Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • 1 DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan Nasional

    1 DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan Nasional

    DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    DPR RI
    Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
    Surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk segera menindaklanjuti usulan
    pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi Wakil Presiden RI.
    “Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada
    Kompas.com
    , Selasa (3/6/2025).
    Pernyataan ini disampaikan Indra usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
    Indra pun menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI.
    “Iya, menjadi kewenangan pimpinan DPR RI,” jelas Indra.
    Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
    Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
    Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.
    Surat itu juga telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin.
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
    Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.
    Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.
    “Ya betul. Jadi di surat itu kita kasih dalam segi hukumnya. Nanti kalau belum jelas dari DPR, MPR, DPD RI, kita siap purnawirawan untuk rapat dengar pendapat,” kata Bimo.
    Untuk diketahui, usulan mengenai pemakzulan Gibran sebetulnya telah menjadi perbincangan setelah
    Forum Purnawirawan TNI
    yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel membuat deklarasi pernyataan sikap berisi delapan poin.
    Poin-poin yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto itu mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun poin yang paling mencuri perhatian adalah usul agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.
    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunya adalah Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi Wakil Presiden.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6/2025).
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
    Dorongan pemrosesan
    pemakzulan Gibran
    tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
    Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Siapa empat jenderal purnawirawan yang menandatangani surat yang mendorong pemakzulan Gibran itu? Berikut profil singkat keempatnya.
    Fachrul Razi merupakan pria yang lahir pada 26 Juli 1947. Ia merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum pensiun dari kemiliteran, Fachrul Razi sempat menduduki sejumlah jabatan bergengsi di TNI. Mulai dari Kepala Staf Umum TNI pada 20 Maret 1998 hingga 26 Januari 1999.
    Kemudian, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan pada 11 Februari 1999 sampai 29 November 1999. Lalu, Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.
    Fachrul Razi juga merupakan pendiri Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    Nama lain yang menandatangani surat dorongan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
    Ia lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafie Asnan mengawali karier sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969.
    Hanafie Asnan diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002.
    Tyasno Soedarto merupakan pria kelahiran 14 November 1948, di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970.
    Ia pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Kemudian, Tyasno Soedarto dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999.
    Setelah itu, Tyasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000.
    Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda, pada 1980.
    Slamet Soebijanto pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), dan Waasrenum TNI (2000).
    Setelah itu, ia menjabat sebagai Wagub Lemhannas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab Nasional

