Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Ketua MPR Respon Surat Purnawirawan Terkait Pemakzulan Gibran: Belum Masuk Kantor

    Ketua MPR Respon Surat Purnawirawan Terkait Pemakzulan Gibran: Belum Masuk Kantor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke ruang publik menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang menyoroti proses pencalonannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Bahkan Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutannya itu.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum melihat isi surat tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Sebab kata Sekjen DPP Partai Gerindra itu masih dalam suasana lebaran, sehingga dirinya belum kantor.

    “Saya belum masuk kantor sudah beberapa hari ini. Karena lebaran (Idul Adha) ini,” kata Muzani, Sabtu (7/6/2025).

    Diketahui surat tersebut berisi: Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani oleh Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto hingga Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan dan juga tanda tangan Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona, menyampaikan bahwa permintaan pemberhentian Wakil Presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI kepada MPR belum memiliki dasar hukum yang memadai.

    Menurutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara dorongan politik simbolik dan mekanisme hukum yang sungguh-sungguh dapat ditempuh.

  • Presiden beli 985 sapi kurban, APPSI: Beri keuntungan bagi peternak

    Presiden beli 985 sapi kurban, APPSI: Beri keuntungan bagi peternak

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah membeli sebanyak 985 sapi kurban dari peternak APPSI, yang memberikan keuntungan besar bagi peternak.

    “Atas nama peternak dan penggemuk sapi kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Presiden telah membeli sapi dari APPSI dan telah disalurkan ke seluruh Indonesia untuk dikurbankan hampir seribu ekor,” kata Ketua Dewan Pembina APPSI Ahmad Muzani dikutip dari keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan kurban yang dibeli hampir seribu ekor itu disalurkan ke seluruh Indonesia untuk dapat dibagikan kepada masyarakat.

    Muzani mengatakan, sebanyak 985 sapi itu telah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jumlah yang sangat banyak itu ia sebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para peternak dan penggemuk sapi seluruh Indonesia.

    “Ini adalah sebuah kehormatan besar dan rasa bangga kami sebagai petani dan penggemuk sapi kami merasa mendapat perhatian besar, kami merasa naik kelas karena kerja keras kami beternak dan menggemukkan sapi lalu dibeli Preisden Prabowo untuk pemotongan korban di seluruh Indonesia,” ujar Ketua MPR RI itu.

    Muzani mengatakan, harga beli dari Prabowo terhadap sapi-sapi tersebut juga terbilang cukup menguntungkan. Maka dari itu, Muzani sangat bersyukur atas apresiasi presiden terhadap kerja keras dan jerih payah peternak dan penggemuk sapi.

    “Harga beli pun cukup menguntungkan bagi para peternak sapi. Itu sebabnya atas nama peternak dan penggemuk sapi, saya selalu ketua dewan pembina menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo,” ujar Muzani.

    “Mudah-mudahan 985 ekor kurban sapi ini bisa memberi keberkahan dan membantu rakyat dalam berhari raya Idul Adha menikmati daging dan berkumpul bersama keluarga,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APPSI merasa naik kelas usai Prabowo borong hampir seribu ekor sapi

    APPSI merasa naik kelas usai Prabowo borong hampir seribu ekor sapi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pembina Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) Ahmad Muzani mengatakan bahwa para peternak sapi merasa naik kelas setelah Presiden Prabowo Subianto membeli hampir seribu ekor sapi untuk kurban.

    Dia mengatakan bahwa sebanyak 985 sapi yang dibeli oleh Presiden itu telah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jumlah ini sangat fantastis dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi para peternak dan penggemuk sapi seluruh Indonesia.

    “Kami merasa naik kelas karena kerja keras kami beternak dan menggemukkan sapi lalu dibeli Presiden Prabowo untuk pemotongan korban di seluruh Indonesia,” kata Muzani di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan hewan kurban yang dibeli hampir seribu ekor itu disalurkan ke seluruh Indonesia untuk dapat dibagikan kepada masyarakat. Dia pun menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada Presiden Prabowo.

