Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Premanisme Ganggu Industri dan Iklim Investasi, Menperin: Harus Diberantas – Halaman all

    Premanisme Ganggu Industri dan Iklim Investasi, Menperin: Harus Diberantas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan komitmen pemerintah memberantas premanisme di lingkungan industri.

    Menurut dia, premanisme memang seharusnya tidak terjadi karena bisa menggangu upaya pemerintah menjaga iklim investasi yang baik.

    “Premanisme memang enggak boleh terjadi karena itu pasti akan mengganggu upaya kami menciptakan iklim investasi yang bagus dan baik,” katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Agus menyebut pemerintah harus memberi sinyal bahwa negara hadir dalam memberantas premanisme yang ada di industri.

    Ia menegaskan pemerintah telah berkomitmen memberantas premanisme di lapangan. 

    “Sebetulnya premanisme itu yang harus diberantas itu bukan hanya di industri, tetapi di semua sektor kehidupan harus diberantas premanisme,” ujar Agus.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyatakan prihatin atas pratik premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu aktivitas investasi di kawasan industri.

    Dia meminta pemerintah bertindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi investor asing di Indonesia.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy di akun instagramnya yang diunggah Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar,” lanjut Eddy.

    Investasi pabrik perakitan mobil BYD di Subang, Jawa Barat, diproyeksikan menyerap 18 ribu tenaga kerja dan mulai berproduksi di 2026.

    Aksi premanisme oleh ormas juga terjadi pada perusahaan otomotif Vietnam, Vinfast, seperti diungkap Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.

    Moeldoko mengatakan dia pernah mendapat laporan bahwa pembangunan pabrik Vinfast di Subang, Jawa Barat, diganggu oleh ormas.

    Pabrik mobil listrik Vinfast ini memiliki nilai investasi 200 juta dolar AS atau setara Rp 3,2 triliun dan akan memproduksi 50 ribu kendaraan per tahun.

  • Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Gibran dicopot dari jabatan wakil presiden muncul dari ratusan purnawirawan TNI. Tepatnya pada pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025 lalu.

    Saat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.

    Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.

    Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn), Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran.

    Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan menanggapi secara serius aspirasi dari sejumlah purnawirawan yang meminta dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.

    Menurutnya, Prabowo harus mengkaji tersebut menggunakan hukum tata negara karena usulan tersebut memiliki landasan konstitusi yang kuat.

    “Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, melansir tirto, Senin (28/4/2025).

  • Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Sumber : Antara

  • Oknum Ormas Ganggu Pabrik BYD, Menperin Janji Berantas Premanisme

    Oknum Ormas Ganggu Pabrik BYD, Menperin Janji Berantas Premanisme

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan aksi premanisme oknum organisasi masyarakat (ormas) harus diberantas. Isu ini belakangan menjadi sorotan, khususnya terkait oknum ormas yang mengganggu pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat.

    Agus menyatakan, aksi premanisme bisa mengganggu upaya pemerintah membangun iklim investasi yang baik. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah memberantas premanisme di lapangan.

    “Premanisme memang nggak boleh terjadi, karena itu pasti akan mengganggu upaya kita untuk menciptakan investment climate yang bagus, yang baik. Jadi, pemerintah sudah mempunyai komitmen untuk memberantas premanisme yang terjadi di lapangan,” ujar Agus di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Agus menyatakan, pemerintah siap hadir memberantas premanisme di kawasan industri. Tak hanya sebatas itu, kata dia, premanisme harus dimusnahkan di semua sektor kehidupan.

    “Kita perlu untuk memberikan sinyal bahwa negara hadir, negara hadir dalam rangka memberantas premanisme yang ada di industri. Sebenarnya premanisme itu yang harus diberantas itu bukan hanya di industri, tapi di semua sektor kehidupan,” tegas Agus.

    Diberitakan sebelumnya, Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, dilaporkan sempat diganggu aksi premanisme oknum ormas. Kabar ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    Terkait ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebut isu premanisme dan pungutan liar sangat mengganggu iklim investasi. Efek negatifnya tak hanya dirasakan oleh perusahaan melainkan dapat berdampak pada citra Indonesia di mata investor.

    Apalagi di situasi saat ini menarik investasi ke Indonesia bukan persoalan mudah. Banyak negara semakin protektif dan terus berlomba mendatangkan investasi ke negaranya.

    “Indonesia itu (dianggap) tidak aman, Indonesia itu premanisme dan segala macam, ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah,” tutur Nurul, Rabu (23/4/2025).

    (ily/ara)

  • Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN, Prabowo Lakukan Pertemuan dengan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad

    Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN, Prabowo Lakukan Pertemuan dengan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampaknya memberi perhatian serius terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah melakukan pertemuan dengan direksi Danantara dan BUMN kemarin, Prabowo kembali melakukan pertemuan dengan Ketua MPR dan pimpinan DPR RI.

    Pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dilakukandi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/4).