    7 Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab Nasional

    Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah momen menyejukkan antara tokoh bangsa terekam menjelang upacara peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
    Momen-momen itu bahkan terjadi sejak di ruang tunggu atau
    holding room
    , sebelum upacara dimulai.
    Momen akrab terjadi antara Presiden
    Prabowo Subianto
    , Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Ketika acara belum berlangsung, Prabowo sempat melontarkan candaan kepada Megawati.
    Momen ini bermula ketika Prabowo masuk ke ruang tunggu di mana Megawati dan Wakil Presiden ke-6 RI
    Try Sutrisno
    sudah lebih dulu tiba.
    Prabowo langsung menuju ke sebuah meja panjang lalu menyapa dan menyalami Megawati dan Try Sutrisno yang memakai baju putih khas seragam BPIP.
    “Bu, Pak Try,” kata Prabowo sambil menyalami sembari menunduk kecil, Senin.
    Prabowo kemudian duduk berhadapan dengan Megawati.
    Prabowo duduk sebaris dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang duduk di sampingnya.
    Pada momen inilah, Prabowo menggoda Megawati bahwa tubuhnya kini lebih kurus.
    “Ibu, agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet ibu berhasil,” kata Prabowo kepada Megawati.
    Menanggapi hal itu, Megawati berseloroh dietnya memang berhasil.
    “Oh iya, berhasil,” ucapnya.
    “Dietnya berhasil,” imbuh Prabowo.
    Perbincangan itu berlangsung beberapa saat hingga Prabowo memberikan tips kepada Mega untuk meminum kopi di pagi hari.
    “Yang penting kalau pagi kopi,” seloroh Prabowo.
    Dalam momen lain, Prabowo juga tertangkap kamera menggandeng lengan Megawati saat berjalan.
    Berdasarkan foto yang dirilis Sekretariat Presiden, Prabowo tampak berdiri di samping kiri Megawati, sembari memegang tangan kiri Megawati.
    Megawati juga terlihat menggapai uluran tangan Prabowo.
    Menurut penuturan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Prabowo juga sempat berbisik-bisik dengan Megawati dalam pertemuan kemarin.
    Muzani mengaku belum tahu apa yang dibisikkan, meski tidak menutup kemungkinan soal rencana pertemuan lanjutan keduanya.
    “Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan. Sepertinya begitu (soal pertemuan kembali), tapi saya belum tahu,” kata Muzani seusai acara.
    Muzani melanjutkan, Megawati juga menunjukkan momen keakraban dengan Gibran yang notabene bekas kadernya di PDI Perjuangan.
    Muzani menyebutkan, Megawati, Gibran, bersama pejabat lain sempat larut dalam canda.
    “Iya (ngobrol dengan Bu Mega). Bercanda-canda juga. Bercanda di antara kita. Yang ada di holding, ada saya, ada Pak Prabowo,” bebernya.
    Selain bercanda, rupanya Gibran sempat bertanya kondisi kesehatan ke Megawati.
    “Iya, (Mas Gibran) bertanya (ke Ibu Mega), menanyakan kesehatan Ibu, segala macam,” tutur Muzani.
    Momen lain yang menjadi sorotan adalah ketika Gibran menyalami Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno yang turut hadir dalam
    Upacara Hari Lahir Pancasila
    .
    Hubungan keduanya memang menjadi perhatian publik setelah Try ikut menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang salah satu poinnya meminta agar Gibran dimakzulkan dari jabatan wakil presiden.
    Momen Gibran menyalami Try itu diunggah Gibran melalui akun Instagram-nya.
    Dalam foto tersebut, Gibran yang mengenakan jas menyalami Try dengan membungkukkan badannya sambil dilihat oleh Megawati.
    ”
    Sebelum upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla
    ,” tulis Gibran.
    Menurut Muzani, momen kebersamaan ini merupakan gambaran bagus bahwa pemimpin bangsa duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa.
    “Saya kira ini sebuah, di hari kita memperingati kelahiran Pancasila ini, saya kira momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan,” kata Muzani.
    “Keakraban, kekeluargaan, penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami. Sekarang itu kami bersyukur, bergembira dan bersenang karena pemimpin-pemimpin bangsa semuanya saling tegur sapa, saling bersalaman dan saling ngobrol,” ujar dia.
    Dalam pidatonya, Prabowo juga berbicara soal pentingnya persatuan dalam menghadapi ketidakpastian.
    “Saya yakin pada saat ini bangsa indonesia di tengah tantangan global, kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu,” kata Prabowo.
    Prabowo menyebutkan, nilai Pancasila sendiri telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selama bertahun-tahun.
    Prabowo juga berpesan agar Pancasila harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar simbol formalitas.
    Ia menyinggung, kegagalan menerapkan Pancasila dalam praktik bernegara menjadi akar dari banyak permasalahan nasional, termasuk korupsi, penyelewengan kekuasaan, serta ketimpangan sosial.
    Oleh sebab itu, ia menginstruksikan seluruh pejabat publik untuk kembali memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
    “Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muzani ungkap isi obrolan Wapres Gibran dan Presiden ke-5 Megawati

    Muzani ungkap isi obrolan Wapres Gibran dan Presiden ke-5 Megawati

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Muzani ungkap isi obrolan Wapres Gibran dan Presiden ke-5 Megawati
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 17:26 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap isi obrolan ringan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri saat keduanya bertemu di holding room Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin.

    “Iya, (Wapres Gibran) bertanya, menanyakan kesehatan Ibu (Megawati) segala macam,” kata Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui setelah upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Senin.

    Muzani menjelaskan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa tokoh dan pejabat negara berkumpul di ruang tunggu VVIP (holding room), Gedung Pancasila, Senin pagi, sebelum mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di pelataran gedung.

    Presiden Prabowo Subianto masuk ke dalam ruang tunggu bersama Wapres Gibran. Presiden kemudian langsung menyalami Presiden Ke-5 Megawati dan Wapres Ke-6 Try Sutrisno yang saat itu telah menunggu lebih dulu di dalam ruangan, dan duduk bersebelahan.

    Megawati, yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hadir mengenakan pakaian berwarna putih dengan label BPIP. Try Sutrisno turut mengenakan atasan berwarna putih dengan label BPIP.

    Selepas bersalaman dan saling sapa, Presiden kemudian mengambil posisi duduk berhadapan dengan Megawati dan Try Sutrisno. Di sisi kiri Presiden, ada Wapres Gibran dan Ketua MPR Ahmad Muzani, sementara di sisi kanan Presiden ada Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi.

    Muzani kemudian mendeskripsikan pertemuan di ruang tunggu itu berlangsung hangat dan akrab.

    “Suasana pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden Ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, berlangsung sangat akrab, penuh kekeluargaan, dan saling banyak bercanda,” kata Ahmad Muzani.

    Muzani melanjutkan Presiden Prabowo dan Megawati sempat berbisik, tetapi dia tidak tahu informasi yang dibahas oleh Presiden dan Megawati.

