Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Kilas Balik Kwik Kian Gie, Senior PDIP yang Jadi Menteri Era Gus Dur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    Kilas Balik Kwik Kian Gie, Senior PDIP yang Jadi Menteri Era Gus Dur Nasional 29 Juli 2025

    Kilas Balik Kwik Kian Gie, Senior PDIP yang Jadi Menteri Era Gus Dur
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kwik Kian Gie
    meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) malam. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) itu meninggal pada usia 90 tahun.
    Kabar duka meninggalnya Kwik Kian Gie diunggah oleh mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno lewat akun Instagram @sandiuno, pada Senin (29/7/2025).
    Kwik Kian Gie diketahui sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    “Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” ujar Sandi dalam akun resmi Instagram-nya, Senin (28/7/2025) malam.
    Kwik Kian Gie sendiri merupakan sosok pebisnis yang juga malang-melintang di belantika politik nasional.
    Ia diketahui sudah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) sejak 1987, yang saat itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
    Pada tahun yang sama, Kwik Kian Gie mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    Namanya juga pernah mengisi salah satu pos kabinet di pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Dilansir dari Kompas.com pada Minggu (16/12/2018), Kwik Kian Gie menjadi salah satu pembicara dalam peringatan Haul ke-9 Gus Dur di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur.
    Dalam acara itu, Kwik Kian Gie menceritakan pengalamannya bekerja sama dengan Gus Dur selepas pemerintahan orde baru.
    Ia ditunjuk Gus Dur menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Industri, dan Keuangan (EKUIN) pada 29 Oktober 1999.
    Sebagai pria keturunan Tionghoa, Kwik Kian Gie terkejut dan tak percaya jika jabatan strategis seperti Menko EKUIN diserahkan kepadanya.
    Kwik Kian Gie menuturkan, penunjukan dirinya sebagai Menteri EKUIN terjadi setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
    KOMPAS.com/MOH. SYAFI’I Kwik Kian Gie saat menyampaikan testimoni pada peringatan Haul Gus Dur ke-9 di Pesantren Tebuireng Jombang, Minggu (16/12/2018) malam.
    Dalam pertemuan yang membahas pembentukan kabinet, Gus Dur menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden saat itu dengan menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam)dan Kwik Kian Gie sebagai Menko EKUIN.
    “Betapa terkejutnya semua hadirin. Namun, saya lah yang paling terkejut karena tidak menyangka sedikitpun karena kedudukan Menko Ekuin diberikan kepada orang keturunan Tionghoa yang tidak mengganti namanya dan beristrikan orang Belanda,” cerita Kwik Kian Gie, Minggu (16/12/2018).
    Lewat keputusan tersebut, ia pun memandang Gus Dur sebagai sosok yang berani mengambil sikap dan resiko.
    Apalagi usai lepasnya Indonesia dari Orde Baru, Kwik Kian Gie menuturkan jika Gus Dur memiliki pandangan atas pentingnya peran negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
    Menurut Kwik Kian Gie, sejumlah keputusan Gus Dur sebagai presiden saat itu memang seolah muncul secara spontan.
    Namun sebagai presiden, Gus Dur memberikan petunjuk dasar kepada Kwik Kian Gie selaku Menko EKUIN agar merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak melepaskan kewajiban dan peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
    “Saya diberi arahan olehnya (Gus Dur) tentang kebijakan dasar yang harus saya tempuh. Bahwa pemerintah harus adil, sebagai garda terdepan dan membela keadilan sosial yang sebelumnya didominasi oleh pelaku bisnis tertentu,” beber Kwik Kian Gie.
    Sebagai Menko EKUIN, masa jabat Kwik Kian Gie hanya sampai 23 Agustus 2000. Setelah itu, Kwik Kian Gie ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada masa pemerintahan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Jakarta

    Indonesia kembali berduka. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang mengenang sosok Kwik sebagai mentor dan nasionalis sejati.

    “Selamat jalan Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” tulis Sandiaga lewat akun media sosialnya, Selasa (29/7/2025).

    Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, terutama di bidang ekonomi dan politik nasional. Sosoknya dikenal luas sebagai pemikir independen, ekonom yang jujur, dan tokoh publik yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran, bahkan ketika bertentangan dengan arus kebijakan pemerintah. Di tengah arus liberalisasi ekonomi yang kuat sejak era reformasi, Kwik tetap teguh memegang prinsip keberpihakan pada rakyat kecil. Ia kerap menjadi suara kritis terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai terlalu menguntungkan korporasi dan investor asing.

    Mengutip dari situs, Kwikkiangie.ac.id, Kwik Kian Gie, lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.

    Kemudian, pada tahun 1956, beliau melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam, hingga lulus pada tahun 1963. Banyak ekonom Indonesia dan pernah menduduk posisi tinggi dalam politik nasional merupakan jebolan perguruan tinggi ini. Termasuk di antaranya Wakil Presiden RI yang pertama Mohammad Hatta, dan beberapa mantan menteri seperti Sumitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro dan Arifin Siregar.

    Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah mengetahui apa yang dikehendaki dalam hidup. Dalam wawancara dengan salah satu media massa, ia menyampaikan bahwa sejak di bangku SMA beliau merasa bahwa kehadirannya di dunia hanya berarti kalau karyanya bermanfaat bagi orang banyak.

    Perwujudan yang konkret ialah kalau beliau berhasil ikut serta dalam penyelenggaraan negara maupun dalam pendidikan. Pada tahun 1954 beliau mendirikan SMA Erlangga di Surabaya, dan beliau menjadi murid kelas 3 SMA tersebut yang lulus pada tahun 1955. Pada tahun 1968 Kwik Kian Gie menjadi anggota pengurus Yayasan Trisakti sampai sekarang.

    Pada tahun 1982 bersama-sama dengan Prof. Panglaykim mendirikan sekolah MBA yang pertama di Indonesia, yaitu Institut Manajemen Prasetiya Mulya. Kemudian, pada tahun 1987, KKG bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko mendirikan Institut Bisnis Indonesia (IBI) yang kini telah bernama Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business).

    Sekembalinya di tanah air, beliau menggeluti dunia bisnis, sambil menulis di berbagai media massa tentang ekonomi dan politik. Pada tahun 1987 beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia. Dalam tahun yang sama beliau mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR. Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, KKG menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan.

    Kariernya di pemerintahan cukup panjang dan berpengaruh. Kwik dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung serta mewakili daerah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Di setiap posisi yang diemban, Kwik dikenal berani mengambil sikap berbeda jika merasa kebijakan ekonomi pemerintah menjauh dari kepentingan rakyat.

    Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsistensinya menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998. Bagi Kwik, kedaulatan ekonomi adalah hal yang mutlak. Indonesia, menurutnya, harus mengelola sumber daya dan kebijakan fiskalnya tanpa campur tangan asing yang bisa melemahkan kepentingan nasional. Sikap ini menjadikannya berbeda dari banyak ekonom lainnya di era reformasi yang cenderung pro-pasar bebas.

    Meski sempat berada di dalam pemerintahan, Kwik tidak pernah kehilangan suara kritisnya. Bahkan setelah tidak lagi menjabat, ia tetap rutin menulis artikel, buku, dan menjadi pembicara di berbagai forum diskusi ekonomi dan politik. Di era media sosial, ia masih aktif menyampaikan pandangan melalui berbagai kanal, termasuk kanal YouTube dan wawancara dengan media independen. Kwik kerap mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berpihak pada oligarki, termasuk soal utang luar negeri, ekspor sumber daya mentah, hingga sistem pajak.

    Integritas dan keberanian menjadi dua hal yang melekat kuat dalam sosok Kwik Kian Gie. Ia dikenal bersih dari praktik korupsi, tidak tergoda oleh kekuasaan, dan selalu mengedepankan rasionalitas serta kepentingan bangsa dalam setiap pandangannya. Dalam berbagai kesempatan, ia menolak menerima jabatan yang tidak sesuai hati nuraninya, dan beberapa kali menolak ajakan masuk dalam lingkaran kekuasaan jika tidak sepaham secara prinsip. Keputusannya untuk mundur dari posisi penting pun sering kali didasari pada ketidaksetujuan terhadap arah kebijakan yang menurutnya menyimpang.

    Kwik bukan hanya ekonom, tapi penjaga nurani bangsa. Ia menjadi simbol dari akademisi yang berani bersuara dan tidak silau oleh kekuasaan. Banyak generasi muda, termasuk mahasiswa ekonomi dan penggiat kebijakan publik, menjadikannya sebagai panutan dalam hal integritas dan keberpihakan. Gagasannya yang selalu berpijak pada rakyat menjadikan namanya terus diperbincangkan, bahkan di luar masa aktifnya di pemerintahan.

    Tonton juga video “Eks Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)

  • Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Sosok yang Bergabung PDIP Sejak '87
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Sosok yang Bergabung PDIP Sejak '87 Nasional 29 Juli 2025

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Sosok yang Bergabung PDIP Sejak 87
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kwik Kian Gie
    meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) malam. Sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) itu meninggal pada usia 90 tahun.
    Kabar meninggal dunianya Kwik Kian Gie dikonfirmasi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Andreas Hugo Pareira.
    “Ya betul, 28 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dalam usia 90 tahun,” ujar Andreas kepada Kompas.com, Selasa (29/7/2025) dini hari.
    Dikonfirmasi terpisah, senior PDI-P, Hendrawan Supratikno menceritakan bahwa Kwik Kian Gie Kwik Kian Gie sempat dirawat selama dua bulan di Rumah Sakit (RS) Medistra, Jakarta.
    “Beliau meninggal dunia setelah dirawat sekitar dua bulan di RS Medistra,” ujar Hendrawan.
    Kwik Kian Gie sendiri bukan nama yang asing di kancah perpolitikan Indonesia. Ia diketahui sudah bergabung dengan PDI-P sejak 1987, saat masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
    Melansir dari laman Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kien Gie (IBIKKG), Kwik Kien Gie merupakan sosok yang kental dengan dunia bisnis. Hingga akhirnya bergabung dengan PDI pada 1987.
    Pada tahun yang sama, Kwik Kian Gie mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    Kemudian saat Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI-P, ia menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan.
    Sebagai kader PDI-P, Kwik Kian Gie pernah menjadi Wakil Ketua MPR, Menko EKUIN, anggota Komisi IX DPR dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
    Untuk semua karyanya, Kwik Kian Gie juga memperoleh penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana pada 9 Agustus 2005.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Jejak Politik Kwik Kian Gie, Politikus PDI-P yang Pernah Gabung Tim Prabowo-Sandiaga
                        Nasional

    4 Jejak Politik Kwik Kian Gie, Politikus PDI-P yang Pernah Gabung Tim Prabowo-Sandiaga Nasional

    Jejak Politik Kwik Kian Gie, Politikus PDI-P yang Pernah Gabung Tim Prabowo-Sandiaga
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Selain memiliki konsentrasi di bidang pendidikan,
    Kwik Kian Gie
    juga terjun ke dunia politik. Dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1987.
    Saat itu, masih bernama PDI di bawah kepemimpinan Drs. Soerjadi, belum berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ).
    Dikutip dari laman
    kwikkiangie.com
    , pria kelahiran Juwana, Pati pada 11 Januari 1935 ini, langsung mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tak lama setelah bergabung.
    Kemudian, Kwik Kian Gie masih setia bersama PDI saat berubah nama menjadi PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
    Bahkan, Kwik Kian Gie dipercaya Megawati untuk menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitan dan Pengembangan partai.
    Selanjutnya, dilansir dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) atau pada era pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Lalu, diangkat menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004) oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
    Namun, pada gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kwik Kian Gie secara mengejutkan bergabung dengan tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
    Padahal, PDI-P mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
    Prabowo saat itu menyebut, Kwik Kian Gie menjadi salah satu penasihatnya menghadapi Pilpres 2019.
    “Walaupun beliau mengatakan beliau PDI-P, tetapi demi kepentingan negara beliau ingin menjadi salah satu penasihat saya,” kata Prabowo usai bertemu SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada 12 September 2018.
    Kwik Kian Gie akhirnya dipercaya menjadi dewan pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.
    Namun, hubungan Kwik Kian Gie dan PDI-P tetap berjalan baik. Sebab, dia juga diketahui memiliki hubungan yang cukup baik dengan Megawati.
    Sikap Kwik yang menjauh dari PDI-P sebelumnya pernah terjadi, yakni usai Megawati kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2004.
    Bahkan, dia saat itu sempat mendeklarasikan komite pemurnian PDI-P pada Oktober 2004, untuk menyelamatkan PDI-P dari kader-kader yang disebutnya busuk.
    Tak sampai di situ, Kwik Kian Gie diketahui memilih berada di luar partai usai Kongres PDI-P pada 28 Maret-3 April 2025.
    Diberitakan sebelumnya, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira mengonfirmasi Kabar meninggalnya Kwik Kian Gie.
    “Ya betul, 28 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dalam usia 90 tahun,” ujar Andreas kepada Kompas.com, Selasa (29/7/2025) dini hari.
    Andreas mengatakan, PDI-P dan bangsa kehilangan sosok ekonom handal.
    “Selamat jalan menuju keabadian, ekonom andal berintegritas.
    You’ll be missed
    . Kita kehilangan tokoh ekonom besar,” katanya.
    Ucapan duka cita juga disampaikan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.
    Menurut Sandiaga, Kwik Kian Gie adalah mentor yang tidak pernah lelah memperjuangkan kebenaran.

    Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka
    ,” kata Sandi dikutip dari akun resmi Instagram miliknya, @sandiuno, Senin (28/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Kwik Kian Gie, Menteri Era Gus Dur yang Kini Meninggal Dunia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    Profil Kwik Kian Gie, Menteri Era Gus Dur yang Kini Meninggal Dunia Nasional 29 Juli 2025

    Profil Kwik Kian Gie, Menteri Era Gus Dur yang Kini Meninggal Dunia
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ekonom senior sekaligus Politikus PDI Perjuangan (PDI-P),
    Kwik Kian Gie
    meninggal dunia pada Senin (28/7/2025) malam hari pukul 22.00 WIB di Rumah Sakit Medistra.
    Kwik Kian Gie meninggal pada usia 90 tahun. 
    “Selamat jalan menuju keabadian, ekonom andal berintegritas.
    You’ll be missed
    ,” kata Hendrawan Suparatikno menyampaikan
    kabar duka
    , Selasa (29/7/2025) dini hari.
    Kwik Kian Gie lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.
    Kemudian, pada tahun 1956, dia melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam. Kwik menyelesaikan studinya pada tahun 1963.
    Lalu pada tahun 1987, dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tahun yang sama, Kwik mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR.
    Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan. Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI.
    Lalu di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (
    Gus Dur
    ), Kwik Kian Gie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) periode 1999-2000. 
    Kemudian pada tahun 2001-2004, Kwik Kian Gie dipercata Megawati Soekarnoputri untuk mengemban jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas.
    Kwik Kian Gie pun diganjar Bintang Mahaputra Adipradana pada tahun 2005. 
    Kwik Kian Gie tak hanya aktif di bidang ekonomi maupun politik. Dia juga dikenal sosok yang peduli dengan dunia pendidikan.
    Pada 1954, Kwik ikut mendirikan SMA Erlangga di Surabaya, yang menjadi salah satu kiprah awalnya dalam dunia pendidikan. Beberapa tahun kemudian, pada 1968, ia tercatat sebagai pengurus Yayasan Trisakti, yayasan yang menaungi Universitas Trisakti di Jakarta.
    Perhatiannya terhadap pengembangan pendidikan manajemen mendorongnya mendirikan Institut Manajemen Prasetiya Mulya pada 1982, bersama ekonom dan cendekiawan Prof. Panglaykim.
    Tak berhenti di situ, Kwik juga turut mendirikan Institut Bisnis Indonesia (IBI) bersama Djoenadi Joesoef dan Kaharuddin Ongko. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, yang kini dikenal sebagai Kwik Kian Gie School of Business.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Sosok yang Bergabung PDIP Sejak '87
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    1 Kwik Kian Gie Meninggal Dunia Nasional

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri,
    Kwik Kian Gie
    ,
    meninggal dunia
    pada Senin (28/7/2025) malam.
    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh senior PDI-P, Andreas Hugo Pareira.
    “Ya betul, 28 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dalam usia 90 tahun,” ujar Andreas kepada
    Kompas.com
    , Selasa (29/7/2025) dini hari.
    Andreas mengatakan, Kwik Kian Gie merupakan sosok ekonom andal.
    Dia juga menyebut fungsionaris PDI-P tersebut sebagai tokoh ekonom besar.
    “Selamat jalan menuju keabadian, ekonom andal berintegritas. You’ll be missed. Kita kehilangan tokoh ekonom besar,” ucapnya.
    Sementara itu, mantan Cawapres 2019, Sandiaga Uno, turut mengucapkan dukacita atas meninggalnya Kwik Kian Gie. 
    Seperti diketahui, Kwik Kian Gie sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang pemilu 2019 lalu.
    Menurut Sandi, Kwik Kian Gie adalah mentor yang tidak pernah lelah memperjuangkan kebenaran.
    Sandi bahkan mengunggah foto bersama Kwik Kian Gie dan Prabowo Subianto.

    Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,
    ” kata Sandi dalam akun resmi Instagram-nya.
    Kwik Kian Gie lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.
    Kemudian, pada tahun 1956, dia melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam. Kwik menyelesaikan studinya pada tahun 1963.
    Lalu pada tahun 1987, dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tahun yang sama, Kwik mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR.
    Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan. Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI.
    Lalu di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) periode 1999-2000.
    Kemudian pada tahun 2001-2004, Kwik Kian Gie dipercata Megawati Soekarnoputri untuk mengemban jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas.
    Kwik Kian Gie pun diganjar Bintang Mahaputra Adipradana pada tahun 2005.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kehadiran Data Terpilah Mendesak untuk Hadirkan Pembangunan yang Lebih Merata Bagi setiap Warga Negara

    Kehadiran Data Terpilah Mendesak untuk Hadirkan Pembangunan yang Lebih Merata Bagi setiap Warga Negara

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut upaya menghadirkan data terpilah yang memadai untuk mengukur dan memahami kebutuhan kelompok rentan di masyarakat sangat penting, agar cakupan perencanaan pembangunan dapat menyentuh setiap warga negara.
     
    “Perencanaan pembangunan yang mencakup lapisan masyarakat yang lebih luas bisa direalisasikan bila kita memiliki data  kependudukan terpilah dengan indikator yang lebih rinci,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 Juli 2025.
     
    Kementerian Tenaga Kerja, pada awal tahun ini, mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan menyebabkan implementasi pemberdayaan penyandang disabilitas belum optimal, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan.

     

     
    Secara umum, sejumlah pihak juga menilai kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) masih belum mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan, terutama di daerah.

    Menurut Lestari, kehadiran data terpilah sangat mendesak untuk merespons sejumlah kendala yang dihadapi kelompok masyarakat rentan dalam setiap proses pembangunan.
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, dengan data yang lebih rinci proses pembangunan dapat lebih terarah sejak pada tahap perencanaan.
     
    Sehingga, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, proses pembangunan yang menyasar isu-isu terkait GEDSI bisa diharapkan lebih tepat sasaran.
     

     
    Setelah data rinci terkait kelompok rentan di masyarakat tersedia, menurut Rerie, political will para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk segera mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi kelompok rentan, sangat dibutuhkan.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, sejumlah pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar data terpilah yang tersedia kelak benar-benar mampu menjadi acuan untuk mengatasi sejumlah tantangan di berbagai sektor pembangunan nasional.

     

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut upaya menghadirkan data terpilah yang memadai untuk mengukur dan memahami kebutuhan kelompok rentan di masyarakat sangat penting, agar cakupan perencanaan pembangunan dapat menyentuh setiap warga negara.
     
    “Perencanaan pembangunan yang mencakup lapisan masyarakat yang lebih luas bisa direalisasikan bila kita memiliki data  kependudukan terpilah dengan indikator yang lebih rinci,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 Juli 2025.
     
    Kementerian Tenaga Kerja, pada awal tahun ini, mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan menyebabkan implementasi pemberdayaan penyandang disabilitas belum optimal, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan.
     
     

     
    Secara umum, sejumlah pihak juga menilai kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) masih belum mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan, terutama di daerah.
     
    Menurut Lestari, kehadiran data terpilah sangat mendesak untuk merespons sejumlah kendala yang dihadapi kelompok masyarakat rentan dalam setiap proses pembangunan.
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, dengan data yang lebih rinci proses pembangunan dapat lebih terarah sejak pada tahap perencanaan.
     
    Sehingga, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, proses pembangunan yang menyasar isu-isu terkait GEDSI bisa diharapkan lebih tepat sasaran.
     

     
    Setelah data rinci terkait kelompok rentan di masyarakat tersedia, menurut Rerie, political will para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk segera mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi kelompok rentan, sangat dibutuhkan.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, sejumlah pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar data terpilah yang tersedia kelak benar-benar mampu menjadi acuan untuk mengatasi sejumlah tantangan di berbagai sektor pembangunan nasional.

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Ihwal Desakan Pemakzulan Wapres Gibran, Waketum Partai Garuda: Mereka Pihak yang Lemah

    Ihwal Desakan Pemakzulan Wapres Gibran, Waketum Partai Garuda: Mereka Pihak yang Lemah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi bicara terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus mendapatkan desakan.

    Salah satu yang didapatkan oleh Wapres Gibran adalah desakan pemakzulan dari Purnawirawan TNI.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Teddy Gusnaidi memberi pernyataan menarik persoalan hal ini.

    Menurutnya, pihak-pihak yang melakukan serangan ke Gibran merupakan pihak yang lemah.

    “Gibran diserang terus? Ya karena mereka lemah,” tulisnya dikutip Senin (28/7/2025).

    Lanjut, alasan ia menyebut pihak-pihak ini lemah karena mereka melakukan serangan tanpa apapun.

    Dimana tidak ada dasar kuat, tanpa ilmu, tanpa data dan alasan kuat serangan suatu hari Gibran bisa melakukan gebrakan.

    “Kalau mereka kuat, mereka tentu tidak akan menyerang tanpa dasar, tanpa ilmu, tanpa data, Mereka menyerang karena mereka takut Gibran bisa jadi sesuatu,” tuturnya.

    Dengan tegas, Teddy mengatakan pihak yang menyerang Gibran adalah 100 persen pihak yang lemah.

    “100% yang menyerang Gibran adalah orang-orang lemah,” terangnya.

    Sebelumnya, Sejumlah purnawirawan TNI—termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan sekitar 330 pensiunan perwira tinggi, mengirim surat resmi ke DPR dan MPR pada April–Mei 2025, menuntut pemakzulan Wapres Gibran.

    Alasan yang diajukan antara lain pelanggaran konstitusi terkait penurunan batas usia pencalonan presiden oleh Mahkamah Konstitusi, kurangnya pengalaman politik Gibran, dan kontroversi akun anonim yang dianggap melecehkan secara daring.

  • Bamsoet Sebut Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri Sah Asal Patuhi Hal Ini

    Bamsoet Sebut Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri Sah Asal Patuhi Hal Ini

    BALI – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa transfer data pribadi lintas negara, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum. Bamsoet menekankan hal itu hanya dibenarkan jika sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dilakukan secara sah, terbatas, dan akuntabel.

    “UU PDP menjadi pijakan hukum dalam lalu lintas data antarnegara. Ekonomi digital, layanan cloud, kecerdasan buatan, hingga transaksi keuangan internasional, semuanya bergantung pada kelancaran dan keamanan transfer data pribadi,” ujar Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima VOI, 27 Juli. 

    Menurut ketua MPR RI ke-15 ini, pasal 56 UU PDP secara tegas membolehkan pemindahan data pribadi ke luar negeri, dengan tiga syarat utama. Pertama, negara tujuan memiliki perlindungan data setara atau lebih baik dari Indonesia. Kedua, adanya perjanjian internasional antara negara atau antar pengendali data. Ketiga, pemilik data memberi persetujuan setelah mengetahui risiko secara transparan.

    “Tanpa dasar hukum yang sah, seperti persetujuan subjek data, kewajiban hukum, kepentingan publik, atau kontrak resmi, maka transfer itu tidak sah secara hukum,” tegasnya.

    Lebih lanjut Bamsoet juga menyoroti Amerika Serikat yang selama ini dinilai belum seketat Uni Eropa dalam hal proteksi data. Namun, sejak diberlakukannya Data Privacy Framework (DPF) antara AS dan Uni Eropa, pada Juli 2023, Amerika resmi diakui memiliki standar yang memadai.

    “Kalau Uni Eropa yang paling ketat sudah mengakui AS, Indonesia tak boleh ketinggalan. Kita harus realistis. Yang penting, perlindungan subjek data terjamin dan dasar hukumnya kuat,” jelasnya.

    Di era cloud global seperti Google Cloud, AWS, atau Microsoft Azure, perpindahan data terjadi nyaris setiap detik. Tantangannya, bukan menghentikan arus data, tapi memastikan keamanan, verifikasi, dan perlindungan yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Transfer data pribadi bukan masalah, selama sesuai UU PDP, akuntabel, ada dasar hukum dan perlindungan memadai. Pemerintah dan pelaku usaha tinggal konsisten menaatinya,” tutup Bamsoet.

  • Eddy Soeparno Jadi Pembicara di INZS 2025: Optimis Transisi Energi Dorong Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Eddy Soeparno Jadi Pembicara di INZS 2025: Optimis Transisi Energi Dorong Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menjadi narasumber dalam acara Indonesia Net Zero Summit 2025 yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI). 

    Dalam acara Indonesia Net Zero Summit 2025 yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyampaikan urgensi untuk membangun kesadaran bersama menghadapi ancaman perubahan iklim yang kini sudah menjadi potensi krisis iklim. 

    Pasalnya, Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi perubahan iklim tetapi sudah menjadi ancaman krisis iklim. Eddy mencontohkan kondisi di Jakarta dan Papua.

    “Sebagai contoh, data kualitas udara Jakarta dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kita berada di posisi 1, 2, dan 3 sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia. Begitu juga data menunjukkan salju abadi di Cartenz, Papua, kini tersisa hanya 5% dibandingkan 50 tahun lalu. Ini indikasi berbahaya yang tidak bisa kita abaikan,” ungkap Eddy.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Doktor Ilmu Politik UI ini memaparkan berbagai strategi yang penting dan perlu dilakukan untuk mempercepat transisi energi menuju energi hijau. Eddy menjelaskan,  RUPTL PLN 2025-2034 sudah menargetkan penambahan 69,5 GW pembangkit baru di mana 43 GW berasal dari Energi Baru dan Terbarukan

    “Bahkan dalam RUPTL PLN 2025 – 2034 kita juga sudah memasukkan rencana pembangunan 0,5 GW energi nuklir modular, yang sifatnya bersih, stabil, dan aman sebagai komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri dengan tetap menyediakan energi bersih,” jelasnya.

    Eddy meyakini transisi energi akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi berdasarkan  RUPTL 2025–2034, sektor-sektor baru yang muncul dari transisi, seperti EBT, kendaraan listrik, industri baterai, dan bioenergi, berpotensi menciptakan lebih dari 1,7 juta pekerjaan hingga 2034.

    “Dalam posisi kami sebagai Pimpinan MPR RI maupun Anggota Komisi XII DPR RI terus mendorong kebijakan fiskal dan investasi agar menyasar sektor-sektor yang mendukung ekonomi hijau, termasuk riset energi bersih, kawasan industri rendah karbon, dan penyediaan green financing,” terangnya.