Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Pembukaan Syafest 2025, Muzani Berharap Lahir Bibit-bibit Calon Pemimpin

    Pembukaan Syafest 2025, Muzani Berharap Lahir Bibit-bibit Calon Pemimpin

    loading…

    Ketua MPR Ahmad Muzani membuka perhelatan Syafana Islamic School Festival (Syafest) 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani membuka perhelatan Syafana Islamic School Festival (Syafest) 2025. Muzani berharap, Syafest 2025 dapat melahirkan bibit-bibit baru calon-calon pemimpin di masa yang akan datang.

    “Berlatihlah, menjadi dokter, ulama, politisi, olahragawan, seniman. Ini adalah sarana mengumpulkan bakat. Siapa pun yang menang, yang jadi adalah peserta Syafest,” kata Muzani di sela pembukaan Syafest 2025, Sabtu (19/4/2025).

    Pembukaan Syafest 2025 di kampus Lower-Upper Secondary berlangsung meriah. Ribuan peserta aneka lomba yang merupakan siswa SD, SMP, dan SMA yang berasal dari berbagai sekolah se-Jabodetabek dan beberapa kota lainnya ditantang untuk membacakan Pancasila di depan khalayak.

    Sebanyak tujuh siswa dari berbagai sekolah pun langsung maju mengajukan diri. “Siapa yang berani maju ucapkan Pancasila, angkat tangan? Sebanyak-banyaknya enggak apa-apa, ayo maju. Saya butuh 5 orang, ayo siapa lagi, minta mik,” kata Muzani.

    Tidak disangka, animo siswa peserta Syafest cukup tinggi menjawab tantangan itu. Satu per satu siswa maju ke depan, hingga berjumlah 7 orang. Dengan percaya diri, mereka pun terlibat interaksi dengan Muzani dan membacakan Pancasila dengan lancar.

    Mereka juga ditanya satu per satu tentang cita-cita, tentang pelajaran yang disukai di sekolah, dan peran penting Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia. “Pancasila itu dasar negara dan yang menjadikan Indonesia. Kita jadi Indonesia karena Pancasila. Cara bacanya juga harus tegap, harus hormat,” ungkap Muzani.

    Dari semua siswa yang maju itu, tidak satu pun yang memiliki cita-cita yang sama. Menurut Muzani, semangat perbedaan inilah yang dikandung dalam nilai-nilai Pancasila.

    “Kalau kalian sungguh-sungguh, apapun cita-citamu akan kesampaian, menapaklah dari bawah, insyaallah akan tercapai,” terang Muzani memberi semangat kepada para siswa.

    Managing Director Syafana Islamic School Nanang Firdaus Masduki mengatakan, total peserta Syafest 2025 tingkat Primary, Lower-Upper Secondary sekitar 4.000 siswa. “Yang ikut acara ini sekira 200 sekolah, dari Jabodetabek, bahkan ada yang dari Jawa Timur. Total peserta sekitar 4.000 peserta,” katanya.

    Yang membanggakan, acara ini seluruhnya dikerjakan oleh siswa-siswi Syafana. “Penyelenggara acara ini sepenuhnya siswa-siswi Syafana Lower-Upper, semua mereka, guru-guru, ustaz dan sayidah, hanya supporting saja,” pungkasnya.

    (rca)

  • Kunjungi Pabrik BYD, Eddy Soeparno Harap Teknologi China Bisa Diikuti RI

    Kunjungi Pabrik BYD, Eddy Soeparno Harap Teknologi China Bisa Diikuti RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Eddy Soeparno memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Beijing dan Shenzhen. Salah satu agenda di China adalah mengunjungi pabrik mobil listrik China BYD di Shenzhen.

    Diketahui, saat ini BYD tengah membangun plant atau pabrik produksi di Indonesia yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

    “China saat ini ekspansi besar-besaran ke mobil listrik dengan teknologi yang sangat modern namun harga yang lebih rendah dibanding pesaing-pesaingnya. Efeknya, mobil listrik mereka lebih laku dan terserap cepat di pasar,” ungkap Eddy, dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).

    Menurut Eddy, kemajuan mobil listrik di China seperti BYD sangat cepat karena mereka bukan hanya menjual mobil, namun lebih dari itu yang diprioritaskan adalah kemajuan teknologi dan inovasi.

