Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Perbaikan Jalan Lintau-Payakumbuh di 2025

    Perbaikan Jalan Lintau-Payakumbuh di 2025

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan perbaikan jalan yang menghubungkan Lintau, Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Payakumbuh mulai dikerjakan tahun 2025. Ia memastikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut.

    “Insya Allah 2025 kita bangun. Pak Dody Hanggodo (Menteri PU) komit untuk perbaikan jalan ini,” kata Andre Rosiade, Minggu (4/5/2025).

    Kepastian ini didapat setelah Andre Rosiade meninjau langsung jalan ini bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sabtu (3/5/2025). Jalan Lintau-Payakumbuh ini pernah viral di media sosial karena kondisinya yang rusak parah.

    Andre didampingi sejumlah pejabat seperti Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Thabrani dan jajaran.

    Andre Rosiade menyebut, perbaikan jalan ini sebelumnya sudah pernah diusulkan lewat Inpres Jalan Desa (IJD). Namun tanpa kabar, usulan itu hilang di tengah jalan.

    “Dulu ada IJD-nya ini. Sudah pernah diurus, tapi hilang. Kita dulu sudah bolak balik ke pak Dirjen (Kementerian PU),” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

    “Jalan ini sudah lama gak diperbaiki. Transportasi masyarakat sangat vital di jalan ini. Dari Riau, Jakarta juga lewat sini,” terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

    Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra, menyebut jalan ini menghubungkan 5 kabupaten dan kota di Sumbar. Eka memberikan apresiasi besar kepada semua pihak yang telah mendukung perbaikan jalan Lintau-Payakumbuh ini segera teralisasi.

    “Sekarang selain pak Menteri ada pak anggota DPR RI Andre Rosiade dan Zigo yang juga mendukung. Alhamdulillah banyak yang bantu. Ada pak Menteri hadir di sini, ada pak Gubernur, pak Wagub, pak Andre, pak Zigo, ini lengkap,” tuturnya.

    Dijelaskan Eka, jalan ini sudah lama tidak diperbaiki. Terakhir perbaikan jalan dilakukan semasa bupati yang lama sekitar tahun 2010 silam.

    “Terima kasih banyak atas dukungan semuanya. Pak Menteri sehat selalu, mohon maaf pak Menteri jalannya berlobang,” imbuh Eka.

    Senada dengan Bupati Tanah Datar, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy berharap agar jalan ini segera diperbaiki karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Sumbar.

    “Jalan ini sangat dibutuhkan sekali pak Menteri,” ujar Vasko.

    Menteri PU Dody Hanggodo berjanji akan secepatnya memperbaiki jalan Lintau-Payakumbuh ini.

    “Siap pak bupati, kita selesaikan pak bupati. Proposalnya sudah ada kan?” tanya Dody.

    Kepala BPJN Sumbar Thabrani menyatakan jika proposalnya sudah dikirim sejak lama. “Proposalnya sudah lolos verifikasi pak Menteri,” jawab Thabrani.

    (yld/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran

    Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran

    Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Persatuan Purnawirawan TNI
    -Polri yang didalamnya terdapat Jenderal (Purn)
    Agum Gumelar
    hingga Jenderal (Purn)
    Wiranto
    menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Dukungan terhadap Prabowo-Gibran menjadi satu dari lima poin yang menjadi sikap dari
    persatuan purnawirawan TNI
    -Polri yang disampaikan pada Jumat (2/5/2025).
    “Satu. Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP,” ujar Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn), Komaruddin Simanjuntak dilansir dari Kompas TV, dikutip Sabtu (3/5/2025).
    Kedua, soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus.
    Ketiga, purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian dan tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi.
    “Empat. Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” ujar Komaruddin.
    “Lima. Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” sambungnya.
    Selain Wiranto dan Agum Gumelar, turut hadir dalam pernyataan sikap tersebut seperti Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
    Sebelumnya, terdapat
    Forum Purnawirawan TNI-Polri
    yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Terdapat nama seperti Wakil Presiden ke-6 Try sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
    Deklarasi
    Forum Purnawirawan
    TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MPR: Pemberdayaan perempuan langkah wujudkan pembangunan berkelanjutan

    MPR: Pemberdayaan perempuan langkah wujudkan pembangunan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, menyebut perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis untuk menghadirkan solusi pengentasan kemiskinan dalam proses pembangunan.

    “Upaya pemberdayaan perempuan itu merupakan bagian langkah strategis untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan,” ucap dia saat seminar Perempuan sebagai Ujung Tombak Pemberdayaan dalam Mengatasi Kemiskinan dengan Hidup Sehat.

    Adapun seminar tersebut digelar oleh Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta di Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Samadi Jakarta pada Sabtu ini.

    Menurut Lestari, perempuan berdaya akan lebih mudah memecah “tembok kaca” yang selama ini membatasi perempuan untuk berperan lebih aktif di ruang publik.

    Untuk itu, dia mendorong agar upaya peningkatan pengetahuan kesehatan dan pendidikan perempuan melalui kemudahan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi konsisten dilakukan.

    “Partisipasi aktif perempuan di sektor ekonomi terbukti bisa membuat sektor UMKM tetap survive pada masa pandemi,” katanya pula.

    Menurut dia, perlu dukungan aktif dari semua pihak agar berbagai potensi yang dimiliki perempuan dapat muncul ke permukaan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

    “Karena sejatinya sejak sebelum Indonesia hadir, perempuan-perempuan di Nusantara sudah mengambil peran di berbagai posisi penting di sejumlah kerajaan atau kesultanan Nusantara,” imbuhnya.

    Guna memaksimalkan pemberdayaan perempuan, ia turut mendorong para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan ekosistem yang mendorong lahirnya perempuan-perempuan berdaya.

    “Upaya pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan,” demikian Lestari.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cak Imin Minta Pengusaha, Pemerintah, dan Buruh Duduk Bareng Atasi PHK

    Cak Imin Minta Pengusaha, Pemerintah, dan Buruh Duduk Bareng Atasi PHK

    Cak Imin Minta Pengusaha, Pemerintah, dan Buruh Duduk Bareng Atasi PHK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul
    Muhaimin Iskandar
    meminta pengusaha, pemerintah, dan
    buruh
    untuk duduk bareng mencari solusi mengatasi maraknya
    pemutusan hubungan kerja
    (
    PHK
    ) yang belakangan terjadi.
    Menurutnya, perlu penanganan secara utuh untuk menangani masalah tersebut.
    “Ini suasananya harus dilakukan langkah-langkah yang tidak tambal sulam. Jadi mari kita dukung bersama para pengusaha, para pemerintah, para buruh, mari kita tangani bareng-bareng,” kata Muhaimin di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).
    Pria yang karib disapa Cak Imin ini menuturkan, PHK tidak bisa diatasi tanpa adanya perubahan tata kelola di berbagai bidang ekonomi.
    Dalam menciptakan iklim investasi yang baik misalnya, perlu tata kelola perizinan yang tidak bertele-tele. Begitu pun jaminan keamanan saat hendak mendirikan pabrik.
    Menurut Muhaimin, perbaikan tata kelola akan menciptakan iklim investasi yang baik, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan pekerjaan.
    “Ada ormas yang mengganggu dunia usaha, itu juga membahayakan, karena itu law enforcement. Kepercayaan, trust, dibangun terus-menerus,” ucap dia.
    Lebih lanjut Muhaimin berpendapat, PHK menyebabkan kehilangan pendapatan sehingga akan menjadi bentuk penderitaan nyata.
    Hal ini kata dia, perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Apalagi, dunia saat ini tidak baik-baik saja karena tensi geopolitik.
    “Beberapa tantangan seperti PHK adalah bagian dari penderitaan sebagai anak bangsa kita yang mengalaminya. Kehilangan pendapatan adalah bentuk penderitaan nyata yang kita hadapi bangsa kita sendiri,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lestari Moerdijat Ungkap Peran Strategis Perempuan untuk Pembangunan