    “Ini adalah sebuah kehormatan besar dan rasa bangga kami sebagai petani dan penggemuk sapi kami merasa mendapat perhatian besar,” katanya.

    Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa harga beli dari Presiden Prabowo terhadap sapi-sapi tersebut juga terbilang cukup menguntungkan. Maka dari itu, dia sangat bersyukur atas apresiasi presiden Prabowo terhadap kerja keras dan jerih payah peternak dan penggemuk sapi.

    “Harga beli pun cukup menguntungkan bagi para peternak sapi,” kata Ketua MPR RI itu.

    Untuk itu, dia berharap 985 ekor kurban sapi ini bisa memberi keberkahan dan membantu rakyat dalam merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menikmati daging dan berkumpul bersama keluarga.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kian hangat dibicarakan belakangan ini.

    Mulai dari kemesraan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, hingga pernyataan terbaru Jokowi.

    Jokowi, ayah Gibran yang merupakan Presiden ke-7 Indonesia mengatakan, Indonesia sebuah negara yang memiliki sistem, jadi tidak patut untuk mengusik posisi putra sulungnya.

    Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, termehek-mehek.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulsel, ini sontak mengingatkan bagaimana Jokowi bersama kroni-kroninya berupaya meloloskan Gibran.

    “Hahaha yang masuk lewat perubahan konstitusi hanya Wapres,” kata Said Didu di X @msaid_didu (7/6/2025).

    Said Didu bilang, segala aturan yang berpotensi menghalangi jalan Jokowi meloloskan anaknya diubah.

    “Kalau gak sesuai kepentingan sistem kau ubah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi akhirnya menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putranya sendiri, yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Forum tersebut sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada DPR dan MPR RI guna menyampaikan usulan pemakzulan Gibran.

    Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan sistem ketatanegaraan yang harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

    “Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya dikutip pada Sabtu (7/6/2025).

  • 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 06:19 WIB

    Elshinta.com – Tepat hari ini, 7 Juni 1999 atau 26 tahun silam, untuk pertama kalinya Pemilihan Umum atau Pemilu digelar di Era Reformasi. Hasil Pemilu 1997, yang dimenangkan Partai Golkar, dipandang tak memiliki legitimasi setelah Presiden Soeharto lengser. Oleh sebab itu, Pemilu berikutnya yang mestinya dilaksanakan pada 2002, kemudian dipercepat.

    Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 1999-2004. Selain tercacat sebagai Pemilu kali pertama setelah runtuhnya Orde Baru, Pemilu 7 Juni 1999 juga merupakan terakhir kalinya diikuti oleh Timor Timur.

    Adapun Pemilu 7 Juni 1999 digelar dengan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem yang dipakai didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di tiap-tiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82 kursi. Sementara yang terendah yaitu Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.

    Jumlah peserta Pemilu 7 Juni 1999 lumayan membeludak setelah pemerintah menerbitkan Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan adanya aturan baru ini, aturan Pemilu sebelumnya terkait pembatasan partai oleh Orde Baru dihapuskan.

    Akibatnya, muncullah partai-partai baru yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sedikitnya ada 171 partai baru yang terbentuk dari berbagai macam asas. Dari jumlah tersebut, terdaftar sebanyak 141 partai. Sedangkan yang lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999 total mencapai 48 partai.