    Eddy menambahkan akselerasi teknologi China harus bisa diikuti oleh Indonesia dengan memanfaatkan peluang transfer of knowledge dari investasi yang masuk ke Indonesia.

    “Sebentar lagi BYD akan memulai produksi di pabrik mereka di Subang Jawa Barat. Saya yakin akan ada serapan tenaga kerja Indonesia yang besar, sehingga bisa terjadi transfer ilmu dan pengetahuan dalam memproduksi mobil listrik,” kata Eddy.

    “Kami berharap putra-putri terbaik Indonesia bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan mobil listrik dan juga pembuatan baterai ke depannya. Apalagi Indonesia mempunyai sumber daya yang berlimpah untuk membuat baterai mobil listrik,” kata Doktor Ilmu Politik UI tersebut.

    “Ke depan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tapi menjadi basis untuk ekspor,” lanjutnya.

    “Saya juga berkomitmen mengawal dan terus memastikan kebijakan ramah investasi dan bebas dari segala ancaman premanisme dalam bentuk apapun,” kata Eddy.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang memuat delapan tuntutan kepada pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

    Informasi mengenai pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun, dalam sebuah siaran berjudul “Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!”.

    Dalam siaran itu, Refly memperlihatkan foto-foto kegiatan pembacaan pernyataan serta dokumen berisi delapan tuntutan. Sejumlah tokoh militer senior terlihat hadir dan memberikan tanda tangan pada dokumen tersebut.

    Beberapa nama yang terlibat antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Adapun Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno tercatat sebagai pihak yang mengetahui.

    Dokumen ini juga mengklaim telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dalam latar dokumen tersebut, tertera gambar bendera merah putih dengan tulisan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Delapan tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut:

    Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

    Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2, Rempang, dan proyek serupa karena dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

    Menolak masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan meminta pemerintah memulangkan mereka ke negara asal.

    Menertibkan tata kelola pertambangan agar sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

    Melakukan perombakan kabinet dengan memecat menteri yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta menindak tegas pejabat dan aparat yang masih memiliki loyalitas terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    Mengembalikan fungsi Kepolisian RI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Mengusulkan kepada MPR agar mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dinilai cacat secara hukum.

    Menanggapi delapan poin tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa ia menyetujui sebagian besar isi tuntutan. Namun, ia menyoroti satu poin yang dinilainya memerlukan diskusi mendalam, yakni soal usulan kembali ke UUD 1945 versi asli.

  • Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Pernyataan sikap tersebut ditegaskan lewat sebuah dokumen resmi yang ditandatangani ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal, serta ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun dengan judul provokatif: Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

    Dilansir dari suaracom jaringan inibalikpapan, dalam video tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menampilkan momen penandatanganan serta isi lengkap pernyataan sikap.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang menarik perhatian, dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

  • Aplikasi Gaspol Tawarkan Ini untuk Pengguna Kendaraan Bermotor

    Aplikasi Gaspol Tawarkan Ini untuk Pengguna Kendaraan Bermotor

    Jakarta –

    Aplikasi Gaspol By IMI adalah satu platform digital khusus dunia otomotif yang menjadi Super Apps untuk Ikatan Motor Indonesia.

    Di dalamnya disediakan layanan pendaftaran keanggotaan IMI (digital form), juga menyediakan fitur pembayaran iuran keanggotaan yang mudah. Selain itu, ada juga platform jual beli berbagai barang terkait otomotif, misalnya motor/mobil baru dan bekas, part modifikasi, sampai aksesoris otomotif.

    “Gaspol juga mempunyai digital community, yang di dalamnya terdapat berbagai tools yang akan memudahkan komunitas dan klub otomotif untuk membuat forum atau berkomunikasi dengan para anggota mereka sendiri. Sehingga bisa menjadi lounge diskusi yang atraktif, sebagai tempat bertukar ide dan pandangan secara online,” kata Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Bamsoet juga menambahkan aplikasi IMI Super Apps Gaspol dapat di-download untuk berbagai jenis smartphone baik android maupun iOS. Sehingga, mempermudahkan masyarakat, khususnya anggota IMI, untuk menikmati berbagai macam fitur yang telah disediakan oleh IMI.

