Kementrian Lembaga: MPR RI

Menhan Tegaskan Pemerintah Solid, Hormati Usul Purnawirawan TNI Ganti Wapres

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak mengganggu soliditas pemerintah.

Menurut dia, soliditas pemerintahan bisa terlihat saat semua masyarakatnya bersatu, karena saat ini yang paling penting adalah rakyat.

“Enggak ada [ganggu soliditas pemerintahan]. Soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu, rakyat yang penting itu adalah urusan pangan papan dan sandang sudah selesai,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Kementerian Pertahanan, lanjutnya, akan mengkaji lebih dalam usulan-usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sjafrie menghormati pemikiran-pemikiran dari para senior purnawirawan TNI.

“Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin, belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut, kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh,” jelas dia.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

“Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).

Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.

Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.

“Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

30/04/2025 20:05
Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini Nasional 30 April 2025

Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai pemberian
gelar Pahlawan
Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia,
Soeharto
, akan diumumkan pada bulan November tahun ini.
“Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Gus Ipul, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Gus Ipul mengatakan, proses pengajuan
gelar pahlawan
untuk Soeharto saat ini sedang dibahas oleh tim
Kementerian Sosial
(Kemensos).
Ia menambahkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan tersebut sudah diselesaikan.
Soeharto, lanjut dia, telah diajukan dua kali untuk mendapatkan gelar pahlawan, yaitu pada tahun 2010 dan 2015.
“Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
Dia pun menjelaskan pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 soal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Akan tetapi, saat ini TAP MPR itu sudah dicabut. Maka itu, Sekretaris Jenderal PBNU ini menyebut pemberian gelar pahlawan bisa diberikan ke Soeharto.
“Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” ungkapnya.
Diketahui, wacana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Dalam pemberian gelar pahlawan nasional, Soeharto haruslah dinilai memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 19:31
MPR tegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya penguatan pelayanan, pengawasan, pembinaan, pendataan, hingga pengampunan bagi warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, khususnya Malaysia.

Ia juga menyoroti banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia yang berjumlah lebih dari 2,5 juta orang. Dengan tingginya jumlah WNI di Malaysia tersebut, Edhie Baskoro bersama rombongan delegasi sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan, pengawasan, dan pembinaan secara optimal bagi mereka.

“Kita dengar sekitar dua juta orang WNI di Malaysia ya pak. Berarti opportunity (peluang) kita di Malaysia semakin tinggi. Jumlah pekerja migran Indonesia juga sangat banyak. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melakukan perlindungan, pengawasan, dan pembinaan, hingga pengampunan bagi saudara-saudara kita yang sedang bekerja (legal) di negara ini. Mereka wajib dilindungi termasuk para keluarga mereka,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Ibas ketika bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Selasa (29/4).

Sejumlah anggota DPR, MPR, dan DPD RI juga hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Cellica Nurrachadiana, ⁠Rinto Subekti Suparmin, Achmad, Hindun Anisah, Firman Soebagyo, dan Ujang Bey.

Ibas bersama delegasi juga menekankan pentingnya pendataan yang baik bagi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hal ini akan membantu dalam penyelesaian berbagai masalah yang mungkin belum terselesaikan.

“Perlu menyelesaikan dari hulu. Harus diselesaikan secara komprehensif,” tambah anggota DPR RI Cellica Nurrachadina, yang menjadi salah satu anggota delegasi.

Ibas melanjutkan bahwa Malaysia adalah negara yang memiliki daya tarik bagi tenaga kerja Indonesia sehingga KBRI bersama pemerintah perlu memberikan perhatian besar dan bekerja lebih keras dalam melindungi dan mengayomi WNI. Salah satu yang disoroti dalam pertemuan ini juga isu mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi. Termasuk jangan sampai ada lagi, penahanan paspor pekerja migran Indonesia yang bekerja di rumah tangga oleh majikan mereka, yang melanggar peraturan,” kata Ibas.

Pada kesempatan itu, Ibas juga menegaskan pentingnya penguatan keamanan perbatasan untuk mencegah perdagangan ilegal dan narkotika antarnegara.

“Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan KBRI, tren transaksi narkoba semakin meningkat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Jumlah kasus dan kuantitas barangnya juga meningkat. Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa pekerja migran sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” katanya.

“Sehingga kami mendesak dan mendorong adanya penguatan jalur lintas di perbatasan negara-negara, di laut dan daratan NKRI kita. Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia. Patroli Bakamla (Badan Keamanan Laut), Bea Cukai, TNI, POLRI, hingga BIN,” tambah Ibas.