    Berikut daftar 48 partai yang mengikuti Pemilu 7 Juni 1999:

    1. Partai Indonesia Baru

    2. Partai Kristen Nasional Indonesia

    3. Partai Nasional Indonesia

    4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

    5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

    6. Partai Ummat Islam

    7. Partai Kebangkitan Ummat

    8. Partai Masyumi Baru

    9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    10. Partai Syarikat Islam Indonesia

    11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    12. Partai Abul Yatama

    13. Partai Kebangsaan Merdeka

    14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

    15. Partai Amanat Nasional (PAN)

    16. Partai Rakyat Demokratik

    17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

    18. Partai Katolik Demokrat

    19. Partai Pilihan Rakyat

    20. Partai Rakyat Indonesia

    21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

    22. Partai Bulan Bintang

    23. Partai Solidaritas Pekerja

    24. Partai Keadilan

    25. Partai Nahdlatul Ummat

    26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis

    27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

    28. Partai Republik

    29. Partai Islam Demokrat

    30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen

    31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

    32. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    33. Partai Golongan Karya (Golkar)

    34. Partai Persatuan

    35. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    36. Partai Uni Demokrasi Indonesia

    37. Partai Buruh Nasional

    38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

    39. Partai Daulat Rakyat

    40. Partai Cinta Damai

    41. Partai Keadilan dan Persatuan

    42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

    43. Partai Nasional Bangsa Indonesia

    44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

    45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

    46. Partai Nasional Demokrat

    47. Partai Ummat Muslimin Indonesia

    48. Partai Pekerja Indonesia

    Untuk menghindari campur tangan pemerintah, kemudian dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pembentukan KPU juga diharapkan dapat menjaga objektivitas pelaksanaan Pemilu 1999 tersebut. KPU 1999 diketuai oleh Jend (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid. Lembaga anyar ini beranggotakan 52 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan empat wakil dari pemerintah.

    Pemilu 7 Juni 1999 yang menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dimenangkan oleh PDIP. Partainya Megawati Soekarnoputri itu mendapat total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi. Golkar menyusul di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120.

    Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi ini diraih PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.98 2 suara. Hal ini lantaran PKB kalah banyak mendapatkan kursi, yakni 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956 dan 35 kursi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Singkirkan Menteri Loyalis Jokowi dari Kabinet Prabowo

    Singkirkan Menteri Loyalis Jokowi dari Kabinet Prabowo

    GELORA.CO – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais berharap Presiden Prabowo Subianto menyingkirkan menteri, pejabat TNI dan Polri loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias yang berkinerja buruk. 

    “Ini penting agar mereka yang menjadi ketiplak Jokowi tidak memukul balik,” kata Amien Rais dikutip dari channel Amien Rais Official berjudul “Jokowi Pengkhianat Terbesar Sepanjang Sejarah”, Sabtu 7 Juni 2025.

    Menurut pandangan Amien Rais, mereka yang membela kezaliman atau kejahatan, jauh lebih berani dan gigih dari mereka yang menegakan keadilan dan kebenaran.

    Meski demikian, Amien Rais menjadi masih banyak rakyat Indonesia yang membela kebenaran. 

    “Ini rumus baku yang kita tidak boleh lupa,” kata mantan Ketua MPR RI ini.

    Amien Rais turut menyoroti Polri yang telah dirusak secara sistematis oleh Jokowi. 

    “Polri telah berubah bentuk menjadi pembela Jokowi,” pungkas Amien Rais. 