    Untuk meningkatkan kenyamanan,rasa aman dan kepercayaan Gaspol bekerjasama dengan Hosho Careplus. Melalui kemitraan ini, Hosho Careplus akan menyediakan layanan Emergency Roadside Assistance (ERA) atau Bantuan darurat bagi para anggota IMI, serta memberikan akses dukungan kepada mitra Bengkel-Bengkel terdekat lewat seluruh jaringannya dari Sabang sampai Merauke.

    Kerja sama ini juga mencakup inisiatif edukatif dan inovatif dalam membangun budaya perawatan kendaraan yang lebih baik. Hosho Careplus ini punya rekan derek serta bengkel perawatan di berbagai lokasi di Indonesia.

    “Kerja sama dengan IMI ini bukan hanya sekedar kolaborasi, melainkan sebuah gerakan bersama. Kami berkomitmen menciptakan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan bebas khawatir untuk seluruh anggota IMI,” kata Gaston Sutedja, CEO Hosho Careplus.

    Gaston juga menambahkan, untung mendapatkan pelayanan ini harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Gaspol dan bergabung dalam keanggotaan IMI. Di dalam aplikasi tinggal mendaftar ada 2 pilihan yaitu mobilitas atau professional (olahraga). Untuk mobilitas pendaftarannya Rp 50 ribu pertahun. Setelah itu nanti ada optional untuk membeli Roadside Assisten namanya roda by hosho.

    “Banyak orang yang bisa menyetir mobil, tapi disaat ada kerusakan mereka tidak mengerti. Lewat Aplikasi Gaspol, Hosho dapat memberikan bantuan seperti derek, mengganti ban mobil, jumper,” tambah Gaston.

    (asj/asj)

  • Mensesneg: Tidak Semua Partai Harus Gabung Pemerintahan Nasional 18 April 2025

    Mensesneg: Tidak Semua Partai Harus Gabung Pemerintahan Nasional 18 April 2025

    Mensesneg: Tidak Semua Partai Harus Gabung Pemerintahan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (
    Mensesneg
    )
    Prasetyo Hadi
    menyatakan, pertemuan antara Presiden
    Prabowo Subianto
    dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Megawati Soekarnoputri
    tak membahas bergabungnya PDI-P ke dalam
    koalisi
    .
    “Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi),” kata Prasetyo melansir Antara, Kamis (17/4/2025).
    Prasetyo menilai, tidak semua partai politik harus bergabung ke dalam pemerintahan. Selain itu, ia memastikan, hubungan PDI-P dengan pemerintah tetap berjalan dengan baik.
    Megawati pun hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
    “Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” kata Prasetyo.
    Ketua DPP PDI-P yang juga putri Megawati, Puan Maharani memastikan akan ada pertemuan lanjutan antara ibunya dengan Prabowo.
    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/4/2025).
    Meski begitu, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut soal wacana pertemuan berikutnya itu.
    Dia hanya menjelaskan, pertemuan Prabowo dengan Megawati sesuai harapan PDI-P dan Partai Gerindra yang kerap mendiskusikannya.
    “Waktu itu kan saya juga dengan teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan insya Allah bahwa dalam waktu yang dekat akan ada silaturahmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
    “Dan alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi pada hari Lebaran,” sambungnya.
    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengaku khawatir jika PDI-P bergabung ke pemerintahan Prabowo.
    Sebab hal tersebut akan berdampak buruk terhadap konstelasi politik dalam negeri, ketika seluruh partai politik mendukung pemerintahan.
    “Itu berdampak buruk untuk jangka panjang, demokrasi menjadi tidak imbang, pemerintahan menjadi seperti pemerintahan satu partai yang super gemuk,” kata Djayadi.
    Jika PDI-P bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, kelompok masyarakat sipil akan kehilangan mitranya dalam menjalankan fungsi pengawasan.
    “Kelompok kritis di masyarakat dan khususnya civil society serta media kehilangan partner yang bersuara kritis untuk mengontrol pemerintahan. Kualitas pemerintahan kita akan melemah,” kata Djayadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    GELORA.CO –  Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Lembaran yang tertulis pada Februari 2025 itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Jumat, 18 April 2025.

    Tuntutan selanjutnya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kemudian ada juga terkait penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah.

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” seloroh Refly. 

    Tuntutan berikutnya yang dibacakan Refly, pemerintah wajib melakukan penertiban, pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 

    Selanjutnya tuntutan mengarah kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi untuk segera di-reshuffle. 

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” ungkapnya.

    “Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri. Kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman,” beber Refly membacakan tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini telah ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Dalam akun YouTube-nya tersebut, Refly juga mencoba konfirmasi kepada Jenderal Fachrul Razi dan Soenarko mengenai kebenaran edaran tersebut. Namun, keduanya belum bisa dihubungi lewat sambungan telepon.

    “Kalau mau jujur, semua tuntutan ini saya sepakati, hanya yang paling problematik tentang kembali ke UUD 1945 asli, ini perlu perdebatan ilmiah akademik, apakah itu memang jalan bagi masa depan Indonesia atau tidak? Tapi yang lainnya so far tidak ada masalah,” pungkasnya.

  • DPR Dorong Kejagung Bongkar Menyeluruh Kasus Suap yang Jerat Hakim – Page 3

    DPR Dorong Kejagung Bongkar Menyeluruh Kasus Suap yang Jerat Hakim – Page 3

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin akan banyaknya hakim terlibat kasus korupsi.

    “Itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo, bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Menurut Muzani, Prabowo ingin ada penataan ulang sistem hukum tanah air agar tak ada celah korupsi bagi para penegak hukum, termasuk hakim.

    “Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kesejahteraan negara,” kata dia.

    Ketua MPR RI itu mengatakan, Prabowo ingin pembangunan menyeluruh tanpa terhambat kasus penegak hukum yang KKN.

    “Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh Karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama Bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat,” pungkasnya.

     

  • Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Persiapan Palestina Merdeka

    Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Persiapan Palestina Merdeka

    PIKIRAN RAKYAT – Rencana Presiden RI Prabowo Subianto mengevakuasi warga Palestina di Gaza ke Indonesia menuai pro kontra. Gelombang penolakan diketahui lebih tinggi dari kalangan masyarakat. Namun, MPR RI justru sepakat dengan sang Kepala Negara. 

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, rencana pemindahan sementara masyarakat Gaza ini adalah salah satu bagian dari persiapan negara Palestina merdeka.

    “Itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka,” ucapnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 April 2025.

    Muzani menambahkan, rencana evakuasi tersebut bertujuan demi mempersiapkan tenaga-tenaga mumpuni bagi Palestina ketika kemerdekaan sudah bisa dicapai. Pasalnya, RI akan menyasar kelompok tenaga medis hingga pendidik.

    “Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik,” kata Muzani.

    “Ketika Palestina merdeka, pascaperang selesai, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fisik karena itu negara-negara sekitar Palestina sudah mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan rekonstruksi bagi Palestina,” ucapnya lagi.

    Menurut Muzani, sejumlah negara tetangga Palestina saat ini sedang mengupayakan rekonstruksi usai genosida Israel berakhir, membangun insfrastruktur Palestina sebagai sebuah negara utuh.

    Ia juga menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina, kini tengah menyiapkan bantuan untuk membangun kembali wilayah Palestina yang hancur akibat serangan Israel.

    “Baznas, misalnya, itu akan merencanakan rekonstruksi bahkan pembangunan kembali masjid, rumah sakit dan sekolah-sekolah Indonesia yang dibangun di tanah Palestina untuk rakyat Palestina,” ujarnya.

    “Maka yang diperlukan adalah bagaimana mengisi dokter-dokter, tenaga pendidik, dan para guru yang sekarang ini menjadi korban gugur dalam peperangan terhadap Israel. Jumlahnya makin rendah, makin kecil,” katanya.

    Sebab, imbuhnya, tenaga-tenaga tersebut akan dididik, baik medis ataupun nonmedis di Indonesia, sebagai bagian dari persiapan pembangunan kembali sumber daya manusia di Palestina.

    Oleh sebab itu, Muzani menggarisbawahi dukungan yang diberikan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bagi kemerdekaan Palestina tidak hanya mencakup dukungan politik, melainkan mencakup pula dukungan fisik.

    “Dukungan fisik dalam arti pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, termasuk upaya kita mempersiapkan bagaimana sekolah dan rumah sakit itu diisi oleh dokter-dokter yang memiliki kapasitas yang memadai bagi kebutuhan rakyat Palestina,” kata dia.

    Rencana Prabowo Soal Gaza

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke lima negara di kawasan Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania, guna meminta dukungan atas rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Tanah Air.

    Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap melaksanakan rencana tersebut apabila mendapat persetujuan dari seluruh pihak terkait, termasuk negara-negara yang saat ini terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada rakyat Palestina di Gaza.

    “Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu, 9 April 2025 dini hari. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ironi JPO Dekat DPR: Rawan, Kotor, dan Terabaikan di Jantung Pemerintahan Megapolitan 17 April 2025

    Ironi JPO Dekat DPR: Rawan, Kotor, dan Terabaikan di Jantung Pemerintahan Megapolitan 17 April 2025

    Ironi JPO Dekat DPR: Rawan, Kotor, dan Terabaikan di Jantung Pemerintahan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah gegap gempita pembangunan dan janji-janji perbaikan
    fasilitas publik
    , potret nyata sebuah jembatan penyeberangan orang (JPO) di pusat kekuasaan Indonesia justru menyuguhkan ironi.
    JPO yang berada tepat di depan gerbang utama DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto arah Semanggi,
    Jakarta
    Pusat, tampak rusak, kotor, dan jauh dari kata aman.
    Jembatan yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap
    keselamatan pejalan kaki
    ini justru terbengkalai.
    Berdasarkan pengamtan
    Kompas.com
    , kondisi paling mencolok adalah hilangnya pembatas besi sepanjang dua meter yang seharusnya melindungi pengguna dari risiko jatuh.
    Kini, hanya dudukan berkarat yang tertinggal, tanda bahwa pagar pelindung itu pernah ada, tapi tak lagi dipedulikan.
    Di bagian lain, sejumlah batang vertikal pagar juga hilang. Meski tiang horizontal atas dan bawah masih terpasang, fungsi utama sebagai pelindung telah hilang. Lebih parah lagi, tidak ada kamera pengawas (CCTV) yang bisa membantu pengawasan keamanan.
    Sampah plastik, genangan air, daun kering yang menumpuk, dan tangga yang licin semakin memperparah kondisi.
    Bahkan ramp untuk kursi roda, yang seharusnya memudahkan aksesibilitas, justru menjadi jebakan.
    Permukaannya ditumbuhi lumut dan tidak dilengkapi pagar pembatas. Risiko kecelakaan pun mengintai setiap saat.
    Di tengah kondisi memprihatinkan ini, muncul suara kritis dari pelajar yang melintasi JPO tersebut.
    Fahri (17), siswa SMA, mengungkapkan rasa herannya saat pertama kali menyeberang.
    “Makanya itu, padahal dekat gedung DPR. Tadi saya bertanya, ‘ini pusat kota, kok jelek begini tempatnya? Tidak terawat’,” kata Fahri saat ditemui Kompas.com, Kamis (17/4/2025).
    Kritik tajam Fahri seolah mewakili keresahan banyak warga yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin fasilitas publik yang berada persis di depan kantor legislatif bisa luput dari perhatian?
    Temannya, Barly (17), menyoroti dampak jika JPO ini terus dibiarkan tanpa perbaikan.
    Ia khawatir JPO malah berubah fungsi menjadi tempat yang rawan kejahatan.
    “Semoga pemerintah cepat peduli sama JPO ini. Soalnya yang pakai pasti banyak, bukan kami doang. Soalnya ini akses jalan penting. Itu hak kita juga untuk mendapatkan fasilitas yang bagus,” ujar Barly.
    Fakta bahwa JPO ini masih digunakan oleh masyarakat meski dalam kondisi membahayakan menjadi bukti bahwa fasilitas ini vital.
    Namun, kegagalan pemerintah merawatnya menunjukkan ironi. Di Jakarta, bahkan di depan gedung wakil rakyat, hak dasar warga atas fasilitas umum yang aman dan layak justru diabaikan.
    Kondisi ini seharusnya menjadi cermin bagi para pengambil kebijakan, bahwa pembangunan bukan hanya tentang gedung megah, tapi juga tentang perawatan fasilitas yang menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.