Pada kesempatan itu, sebagai pimpinan MPR RI, Edhie Baskoro dan delegasi, juga menyampaikan pentingnya pembumian konstitusi untuk WNI di Malaysia agar mereka memahami hak dan kewajibannya.

“Kami juga ingin memberikan dukungan kepada Pak Dubes dan KBRI di Malaysia ini untuk terus menjalankan tugas dan amanahnya. Buat rasa aman, nyaman, dan maju agar mereka terus menjadi bagian dalam mengharumkan Merah Putih,” tambah Ibas.

Di akhir sambutannya, Ibas berharap KBRI Malaysia bisa terus bekerja dengan sepenuh hati dengan kolaborasi untuk menjadi rumah bagi warga di perantauan.

“Karena KBRI adalah tempat mengabdi untuk bangsa, melayani dengan hati. KBRI adalah tempat berkarya untuk bangsa, rumah bagi warga di rantau,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 19:13
1 Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan Nasional

Letjen Kunto Dimutasi, Usai Try Sutrisno Disebut dalam Forum Purnawirawan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan
mutasi TNI
terhadap Letjen Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
Letjen Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Sebelumnya, Kunto Arief Wibowo menjabat sebagai Panglima Kogabwilhan I.
Adapun Try Sutrisno sendiri menjadi salah satu nama yang menandatangani Forum Purnawirawan TNI-Polri.
Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satu usulan mereka adalah pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat MPR.
Selain Try Sutrisno, terdapat nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.
Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Adapun Letjen Kunto Arief Wibowo merupakan putra Try Sutrisno, menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I sejak 7 Januari 2025.
Kunto Arief Wibowo adalah pria kelahiran Malang pada tanggal 15 Maret 1971. Ia lulus dari Akademi Militer pada 1992 dari kecabangan infanteri.
Pada tahun 2007, ia menyelesaikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Pendidikan Reguler XLV.
Adapun selama kariernya, ia pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Berikut daftarnya:
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan, mutasi TNI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.
Ia mengatakan, mutasi TNI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 18:43
Modus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Makin Canggih, Pemerintah Diminta Bertindak – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Modus penyelundupan di perbatasan Indonesia-Malaysia kini semakin canggih, mulai dari transaksi kapal ke kapal hingga melibatkan pekerja migran sebagai kurir tanpa sadar.

Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah segera memperkuat pengawasan di jalur darat dan laut demi mencegah kejahatan lintas negara yang kian marak.

Peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan.

Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, terjebak dalam eksploitasi, penipuan, bahkan penculikan.

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyampaikan keprihatinannya dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Selasa (29/4/2025).

“Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi,” ujar Edhie.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa bukan hanya kasus TPPO yang meningkat, tetapi juga penyelundupan narkoba.

Modus yang digunakan pun makin kompleks.

Transaksi dilakukan antar kapal (ship to ship), dan pekerja migran Indonesia (PMI) dijadikan kurir tanpa disadari, hanya untuk imbalan kecil yang tak sebanding dengan ancaman hukumannya.

“Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa PMI sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” jelasnya.

Desakan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan pun mencuat. Pemerintah diminta segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh unsur keamanan, mulai dari Bakamla, Bea Cukai, TNI, Polri, hingga BIN.

“Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia,” tambahnya.

Kerja Sama Penegasan Batas Wilayah

Masalah perbatasan Indonesia-Malaysia bukan isu baru. Kedua negara telah berulang kali bertemu untuk membahas penegasan batas internasional, khususnya di Pulau Kalimantan.

Pada Agustus 2022, pertemuan Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee digelar di Bandung. Forum bilateral ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam survei dan penegasan batas wilayah yang mencakup perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, melibatkan kementerian dan lembaga strategis seperti Kemenlu, Kemenhan, Kemenko Polhukam, BNPP, BIG, dan BIN.

Sedangkan pihak Malaysia diwakili pejabat dari Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta lembaga pemetaan dan pertanahan.

Pembahasan utama mencakup penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad/Sesai, serta program survei bersama untuk investigasi dan pemeliharaan batas wilayah pada 2022/2023.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyatakan siap untuk mengoordinasikan implementasi hasil pertemuan bilateral tersebut.