    Lestari Moerdijat Ungkap Peran Strategis Perempuan untuk Pembangunan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan bahwa perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat, memiliki peran strategis untuk menghadirkan solusi pengentasan kemiskinan dalam proses pembangunan. Hal ini disampaikan saat berbicara dalam seminar bertema Perempuan sebagai Ujung Tombak Pemberdayaan dalam Mengatasi Kemiskinan dengan Hidup Sehat.

    “Upaya pemberdayaan perempuan itu merupakan bagian langkah strategis untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Lestari dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

    Menurut Lestari, bila perempuan berdaya akan lebih mudah untuk memecah ‘tembok kaca’ yang selama ini membatasi perempuan untuk berperan lebih aktif di ruang publik.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar upaya peningkatkan pengetahuan kesehatan dan pendidikan perempuan melalui kemudahan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, harus secara konsisten dilakukan.

    Rerie mengungkapkan, partisipasi aktif perempuan di sektor ekonomi terbukti bisa membuat sektor UMKM tetap survive pada masa pandemi.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, diperlukan dukungan aktif dari semua pihak agar berbagai potensi yang dimiliki perempuan dapat muncul ke permukaan dan bermanfaat bagi lingkungannya.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem yang mendorong lahirnya perempuan-perempuan yang berdaya.

    Selain itu, tegas Rerie, upaya pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pembatalan Mutasi Anak Try Sutrisno Letjen Kunto Arief, ISESS: Kurang Matangnya Perencanaan – Halaman all

    Pembatalan Mutasi Anak Try Sutrisno Letjen Kunto Arief, ISESS: Kurang Matangnya Perencanaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Co Founder Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai pengembalian Letjen TNI Kunto Arief Wibowo ke posisi semula sebagai Pangkogabwilhan I merupakan hal yang wajar dan sah dalam tradisi militer.

    Khairul mengatakan, dunia militer sangat dinamis, khususnya terkait keputusan mengenai penempatan dan pergeseran prajurit, termasuk mutasi jabatan.

    “Jadi, ini sebenarnya hal yang wajar dan sah saja dalam tradisi militer,” kata Khairul, saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (3/5/2025).

    “Publik perlu memahami bahwa di lingkungan TNI, memang dikenal prinsip ‘5 menit terakhir menentukan’, sebuah asas tak tertulis yang mencerminkan fleksibilitas dan kewaspadaan tinggi dalam pengambilan keputusan strategis,” tambahnya.

    Ia tak menampik soal pembatalan mutasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik dan internal TNI sendiri.

    Meski demikian, menurutnya, tidak semua orang memahami prinsip fleksibilitas dalam organisasi TNI.

    “Akibatnya, keputusan yang cepat berubah bisa dipandang sebagai kurang matangnya perencanaan dan hal itu mempengaruhi stabilitas organisasi,” jelasnya.

    Dinamika di dalam internal TNI, katanya, mengingatkan soal profesionalisme institusi militer tersebut tak hanya diukur dari disiplin struktural, tapi juga dari kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika tantangan dan kebutuhan strategis.

    Lebih lanjut, Khairul menyebut, mengingat antusiasme publik yang hampir selalu tinggi terhadap ragam dinamika TNI.

    Ia menilai, penting bagi TNI untik memastikan setiap keputusan strategis dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada publik.

    “Saya kira kemudian penting juga bagi TNI untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis, dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada publik untuk menjaga kepercayaan terhadap institusi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto batal mencopot Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo itu tertuang dalam SK terbaru Nomor Kep 554.a/IV/2025.

    Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo ke Staf Khusus KSAD dibatalkan.

    Dengan demikian alumnus Akmil 1992 itu akan tetap menjabat Pangkogabwilhan I.