  • 10 Pesan Rahasia Antara Prabowo dan Megawati, Sinyal PDIP Merapat? Nasional

    10 Pesan Rahasia Antara Prabowo dan Megawati, Sinyal PDIP Merapat? Nasional

    Pesan Rahasia Antara Prabowo dan Megawati, Sinyal PDIP Merapat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto dan Presiden ke-5 RI
    Megawati
    Soekarnoputri saling berbagi pesan rahasia.
    Pesan keduanya tersebut disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sektretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika menyambangi kediaman Megawati beberapa waktu lalu.
    Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku bahwa silaturahminya ke rumah Megawati diutus oleh Prabowo sekaligus untuk menyampaikan pesan.
    “Ya, kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan,” kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
    Meski begitu, Dasco enggan mengungkap isi pesan dari Prabowo kepada Megawati. Menurut dia, pesan itu bersifat rahasia atau konfidensial.
    “Pesan itu enggak boleh disampaikan dong di sini. Konfidensial,” ujar Dasco.
    Di pertemuan itu, menurut Dasco, Megawati banyak memberikan petunjuk dan wejangan terkait nilai-nilai Hari Pancasila dan kemerdekaan bangsa Indonesia.
    Selain itu, Megawati juga menyampakan pesan untuk Prabowo melalui Dasco dan Prasetyo.
    “Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” katanya.
    Namun, Dasco lagi-lagi enggan mengungkap pesan yang dititipkan Megawati untuk Prabowo.
    Secara terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi sedikit mengungkap isi pesan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDIP
    ) kepada Prabowo.
    Menurut Prasetyo, Megawati berpesan agar dirinya menjaga Presiden Prabowo.
    “Jaga kesehatan, jagain Pak Prabowo,” ujar Prasetyo singkat di Stadion Utama Gelora Bung Karrno (SUGBK), Jakarta, Kamis (5/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Namun, politikus Partai Gerindra ini enggan membeberkan banyak soal isi pesan tersebut.
    Begitu juga dengan Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
    Muzani mengungkapkan bahwa pesan dari Prabowo tersebut mengajak semua pihak untuk tetap kompak.
    “Kompak-kompak selalulah kira-kira (
    pesan Prabowo ke Megawati
    ),” ungkap Muzani, di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
    Namun, Muzani mengaku tidak mengetahui rincian lebih lanjut dari pesan tersebut dan juga tidak mengetahui balasan dari Megawati untuk Prabowo. Sebab, dia belum bertemu dengan Dasco.
    “Belum tahu saya, belum ketemu Pak Dasco,” katanya.
    Merepons pertemuan itu, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai bahwa hal ini menjadi sinyal keinginan Presiden Prabowo untuk menggandeng PDIP tanpa berpisah jalan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Sebagai informasi, ada isu keretakan antara Megawati dan Jokowi. Isu ini memanas ketika anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bersama Prabowo.
    Hingga kini, PDI-P diketahui menjadi partai pemenang pemilu, tetapi tidak bergabung dengan Kabinet Merah Putih.
    “Betul sekali,” kata Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati saat dihubungi
    Kompas.com
    .
    Menurut Jati, Dasco juga merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo. Oleh karena itu, dia menilai, Prabowo berupaya merangkul semua kalangan.
    Lebih lanjut, Jati menepis anggapan bahwa terdapat risiko bagi Prabowo jika melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.
    Dalam pandangannya, pertemuan Dasco dengan Megawati menjadi upaya menekan potensi gangguan dalam pemerintahan.
    “Lebih pada upaya Prabowo untuk meminimalkan potensi disrupsi,” ujar Jati.
    Selain itu, Jati itu juga menilai, sikap Mega yang menerima Dasco menjadi simbol PDI-P berpeluang bisa diajak mendukung pemerintah.
    Meski demikian, menurut dia, belum bisa dipastikan apakah partai banteng akan bergabung dengan Kabinet Merah Putih.
    Terlebih sampai saat ini, PDI-P tidak kunjung menggelar kongres tahunan.
    “Bisa juga pertemuan kemarin diartikan sebagai bentuk dukungan moril pemerintah untuk penyelenggaraan kongres partai,” kata Jati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Basarah Serahkan 4 Sapi Kurban di Malang Raya

    Ahmad Basarah Serahkan 4 Sapi Kurban di Malang Raya

    Malang (beritajatim.com) – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Dr. Ahmad Basarah, SH, MH secara khusus berkurban 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing pada Iduladha 1446 Hijriah dan disalurkan melalui sejumlah lembaga di Malang Raya.

    Rinciannya, sapi kurban Basarah masing-masing satu ekor jenis Simental disalurkan melalui DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, satu ekor jenis Limonsin di DPC PDI Perjuangan Kota Malang, satu ekor jenis Pegon di DPC PDI Perjuangan Kota Batu, dan satu ekor sapi jenis Brangus di PCNU Kabupaten Malang.