“Ditjen Administrasi Kewilayahan siap untuk mengkoordinasikan implementasi hasil-hasil Special JIM yang telah disepakati agar terlaksana dengan baik dan tepat,” ujar Dr. Safrizal, ZA, M.Si.

Upaya Pencegahan Perlu Diperkuat

Kian canggihnya modus penyelundupan di perbatasan menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Pengawasan perlu dilakukan tidak hanya secara intensif, tetapi juga kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis teknologi.

Tanpa pengawasan ketat, perbatasan akan terus menjadi titik rawan bagi kejahatan lintas negara, baik itu perdagangan manusia maupun penyelundupan narkotika.

30/04/2025 18:33
Ada Peringatan Hari Buruh 2025, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di 9 Titik Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk agenda hari buruh atau may day di Jakarta.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menyampaikan bakal ada sekitar 200.000 buruh bakal berkumpul di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).

“Kami lakukan berbagai upaya rekayasa arus lalu lintas sehingga diharapkan aktivitas 1 Mei nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (30/4/2024).

Dia menyampaikan, aturan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional dan bergantung pada eskalasi kendaraan di lokasi.

Namun demikian, dia mengungkap proyeksi perjalanan buruh yang bakal datang dari luar Jakarta. Misalnya, buruh dari Tangerang dan Banten bakal menggunakan Tol Kebun Jeruk.

Kemudian, rombongan buruh itu bakal underpass masuk Tomang Harmoni dan masuk lapangan Banteng atau Monas.

Sementara untuk roda 2, bakal menggunakan jalur Danmogot, Grogol, Gajah Mada, Harmoni lanjut ke Pasar Baru, lapangan Banteng, dan ke Monas.

Selanjutnya, peserta dari Bekasi bakal menggunakan akses Tol Cawang dan masuk ke Cempaka Putih hingga akhirnya sampai di Monas. Sementara, motor bakal melalui Jalur Kalimalang.

“Inilah spot-spot ataupun titik yang nantinya dimungkinkan akan ada kepadatan termasuk ruas jalan Sudirman-Tamrin,” imbuhnya.

Adapun, Komarudin juga mengimbau agar masyarakat bisa menghindari ruas jalan terkait dengan rangkaian acara May Day di Monas, Jakarta Pusat.

“Kami mengimbau kepada masyarakat Jakarta mungkin bisa menghindari ruas-ruas jalan yang tadi kami sebutkan, kami sampaikan sehingga aktivitas Jakarta seluruhnya bisa berjalan baik,” pungkas Komarudin.

Nah, berikut 9 wilayah Jakarta yang perlu dihindari selama rangkaian Hari Buruh pada Kamis (1/5/2025) :

1. Monas

2. Sudirman

3. Thamrin

4. Tomang

5. Harmoni

6. Rawamangun

7. Senen

8. Tugu Tani

9. DPR/MPR RI

30/04/2025 16:54
9 Ruas Jalan di Jakarta yang Perlu Dihindari 1 Mei 2025, Ada Peringatan Hari Buruh

PIKIRAN RAKYAT – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis, 1 Mei 2025, diprediksi akan membawa dinamika tersendiri bagi kondisi lalu lintas di Ibukota Jakarta.

Dengan estimasi kehadiran hingga 200.000 buruh yang akan memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai pusat kegiatan, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh warga masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan utama yang mengarah ke lokasi-lokasi strategis di pusat kota.

Antisipasi terhadap potensi kepadatan lalu lintas ini menjadi krusial demi kelancaran aktivitas masyarakat lainnya dan juga untuk memberikan ruang bagi para peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka.

9 Ruas Jalan di Jakarta yang Perlu Dihindari 1 Mei 2025

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @tmcpoldametro, berikut adalah sembilan ruas jalan di Jakarta yang sangat disarankan untuk dihindari oleh masyarakat pada Kamis, 1 Mei 2025, guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan peringatan Hari Buruh:

1. Kawasan Monas dan sekitarnya

Sebagai pusat utama kegiatan peringatan Hari Buruh dengan perkiraan massa yang sangat besar, seluruh akses menuju dan di sekitar Monas diprediksi akan mengalami kepadatan yang signifikan.

2. Jalan Jenderal Sudirman

Sebagai arteri utama yang menghubungkan selatan dan pusat Jakarta, jalan ini kemungkinan akan terpengaruh oleh pergerakan massa menuju Monas dan juga aktivitas lain di sekitarnya.