    Letjen TNI Kunto Arief Wibowo putra Jenderal (purn) Try Sutrisno mantan Panglima ABRI dan Wapres era Soeharto.

    Mabes TNI pun menjelasan pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo itu.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengonfirmasi salinan dokumen Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 554.a/IV/2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada Jumat (2/5/2025).

    Dalam salinan dokumen tersebut, menunjukkan mutasi putra Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo hingga mantan ajudan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo yakni Laksda TNI Hersan dibatalkan.

    Kristomei menyebut sejumlah perwira tinggi TNI dalam mutasi terbaru tersebut ditangguhkan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. 

    Ia menjelaskan hal itu karena ada beberapa perwira tinggi TNI yang masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini.

    Hal tersebut, kata dia, juga didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI dimaksud.

    “Ya, jadi kan ini kan sesuai yang pertimbangkan para pimpinan masing-masing. Siapa-siapa yang harus yang sudah bergeser. Ternyata setelah dipertimbangkan dengan perkembangan situasi yang ada saat ini, ternyata masih harus dipimpin oleh pati (perwira tinggi) yang bersangkutan,” ungkap Kristomei saat konferensi pers via daring pada Jumat (2/5/2025) malam.

    “Kita masih tunda untuk pergeserannya. Karena ada yang tidak bergeser, maka rangkaian itu tidak bisa bergeser,” lanjut dia.

    Ia juga menegaskan penangguhan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tersebut tidak ada kaitannya dengan aktivitas atau pernyataan dari ayah Kunto, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Diketahui, Try Sutrisno disebut-sebut turut merestui usulan Forum Purnawirawan TNI di mana satu poinnya meminta mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. (*)
     

     

  • 6 Eks Ajudan Jokowi Batal Gantikan Anak Try Sutrisno Jadi Pangkogabwilhan I Nasional

    6 Eks Ajudan Jokowi Batal Gantikan Anak Try Sutrisno Jadi Pangkogabwilhan I Nasional

    Eks Ajudan Jokowi Batal Gantikan Anak Try Sutrisno Jadi Pangkogabwilhan I
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Eks Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Laksamana Muda
    Hersan
    , batal menggantikan Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI.
    Pasalnya, TNI meralat mutasi tujuh orang perwira tinggi, termasuk Hersan dari jabatan Panglima Komando Armada III untuk menggantikan Kunto yang dimutasi dari posisi
    Pangkogabwilhan I
    menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
    “Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi, Jumat (2/5/2025).
    “Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut,” ujar dia.
    Kristomei menjelaskan, dalam mutasi TNI, apabila seorang perwira tidak dapat digeser dari jabatannya, perwira-perwira lainnya pun tidak dapat digeser pula.
    Dalam hal ini, karena Kunto tidak digeser, Hersan pun tidak ikut digeser untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kunto dan begitu seterusnya.
    “Kalau misalnya Pak Kunto bergeser, berarti yang ini sudah diberikan ke Kunto terus selanjutnya,” kata Kristomei.
    “Nah, dari rangkaian tadi itu, ada beberapa perwira yang memang masih dibutuhkan organisasinya saat ini untuk melakukan sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini,” ujar dia menegaskan.
    Diberitakan, TNI membatalkan mutasi
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dari Pangkogabwilhan menjadi Staf Khusus KSAD.
    Sebelumnya, Kunto masuk daftar 237 orang perwira TNI yang terkena mutasi berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
    Namun, hanya sehari setelah diterbitkan, keputusan tersebut kemudian dibatalkan dan diganti dengan KEP 554A/IV/2025 yang terbit pada 30 April 2025.
    Ketika Kunto dimutasi, muncul asumsi di tengah publik bahwa mutasi Kunto ini berkaitan dengan Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, salah satu purnawirawan jenderal itu adalah Try Sutrisno, ayah Kunto.
    Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Namun, ketika mutasi dibatalkan, Kristomei membantah anggapan tersebut.
    Ia menjelaskan, alasan penundaan mutasi ini murni merupakan bagian dari dinamika dan kebutuhan organisasi TNI sesuai profesionalitas dan proporsionalitas.
    “Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto (Try Sutrisno menyuarakan pemakzulan Gibran). Enggak, tidak ada kaitannya,” kata Kristomei.
    “Dia (Try Sutrisno) purnawirawan, prinsipnya tidak terkait dengan aktivitas TNI,” ujar Kristomei melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, Hardiknas2025 hingga peran AI

