Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Bamsoet Dorong Sektor Modifikasi Lampu Kendaraan Jadi Motor Baru Ekraf RI

    Bamsoet Dorong Sektor Modifikasi Lampu Kendaraan Jadi Motor Baru Ekraf RI

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan sektor modifikasi lampu kendaraan memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai motor baru penggerak ekonomi kreatif nasional.

    Perkembangan sektor ini sangat erat kaitannya dengan tumbuhnya komunitas pecinta otomotif yang semakin cerdas dan selektif dalam memilih komponen aftermarket yang aman, fungsional, dan berkarakter. Menurut Bamsoet, modifikasi lampu kendaraan merupakan representasi dari kreativitas yang bertransformasi menjadi peluang ekonomi nyata.

    “Pelaku usaha di bidang ini tidak hanya sekadar mengganti atau menambahkan elemen visual pada kendaraan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi, dan memperkaya ekosistem industri otomotif dari sisi hilir,” ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Bamsoet menjelaskan potensi ekonomi dari modifikasi lampu kendaraan cukup besar. Data Korlantas Polri tahun 2024 mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 152 juta unit.

    Membuat potensi pasar modifikasi aftermarket, terutama di segmen lampu dan eksterior, sangat menjanjikan. Misalnya, kata Bamsoet, 10% saja dari populasi kendaraan tersebut melakukan modifikasi lampu, maka ada lebih dari 15 juta unit kendaraan yang menjadi pasar potensial.

    “Ini bukan hanya angka, tapi peluang ekonomi riil yang menyentuh ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Ketua MPR ke-15 tersebut.

    Bamsoet optimistis sektor modifikasi lampu kendaraan akan menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif otomotif Indonesia. Apalagi dalam era digital saat ini, promosi produk modifikasi bisa dilakukan secara masif melalui media sosial, e-commerce, hingga partisipasi dalam ajang pameran otomotif internasional.

    “Jika selama ini kita mengenal Indonesia sebagai pasar otomotif besar, maka ke depan Indonesia juga harus dikenal sebagai produsen karya otomotif yang kreatif, aman, dan berkualitas. Dunia modifikasi, termasuk modifikasi lampu kendaraan, adalah jalan menuju ke sana. IMI siap menjadi mitra strategis bagi para pelaku industri modifikasi otomotif Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh pemilik Saber Industries Vincent C. Mergonoto dan Kevin C. Mergonoto serta pendiri Yoong Motor Group Indonesia Yomin Sugianto. Hadir pula Hubungan Antar Lembaga IMI Pusat Erwin MP serta Komunikasi dan Media IMI Pusat Dwi Nugroho Marsudianto.

    (anl/ega)

  • Wujudkan Generasi Tangguh, Waka MPR Dorong Peningkatan Kualitas Guru PAUD

    Wujudkan Generasi Tangguh, Waka MPR Dorong Peningkatan Kualitas Guru PAUD

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong peningkatan kualitas guru pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pemahaman masyarakat. Hal itu agar mampu membangun fondasi menyeluruh bagi setiap anak bangsa untuk mewujudkan kualitas generasi penerus yang lebih baik.

    “Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan dasar dari rangkaian proses pendidikan nasional yang harus dibangun secara menyeluruh dan terintegrasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Rerie dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi kasar anak yang mengikuti PAUD hanya sekitar 36,3%. Angka itu dinilai masih rendah dan harus ditingkatkan, mengingat perkembangan otak anak mencapai 90% pada usia di bawah 6 tahun.

    Menurut Rerie, kondisi tersebut harus segera direspons dengan mendorong kesadaran orang tua agar menyekolahkan anaknya pada PAUD. Selain itu, para pemangku kepentingan berupaya menyediakan tenaga pendidik PAUD yang memiliki kompetensi.

    Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini menuturkan pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan. Karena pada tahapan PAUD sejatinya peserta didik tidak hanya dibentuk agar cerdas secara akademik.

    “Lebih dari itu, peserta didik harus ditanamkan agar memiliki kebiasaan yang sehat secara jasmani, kuat secara mental, matang secara emosional, dan tangguh secara sosial,” imbuhnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sorotan Tajam Amien Rais ke Jokowi, Ungkap Kejahatan Ijazah Palsu dan Praktik Makar

    Sorotan Tajam Amien Rais ke Jokowi, Ungkap Kejahatan Ijazah Palsu dan Praktik Makar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais memberikan kritikan tajam ke mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    Amien Rais menyebut Jokowi tengah didera stres berat akibat isu ijazah palsu dan praktik “makar,”.

    Amien Rais menyampaikan kritikan melalui unggahan di akun YouTubenya. Ia menyebut Jokowi sebagai penipu rakyat.

    Ia kemudian mengaitkan prinsip-prinsip ini dengan isu ijazah palsu Jokowi yang menurutnya akan segera terungkap melalui proses pengadilan terbuka.

    Amien menyebut pihak-pihak yang menyamakan Jokowi dengan Nabi atau Khulafaur Rasyidin.

    “Pernyataan konyol itu sudah offside,” katanya, dikutip Jumat, (18/7/2025).

    Ia menduga, pujian-pujian tersebut muncul karena orang-orang tertipu oleh Jokowi. “Sandiwara Jokowi yang berlagak membela rakyat kecil,” tuturnya.

    Mantan Ketua MPR itu, secara terang-terangan menuduh Jokowi sebagai kejahatan makar. Bahkan, ia menyinggung beberapa ayat di Al-Quran terkait tindakan dugaan yang dilakukannya itu.

    “Tipu-tipu, pengelabuan, pembohongan seperti yang tertulis di Surah Ali Imran ayat 54, Al-Anfal ayat 30, dan Ibrahim ayat 46,” ujarnya.

    “Bangunan politik Jokowi yang didasarkan pada pilar-pilar kebohongan, ketakaburan, kemunafikan, dan lain-lain kini mulai runtuh secara meyakinkan,” jelasnya.

    Amien juga menilai bahwa tekanan psikologis akibat isu-isu ini membuat Jokowi sulit tidur dan tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjadi “problem solver” disebutnya tidak akan berani mengambil risiko.

  • Ibas Apresiasi Renegosiasi Tarif Baru, Ajak Semua Pihak Perkuat Ekonomi & Ekspor Nasional – Page 3

    Ibas Apresiasi Renegosiasi Tarif Baru, Ajak Semua Pihak Perkuat Ekonomi & Ekspor Nasional – Page 3

    EBY, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, kemudian memaparkan secara detail berbagai strategi yang harus ditempuh.

    “Momentum ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat ekonomi bangsa dan untuk membangun ketahanan ekspor nasional, sehingga kita perlu pikirkan bersama segala rekomendasi untuk bangsa. Kita dorong terciptanya solusi dalam renegosiasi ulang atau negosiasi bilateral ke AS,” urainya.

    Edhie Baskoro lalu menambahkan berbagai alternatif sinergi, di antaranya: Diversifikasi geografis melalui percepatan ratifikasi IEU, UAE, Turki, dan Kanada-CEPA. Perkuat ekspor ke Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Diversifikasi produk ekspor, fokus pada hilirisasi mineral, otomotif, elektronik, digital, halal, dan farmasi.

    “Skema insentif fiskal untuk produk bernilai tambah ekspor. Perbaikan sistem logistik dan infrastruktur ekspor, termasuk modernisasi pelabuhan, reformasi ‘dwell time’ dan biaya kontainer. Penguatan sertifikasi dan standarisasi produk, termasuk pelatihan teknis dan labelisasi (halal, SNI),” jelasnya.

    “Digitalisasi ekspor dan ‘trade platform’ dalam satu ekosistem digital nasional.Penguatan mekanisme ‘hedging’ dan subsidi bunga ekspor untuk menjaga nilai tukar dan menahan volatilitas pasar. Kurangi 23% biaya logistik dari PDB,” tambahnya.

    Edhie Baskoro juga menyambut baik percepatan pembahasan IEU‑CEPA (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), sebuah peluang strategis baru untuk memperluas akses pasar dan mengurangi ketergantungan terhadap tarif Amerika. 

    Menutup sambutannya, Ibas menyampaikan optimisme yang kuat.

    “Jalan kita tak mulus. Di tengah tantangan global ini, saya percaya bangsa Indonesia mampu bangkit lebih kuat. Kita punya semangat gotong royong, daya juang tinggi, dan kekayaan sumber daya luar biasa,” ujarnya.

    “Mari kita jaga kekompakan antara pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, legislatif dan eksekutif. Karena hanya dengan kerja sama yang kuat, kita bisa menjawab tantangan global secara bermartabat. Ekspor kita harus lebih hebat. Ekonomi kita harus lebih tangguh,” tambahnya.

    Abdul Sobur, Founder Kriya Nusantara, salah satu peserta, menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, tarif besar ini pasti memberikan dampak luar biasa pada kami, terutama lapangan kerja, sesuai yang disampaikan Mas Ibas. 

    “Sejak awal narasi disampaikan, para pembeli kami menahan diri, tidak mengambil keputusan dalam waktu dekat. Ketika pemerintah mendorong kita mencari jalan lain, misal ke Eropa, ada baiknya pemerintah maupun DPR/MPR lebih tajam melihat daya saing sebagai masalah utama, terutama regulasi yang harus kita benahi. Kita harus memiliki kemampuan yang berimbang atau lebih baik dari negara lain, karena di usaha kriya bahan kayu dan tenaga kerja kita sangat unggul,” ungkapnya.

    Acara ini dihadiri oleh beberapa peserta, di antaranya Florentiana Kurniati (Manajer Ekspor Garmin), Hartantiyani (Manajer Ekspor Manufaktur), Bagus Satrio Wicaksono (Owner Ekspor Tekstil), dan lain sebagainya. Hadir pula Fathi, Anggota FPD DPR RI Komisi XI Dapil Jawa Barat I.

     

    (*)

  • PSP UGM beberkan rekomendasi substansial untuk diatur dalam RUU BPIP

    PSP UGM beberkan rekomendasi substansial untuk diatur dalam RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi membeberkan sejumlah rekomendasi substansial yang perlu diatur dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    “Rekomendasi substansial terhadap RUU BPIP; pertama, kita perlu memikirkan transformasi peran BPIP. Jadi perubahan arah orientasi,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan RUU BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, BPIP perlu atau harus diposisikan sebagai fasilitator dialog ideologi nasional, bukan sekedar agen negara untuk pengawasan moral.

    “BPIP seharusnya mengembangkan forum ideologi publik, melibatkan warga dalam produksi makna Pancasila secara deliberatif,” ucapnya.

    Dia juga merekomendasikan RUU BPIP penting untuk mencantumkan prinsip dekolonialisasi pengetahuan dengan mengakui keberadaan beragam pengetahuan lokal, adat, dan tafsir minoritas terhadap nilai-nilai kebangsaan.

    “Pancasila bukan milik negara semata, dalam arti ini pemerintah, melainkan milik kolektif yang tumbuh dari sejarah dan pengalaman bersama,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyebut dalam RUU BPIP perlu dipikirkan soal indikator keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila yang mencakup dimensi kebebasan berpikir, inklusi sosial, solidaritas lintas identitas, perlawanan terhadap penindasan.

    Lalu, kata dia, RUU BPIP perlu memberikan perluasan ruang ekspresi kritik terhadap Pancasila dan menjamin bahwa kebebasan berpikir merupakan bagian dari cinta ideologi, sebagaimana pasal 28E UUD 1945 dan prinsip demokrasi konstitusional.

    “Kritik terhadap Pancasila atau praktik pembinaannya tidak boleh dikriminalisasi,” tuturnya.

    Terakhir, dia menyebut RUU BPIP perlu dan harus menyertakan pasal tentang penguatan PanPancasila dalam diplomasi global sebagai dasar bagi solidaritas transnasional, keadilan iklim, perdamaian dunia, dan kritik atas kapitalisme predatoris.

    “Pancasila harus diangkat sebagai kontribusi Indonesia terhadap etika global,” kata dia.

    RDPU tersebut turut dihadiri pula oleh sejumlah narasumber di antaranya, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, hingga Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo.

    Adapun, RUU BPIP telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bamsoet Dorong Hilirisasi Kopi Nasional Usai Kunjungi Pabrik Kapal Api

    Bamsoet Dorong Hilirisasi Kopi Nasional Usai Kunjungi Pabrik Kapal Api

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendorong percepatan hilirisasi industri kopi nasional. Menurutnya, meski Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia, lebih dari 60 persen dari total produksi 700 ribu ton per tahun masih diekspor dalam bentuk biji mentah.

    “Siapa yang tidak kenal kopi Gayo yang aromatik, kopi Mandailing yang kuat, kopi Toraja yang eksotis, hingga kopi Luwak yang mendunia. Namun ironisnya, dominasi pasar domestik justru sering kali diisi oleh merek-merek asing atau kopi olahan impor. Sudah saatnya kopi Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sehingga dapat menjadi pasar yang subur bagi para petani, pengolah, dan pebisnis kopi Indonesia,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

    Hal ini disampaikan Bamsoet saat mengunjungi Pabrik Kopi Kapal Api milik PT Santos Jaya Abadi di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Deputy Managing Director PT Santos Jaya Abadi Vincent C. Mergonoto dan Direktur Utama PT Excelso Multirasa Kevin C. Mergonoto.

    Ketua MPR ke-15 itu menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya soal mengolah biji kopi menjadi bubuk, melainkan menciptakan beragam produk turunan bernilai tambah tinggi. Bamsoet menilai negara harus mengambil peran aktif dalam mendukung industri kopi dari hulu ke hilir.

    “Di sinilah peran hilirisasi menjadi sangat vital. Hilirisasi industri kopi bukan hanya sekadar mengolah biji kopi menjadi bubuk, melainkan menciptakan beragam produk turunan bernilai tambah tinggi serta mengembalikan kendali atas kekayaan bangsa. Negara harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator dan akselerator. Semisal, dengan memberikan insentif fiskal, infrastruktur, serta dukungan pembiayaan bagi industri pengolahan kopi lokal, termasuk pelaku UMKM,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menjelaskan, dampak langsung dari hilirisasi adalah terciptanya lapangan kerja yang masif. Dari petani yang membutuhkan tenaga kerja untuk panen dan pengolahan awal, pabrik pengolahan yang mempekerjakan ribuan orang, hingga barista dan staf di kedai kopi, serta para pekerja di sektor logistik dan pemasaran. Belum lagi peluang bagi para desainer kemasan, marketing specialist, dan profesional di bidang pariwisata kopi.

    Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa sektor kopi telah menyerap jutaan tenaga kerja, dan angka ini berpotensi meningkat signifikan jika hilirisasi digencarkan. Sementara laporan Toffin Indonesia mencatat bahwa hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 3.000 gerai kopi modern di Indonesia dengan pertumbuhan tahunan mencapai 7 hingga 10 persen.

    “Kopi lebih dari sekadar produk. Kopi bisa menjadi salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Selama kopi-kopi terbaik kita hanya menjadi bahan baku untuk merek luar negeri, selama itulah kedaulatan ekonomi kita masih tergadai. Karena itu, perjuangan menjadikan kopi Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri adalah bentuk keberpihakan pada ekonomi bangsa,” pungkas Bamsoet

    (akn/ega)

  • Wakil Ketua Baleg harap BPIP tak jadi polisi Pancasila

    Wakil Ketua Baleg harap BPIP tak jadi polisi Pancasila

    “Jadi bukan kami harapkan BPIP ini tinggi-tinggi, menjadi bahkan mengawasi kebijakan-kebijakan negara ini, ini namanya polisi Pancasila. Kita enggak perlu polisi Pancasila. Kita perlu membentuk karakter bangsa kita sejak lahirnya sehingga dia rutin m

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak menjadi polisi Pancasila, tetapi menjadi lembaga yang berperan untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais.

    “Jadi bukan kami harapkan BPIP ini tinggi-tinggi, menjadi bahkan mengawasi kebijakan-kebijakan negara ini, ini namanya polisi Pancasila. Kita enggak perlu polisi Pancasila. Kita perlu membentuk karakter bangsa kita sejak lahirnya sehingga dia rutin menjadi manusia Pancasila,” kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Menurut dia, BPIP berperan untuk membantu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara rutin dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia sejak usia dini guna menciptakan ekosistem Pancasila di tanah air.

    “Enggak bisa dicekoki, dia harus lahir sebagai manusia Pancasila. Bagaimana lahir sebagai manusia Pancasila? Berarti dia lahir dalam kalau di ekonomi punya ekosistem; satu, ekosistem Pancasila. Nah, ini yang harus kita ciptakan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menyebut tidak bermimpi agar BPIP menjadi lembaga yang berkedudukan tinggi serta dibebani dengan berbagai peran dan tugas, melainkan berfokus untuk mengupayakan agar nilai-nilai Pancasila betul-betul terinternalisasi secara organis di tengah masyarakat Indonesia.

    “Saya sebetulnya tidak memimpikan BPIP ini sebagai satu lembaga yang ngomongin macam-macam gitu, enggak, karena menurut saya itu juga tidak akan efektif, dia tidak akan berkonsentrasi,” ujarnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Untuk menginternalisasikan Pancasila saya hanya bermimpi BPIP ini dia punya modul, dia punya strategi bagaimana manusia begitu lahir di bumi Indonesia ini, dia lahir dalam ekosistem Pancasila.”

    Dia pun menolak untuk menumpukan semua beban dan peran dalam menjaga nilai-nilai Pancasila kepada BPIP sebab hal tersebut sedianya merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.

    “Saya pikir terlalu berlebihan kalau kita letakkan mimpinya kepada BPIP. BPIP ini kalau menurut saya tidak punya tanggung jawab mempancasilakan kita semua. Mempancasilakan kita semua, tanggung jawab kita semua, baik pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga formal, elit-elit bangsa ini, maupun juga pemimpin-pemimpin yang non-formal,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Yang informal juga bertanggung jawab apakah misalnya itu lembaga-lembaga keagamaan, juga lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya kealpaan kita semua kalau itu diletakkan tanggung jawabnya kepada BPIP.”

    RDPU tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber dan pakar yaitu, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, Wakil Ketua Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo, hingga Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah Rakyat, Revolusi Duafa Pasukan Thariq bin Ziyad

    Sekolah Rakyat, Revolusi Duafa Pasukan Thariq bin Ziyad

    Jakarta – Tanggal 14 Juli 2025, sebuah gerakan senyap merayap di 63 titik di sejumlah daerah di Tanah Air. Laksana titik api membara yang membakar barisan bukit jerami. Asap putih pembakaran muncul tipis-tipis. Isyarat genderang revolusi jiwa tengah bergolak dari kedalaman nurani yang meronta. Dari gejolak jiwa yang datang menyambut tantangan masa depan. Bagaikan gelegak jiwa Panglima Perang Thariq Bin Ziyad saat pertama menjejak semenanjung Iberia.

    Gejolak jiwa setelah ia memerintahkan segenap pasukannya membakar kapal-kapal perang yang membawa mereka dari Maroko menuju Isbania. “Wahai pasukanku! Ke manakah kalian hendak melarikan diri? Musuh di depanmu dan lautan ganas di belakang siap menelan? Demi Allah! Tak ada keselamatan bagi kalian kecuali dalam keberanian dan keteguhan hati. Timbanglah situasi kalian saat ini; berdiri di sini bagai anak-anak yatim yang terlontar ke dunia!”

    “Di depan sana, kalian akan segera bertemu musuh yang kuat. Mengepung kalian dari segala penjuru bagaikan gelombang samudera yang bergejolak. Maka buanglah segala ketakutan dari hati kalian. Percayalah, kemenangan akan menjadi milik kita dan percayalah musuh-musuh tak akan mampu bertahan menghadapi serangan kita. Jika aku terbunuh sebelum mendekati (Roderick, Raja Isbania), maka jangan kalian bersusah hati karena diriku!”

    “Tetaplah bertempur seolah aku masih hidup di tengah kalian. Sebab, musuh-musuh kita akan langsung kehilangan daya dan perlawanan saat melihat raja mereka jatuh. Mereka pastilah akan lari kocar-kacir. Namun jika aku terbunuh setelah kita berhasil menewaskan raja mereka itu, (maka) tunjuklah seseorang di antara kalian, yang di dalam dirinya terdapat jiwa keberanian dan kecakapan pengalaman, mampu memimpin kalian dalam situasi genting ini,” seru Thariq.

    Pasukan Duafa

    Barisan muda kaum duafa itu jumlahnya ribuan. Menyebar di seluruh Indonesia. Bergerak dengan kaki penuh energi. Pergi dengan tangan tergenggam. Pergi dengan dada mengembang. Berteriak dengan lantang, suaranya bertenaga. Dilepas bersama gelombang doa. Diharap kembali penuh kemenangan. Kembali dengan semangat baru, jiwa baru, dan penuh percaya diri. Kembali lewat peta jalan hidup baru. Peta yang mampu menaklukkan badai kehidupan.

    Laskar duafa muda yang lahir dari keluasan hati orang tua yang tiada memiliki tanah selain tanah Tuhan. Orang tua yang keringatnya asin akibat tiada hari tanpa berenang di lautan kehidupan nan garang. Orang tua yang tulang dan otot-ototnya mengeras akibat melawan terjangan angin malam nan kejam. Orang tua yang ujian hidupnya tak pernah ada dalam pelajaran di sekolah manapun. Orang tua yang lupa cara menanyakan nasib kepada Mikail.

    Tanggal 14 Juli 2025, semangat juang Thariq Bin Ziyad seperti muncul kembali di langit Nusantara. Seorang jenderal dari Dinasti Umayyah, yang memimpin penaklukan Andalusia pada tahun 711 M. Ia dikenal karena keberanian, strategi militer, dan pidatonya yang membakar semangat juang pasukan sebelum pertempuran. Penaklukan ini menandai awal dari periode kekuasaan Islam yang berlangsung selama berabad-abad di Semenanjung Iberia. Kini Thariq di sini.

    Suaranya menggelegar, bak membakar kesadaran kita. Menggugah anak-anak Indonesia yang sekian tahun hidup dalam batin terkungkung. Terkungkung akibat jalan hidup yang terlalu terjal untuk batas kemampuan mereka. Kini, melalui gagasan Presiden Prabowo Subianto, suara Thariq Bin Ziyad, datang lagi menyemangati pasukan yang tak punya pilihan selain maju. Menoleh ke belakang, hanya akan melihat masa lalu yang mengintai dan siap menerkam.

    Wong Cilik

    Dengan menyitir pernyataan mantan gubernur Jawa Timur, Mohammad Noer soal kaum duafa, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, sering mengutipnya bak sebuah mantra. “Agawe Wong Cilik Melu Gemuyu.” (membuat rakyat kecil ikut tertawa). Ungkapan ini disampaikan di SU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Maret 1973, sebagai Ketua Fraksi Utusan Daerah. Sejak itu ia sering disebut dengan “gubernurnya rakyat kecil”. Ia akrab disapa dengan Cak Noer.

    Dengan redaksi yang lebih sederhana, Presiden Prabowo Subianto mengutip pernyataan itu saat pelantikan dirinya, 20 Oktober 2024 lalu. “Wong cilik iso gemuyu.” Dan empat kata ini juga yang selalu menjadi pengantar setiap kali Mensos menjelaskan bisnis proses serta tugas dan fungsi Kemensos lewat konsep “12 PAS”. Kelompok sasaran utama kesejahteraan sosial. Kelompok ini meliputi semua lapisan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

    “Kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran,” begitu sering disitir para guru. Namun begitu, semua orang paham bahwa kefakiran adalah perantara yang dikirim Tuhan agar bisa menjadikannya ladang beramal saleh. Ke mana pun pergi, semua perangkat dan aparatur negara, dan terutama Kementerian Sosial, membawa misi perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. “Jangan pernah abai terhadap tugas dan fungsi ini.”

    Sejak 14 Juli 2025 lalu, misi dipertajam pendekatannya. Didekatkan langsung ke jantung permasalahan. Permasalahan kemiskinan yang akut. Laksana gelegar suara Thariq Bin Ziyab, kini teriakan para Kepala Sekolah yang telah menjalani masa retreat, para guru yang sudah menerima materi pelajaran khas, para tenaga kependidikan yang telah dilatih khusus, para siswa yang terpilih karena tekad ingin mendobrak kebekuan nasib, berbaiat tak kan mundur walau selangkah.

    Doa dalam Diam

    Hari itu, Senin 14 Juli 2025, Pelan tapi pasti. Derap langkah kaki dan batin ribuan duafa muda. Atas dasar niat yang kuat, tekad yang menjulang, semangat yang bergelora, memancangkan tiang nasib di masa depan. Mereka bersiap menyeberangi sungai kehidupan yang curam. Menuju Sekolah Rakyat. Sungai yang belum ditaklukkan. Satu yang pasti, diam-diam dari pelosok negeri, ada doa bersama yang mengalir deras, sederas gelombang elektromagnetik.

    Doa para orang tua, doa para handai taulan, doa para tetangga, doa para guru, doa seluruh anak bangsa, turut serta melepas laskar duafa bak Thariq melepas pasukannya ke medan tempur. Hari itu, bangsa Indonesia bersatu dalam doa demi Sekolah Rakyat. “Duhai Tuhan! Menyayangi fakir miskin adalah titah-Mu. Kuatkan kami untuk membersamai mereka. Kuatkan anak-anak kami. Kuatkan kami dalam segala keadaan. Kuatkan bangsa kami di saat belajar patuh dan taat pada firman-Mu.”

    Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Sosial RI

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • K3 MPR usul Hari Berperilaku Pancasila ditetapkan BPIP

    K3 MPR usul Hari Berperilaku Pancasila ditetapkan BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo mengusulkan adanya Hari Berperilaku Pancasila yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    “Kekhususan yang perlu menurut saya adalah, saya tidak tahu bagaimana memformulasikan, kira-kira perlu Hari Berperilaku Pancasila. Maksudnya hari bukan peringatan ya. Bukan. Ada satu hari, ada praktek ber-Pancasila,” kata Dossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Dia pun menyerahkan kepada BPIP untuk memformulasikan praktik Hari Berperilaku Pancasila guna diterapkan oleh masyarakat.

    Dossy menyampaikan usulan tersebut ketika memaparkan sifat epistemik yang harus digelorakan oleh BPIP dalam memformulasikan model pembinaan Pancasila kepada masyarakat.