3. Jalan MH Thamrin

Berdampingan dengan Monas dan merupakan kawasan perkantoran serta pusat perbelanjaan utama, jalan ini juga diprediksi akan mengalami kepadatan lalu lintas yang tinggi.

4. Kawasan Tomang

Sebagai salah satu jalur penting yang menghubungkan Jakarta Barat dengan pusat kota, Tomang berpotensi menjadi titik pertemuan arus lalu lintas yang ingin menghindari Sudirman-Thamrin.

5. Kawasan Harmoni

Simpul penting pertemuan berbagai ruas jalan utama di pusat kota, Harmoni kemungkinan akan menjadi area terdampak akibat pergerakan massa dan penutupan jalan di sekitarnya.

6. Kawasan Rawamangun

Sebagai area permukiman padat dengan akses menuju pusat kota, Rawamangun berpotensi mengalami peningkatan volume kendaraan yang ingin menghindari jalur-jalur utama lainnya.

Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Bali mengikuti unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Rabu (1/5/2024). Dalam aksi itu, para buruh dari berbagai sektor seperti perhotelan, pariwisata dan perikanan di Bali menyampaikan sejumlah tuntutan seperti meminta Pengawas Ketenagakerjaan agar tegas dalam menindak pelanggaraan aturan ketenagakerjaan, menaikkan upah buruh dan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak

7. Kawasan Senen

Merupakan pusat perniagaan dan transportasi yang ramai, Senen juga diprediksi akan mengalami kepadatan lalu lintas akibat kegiatan Hari Buruh di pusat kota.

8. Kawasan Tugu Tani

Sebagai area yang dekat dengan pusat pemerintahan dan memiliki akses menuju Monas, Tugu Tani kemungkinan akan menjadi salah satu titik konsentrasi massa.

10. Kawasan Gedung DPR/MPR RI

Meskipun Monas menjadi pusat utama, tidak menutup kemungkinan akan ada kelompok buruh yang juga menyampaikan aspirasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, sehingga ruas jalan di sekitarnya perlu diwaspadai.

Alasan Pemusatan Aksi di Monas dan Potensi Dampak Lalu Lintas

Pemilihan Monas sebagai pusat utama kegiatan peringatan Hari Buruh oleh berbagai serikat pekerja didasari oleh lokasinya yang strategis di jantung Ibukota dan kapasitasnya yang dapat menampung massa dalam jumlah besar.

Selain itu, Monas juga memiliki nilai simbolis sebagai ruang publik yang sering digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Dengan perkiraan kehadiran hingga 200.000 buruh, pergerakan massa dari berbagai wilayah menuju Monas dan sebaliknya dipastikan akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lalu lintas di ruas-ruas jalan yang telah disebutkan.

Potensi kemacetan tidak hanya terjadi di sekitar Monas, tetapi juga di jalur-jalur arteri yang menjadi akses utama menuju kawasan tersebut.

Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025 di Jakarta diprediksi akan membawa dinamika lalu lintas yang signifikan, terutama di sekitar kawasan Monas dan sembilan ruas jalan utama yang mengarah ke pusat kota.

Imbauan untuk menghindari ruas-ruas jalan tersebut dikeluarkan demi kelancaran aktivitas masyarakat lainnya dan memberikan ruang bagi para buruh menyampaikan aspirasi.

Dengan melakukan antisipasi dini, mencari informasi terkini, dan mempertimbangkan alternatif perjalanan, diharapkan seluruh masyarakat Jakarta dapat tetap beraktivitas dengan lancar pada Hari Buruh ini.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

30/04/2025 16:36
DPR Bakal Bahas Lagi RUU PPRT Setelah Hari Buruh Nasional 30 April 2025