    Politik kemarin, Hardiknas2025 hingga peran AI

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik, Jumat (2/5) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi dedikasi para guru dalam mendidik anak bangsa hingga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti peran kecerdasan artifisial (AI) dalam mengatasi kemacetan arus mudik Lebaran dan mendeteksi tindak kriminalitas seperti copet di KRL.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

    Selengkapnya klik di sini.

    2.Wapres Gibran sebut AI berperan urai kemacetan hingga deteksi copet

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa teknologi kecerdasan artifisial (AI) turut berperan dalam mengurai kemacetan saat arus mudik Lebaran hingga mendeteksi tindak kriminalitas seperti copet di kereta rel listrik (KRL).

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Wamendagri nilai anak bermasalah masuk ke barak perlu libatkan pakar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai penanganan anak bermasalah dengan dimasukkan atau dididik dalam barak TNI perlu melibatkan pakar dan ahli di bidangnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan bahwa kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. MPR: Stabilitas ASEAN tak terganggu dengan dinamika geopolitik global

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan bahwa stabilitas ASEAN tidak terganggu dengan dinamika geopolitik global yang terjadi saat ini dengan menjunjung nilai-nilai dasar netralitas dan persatuan.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengapa TNI Mendadak Batalkan Mutasi Putra Try Sutrisno?

    Mengapa TNI Mendadak Batalkan Mutasi Putra Try Sutrisno?

