Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Perubahan Arah Dua Isu Panas, Said Didu Sebut Era saat Ini adalah Jokowi Tiga Periode

    Perubahan Arah Dua Isu Panas, Said Didu Sebut Era saat Ini adalah Jokowi Tiga Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti tajam dua isu yang saat ini tengah hangat-hangatnya jadi pembahasan.

    Isu pertama terkait pembahasan rencana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dan isu kedua dan sudah panjang menjadi pembahasan yaitu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said memberikan sorotan terkait dua isu ini.

    Ia menyebut adanya perubahan arah dari kedua pembahasan ini.

    Terkait isu pertama, pemakzulan Wapres Gibran menurut ada andil untuk perubahan arah.

    “Perbuahan arah atas  : 

    1) Usulan pemakzulan Gibran dan,” tulisnya dikutip Minggu (13/7/2025).

    Sementara untuk isu ijazah palsu Jokowi, menurut Said Didu ada faktor yang membuat isu selalu terhambat khususnya penunjukkan ijazah asli.

    “2) pengungkapan kasus ijazah palsu, 

    menjadi melemah bahkan akan dihambat karena

    infonya karena ada  “perintah singkat” dari Solo : “hambalang harus pegang komitmen”,” sebutnya.

    Terkait hal ini, Said Didu pun menaruh curiga ada pengaruh besar dan langsung dari mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Kalau info ini benar maka ini bukan lagi matahari kembar,” tuturnya.

    “tapi ini adalah Jokowi 3 Priode,” terangnya.

    Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana memaparkan kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyebut ada tiga jalan dari sisi hukum tata negara.

    Ia menjelaskan, pemakzulan Gibran mesti melibatkan tiga lembaga. DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

  • lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional

    lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.

    Muzani: lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan soal sinergi antara lembaga negara dan program pemerintah, karena lembaga negara yang jalan sendiri-sendiri justru tidak mempercepat pencapaian tujuan nasional yang menjadi program bangsa Indonesia.

    “Kalau lembaga negara berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung maka akan muncul kerentanan institusional. Program pemerintah harus mendapat dukungan dari lembaga negara, dan sebaliknya,” kata Muzani dalam sambutannya saat menutup Media Gathering MPR RI 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (11/7) malam.

    Dia pun menyerukan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, terutama menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045.

    Dalam pidatonya tersebut, Muzani juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap konstitusi Indonesia.

    “Ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, pertanyaannya adalah: apakah konstitusi kita saat ini masih relevan? Kita perlu mulai memikirkan konstitusi modern yang bisa menjawab tantangan zaman,” tuturnya. .

    Selain itu, Muzani menyampaikan pula apresiasi terhadap kinerja media parlemen, khususnya Koordinator Wartawan Parlemen (KWP).

    Dia menyebut hubungan yang terbangun selama ini bukan hanya formal belaka, melainkan strategis dan penuh kepercayaan.

    “Pemberitaan media tentang MPR selama ini sangat membantu membangun citra positif lembaga, dan kami berterima kasih atas itu,” ujarnya.

    Dia pun menutup sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan.

    “Kami terbuka untuk terus memperbaiki komunikasi dan hubungan yang lebih baik ke depan,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut turut hadir sejumlah anggota MPR RI Dewa Gede Agung Budiarsana, Bambang Haryo Soekarto, Bupati Lombok Tengah Darul Fathir Bahri, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, dan jajaran Setjen MPR lainnya.

    Sumber : Antara

  • Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    GELORA.CO – Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro menuding Habib Rizieq Shihab menjadi konsultan gerakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . Relawan Joko Widodo (Jokowi) ini pun menilai gerakan pemakzulan Gibran tersebut sebagai virus.

    “Ini kelompok virus. Mereka tuh bergabung dengan kelompok-kelompok aliran tertentu. Kayak HTI. Wahabi,” kata Norman dalam Podcast To the Point Aja di YouTube SindoNews dikutip pada Sabtu (12/7/2025).

    Dia pun menuding gerakan pemakzulan tersebut bertujuan untuk menggantikan kekuasaan tanpa keluar keringat. “Makanya konsultasi mereka itu ke mana? Ke Habib Rizieq,” ujar Norman.

