Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Bamsoet: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Hukum Berantas Korupsi dan Segala Kejahatan Ekonomi  – Halaman all

    Bamsoet: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Hukum Berantas Korupsi dan Segala Kejahatan Ekonomi  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi. 

    Dengan memberikan kekuatan hukum untuk merampas aset yang diperoleh dari tindakan pidana, RUU ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

    “RUU Perampasan Aset tidak hanya sekadar langkah hukum, tetapi merupakan terobosan untuk mengubah paradigma pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi di Indonesia.

    Dengan memfasilitasi perampasan aset tanpa perlu menunggu putusan pengadilan, negara dapat lebih signifikan dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan Jumat (2/5/2025).

    Untuk diketahui, RUU Perampasan Aset sempat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2023 dan 2024.

    Namun hingga masa sidang DPR berakhir, RUU ini tidak juga dibahas. 

    Di tahun 2025, RUU Perampasan Aset ini terpental dan tidak masuk dalam Prolegnas 2025.

    Bamsoet menjelaskan, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara komprehensif. 

    Beberapa ketentuan penyitaan aset tersebar di UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Korupsi, dan UU Narkotika, namun masih terdapat kelemahan. 

    Diantaranya, proses perampasan aset sering terhambat karena harus menunggu putusan pengadilan, sulit membuktikan hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana, serta aset-aset hasil kejahatan sering dialihkan atau disembunyikan sebelum proses hukum selesai.  

    “Tingkat pengembalian aset hasil kejahatan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan total kerugian negara yang ditimbulkan. KPK dan Kejaksaan Agung terus berupaya, namun instrumen hukum yang ada seringkali belum memadai untuk mengejar aset yang disembunyikan atau dialihkan secara kompleks,” ujarnya.

    “Berdasarkan data PPATK di tahun 2023, sekitar Rp 300 triliun aset korupsi dan kejahatan keuangan lainnya belum berhasil dikembalikan ke negara. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi,” imbuh Bamsoet.

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 itu menerangkan, dalam RUU Perampasan Aset akan digunakan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa perlu menunggu vonis pengadilan. 

    Dalam paradigma hukum yang ada saat ini, proses hukum sering kali memerlukan putusan pidana untuk merampas aset. 

    Namun, dengan adanya RUU Perampasan Aset, negara dapat melakukan perampasan bahkan dalam kasus di mana pelaku belum dihukum atau proses hukumnya masih berjalan. 

    Hal tersebut merupakan langkah inovatif yang bertujuan untuk memecahkan kendala-kendala yang selama ini menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi, pencucian uang, dan terorisme.

    “Data Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 35 dari skala 0-100, di mana angka 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini mempertegas perlunya langkah-langkah hukum yang lebih kuat dan efektif dalam memerangi korupsi,” ucap Bamsoet. 

    Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, keberadaan RUU Perampasan Aset dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. 

    Negara-negara lain sudah lebih dahulu menerapkan sistem serupa, seperti Australia, Amerika Serikat, Thailand, Inggris, Swiss, Italia, Kanada, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia serta sejumlah negara lainnya. 

    Dengan menerapkan RUU Perampasan Aset, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal pemulihan aset, tetapi juga meningkatkan reputasinya di mata masyarakat internasional dalam hal komitmen anti korupsi.

    “Nantinya, implementasi RUU Pengawasan Aset memerlukan dukungan politik yang kuat dan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan,” katanya.

    “Potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum menjadi tantangan yang perlu waspadai, sehingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi sangat krusial. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan lembaga non pemerintah, dalam pengawasan proses perampasan aset patut dipertimbangkan,” pungkas Bamsoet. 

    Dukungan Presiden Prabowo Subianto agar DPR segera membahas RUU Perampasan Aset disampaikan dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” kata Prabowo.

    Dalam acara itu, ribuan massa buruh hadir. Prabowo mengajak buruh untuk meneruskan perlawanan terhadap kasus korupsi di Indonesia.

    “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo yang selanjutnya dijawab setuju oleh para buruh yang memadati Lapangan Monas.

    Prabowo juga mengklaim akan memberantas maling negara dan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

    “Enak saja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”

     

     

  • Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum

    Mendagri Minta Pemda Data Ormas Meresahkan dan Siapkan Langkah Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.
    Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.
    “Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas,” ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.
    “Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi,” ucapnya.
    Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.
    Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.
    Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.
    “Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana,” tandasnya.
    Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.
    Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana

    Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pengamat nilai pemakzulan wapres sulit terlaksana
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Upaya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden terus menjadi perhatian semua pihak. 

    Meski purnawirawan TNI mengusulkan untuk pergantian, namun hal itu dipastikan sulit terlaksana karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dalam Pemilu 2024 kemarin.

    Praktisi Intelijen Fauka Noor Farid mengatakan, meski ratusan purnawirawan TNI mengusulkan untuk pergantian, namun hal itu tak bisa dilakukan. Apalagi, pasangan Prabowo-Gibran dipilih langsung oleh masyarakat dalam pilpres kemarin. 

    “Pemerintahan kita sekarang ini tidak seperti pada saat zaman orde Baru yang presiden wakil presiden dipilih oleh MPR/DPR. Presiden dan wakil Presiden kita sekarang ini dipilih oleh rakyat, sehingga tidak bisa semena-mena kemudian minta harus Wakil Presiden diganti,” kata Fauka, Kamis (1/5).

    Dikatakan Fauka, dahulu ketika Soeharto menjabat sebagai presiden memang bisa dengan mudahnya mengganti wakil karena keputusan ada di mandataris MPR. Di mana wakil presiden yang sakit atau meninggal atau mungkin melakukan pelanggaran berat itu bisa diganti. 

    “Tapi kan sekarang tidak akan bisa, ya karena apa mereka dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Jumat (2/5). 

    Meski begitu, Fauka yang juga mantan anggota Tim Mawar Kopassus menyebut, tetap menghargai para purnawirawan TNI yang merupakan seniornya. Ia pun menyarankan agar para jenderal itu kini beralih dan fokus untuk memberikan ide-ide terbaiknya untuk Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya lebih suka para senior-senior memberikan ide-ide untuk pemerintahan pak Prabowo, apalagi mereka adalah orang-orang hebat yang bisa menuangkan pikiran terbaiknya untuk memajukan bangsa Indonesia,” ungkap Fauka. 

    Ditambahkan Fauka, dengan ide yang diberikan para purnawirawan TNI tersebut, pastinya program-program yang selama ini disiapkan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik. Apalagi kini yang menjadi fokusnya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia.

    “Saya sendiri menilai ide yang disampaikan para purnawirawan ini karena loyalitas mereka terhadap pak Prabowo. Namun alangkah lebih baiknya jika rencana itu diubah menjadi memberikan masukan-masukan penting untuk kemajuan bangsa,” tukasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    MPR: Gerakan lingkungan berbasis masyarakat jadi kebijakan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk mendorong agar gerakan lingkungan “zero waste” yang berbasis masyarakat atau komunitas menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional.

    “Kami di MPR RI siap mendorong agar gerakan seperti ini menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya ketika berkunjung ke Kampung Cibunut Berwarna, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, di mana kampung itu dikenal sebagai pionir gerakan “zero waste” berbasis komunitas.

    “Kampung Cibunut bukan hanya inspirasi, tapi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah,” ucapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, legislator itu meninjau langsung berbagai aktivitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan warga yang menjadikan kampung tersebut sebagai model lingkungan bersih dan mandiri.

    Eddy yang melihat langsung proses pemilahan sampah rumah tangga, pengomposan, hingga bank sampah itu pun kemudian memberikan apresiasinya atas inisiatif warga Kampung Cibunut Berwarna.

    “Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan warga di Kampung Cibunut. Mereka tidak menunggu bantuan besar dari pemerintah, tapi memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Ini adalah bentuk nyata kepemimpinan komunitas,” ujarnya

    Menurut dia, pendekatan yang dilakukan warga di kampung tersebut bukan hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga pada ekonomi lokal dan kesadaran kolektif masyarakat.

    “Kampung Cibunut membuktikan bahwa solusi krisis sampah tidak harus mahal atau bergantung pada teknologi tinggi, yang paling penting adalah kemauan, kepemimpinan, dan partisipasi warga,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Untuk itu, dia menyampaikan bahwa inisiatif warga seperti itu bukan hanya sebagai program lingkungan semata, melainkan harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan nasional, serta menjadi bagian dari transformasi sosial dan ekonomi.

    “Zero waste tidak bisa hanya menjadi jargon. Harus jadi gerakan nasional yang didukung dengan regulasi, insentif, dan pembinaan yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan di Cibunut harus diperluas ke kota-kota lain di Indonesia,” tutur dia.

    aca juga: Menteri LH-Mendag kolaborasi dorong revitalisasi kebersihan pasar

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lestari: Wujudkan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara

    Lestari: Wujudkan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara

    Semangat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua harus terus digelorakan dan direalisasikan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa semangat untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara harus terus terwujud dalam setiap kebijakan di sektor pendidikan.

    “Peringatan Hari Pendidikan Nasional harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan agar setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, seperti yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara,” kata Lestari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikan Lestari dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei. Tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

    Tema tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

    Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menunjukkan penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 9,22 tahun atau lulus kelas 9 SMP atau sederajat.

    Sementara itu, pada tahun ini Pemerintah mencanangkan program wajib belajar 13 tahun bagi setiap anak bangsa.

    Menurut Lestari, Hari Pendidikan Nasional diperingati untuk menghormati perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam menentang kebijakan pendidikan pada masa kolonial yang hanya mengutamakan kelompok masyarakat tertentu saja.

    Ki Hajar Dewantara lantas mendirikan Taman Siswa, organisasi pendidikan yang menekankan pada prinsip nasionalisme dan kemerdekaan dalam pendidikan.

    Tujuannya, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, untuk memberikan pendidikan yang merdeka dan berkualitas kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

    Rerie menilai semangat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua harus terus digelorakan dan direalisasikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing pada masa depan.

    Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II itu mendorong agar kebijakan di sektor pendidikan yang berlaku saat ini bisa diterapkan dengan baik sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

    Wakil rakyat ini berharap pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk melahirkan anak bangsa yang berdaya saing melalui ketersediaan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    Dokumentasi – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. (ANTARA/HO-MPR)

    MPR: Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan bahwa stabilitas ASEAN tidak terganggu dengan dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini dengan menjunjung nilai-nilai dasar netralitas dan persatuan.

    “Komitmen ASEAN terhadap multilateralisme dan penyelesaian konflik secara damai telah berkontribusi pada stabilitas di Asia Tenggara. Dengan tetap netral dan bersatu, kami memastikan bahwa geopolitik global tidak mengganggu stabilitas Asia Tenggara,”  kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi Guest Lecture dengan Topik “Navigating a Changing World: ASEAN’s Path to Stability and Prosperity” di Auditorium Faculty of Business & Economics Universiti Malaya, beberapa waktu lalu. Menurut dia, kondisi geopolitik saat ini mengalami perubahan besar dan mempengaruhi semua masyarakat dunia. Misalnya, konflik Rusia-Ukraina yang mempengaruhi kenaikan harga minyak dan pangan.

    Selain itu, dia menyoroti soal ketegangan Amerika Serikat dan China sebagai elemen dunia multipolar yang memaksa banyak negara berkembang berada dalam tekanan untuk memilih pihak atau blok tertentu.

    “Sekarang dengan beberapa negara adikuasa, bukan hanya satu atau dua. Karena persaingan ini, negara seperti Malaysia, Indonesia, terkadang merasa tertekan untuk memilih satu pihak,” ucapnya.

    Namun, dia menekankan dengan prinsip netralitas dan persatuan yang menjadi nilai dasar maka ASEAN secara konsisten menolak tekanan untuk berpihak dalam konflik adikuasa.

    “Jawaban ASEAN pada dasarnya adalah tidak. Tidak, terima kasih. Kami tidak ingin memihak di antara negara-negara besar. Keamanan kami berasal dari persatuan dan netralitas. Kami mengingat nilai-nilai dasar ASEAN, yaitu netralitas, persatuan, dan saling menghormati,” tuturnya.

    Dia menyebut ketika negara-negara adikuasa dunia bersaing maka tujuan ASEAN adalah untuk tetap stabil dan damai, serta menjaga keamanan kesejahteraan kawasan.

    “Kami ingin berteman dengan semua orang dan tidak bermusuhan dengan siapa pun. Di Indonesia, kami sering mengatakan sejuta teman dan nol musuh, ‘a million friends and zero enemies’. Artinya, kami lebih memilih dialog dan kerja sama daripada konflik,” katanya.

    Dia pun menekankan bahwa ASEAN berkomitmen untuk tetap netral dan menjalin hubungan baik dengan semua negara.

    “ASEAN paling kuat jika berdiri bersama. Persatuan adalah jalan kita menuju keamanan, kemajuan dan kesejahteraan. Kami ingin ASEAN menjadi platform untuk kerja sama, bukan arena persaingan negara-negara besar,” paparnya.

    Sebab, menurut dia, kekuatan ASEAN terletak pada kemampuannya untuk bersatu dan bertindak sebagai jembatan antarkekuatan global yang mendorong dialog serta kerja sama demi menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama.

    “Ketika negara-negara ASEAN berbicara dengan satu suara, kita bisa menjadi pemain di meja, bukan hanya pion dalam permainan orang lain,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya merupakan salah satu hal yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2025 atau May Day.

    Adapun penghapusan outsourcing merupakan satu dari enam tuntutan yang diajukan massa buruh saat aksi May Day 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Sistem outsourcing dikenal menimbulkan sejumlah kerugian dan dampak bagi para pekerja, sehingga massa buruh yang tergabung dalam aksi Hari Buruh 2025 lantang menentangnya.

    Kekurangan Outsourcing bagi Karyawan

    Dikutip dari laman Serikat Pekerja Nasional (SPN), berikut kerugian sistem outsourcing bagi buruh/karyawan:

    1. Tidak ada jenjang karir

    Bagi pekerja yang berstatus outsourcing, mereka harus siap mengikuti peraturan dan sistem kontrak perusahaan.

    Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan mempersulit setiap pekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. 

    Sehingga, posisi pekerja outsourcing akan hanya mandek sebagai buruh perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir.

    2. Masa kerja yang tidak jelas

    Pekerja outsourcing sangat rentan menjadi korban PHK.

    Bahkan, perusaaan bisa melakukan pemecatan dan memutus masa kerja karyawan outsourcing jika perusahaan dalam keadaan kolaps atau bangkrut.

    3. Kesejahteraan tidak terjamin

    Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan dengan status outsourcing biasanya tidak begitu diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan.

    Sebagai contoh, tidak adanya tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerja outsourcing.

    Gaji yang tidak terlalu besar, ditambah dengan tak ada tunjangan, maka kesejahteraan karyawan outsourcing tidak terlalu terjamin.

    4. Pendapatan yang terbatas

    Karyawan outsourcing juga biasanya mendapat penghasilan bulanan yang tidak terlalu besar dan sangat terbatas.

    Sehingga, mereka kesulitan memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik.

    Apalagi jika kondisi perusahaan tidak stabil, maka ancaman PHK dan kehilangan penghasilan semakin nyata.

    Janji Bakal Bentuk Satgas PHK dan Hapus Outsourcing

    Di hadapan ribuan buruh di lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Prabowo Subianto juga melontarkan janji akan segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja – pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews.com.

    Keberpihakan tersebut, kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. 

    Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruh selalu berdiri satu garis bersamanya sehingga Prabowo menganggap dirinya sebagai presiden buruh, petani, nelayan dan orang susah.  

    Selain itu, Prabowo berjanji segera menghapus sistem outsourcing.

    Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.

    Komitmen dalam penghapusan outsourcing akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Prabowo menjelaskan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja. 

    “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.

    Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.

    Komitmen Hapus Outsourcing Kala 18.610 Tenaga Kerja Di-PHK

    Sebelum Prabowo berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025, dikutip dari Kompas.com. 

    Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.

    Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja.

    Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.

    Setelah ketiga provinsi tersebut, jumlah PHK di daerah lain tidak ada yang menembus angka 1.000 pada Januari hingga Februari 2025.

    Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (2 tenaga kerja), Sumatera Barat (2 tenaga kerja), Sumatera Selatan (25 tenaga kerja), Bangka Belitung (3 tenaga kerja), Kepulauan Riau (67 tenaga kerja), dan Jawa Barat (23 tenaga kerja).

    Selanjutnya, Jawa Timur (978 tenaga kerja), Banten (411 tenaga kerja), Bali (87 tenaga kerja), Kalimantan Tengah (72 tenaga kerja), Sulawesi Selatan (77 tenaga kerja), dan Sulawesi Tenggara (6 tenaga kerja).

    Peringatan Hari Buruh 2025

    Peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025) kemarin tidak hanya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, beberapa pejabat negara lain juga ikut hadir meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, ada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Sementara, perwakilan dari serikat buruh yang hadir adalah Presiden KSPSI Andi Gani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban.

    (Tribunnews.com/Rizki A. Tiara/Danang Triatmojo) (Kompas.com)

  • MPR: Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    MPR: Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan bahwa stabilitas ASEAN tidak terganggu dengan dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini dengan menjunjung nilai-nilai dasar netralitas dan persatuan.

    “Komitmen ASEAN terhadap multilateralisme dan penyelesaian konflik secara damai telah berkontribusi pada stabilitas di Asia Tenggara. Dengan tetap netral dan bersatu, kami memastikan bahwa geopolitik global tidak mengganggu stabilitas Asia Tenggara,” kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi Guest Lecture dengan Topik “Navigating a Changing World: ASEAN’s Path to Stability and Prosperity” di Auditorium Faculty of Business & Economics Universiti Malaya, beberapa waktu lalu.

    Menurut dia, kondisi geopolitik saat ini mengalami perubahan besar dan mempengaruhi semua masyarakat dunia. Misalnya, konflik Rusia-Ukraina yang mempengaruhi kenaikan harga minyak dan pangan.

    Selain itu, dia menyoroti soal ketegangan Amerika Serikat dan China sebagai elemen dunia multipolar yang memaksa banyak negara berkembang berada dalam tekanan untuk memilih pihak atau blok tertentu.

    “Sekarang dengan beberapa negara adikuasa, bukan hanya satu atau dua. Karena persaingan ini, negara seperti Malaysia, Indonesia, terkadang merasa tertekan untuk memilih satu pihak,” ucapnya.

    Namun, dia menekankan dengan prinsip netralitas dan persatuan yang menjadi nilai dasar maka ASEAN secara konsisten menolak tekanan untuk berpihak dalam konflik adikuasa.

    “Jawaban ASEAN pada dasarnya adalah tidak. Tidak, terima kasih. Kami tidak ingin memihak di antara negara-negara besar. Keamanan kami berasal dari persatuan dan netralitas. Kami mengingat nilai-nilai dasar ASEAN, yaitu netralitas, persatuan, dan saling menghormati,” tuturnya.

    Dia menyebut ketika negara-negara adikuasa dunia bersaing maka tujuan ASEAN adalah untuk tetap stabil dan damai, serta menjaga keamanan kesejahteraan kawasan.

    “Kami ingin berteman dengan semua orang dan tidak bermusuhan dengan siapa pun. Di Indonesia, kami sering mengatakan sejuta teman dan nol musuh, ‘a million friends and zero enemies’. Artinya, kami lebih memilih dialog dan kerja sama daripada konflik,” katanya.

    Dia pun menekankan bahwa ASEAN berkomitmen untuk tetap netral dan menjalin hubungan baik dengan semua negara.

    “ASEAN paling kuat jika berdiri bersama. Persatuan adalah jalan kita menuju keamanan, kemajuan dan kesejahteraan. Kami ingin ASEAN menjadi platform untuk kerja sama, bukan arena persaingan negara-negara besar,” paparnya.

    Sebab, menurut dia, kekuatan ASEAN terletak pada kemampuannya untuk bersatu dan bertindak sebagai jembatan antarkekuatan global yang mendorong dialog serta kerja sama demi menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama.

    “Ketika negara-negara ASEAN berbicara dengan satu suara, kita bisa menjadi pemain di meja, bukan hanya pion dalam permainan orang lain,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional, Rasakan Panas Terik Matahari

    Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional, Rasakan Panas Terik Matahari

    JAKARTA – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei mendapat sambutan ratusan ribu buruh yang hadir.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo sempat menyapa para buruh di tengah terik matahari yang menyengat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kaum buruh.

    Perayaan Hari Buruh Internasional kali ini mengusung tema “Buruh Bersatu, Bela Negara”. Selain Presiden Prabowo Subianto, perayaa Hari Buruh Internasional juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Ketua DPR RI Puan Mahariani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

  • Prabowo Jadi Presiden Pertama di Era Reformasi Ikut Aksi May Day

    Prabowo Jadi Presiden Pertama di Era Reformasi Ikut Aksi May Day

    GELORA.CO –  Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam aksi May Day atau Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025). Ia menilai, kehadiran Prabowo menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kaum buruh.

    Ia mengatakan, kehadiran Prabowo di tengah aksi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merangkul dan memperjuangkan aspirasi buruh. Menurut dia, hal itu adalah simbol kuat bahwa negara akan berpihak pada kelompok buruh.

    “Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi May Day setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo,” kata dia melalui keterangannya, Kamis.

    Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan, keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah juga harus memberikan jaminan terhadap iklim investasi yang bebas dari gangguan.

    Ia mencontohkan, belakangan muncul berita praktik premanisme atas nama organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Ia menilai, hal itu merupakan salah satu ancaman serius terhadap iklim usaha.

    “Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi,” ujar dia.

    Karena itu, Eddy menilai, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi. Dengan begitu, investor tidak akan khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri,” kata Eddy.