DPR Bakal Bahas Lagi RUU PPRT Setelah Hari Buruh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad
mengatakan, DPR bakal memulai membahas kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah
Hari Buruh
, Kamis (1/5/2025).
“Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah
May Day
, DPR akan memulai pembahasan dengan (Rancangan) Undang-Undang PPRT,” kata Dasco di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Dasco menuturkan, rencana itu sudah dibahas bersama pimpinan DPR. Dia bilang, pembahasan
RUU PPRT
merupakan hadiah untuk kaum buruh.
“Hadiah dari
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia kepada kaum pekerja. Hadiah dari DPR untuk kaum pekerja,” ucapnya.
Diketahui, pengesahan RUU PPRT menjadi Undang-Undang (UU) merupakan salah satu isu yang diangkat para buruh dalam Hari Buruh (May Day).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya, ada 6 plus 1 isu yang menjadi tuntutan.
Isu-isu itu meliputi penghapusan outsourcing, pemberian upah layak, pembentukan Satgas PHK, dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan.
“Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Perlindungan Buruh Perikanan,” jelasnya.
Sebagai informasi, pengesahan RUU PPRT sudah mangkrak selama dua dekade sejak pertama kali diusulkan pada 2004 sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meskipun sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional lima tahunan (Prolegnas), RUU ini sering kali tidak menjadi prioritas.
Pada Juni 2020, Badan Legislasi DPR berhasil menyelesaikan pembahasannya. Namun, hingga kini, pengesahannya masih tertunda.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 14:00
Jalan Pemakzulan Wapres Gibran Dibocorkan Pakar Hukum UGM, Dugaan Ijazah Palsu Mencuat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, membeberkan tiga kemungkinan dasar hukum yang bisa digunakan sebagai pintu masuk proses impeachment.

Hal itu disinggung Zainal dalam diskusi yang digelar Kompas TV bertajuk ‘Forum Purnawirawan TNI Desak MPR Copot Wapres Gibran’ pada Senin (28/4/2025), kemarin.

Zainal yang akrab disapa Uceng menilai, langkah awal bisa dimulai dari DPR jika dinilai terdapat pelanggaran konstitusi.

“Saya kira lebih baik DPR memulainya dengan apa, misalnya silakan pilih, misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah, ya silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu,” ujar Zainal dikutip pada Rabu (30/4/2025).

Uceng menyebut, jalur kedua adalah jika terdapat unsur perbuatan tercela, meskipun dilakukan sebelum Gibran resmi menjabat sebagai wakil presiden.

Ia menyinggung soal dugaan keterkaitan Gibran dengan akun media sosial fufufafa yang sempat ramai diperbincangkan karena memuat hinaan terhadap Prabowo Subianto dan keluarganya.

“Perbuatan tercela, nah silakan tuh, apakah konteks fufufafanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan sebagainya silakan itu yang dielaborasi,” katanya.

Sementara itu, jalur ketiga adalah terkait potensi pelanggaran hukum pidana.

Uceng menyebut laporan yang pernah disampaikan Ubaidilah Badrun ke KPK sebagai salah satu contoh yang bisa ditindaklanjuti, jika ditemukan bukti kuat.

30/04/2025 09:35
QRIS Terbukti Bantu UMKM-Ciptakan Efisiensi

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia berhak membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Hal ini disampaikan Eddy menanggapi sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap keberadaan QRIS.

“QRIS adalah bagian dari upaya besar kita dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif. Teknologi ini telah terbukti membantu pelaku UMKM, memperluas akses transaksi nontunai, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (29/04/2025).

Menurut Eddy, setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan ekonominya. Karena itu, kebijakan Indonesia dalam mendorong penggunaan QRIS merupakan langkah yang wajar.

“Kita tidak sedang membatasi pihak luar, tapi kita juga tidak bisa begitu saja membiarkan dominasi sistem asing tanpa kejelasan regulasi. Ini soal menjaga kemandirian ekonomi nasional,” tegasnya.

Selain itu, Eddy juga menanggapi isu keterbukaan pasar dan kompetisi sistem pembayaran dengan tegas namun terbuka. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam berkompetisi di sektor strategis ini.

“Kalau ada perusahaan asing yang ingin masuk dan ikut dalam sistem pembayaran nasional kita, silakan saja. Asalkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia bersaing secara fair dengan pelaku lokal,” tegasnya.

Eddy menambahkan, bahwa QRIS tidak bersifat eksklusif sehingga sistem ini terus dikembangkan untuk mendukung kolaborasi, termasuk dengan mitra internasional, selama prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan.

“QRIS bukan sistem yang tertutup. Siapa pun yang ingin berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus melalui prosedur yang benar. Kita terbuka, tapi kita juga punya aturan main,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI Komisi XII ini mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tidak terprovokasi oleh tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu upaya digitalisasi yang tengah dibangun oleh pemerintah.

“Kita jangan goyah hanya karena ada tekanan atau keberatan dari luar. Fokus kita adalah memberdayakan rakyat, UMKM, dan mempercepat inklusi keuangan nasional. Itu prioritas utama kita,” pungkas Eddy.

(akn/ega)

29/04/2025 21:47