    Norman bahkan menuding Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Mayor Jenderal (Purn) Soenarko bagian dari kelompok yang mendorong pemakzulan tersebut. Dia juga menuding ada pengacara Roy Suryo sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Diketahui, HTI telah dibubarkan dan dilarang di era Pemerintahan Jokowi pada 19 Juli 2017. “Kalau yang sekarang ini yang lagi ini nih Roy Suryo. Termasuk pengacaranya itu betul-betul HTI itu,” tuturnya.

    Dia menuturkan, kelompok itu benci terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga negara. “Sekarang DPD (mereka, red) benci itu,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku bahwa Pimpinan DPR belum menerima Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wakil presiden (wapres). Diketahui, FPPTNI mengirimkan surat tersebut ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2025).

    “Belum ada (surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI di pimpinan),” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Kendati demikian, Puan menyampaikan, pihaknya akan memeriksa kembali segala surat yang ada termasuk dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia pun mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat tersebut dengan proses dan mekanisme yang berlaku.

    “Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali. Apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI terus mendesak DPR untuk menggubris surat ihwal pemakzulan Gibran. Hal itu merespons belum dibacanya surat pemakzulan Gibran oleh Pimpinan DPR.

    “Ya seperti saya tadi ngomong-ngomong sama teman-teman masalah konten tuntutan kita tetap sebar luaskan meski tidak ada tanggapan dari DPR. Terus kita gulirkan tentang tuntutan itu ya. Karena ini masalah bangsa kadang-kadang kita buktikan tapi tidak ada yang peduli lho kok nggak ada yang peduli,” ujar Fachrul di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).

    “Kita terus desak terus kita kembalikan ke hati nurani kalian masa ini didiamkan terus,” tutur dia.

    Diketahui, FPPTNI mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.

    “Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).

    Dikonfirmasi kembali oleh wartawan, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2026).

    “Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya,” kata Bimo.

  • Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden

    Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden

    Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Gerindra

    Ahmad Muzani
    meminta seluruh kader partainya tetap rendah hati dan tidak sombong, meskipun Ketua Umum Gerindra
    Prabowo Subianto
    kini telah menjabat sebagai Presiden RI.
    Muzani menegaskan bahwa kemenangan Gerindra kali ini menjadi beban bersama seluruh jajaran partai, untuk membuktikan kekuasaan Presiden Prabowo digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.
    “Partai politik harus hadir pada saat masyarakat suka dan duka. Duka mereka duka Gerindra. Sakit mereka sakit Gerindra. Itulah yang diajarkan Pak Prabowo kepada kita semua,” ujar Muzani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
    Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara Temu Kader Gerindra se-Nusa Tenggara Barat (
    NTB
    ) yang digelar pada Sabtu (12/7/2025).
    Acara tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, para kepala daerah, serta anggota DPRD dari Partai Gerindra.
    Dalam pidatonya, Muzani meminta seluruh kepala daerah yang diusung Partai Gerindra untuk terus turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat, baik saat suka maupun duka.
    Dia menilai sikap tersebut penting untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki seluruh kader Gerindra digunakan demi rakyat.
    “Ketika kita melihat bencana di Kota Mataram kita langsung memberikan bantuan. Ini adalah hal yang baik bagi seorang pemimpin yang langsung turun ke lapangan. Itu sebabnya kita turun hari ini ke NTB karena kita ingin memastikan bahwa Gerindra hadir di tengah-tengah masyarakat NTB,” kata Muzani.
    “Tentu bantuan ini tidak akan bisa menggantikan kesedihan, beban penderitaan, tapi ini bentuk cinta kita, cinta Gerindra kepada masyarakat,” sambungnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga meminta agar seluruh anggota DPRD Gerindra di NTB mendukung penuh kebijakan kepala daerah selama kebijakan itu berpihak pada rakyat.
    “Perintah partai adalah bantu gubernur, bantu wali kota, bantu bupati di mana pun berada selama kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” jelas Muzani.
    Menurut Muzani, seluruh kader Gerindra harus bisa menjadi Prabowo sebagai contoh.
    Sebab, Prabowo telah berkomitmen mewakafkan jabatannya untuk kepentingan rakyat.
    Ketua MPR RI mengatakan, komitmen itu ditunjukkan Prabowo dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.
    “Presiden hari ini bertekad mewakafkan jabatannya sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menghapus kemiskinan dan kebodohan. Pak Prabowo bertekad masyarakat Indonesia harus pintar, sehat, dan dompetnya tebal,” tutur Muzani.
    “Maka semua program presiden diperuntukkan untuk memberantas kemiskinan. Mencerdaskan bangsa dengan mendirikan sekolah rakyat bagi anak-anak berprestasi yang tidak mampu sekolah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Denny Indrayana Paparkan Tiga Jalan Masuk Pemakzulan Gibran, Berdasarkan Hukum Tata Negara

    Denny Indrayana Paparkan Tiga Jalan Masuk Pemakzulan Gibran, Berdasarkan Hukum Tata Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana memaparkan kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyebut ada tiga jalan dari sisi hukum tata negara.

    Ia menjelaskan, pemakzulan Gibran mesti melibatkan tiga lembaga. DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

    “Hitung-hitungan hukum tata negaranya? apakah ada pasal pemakzulan? Apakah ada korupsi? Apakah ada pengkhiantan terhadap negara? Penyuapan? Kejahatan tingkat tinggi lainnya? Kemudian perbuatan tercela, dan sebenarnya tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden?” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/7/2025).

    Di antara celah itu. Ia menyebut yang paling memungkinkan yakni persoalan korupsi.

    “Kalau dilihat satu persatu, yang memungkinkan adalah ada isu korupsi. Misalnya, ada laporan ke KPK oleh rekan Ubedilah Badrun yang sudah lama sebenarnya,” terangnya.

    Kasus dimaksud, yakni aliran dana ke dua anak Presiden ke-7 Jokowi. Kaesang Pangarep, dan Gibran sendiriZ

    “Laporan itu sudah di KPK dan memang seharusnya dan memang dicari bukti-buktinya. Jika tidak terbukti, tidak ada proses hukum. Jika terbukti, itu bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Terutama dalam hal korupsi,” imbuhnya.

    Kedua, kata dia, yakni persoalan Fufufafa.
    Karena bisa masuk perbuatan tercela.

    “Kenapa? Karena persoalannya itu jadi pintu masuk perbuatan tercela,” ucapnya.

    “Kalau memang itu terbukti, maka itu pintu masuk impeachment. Jika tidak, tentu tidak bisa diteruskan,” tambahnya.

    Ketiga, kata eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, yakni syarat calon wakil presiden.

  • Silaturahmi Pimpinan MPR ke Mahkamah Agung: Dorong Reformasi Hukum dan Konstitusi Modern – Page 3

    Silaturahmi Pimpinan MPR ke Mahkamah Agung: Dorong Reformasi Hukum dan Konstitusi Modern – Page 3

    Tak hanya membahas hukum, dalam diskusi itu muncul pula wacana besar: apakah Indonesia memerlukan konstitusi modern setelah 2045. Wacana ini mengemuka seiring dengan makin dekatnya proyeksi Indonesia Emas 2045.

    “Sudah saatnya para pemimpin lembaga negara mulai membuka ruang dialog tentang arah sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan, terkait menyongsong Indonesia Emas 2045 itu,” ujarnya.

    Ketua MA Sunarto dalam pernyataannya menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga negara dalam menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks. Menurut dia, masing-masing lembaga memiliki mandat konstitusional yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

    “Permasalahan bangsa ini terlalu besar untuk ditangani oleh satu institusi. Kolaborasi, kerja sama, dan saling menghormati kewenangan adalah kunci,” kata Sunarto.

    Setelah kunjungan ke Mahkamah Agung, Pimpinan MPR dijadwalkan akan melakukan pertemuan serupa ke Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. Rangkaian silaturahmi ini menjadi bagian dari persiapan menyongsong gelaran Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama Tahun 2025.

  • Wakil Ketua MPR tegaskan ganti penerima bansos yang terlibat judol

    Wakil Ketua MPR tegaskan ganti penerima bansos yang terlibat judol

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

    Wakil Ketua MPR tegaskan ganti penerima bansos yang terlibat judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 12:05 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pemerintah terutama Kementerian Sosial (Kemensos) harus bersikap tegas dengan mengganti penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menyalahgunakan bantuan itu untuk keperluan judi online atau judol.

    “Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak,” kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kota Padang, Sumatera Barat.

    Hal tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid yang turut menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 571.410 nomor induk kependudukan (NIK), yang terdaftar sebagai penerima bansos, terlibat menjadi pemain judol sepanjang tahun 2024.

    Merujuk data PPATK Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama 2024 mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi. Temuan ini menjadi evaluasi besar terhadap penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan.

    Seiring dengan temuan itu, PPATK telah diajak kerja sama oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan tepat sasaran, di tengah banyaknya rekening penerima bantuan yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer.

    Menurut Hidayat yang juga anggota Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian Sosial, pemerintah harus tegas kepada penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan negara. Sehingga pengalihan bantuan dinilai sebuah solusi tepat terhadap pelaku judol.

    Komisi VIII bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya juga sudah bertemu dan membahas temuan PPATK dan bersepakat melakukan koreksi serius terhadap penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.

    “Jadi intinya kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol tentu artinya bansos ini tidak berguna sehingga perlu ada sanksi yang lebih tegas,” kata Hidayat Nur Wahid.

    Sumber : Antara

  • Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Said Aldi Al Idrus menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia.

    Usai menerima silaturahim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BKPRMI di Jakarta, Jumat (11/7), ia mengatakan bahwa sosok dan ketokohan Said Aldi Al Idrus memang dikenal sebagai pemuda yang sampai hari ini istiqamah bergerak untuk masjid dan sosial kemanusiaan.

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,” ujar Muzani seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Muzani berpendapat pengurus Pemuda Masjid harus merupakan pemuda yang hatinya selalu terpaut ke masjid, sehingga apa pun yang dilakukannya akan bermanfaat bagi umat dan BKPRMI sudah melakukan hal tersebut dengan kerja nyata melalui pembersihan masjid di seluruh Indonesia.

    Tak hanya itu, sambung dia, BKPRMI juga rutin menggelar pembinaan terhadap Generasi Qur’ani melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran (LPPTKA) yang sudah meluluskan jutaan generasi muda Islam di seluruh Indonesia.

    “Saya juga masih ingat pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia yang dibuka secara resmi almarhum Ibu Tien Soeharto di Taman Mini Indonesia pada masa Ketua Umum Idrus Marham,” katanya.

    Sementara itu, Ketua MPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengatakan bahwa pihaknya selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian.

    Dia turut mengungkapkan bahwa BKPRMI selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian dunia sebagai amanat konstitusi, terutama yang berkaitan dengan pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak anak serta ibu hamil, serta pemberantasan Korupsi.

    Ia mengaku kerap menegaskan bahwa BKPRMI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan perdamaian global.

    “Sebab itu lah, apabila nanti saya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, Pemuda Masjid akan tetap komitmen mendukung perjuangan Palestina sesuai keinginan pemimpin dan rakyat Indonesia,” ucap Said dalam kesempatan yang sama.

    Hal tersebut, menurutnya, seperti pernyataan Presiden Prabowo yang tidak hanya mencerminkan posisi diplomatik Indonesia yang bebas dan aktif, tetapi NKRI di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan langkah proaktif dan produktif dalam mengambil kepeloporan bagi terwujudnya perdamaian dunia.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa bagi BKPRMI, langkah dan kebijakan Presiden Prabowo selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi.

    Komitmen tersebut, kata Said Aldi, merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan dalam kerangka perdamaian abadi.

    “Bila ini terjadi, maka Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo memiliki kontribusi nyata yang akan dicatat sejarah dengan tinta emas,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, yang didampingi Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta, mendukung Said Aldi menjadi Ketua Pemuda Masjid Dunia.