    Terlepas dari itu, Muzani menilainpertemuan singkat di ruang tunggu Gedung Pancasila merupakan gambaran yang positif untuk kerukunan antarpemimpin-pemimpin bangsa.

    “Para pemimpin bangsa, tokoh bangsa, duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa. Saya kira ini sebuah — di hari kita memperingati kelahiran Pancasila — ini saya kira momentum yang sangat bagus, dan sangat mengharukan,” kata Ahmad Muzani.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogratif Presiden

    Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogratif Presiden

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (2/6/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogratif Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 18:15 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan hak istimewa atau hak prerogatif yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto. Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, Muzani mengaku belum mendengar soal rencana itu.

    “Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” kata Muzani saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin.

    Isu reshuffle menteri berembus setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kali kesempatan, mewanti-wanti para pejabat Negara untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, atau meminta mundur jika mereka tidak mampu. Selain itu, Presiden juga mengingatkan pejabat pemerintah untuk tidak mempermainkan atau mengkhianati bangsa Indonesia, termasuk rakyat, dengan melakukan tindak korupsi.

    Dalam amanat saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi, Presiden mengatakan tidak segan untuk memberhentikan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.

    “Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Presiden.

    Presiden menegaskan tidak boleh lagi ada kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Kepala Negara pun meminta rakyat ikut memantau berbagai pelanggaran yang terjadi dan tidak ragu untuk melaporkannya.

    “Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya,” katanya.

    Atas pidato tersebut, Muzani menilai bahwa peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, namun juga terhadap lembaga perwakilan rakyat.

    “Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” kata Muzani.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    GELORA.CO – Mantan Presiden Joko Widodo tengah menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah Forum Purnawirawan TNI secara resmi menyerahkan surat tuntutan kepada DPR yang salah satunya berisi desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno memberikan restunya atas langkah tersebut, menyebut tuntutan para purnawirawan menyangkut persoalan mendasar bagi bangsa dan negara.

    “Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” ujar Try Sutrisno dalam pernyataan usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, serta penggagas forum, Dwi Cahyo Suarsono.

    Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan yang telah dikaji dan didukung dengan dokumen, salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

    Mereka mengklaim keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman, paman Gibran dan Ketua MK saat itu, melanggar etik berat.

    “Publik menjuluki Gibran sebagai ‘anak haram konstitusi’,” ujar pengamat politik dan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syaratnya terpenuhi, barulah MPR dapat mengambil keputusan akhir.

    Secara politik, peluang pemakzulan disebut masih terbuka lebar. “Yang sangat mungkin mengambil inisiatif pertama adalah PDIP,” kata Hersubeno.

    Hubungan PDIP dengan Jokowi disebut sangat memburuk, terlebih setelah tudingan framing isu judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan, kader PDIP.

    Sementara itu, partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, orang dekat Jokowi, diprediksi akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik partai tersebut tetap dinamis, tergantung sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tradisi Golkar adalah selalu mengikuti siapa penguasanya. Dalam hal ini, tentu penguasanya adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.

    Situasi politik menjadi semakin rumit ketika isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Meskipun Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tekanan opini publik terus menguat.

    Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka dinilai tidak akan berjalan mulus.

    “Tidak semudah itu bagi Polda untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Hersubeno, meragukan kekuatan argumen semata dari hasil investigasi Bareskrim.

    Secara keseluruhan, Jokowi kini menghadapi dua front utama: gugatan hukum atas keabsahan ijazahnya dan tekanan politik atas posisi Gibran.

    Dalam konstelasi politik yang belum stabil menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo juga kian menjadi sorotan.

    “Dulu, Pak Harto yang begitu kuat pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” pungkas Hersubeno, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka.

  • 7 Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab Nasional

    Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres Nasional 2 Juni 2025

    Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    mengunggah foto dirinya sedang menyalami Wapres ke-6,
    Try Sutrisno
    , sambil membungkuk.
    Momen Gibran menyalami Try Sutrisno itu terjadi ketika mereka hendak menghadiri upacara Peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025) pagi tadi.
    “Sebelum upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla,” tulis Gibran dalam akun Instagram-nya.
    Dalam foto tersebut, tampak Gibran yang mengenakan setelan jas menyalami Try Sutrisno yang memakai kemeja putih seragam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
    Gibran terlihat membungkuk saat menyalami Try Sutrisno.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang berdiri di samping Try Soestrisno memperhatikan sikap Gibran kepada pendahulunya itu.
    Sebelumnya, hubungan antara Try Sutrisno dan Gibran menjadi perbincangan publik setelah muncul
    Forum Purnawirawan TNI
    -Polri yang mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari posisi wakil presiden.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Forum tersebut mengeluarkan deklarasi berisi delapan poin,  yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Gibran maju pada Pemilu 2024 lalu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunnya adalah Try Sutrisno yang menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua MPR: Pertemuan Prabowo-Megawati gambarkan sila ke-3

    Wakil Ketua MPR: Pertemuan Prabowo-Megawati gambarkan sila ke-3

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menggambarkan persatuan sesuai sila ketiga dalam Pancasila.