    Mengapa TNI Mendadak Batalkan Mutasi Putra Try Sutrisno?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    TNI mendadak membatalkan mutasi tujuh orang perwira tinggi, termasuk Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia
    Try Sutrisno
    , yang sedianya dimutasi jadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
    Dengan pembatalan ini, Kunto akan tetap memegang jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.
    Sebelumnya, Kunto masuk daftar 237 orang perwira TNI yang terkena mutasi berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
    Menurut daftar itu, jabatan Kunto sebagai Pangkogabwilhan bakal digantikan oleh Laksamana Muda Hersan yang menjabat sebagai Panglima Komando Armada III dan pernah menjadi ajudan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Namun, hanya sehari setelah diterbitkan, keputusan tersebut kemudian dibatalkan dan diganti dengan KEP 554A/IV/2025 yang terbit pada 30 April 2025.
    Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi menyatakan, mutasi 237 perwira tinggi, termasuk Kunto, adalah bagian dari sistem pembinaan personel.
    “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” kata Kristomei, Rabu (30/4/2025).
    Namun, muncul asumsi di tengah publik bahwa mutasi Kunto ini berkaitan dengan Deklarasi  Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, salah satu purnawirawan jenderal itu adalah Try Sutrisno, ayah Kunto.
    Selain Try Sutrisno, terdapat nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang masuk daftar tersebut.
    Deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Pada Jumat (2/5/2025) malam, Kristomei menyampaikan bahwa pembatalan mutasi Kunto tidak berkaitan dengan pernyataan Try Sutrisno yang meminta Gibran dimakzulkan.
    Ia menjelaskan, alasan penundaan mutasi ini murni merupakan bagian dari dinamika dan kebutuhan organisasi TNI sesuai profesionalitas dan proporsionalitas.
    “Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto (Try Sutrisno menyuarakan pemakzulan Gibran). Enggak, tidak ada kaitannya,” kata Kristomei.
    “Dia (Try Sutrisno) purnawirawan, prinsipnya tidak terkait dengan aktivitas TNI,” ujar Kristomei melanjutkan.
    Terkait status pembatalan mutasi, Kristomei menjelaskan bahwa saat ini mutasi tersebut ditangguhkan, bukan dibatalkan secara permanen.
    Dengan demikian, kemungkinan bahwa mutasi serupa bisa kembali muncul dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) berikutnya.
    “Wanjakti itu bersidang untuk tiga bulan ke depan. Bisa saja nanti ada perubahan lagi, bisa saja terjadi dinamika,” ujar dia.
    Kristomei menjelaskan bahwa keputusan ini murni merupakan penyesuaian internal karena adanya rangkaian jabatan yang belum bisa diisi, dan bukan karena polemik atau tekanan dari pihak luar.
    “Dalam satu rangkaian mutasi itu, jika satu tidak bisa bergeser maka yang lain pun tidak bisa bergeser. Maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat,” kata Kristomei.
    Kristomei menekankan bahwa pertimbangan utama pembatalan mutasi adalah karena beberapa pati dalam daftar tersebut masih dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka saat ini.
    Berikut daftar tujuh pati yang batal dimutasi berdasarkan KEP 554A/IV/2025:
    1. Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, semula dimutasi dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD.
    2. Laksda TNI Hersan, semula dijadwalkan menggantikan posisi Kunto sebagai Pangkogabwilhan I dari jabatan sebelumnya sebagai Pangkoarmada III.
    3. Laksda TNI H. Krisno Utomo, semula Pangkolinlamil, direncanakan menjadi Pangkoarmada III.
    4. Laksda TNI Rudhi Aviantara, semula Kas Kogabwilhan II, dijadwalkan menjadi Pangkolinlamil.
    5. Laksma TNI Phundi Rusbandi, semula Waaskomlek KSAL, direncanakan menjadi Kas Kogabwilhan II.
    6. Laksma TNI Benny Febri, semula Kadiskomlekal, akan menjadi Waaskomlek KSAL.
    7. Laksma TNI Maulana, semula Staf Khusus KSAL, direncanakan mengisi posisi Kadiskomlekal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Tindak 14 Penyusup Demo May Day, Penyelidikan Jalan Terus Dalami Kerusakan & Korban Aksi

    Polisi Tindak 14 Penyusup Demo May Day, Penyelidikan Jalan Terus Dalami Kerusakan & Korban Aksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah mengamankan 14 orang dalam kegiatan hari buruh atau may day yang telah diselenggarakan di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (1/5/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Indradi mengatakan bahwa sejatinya kegiatan may day itu dilakukan di Monas dan sekitar DPR RI.Demo di Monas berjalan aman. Namun, di sekitar DPR telah terjadi aksi unjuk rasa yang dinilai tidak tertib, sehingga dilakukan penangkapan.

    “Mereka ini adalah penyusup ya,” ujar Ade, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Dia menjelaskan, alasan 14 orang itu ditangkap lantaran diduga telah mengganggu keamanan masyarakat dengan melempari kendaraan yang melintas di Jalan Tol depan Gedung DPR.Adapun kronologisnya, kejadiannya berawal pada 16.12 WIB. Terduga penyusup melakukan pelemparan dan dinilai mengganggu ketertiban. Kemudian pada 17.30 WIB, aparat keamanan melakukan imbauan namun diklaim tidak diindahkan.

    “Sehingga pukul 17.30 diamankan beberapa orang di sekitar Flyover Senayan, karena mereka sudah berbuat rusuh ya, melakukan tindakan anarkis dan saat ini sejak tadi malam masih terus dilakukan pendalaman,” imbuhnya.

    Di samping itu, Ade mengungkap bahwa saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman soal korban baik secara fisik atau kerugian harta benda seperti mobil dalam peristiwa itu.

    “Ini masih perlu dilakukan pendalaman apabila masyarakat ada yang merasa menjadi korban baik secara fisik ataupun harta benda, mobil atau kendaraannya, kami pasti akan dalami,” pungkasnya.