    “Seluruh anggota BKPRMI se-ASEAN telah meminta dan komit mendukung abangda Said Aldi untuk bersedia menerima mandat sebagai Presiden Pemuda Masjid Dunia,” ujar Bahta.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hidayat Nur Wahid tegaskan pentingnya pematangan Sekolah Rakyat

    Hidayat Nur Wahid tegaskan pentingnya pematangan Sekolah Rakyat

    “Ini merupakan program yang sangat baik dan sangat penting sehingga perlu disiapkan dengan baik,”

    Padang (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi Kementerian Sosial Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya pematangan persiapan Sekolah Rakyat sebelum diluncurkan secara serentak pada 14 Juli 2025.

    “Ini merupakan program yang sangat baik dan sangat penting sehingga perlu disiapkan dengan baik,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, Sabtu.

    Ketua MPR RI periode Ke-11 tersebut menekankan beberapa hal pentingnya yang perlu dimatangkan sebelum program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diimplementasikan kepada anak didik. Baik itu terkait kurikulum, penerimaan siswa dan siswi hingga sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

    Berdasarkan laporan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Komisi VIII, semua persiapan dan pematangan Sekolah Rakyat telah dilakukan dengan melibatkan beragam lembaga terkait di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

    “Saya berharap program ini diseriusi dan kerja sama yang maksimal antara Kementerian Sosial dengan kepala daerah di daerah juga harus terus dijaga,” harap Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Menurutnya, gagasan Sekolah Rakyat yang digaungkan kepala negara merupakan langkah positif dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Tanah Air. Program ini diyakini dapat memutus rantai kemiskinan dengan membekali pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat sejak dini.

    “Kami sangat mengapresiasi program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan,” kata dia.

    Terpisah, Dinas Sosial Sumbar Syaifullah menyebutkan sebanyak tiga Sekolah Rakyat di provinsi itu akan beroperasi pada 14 Juli 2025. Ketiganya berada di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Kota Padang, dan di Kabupaten Solok
    untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sementara, satu Sekolah Rakyat lainnya tingkat sekolah menengah atas (SMA) berada di Universitas Negeri Padang.

    “Tiga Sekolah Rakyat ini siap memulai proses belajar mengajar pada 14 Juli 2025,” ujar dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR kunjungi MA bahas hukum harus berpihak kepada HAM

    Ketua MPR kunjungi MA bahas hukum harus berpihak kepada HAM

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Pimpinan MPR RI lainnya mengunjungi Mahkamah Agung untuk bersilaturahmi sekaligus membahas terkait penegakan hukum yang perlu berpihak kepada Hak Asasi Manusia (HAM).

    Muzani mengatakan bahwa konstruksi hukum perlu berpihak kepada HAM agar keadilan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, hingga orang-orang yang kurang mengerti terhadap persoalan hukum.

    “Kami sama-sama berdiskusi tentang berbagai macam persoalan termasuk persoalan hukum,” kata Muzani di Gedung MA, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa kunjungan tersebut sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya Ketua Mahkamah Agung Sunarto ke MPR RI pada beberapa bulan lalu.

    Selain mengenai penegakan HAM, menurut dia, MA juga menyepakati agar penyelesaian beberapa persoalan hukum bisa diupayakan dengan jalan mediasi. Menurut dia, mediasi adalah sesuatu yang dimungkinkan dalam sistem hukum di kita, tetapi mediasi banyak tidak dipilih sebagai cara penyelesaian hukum.

    “Jika ini didorong sebagai sebuah cara untuk penyelesaian persoalan hukum, maka beban hukum baik di Mahkamah Agung termasuk problem yang diakibatkan dari sengketa hukum bisa direda,” kata dia.

    Namun sebagai lembaga tinggi negara, dia mengaku saling menghormati hak dan kewenangan Mahkamah Agung seperti yang sudah tertuang dalam konstitusi.

    Setelah mengunjungi MA, dia mengatakan bahwa MPR RI juga akan mengunjungi sejumlah lembaga negara lainnya, mulai dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga Badan Pemeriksa Keuangan.

    “Kami akan bersilaturahmi sebagai bagian dari rangkaian menghadapi sidang bersama tanggal 16 Agustus 2025,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.