di Indonesia.

    Adapun penilaian dalam program ini meliputi masa kerja dan performa SATRIA yang menunjukkan produktivitas dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sebanyak 24 SATRIA terpilih akan mendapatkan fasilitas penuh secara gratis untuk menjalankan ibadah Umrah, termasuk akomodasi dan kebutuhan perjalanan.

    Anteraja dan Shopee berharap program SATRIA Umrah Anteraja ini dapat berjalan dengan baik hingga program ini berakhir.

    Sebagai informasi, Anteraja akan mengumumkan pemenang terpilih dari program ini pada bulan September 2025. Seremoni pelepasan keberangkatan para pemenang program SATRIA Umrah 2025 direncanakan akan diadakan pada bulan November 2025.

    (akd/mpr)

  • Muzani Ungkap Prabowo Tak Terganggu Menterinya Masih Sambangi Jokowi

    Muzani Ungkap Prabowo Tak Terganggu Menterinya Masih Sambangi Jokowi

    Jakarta –

    Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Muzani menilai silaturahmi yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan.

    “Oh, ya saya kira itu para mantan menterinya Pak Jokowi tentu karena Lebaran dia harus menghormati, dia dalam tata krama. Apalagi dalam suasana Lebaran menghormati Pak Jokowi yang pernah menjadi Presiden pada saat beliau menjadi Menteri, saya kira,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Muzani mengatakan menteri di Kabinet Merah Putih solid mendukung Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Presiden Prabowo menganggap pertemuan menteri dengan Jokowi sebagai bentuk penghormatan.

    “Saya kira para menteri yang sekarang memiliki komitmen terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo cukup tangguh, cukup kuat, cukup solid,” ungkapnya.

    Muzani mengatakan Prabowo tak akan terganggu dengan isu tersebut. Ia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu tak akan mempermasalahkan kunjungan menteri kabinet ke kediaman Jokowi.

    “Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi,” ujar Muzani.

    Sebelumnya, mencuat isu ‘matahari kembar’ yang dilontarkan politisi PKS Mardani Ali Sera setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Bahlil menemui Jokowi di Solo. Mardani menyebut silaturahmi merupakan kegiatan baik, tapi dia mewanti-wanti jangan sampai ada matahari kembar.

    “Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4).

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Muzani: Pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati baik untuk bangsa

    Muzani: Pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati baik untuk bangsa

    Pendek kata bahwa pertemuan diantara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, apabila terjadi adalah hal yang baik untuk bangsa.

    “Saya kira jika nanti terjadi, itu adalah sesuatu yang baik. Karena bagaimanapun juga pertemuan diantara dua pemimpin, saya kira baik bagi kehidupan kebangsaan kita,” kata Muzani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui, apakah sudah ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dan Megawati.

    “Saya belum tahu tentang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati, Jadi saya tidak mengikuti tentang pembicaraan kedua beliau,” ujarnya.

    Muzani menegaskan pertemuan antara keduanya tentu akan membawa dampak positif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, karena pengalaman Megawati saat menempati kursi presiden adalah bekal berharga bagi Presiden Prabowo.

    “Pendek kata bahwa pertemuan diantara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau. Apalagi Bu Megawati pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, sehingga pengalaman beliau tentu saja perlu untuk didengarkan bagaimana mengelola bangsa dan negara yang besar,” tuturnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sempat Dibahas 2012, Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP Transparan

    Sempat Dibahas 2012, Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP Transparan

    loading…

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan pembahasan RUU KUHAP sebenarnya pernah dilakukan pada 2012 namun deadlock. Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan pembahasan RUU KUHAP sebenarnya pernah dilakukan pada 2012 namun deadlock. Saat itu RUU KUHAP disebut sebagai pembunuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal ini karena dihilangkannya penyelidikan dan adanya pengaturan soal Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) yang memegang kekuasaan menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penahanan dan upaya paksa lainnya.
    “Banyak pihak terutama KPK meminta agar pembahasan RUU KUHAP dihentikan,” katanya keterangan pers, Kamis (17/4/2025).

    Pada 2014 pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan RUU KUHAP sembari memprioritaskan pembahasan RUU KUHP. Hingga akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode sampai tiga kali. Juga karena RUU KUHAP dengan draft 2012 tersebut tidak termasuk RUU yang masuk dalam status carry over sebagaimana diatur Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Politisi Gerindra ini menjelaskan, dalam rapat internal 23 Oktober 2024, Komisi III melakukan penyusunan RUU KUHAP. Komisi III selanjutnya menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana

    Dalam proses menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana, Badan Keahlian telah melakukan serangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Misalnya diskusi dengan aparat penegak hukum. Pada 23 Januari 2025 BK DPR juga mengadakan webinar.

    Penyerapan aspirasi masyarakat terus berlanjut di Komisi III yang melakukan setidaknya 8 kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Kemudian 5 Maret 2025, Publikasi NA dan RUU tentang Hukum Acara Pidana melalui laman www.dpr.go.id pada tanggal Tanggal 20 Maret 2025.

    Ketua Fraksi Gerinda di MPR ini menjelaskan beberapa hal penting didapat saat penyerapan aspirasi masyarakat tersebut. Pertama, ternyata MA justru menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Kedua, advokat menginginkan adanya pasal khusus yang mengatur imunitas advokat.

    “Ketiga, seluruh fraksi setuju agar pasal penghinaan Presiden di KUHP harus diselesesaikan terlebih dahulu dengan RJ. Keempat pasal keharusan adanya izin peliputan media dihapus atas permintaan Aliansi Jurnalis Indepeden,” lanjutnya.

    Pada 16 Februari 2025, Komisi III menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Pimpinan DPR melalui Surat Pimpinan Komisi III DPR RI Nomor B/447-DW/KOM.III/MP.II/02/2025. Selanjutnya rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025 menyepakati RUU Hukum Acara Pidana menjadi RUU usul DPR RI.

    “Menindaklanjuti surat Komisi III tersebut, ketua DPR menyampaikan NA dan RUU Hukum Acara Pidana kepada Presiden melalui Surat Nomor B/2651/LG.01.01/02/2025 baru kemudian Presiden mengirimkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-19/Pres/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Hukum Acara Pidana,” jelasnya.

    Proses selanjutnya adalah pembahasan RUU KUHAP di Komisi III DPR secara resmi. Sebagaimana diatur Pasal 142 ayat (1) Tata Tertib DPR yang diawali dengan Rapat Kerja Komisi III dengan wakil pemerintah.

    Sebelum dan setelah rapat Panja, Komisi III akan terus menyerap aspirasi masyarakat. Mereka memastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di Gedung DPR secara terbuka dan disiarkan secara langsung TV Parlemen sehingga bisa diikuti masyarakat.

    ”Kami berharap masyarakat bisa terus mengawal dan berpartisipasi dalam pembahasan KUHAP. Kita berharap kita bisa segera mempunyai KUHAP baru yang benar-benar bisa menghadirkan keadilan dalam proses beracara pidana,” tuturnya.

    (poe)

  • Ibas Demokrat Apresiasi Demo Mahasiswa: Tidak Perlu Takut Kami Senang – Page 3

    Ibas Demokrat Apresiasi Demo Mahasiswa: Tidak Perlu Takut Kami Senang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyoroti peran kampus dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Menurut dia, kampus tidak hanya secara soal pendidikan akademik yang progresif tetapi juga menjadi ‘champion of ideas’ (juara dalam ide). Karenanya, dia mengaku senang kalau masih ada aksi demo dari mahasiswa.

    “Yang kita rindu dari Indonesia adalah pikiran tajam, kreatif maju dan berbeda. Tidak perlu takut, kami senang kalau mahasiswa berdemonstrasi. Artinya kita tidak kering ide dan gagasan, namun dengan cara yang baik, tidak ada penggerakan atau kepentingan tertentu, selain kepentingan dari mereka yang tulus untuk kebaikan Indonesia,” kata Ibas seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (16/4/2025).

    Ibas menggarisbawahi, pentingnya kolaborasi parlemen dengan pihak kampus. Sebagai Pimpinan MPR RI dan wakil rakyat, dirinya mengaku terbuka dan ingin terus berkolaborasi dengan semua kampus.

    “Bentuknya beragam, mulai dari diskusi seperti ini ataupun kami dorong pendidikan berkualitas berkelanjutan termasuk pengawalan beasiswa yang diteruskan ke kampus-kampus, dan pastinya kami juga perlu peran ilmu, pandangan, kepakaran, keahilan dari kampus, termasuk IPB,” terangnya.

    “Sehingga kolaborasi ini tidak hanya dalam kemajuan, tapi dalam ilmu, aksi dan harmoni,” sambung dia.

    Ibas pun mengajak seluruh akademisi berpikir konstruktif, solutif, serta kolaboratif dalam menghadapi permasalahan bangsa dan dunia.

    Sebagai lulusan Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Manajemen Bisnis (DMB) Angkatan 12 IPB, Ibas menilai audiensi sebagai media demokrasi yang baik termasuk berkaitan dengan Dies Natalis ke-50 Sekolah Pascasarjana IPB yang akan segera diselenggarakan.

    “This is a great network yang bisa kita pertahankan. Kekuatan IPB hari ini, bukan hanya sekolah pasca sarjananya saja, tapi sejarah panjang kontribusinya yang lebih dari 60 tahun,” jelas Ibas.

    “Sehingga Dies Natalis ini kita harapkan berjalan dengan baik; kita sukseskan dan kita dukung. Sehingga tema yang disampaikan ini, Navigating the Future: Science, Policy and Innovation, membuat satu landasan awal yang kuat untuk kita perjuangkan dan tuntaskan, yaitu kekuatan kita tentang masa depan,” dia menandasi.

     

  • Geger Tarif Resiprokal AS! Indonesia Butuh Penguatan Kerja Sama dan Jurus Jitu Hadapi Imbasnya

    Geger Tarif Resiprokal AS! Indonesia Butuh Penguatan Kerja Sama dan Jurus Jitu Hadapi Imbasnya

    Jakarta: Kebijakan tarif resiprokal yang diambil Amerika Serikat baru-baru ini memicu kegelisahan negara-negara mitranya, termasuk Indonesia. 
     
    Pemerintah AS Donald Trump mengumumkan bahwa beberapa produk asal Tiongkok seperti smartphone dan laptop dikenakan tarif impor hingga 145 persen. 
     
    Meski Indonesia bukan sasaran langsung, kebijakan ini bisa berdampak besar secara global, termasuk bagi rantai pasok dan perdagangan Indonesia.

    Menyikapi kondisi itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kerja bersama dengan strategi yang tepat dalam menghadapi sejumlah tantangan yang muncul akibat kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Negeri Paman Sam itu.
     
    “Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengubah tantangan menjadi momentum untuk memperkuat posisi di panggung perdagangan global yang terus berubah saat ini,” Lestari dalam sambutan pada diskusi daring bertema Dampak “Trump Reciprocal Tariffs” Terhadap Ketahanan dan Daya Saing Ekonomi Indonesia di Era Perdagangan Global yang Berubah, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 16 April 2025.
     

    Dampak ke Indonesia tak bisa diabaikan
    Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti juga menyatakan bahwa Indonesia harus bersikap sigap menghadapi dampak dari kebijakan tarif AS ini. 
     
    Sebab, kebijakan tarif resiprokal ini menimbulkan ketegangan pada perekonomian global dan antara lain berdampak pada distribusi rantai pasok.
     
    Asal tau saja, tarif yang diberlakukan terhadap Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia dan Singapura. Kondisi ini, tambah dia, harus menjadi perhatian. 
     
    Saat ini pemerintah Amerika Serikat menunda penerapan tarif resiprokal selama 90 hari dan selama masa penundaan itu tarif yang berlaku bagi Indonesia 10 persen.
     
    Dyah berharap ada waktu bagi Indonesia untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait kesepakatan tarif tersebut. 
     

    Peluang tetap ada, asal sigap
    Meski situasi penuh ketidakpastian, peluang tetap terbuka. Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga, Badri Munir Sukoco berpendapat bahwa dampak perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat akan menguntungkan ASEAN. 
     
    Namun, negara ASEAN yang lebih banyak diuntungkan pada kondisi saat ini adalah Vietnam. Dalam hal ini dia juga mengungkapkan, Indonesia belum mampu bersaing dan produk ekspornya baru seputar minyak, gas, dan CPO. 
     
    “Indonesia punya pasar yang luar biasa besar,” ujar Badri.
     
    Indonesia harus serius memanfaatkan pasar domestik. Pasar alat kesehatan dan obat-obatan misalnya, tambah dia, harus mampu dipenuhi oleh produk dalam negeri. 
     
    Menurut Badri, langkah menciptakan enterpreneur muda agar mampu menghasilkan sejumlah produk subtitusi barang-barang impor, merupakan langkah yang strategis. 
     
    Diharapkan, tegas Badri, kemandirian dalam menghasilkan produk dapat membuka lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan. 
     

    Perang tarif berikan berbagai macam imbas
    Direktur Riset dan Pemikiran Institut Peradaban, Tarli Nugroho berpendapat, saat ini kondisi perekonomian tidak ideal. Sejak pandemi hingga perang dagang dunia usaha kita belum pulih. 
     
    Perang dagang yang terjadi saat ini berpotensi melahirkan aliansi baru yang bisa menguntungkan atau merugikan kita. 
     
    Bagi ekonomi Indonesia perang tarif yang terjadi saat ini jelas mengganggu ekspor. Di sisi lain, Indonesia juga berpotensi menjadi pasar produk Tiongkok yang sedang berperang dagang dengan Amerika Serikat. 
     
    Menurut Tarli, langkah pemerintah menghindari langkah konfrontasi dalam perang dagang saat ini sudah tepat. Upaya negosiasi penting untuk dilakukan. 
     
    “Politik bebas aktif harus terus dijaga. Kerja sama dan negosiasi adalah kata kunci untuk mengatasi sejumlah dampak perang dagang yang terjadi saat ini,” tegas Tarli. 
     
    Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung berpendapat, suka atau tidak suka, kebijakan yang diambil Trump akan berdampak juga pada pasar domestik mereka. 
     
    “Di era perdagangan global saat ini tidak ada satu pun negara yang untung sendirian,” ujar Martin. 
     
    Martin mendorong agar Indonesia memanfaatkan kerja sama perdagangan antar-negara dan regional dengan baik. 
     

    Jangan asal buat kebijakan
    Sementara itu, Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, terlihat Negeri Tirai Bambu itu lebih siap dengan sejumlah strategi yang diterapkannya. 
     
    Selain itu, Saur mengingatkan, dalam menyikapi perang dagang yang terjadi jangan sampai mengambil kebijakan yang terlalu ekstrem, karena sejatinya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya 10 persen.
     
    “Penghapusan batasan persyaratan kandungan lokal produk tertentu berpotensi mematikan industri dalam negeri yang sangat penting bagi keberlanjutan produk lokal,” ujar Saur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pentingnya Kolaborasi untuk Menciptakan Pemikiran Inovatif di Indonesia – Halaman all

    Pentingnya Kolaborasi untuk Menciptakan Pemikiran Inovatif di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan pemikiran inovatif yang dapat mendorong kemajuan Indonesia.

    Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dalam sebuah audiensi bertopik “Navigating The Future: Science, Policy, and Innovation” yang digelar di gedung MPR RI pada Rabu (15/4/2025).

    “Kolaborasi ini sangat penting untuk menghasilkan pemikiran tajam, kreatif, dan inovatif yang bisa memberi solusi terhadap masalah bangsa, serta membawa Indonesia menuju kemajuan,” ungkap Edhie Baskoro dalam sambutannya.

    Ia juga menekankan bahwa kerja sama antara kampus, lembaga pemerintah, dan masyarakat akan sangat berpengaruh dalam menciptakan ide-ide yang dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

    Dalam acara tersebut, Edhie Baskoro menjelaskan bahwa pentingnya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menciptakan pemimpin masa depan yang mampu berpikir konstruktif dan solutif.

    “Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya mendorong kemajuan pendidikan, tetapi juga menghasilkan ide-ide yang bisa diterapkan langsung di lapangan, dan memberikan dampak positif bagi bangsa dan dunia,” lanjutnya.

    Selain itu, ia menambahkan bahwa melalui audiensi ini, diharapkan dapat terjalin lebih banyak kerja sama antara kampus, pemerintah, dan sektor swasta, guna mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan bagi Indonesia.

    “Kami siap mendukung dan memastikan bahwa kolaborasi antara ilmu, aksi, dan harmoni akan membawa Indonesia maju,” tegasnya.

    Pentingnya kolaborasi juga dibahas dalam konteks pemecahan masalah global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pengurangan kemiskinan.

    Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mengimplementasikan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif bagi dunia.

    Dengan pendekatan kolaboratif ini, Indonesia diharapkan dapat menghadapi masa depan dengan pemikiran yang lebih terbuka, inovatif, dan penuh solusi, serta menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat global.