    Adapun bobot sapi kurban milik Basarah rata-rata berkisar antara 800 hingga 900 kilogram atau hampir 1 ton.

    Basarah yang kini duduk di Komisi XIII DPR RI menyampaikan, momentum Iduladha harus dijadikan sebagai bagian refleksi kehidupan. Menurutnya, Idul Adha bukan hanya sekedar perayaan hari besar, tetapi ada nilai-nilai spiritualitas yang perlu dipahami pada momen ini.

    Menurutnya, Kurban juga merupakan satu metode untuk mendapatkan kedekatan, adjective-nya dari taqarrub, sehingga Qurban adalah metodologi sosial dalam memperoleh sesuatu yang semula belum dekat untuk menjadi lebih dekat.

    “Iduladha adalah hari ketika umat Islam sedunia mengingat-ingat kembali spiritualitas Nabi Ibrahim AS yang rela mengurbankan anaknya sendiri karena ketaatan pada Zat Adi Kodrati,” kata Ahmad Basarah, Jumat (6/6/2025).

    Sapi Kurban dari Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Dr. Ahmad Basarah, SH, MH.

    Ditambahkan Basarah, kurban bukan hanya berbatas pada agama, tetapi para pendiri bangsa terdahulu juga telah menunjukkan pengurbanan yang tak kalah penting dalam memerdekakan Indonesia. Perjuangan para pendahulu itu pula yang mestinya jadi teladan generasi muda.

    “Kualitas pengurbanan seperti inilah yang ditunjukkan para pendiri bangsa kita saat mereka merelakan jiwa, harta, juga keluarga, demi kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.

    Lebih jauh, politisi yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI ini bilang, bangsa yang mulia adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan perjuangan para pendahulunya. Mengingat, perjuangan para pendiri bangsa tidak main-main dalam memerdekakan Indonesia sehingga bisa dirasakan oleh generasi yang hidup sekarang.

    “Bangsa yang mulia adalah bangsa yang meneladani kearifan pada pendahulu mereka, bukan mereka yang mengkhianati cita-cita leluhur mereka,” Basarah mengakhiri. (yog/but)

  • Ahmad Muzani Tentang Pesan Rahasia Prabowo ke Megawati dan Surat Usul Pemakzulan Gibran

    Ahmad Muzani Tentang Pesan Rahasia Prabowo ke Megawati dan Surat Usul Pemakzulan Gibran

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara tentang pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Megawati Soekarnoputri usai melaksanakan salat id di Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat, 6 Juni. Selain itu, kepada wartawan, Ahmad Muzani tidak ingin terlalu menanggapi perihal surat usulan pemakzulan Gibran. Ahmad Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI mengaku belum masuk kantor lantaran persiapan Iduladha. 

  • PDIP Dinilai Tetap Dukung Prabowo di Luar Kabinet, Ini Alasannya

    PDIP Dinilai Tetap Dukung Prabowo di Luar Kabinet, Ini Alasannya

    Hensa juga mengaitkan posisi politik PDIP saat ini dengan sejarah saat pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana PDIP juga berada di luar pemerintahan namun tetap memberi dukungan.

    “Kalaupun ada kader PDI Perjuangan yang masuk ke kabinet itu menurut saya bonus saja. Ini pernah terjadi pada saat Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR, zaman SBY,” kata dia.

    Sebelumnya, diketahui Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mendatangi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Dasco mengungkapkan bahwa ia datang atas utusan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan khusus.

    “Kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (5/6).

    Pertemuan itu turut dihadiri Ketua DPR RI yang juga putri Megawati, Puan Maharani, serta petinggi PDIP seperti Yasonna Laoly dan Said Abdullah.

    Momen pertemuan tersebut juga diunggah melalui akun Instagram Dasco dan Prasetyo. Dalam unggahan tersebut, Dasco menuliskan:

    “Saya mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo.” (*/ant)