    Usai pertemuan, Muzani mengungkapkan sejumlah hal menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. “Tadi kita makan siang dengan Presiden dan Presiden minta makan bareng tadi sama saya dan kawan-kawan. Jadi, kami menemani makan siang Presiden,” ucap Ahmad Muzani.

    Salah satu poin yang menjadi topik pembahasan Presiden, menurut Ketua MPR yakni evaluasi menyeluruh terhadap direksi BUMN. Evaluasi ini menjadi bagian dari penilaian dan upaya untuk memastikan BUMN menjadi institusi yang kuat dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

    “Tadi diomongin sedikit memang tentang berapa kinerja badan usaha negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya,” jelas Ketua MPR.

    Menurutnya, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja penyelenggara di tubuh BUMN. Hal tersebut termasuk BUMN yang bergabung dalam Danantara agar mampu memberi kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

    “Di sisi lain yang diharapkan sama masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara termasuk yang bergabung dalam Danantara bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia,” tambahnya.

  • Hasan Nasbi mundur, Ketua MPR RI sebut PCO harus tetap eksis

    Hasan Nasbi mundur, Ketua MPR RI sebut PCO harus tetap eksis

    ANTARA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Selasa (29/4), mengaku baru mengetahui kabar mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Meski begitu, Muzani menyatakan Kantor Komunikasi Kepresidenan harus tetap eksis. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

  • Pimpinan MPR ingatkan sektor pendidikan tanamkan nilai integritas

    Pimpinan MPR ingatkan sektor pendidikan tanamkan nilai integritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya sektor pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada para peserta didik selaku generasi penerus bangsa untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan.

    “Sektor pendidikan yang bertugas mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh di masa depan, harus mampu menanamkan nilai-nilai integritas kepada setiap anak bangsa yang sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024 yang mengungkapkan skor SPI Pendidikan 2024 mengalami penurunan dari 73,7 menjadi 69,50.

    Dalam survei tersebut, kasus menyontek masih ditemukan pada 78 persen sekolah dan 98 persen kampus. Selain itu, masih ada 30 persen guru atau dosen dan 18 persen pimpinan satuan pendidikan yang menganggap gratifikasi dari siswa atau wali murid sebagai hal lumrah.

    Menurut dia, hasil survei tersebut harus segera ditindaklanjuti pemerintah dengan langkah nyata agar generasi penerus bangsa memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

    Dia menyebut nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, dan adil sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap anak bangsa.

    Dia pun berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah mampu membangun dan merealisasikan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai integritas kepada peserta didik.

    “Tentu saja, upaya memberi teladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas itu merupakan bagian penting untuk dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan di tanah air,” tuturnya.

    Dia berharap pula penegakan nilai-nilai integritas bagi setiap anak bangsa menjadi prioritas pada sistem pendidikan nasional yang diterapkan.

    “Sehingga, di masa depan setiap anak bangsa memiliki kemampuan untuk menjawab setiap tantangan yang datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen Gerindra Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Sekjen Gerindra Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani angkat suara terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet yang santer beredar akan terjadi pada Mei 2025 di Kabinet Prabowo Subianto.

    Meskipun baru saja melaksanakan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto, Muzani menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal tersebut. 

    “Saya belum dengar. Saya belum dengar ada rencana [perombakan kabinet],” katanya kepada usai menghadiri pertemuan di Istana Negara, Selasa (29/4/2025).

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menekankan bahwa pertemuan tersebut disebut berlangsung santai dan tidak membahas isu-isu politik strategis.

    Muzani mengungkapkan bahwa dia dan beberapa tokoh lainnya hanya memenuhi undangan makan siang dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas, ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, dan beberapa hal zaman kecil dulu beliau pada saat makan siang. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” jelas Muzani. 

    Dalam kesempatan itu, beberapa tokoh nasional juga turut hadir, antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

  • Muzani Dukung Prabowo Evaluasi Kinerja Direksi BUMN

    Muzani Dukung Prabowo Evaluasi Kinerja Direksi BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevaluasi kinerja direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Menurutnya, pembicaraan tersebut memang penting dan diperlukan, lantaran menyentuh pentingnya peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Tadi diomongin sedikit memang tentang para kinerja Badan Usaha Negara, kami berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/4/2025).

    Muzani menekankan bahwa meskipun penyertaan modal negara ke BUMN cukup besar, hasil yang diberikan masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan oleh masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam danantara itu, itu bisa memberi andil yang besar,” tambahnya.

    Menanggapi pertanyaan terkait aset GBK dan Hotel Sultan yang dikaitkan dengan entitas pengelola aset negara seperti Danantara, Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci.

    “Saya nggak ikut membaca atau mempelajari, tergantung dari apa saja aset yang dihitung sebagai penyertaan di Danantara,” pungkas Muzani.

  • Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Dalam pertemuan itu, soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025