    “Yang terserap di satuan pendidikan, di organisasi pemasyarakatan, atau bahkan sebelum pemerintah mengambil kebijakan, itu ada sifat epistemik yang dihadirkan, digelorakan oleh BPIB. Apa itu? Pengetahuan dalam tindakan,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Jadi sebelum bertindak, sudah memperoleh pengetahuan yang utuh ketika akan memutuskan mengambil tindakan.”

    RDPU tersebut turut dihadiri pula oleh sejumlah narasumber di antaranya, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, hingga Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.

    Sebelumnya, Rabu (25/6), Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya sepakat memasukkan RUU BPIP untuk disusun di masa sidang ini.

    Dia mengatakan bahwa saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), padahal keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuk lah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IMI Bali Dukung Penuh Bamsoet Jadi Ketum IMI Periode 2025-2030

    IMI Bali Dukung Penuh Bamsoet Jadi Ketum IMI Periode 2025-2030

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan IMI Provinsi Bali untuk maju kembali sebagai Ketua Umum IMI periode 2025-2030. Dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan kekompakan keluarga besar IMI tetap terjaga dan semakin kuat, setelah melewati masa empat tahun penuh dinamika dan berbagai lompatan kemajuan.

    “Dukungan IMI Bali menunjukkan bagaimana kepercayaan dan konsistensi bisa menjadi fondasi kuat IMI dalam menghadapi masa depan. Bukan sekadar dukungan, tetapi pernyataan sikap yang lahir dari hasil kerja nyata, sinergi strategis, dan keyakinan terhadap visi transformasi IMI ke depan sebagai rumah besar otomotif Indonesia,” ujar Bamsoet saat bertemu Pengurus IMI Bali di kantor IMI Bali, Rabu (16/7/25).

    Pengurus IMI Bali hadir antara lain Ketua Gusti Ngurah Anom (Ajik Krisna), Ketua Harian R. Tony Susiartono, Sekretaris ⁠I Ketut Alit Anom, Bendahara ⁠Putu Ngurah Padma Wisnu Wisuda, Ketua Bidang Organisasi ⁠I Made Arka, Ketua Bidang Olahraga Roda Empat ⁠Wayan Sumur Artha dan Ketua Bidang Mobilitas ⁠I Gde Agus Mahartika.

    Hadir pula Pengurus IMI Pusat Hubungan Antar Lembaga Erwin MP serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho Marsudianto.

    Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, IMI Bali telah menunjukkan konsistensi dan dedikasi luar biasa dalam memajukan dunia otomotif tanah air. Tidak hanya sebagai tuan rumah berbagai kejuaraan otomotif bergengsi, Bali juga berhasil menjadi simpul penting dalam mendorong sport automotive tourism yang kini menjadi salah satu unggulan pariwisata Indonesia.

    “Bali sangat potensial menjadi pusat wisata rally di Indonesia karena memiliki daya tarik berupa kombinasi alam yang indah serta kekayaan budaya. Saya bangga melihat IMI Bali turut memainkan peran penting dalam menghidupkan ekosistem sport automotive tourism di tanah air,” tegas Bamsoet.

    Ketua IMI Bali Gusti Ngurah Anom (Ajik Krisna) menilai empat tahun dibawah kepemimpinan Bamsoet, IMI tidak hanya sekedar mengurusi balap, tetapi juga menjadi motor penggerak ekosistem industri otomotif nasional. IMI berhasil menjalin sinergi lintas sektor, memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga Kepolisian Republik Indonesia demi memastikan bahwa kegiatan otomotif berjalan aman, tertib, dan berdampak ekonomi luas.

    “Salah satu capaian monumental Bamsoet lainnya adalah penguatan legalitas komunitas otomotif, termasuk memperjuangkan legalisasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan hobi dan modifikasi. Langkah ini patut diapresiasi luas oleh masyarakat dan menjadi solusi konkret di tengah meningkatnya minat generasi muda terhadap dunia otomotif kreatif,” kata Ajik Krisna.

    (mpr/ega)