    Pria yang akrab disapa HNW itu mengatakan bahwa pertemuan tersebut sudah lama dinantikan oleh publik. Terlebih lagi, kata dia, kedua tokoh itu bertemu dalam momen perayaan Hari Lahir Pancasila.

    “Saya kira mudah-mudahan ini adalah sebuah isyarat yang baik untuk persatuan bangsa, untuk komitmen melaksanakan seluruh butir-butir Pancasila,” kata HNW saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, momen Prabowo yang berjalan beriringan dengan Megawati dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, merupakan bukti bahwa Presiden mengedepankan persatuan sebagai kekuatan bangsa.

    Semangat yang dibawa Prabowo itu, kata dia, merupakan hal yang baik di tengah kekhawatiran publik terhadap situasi global yang penuh konflik. Selain itu, dia menilai bahwa situasi Indonesia saat ini memerlukan semangat kebersamaan.

    Selain itu, kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara yang juga dihadiri Megawati Soekarnoputri, menurut dia, akan menyelesaikan beragam spekulasi dinamika hubungan politik yang terjadi akhir-akhir ini.

    Menurut dia, pertemuan kedua sosok itu juga betul-betul merupakan sikap kenegarawanan untuk bisa menghadirkan Indonesia yang lebih solid ke depannya.

    “Harapannya tentu demikian, tentu bersatu dalam jiwa ke-Pancasila-an yang mengedepankan tentang kemaslahatan yang lebih besar,” katanya.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Saat acara hendak dimulai, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mendapat laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogatif Presiden

    Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogatif Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan hak istimewa atau hak prerogatif yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, Muzani mengaku belum mendengar soal rencana itu.

    “Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” kata Muzani saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin.

    Isu reshuffle menteri berembus setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kali kesempatan, mewanti-wanti para pejabat Negara untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, atau meminta mundur jika mereka tidak mampu.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan pejabat pemerintah untuk tidak mempermainkan atau mengkhianati bangsa Indonesia, termasuk rakyat, dengan melakukan tindak korupsi.

    Dalam amanat saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi, Presiden mengatakan tidak segan untuk memberhentikan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.

    “Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Presiden.

    Presiden menegaskan tidak boleh lagi ada kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Kepala Negara pun meminta rakyat ikut memantau berbagai pelanggaran yang terjadi dan tidak ragu untuk melaporkannya.

    “Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya,” katanya.

    Atas pidato tersebut, Muzani menilai bahwa peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, namun juga terhadap lembaga perwakilan rakyat.

    “Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” kata Muzani.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025). Upacara ini menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai ideologi bangsa dalam kehidupan bernegara.

    Tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama burung Garuda Pancasila sebagai lambang karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.02 WIB dengan mengenakan setelan jas abu-abu tua dan dasi biru langit. Upacara resmi dimulai pukul 09.20 WIB.

    Rangkaian Upacara dan Kehadiran Tokoh Nasional

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, penghormatan kepada inspektur upacara, serta mengheningkan cipta.

    Pembacaan teks Pancasila dilakukan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, sementara pembacaan Pembukaan UUD 1945 disampaikan oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin.

    Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam upacara, di antaranya:

    Presiden ke-5 RI, Megawati SoekarnoputriWakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try SutrisnoWakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla

    Jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, seperti:

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti YudhoyonoMenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PratiknoMenko Hukum dan HAM, Yusril Ihza MahendraMenteri Pertahanan, Sjafrie SjamsoeddinMenteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Dalam Negeri, Tito KarnavianMenteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

    Turut hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Penyesuaian Jadwal oleh BPIP

    Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini semula direncanakan pada Minggu (1/6/2025), tetapi pelaksanaannya diubah menjadi Senin (2/6/2025). Perubahan ini diputuskan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seusai berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara.

    Sesuai edaran resmi, upacara di tingkat pusat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di Gedung Pancasila, dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, dan tokoh nasional.

    Penurunan bendera dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB di hari yang sama, tetapi tanpa peserta dan tamu undangan.

    Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan juga diminta menyelenggarakan upacara serupa secara luring pada pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk turut menyelenggarakan upacara bendera untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Sementara itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yaitu pada 1 dan 2 Juni 2025, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila.