Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • 7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menegaskan bahwa keterlibatan rakyat tetap harus menjadi unsur penting dalam setiap proses demokrasi, termasuk jika skema pilkada melalui DPRD akan dipertimbangkan.

    “Kami tertarik untuk membahas pilkada melalui DPRD tapi dengan keterlibatan masyarakat,” ujar Sarmuji.

    “Sekurang-kurangnya rakyat bisa mendengar secara langsung visi dan misi kandidat melalui kampanye dan debat terbuka. Kalau ada hal lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan rakyat dalam pilkada melalui DPRD, kami akan rumuskan dengan baik,” sambung dia.

    Menurut Sarmuji, pemilihan langsung selama ini diakui memiliki keunggulan utama berupa partisipasi publik yang tinggi. Rakyat merasa memiliki akses langsung untuk memilih pemimpinnya.

    Namun, ia juga mencatat bahwa sistem ini tidak lepas dari persoalan serius, seperti maraknya politik uang (money politics) dan terjadinya fragmentasi sosial akibat polarisasi politik yang berkepanjangan.

    Sebaliknya, mekanisme pemilihan melalui DPRD, meskipun lebih efisien dari sisi anggaran dan potensi konflik, kerap dikritik karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

    “Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

    Karena itu, menurutnya, perlu dirancang sebuah mekanisme baru yang menggabungkan efisiensi pemilihan melalui DPRD dengan tetap membuka ruang partisipasi rakyat secara bermakna.

    Salah satu bentuknya adalah dengan menghadirkan kampanye dan debat terbuka sebagai bagian dari proses penyaringan calon kepala daerah, sebelum akhirnya DPRD melakukan pemilihan.

    “Jika ada usulan keterlibatan masyarakat yang lebih intens dalam pemilukada melalui DPRD, kami siap merumuskan,” tambahnya.

    Sarmuji menekankan pentingnya mencari titik temu antara efisiensi dan partisipasi. Menurutnya, jika pilkada melalui DPRD dianggap sebagai opsi yang lebih stabil dan hemat biaya, maka harus diimbangi dengan mekanisme partisipatif yang menjamin rakyat tetap dapat menilai dan memberi masukan terhadap calon pemimpinnya.

    “Partisipasi rakyat tidak harus semata-mata melalui pencoblosan. Rakyat bisa dilibatkan dalam forum kampanye, debat terbuka, atau uji publik yang bisa disiarkan secara luas. Dengan begitu, proses seleksi oleh DPRD tetap transparan dan akuntabel,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut.

    Partai Golkar, katanya, akan mengkaji berbagai alternatif format yang memungkinkan adanya keterlibatan publik dalam skema pilkada melalui DPRD.

    “Demokrasi kita harus terus berkembang dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan zaman. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi kita bisa merancang sistem yang lebih bijak, efisien, dan tetap melibatkan rakyat secara nyata,” tandas Sarmuji.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, partainya yang lebih dahulu mengusulkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dibandingkan dengan PKB.

    Bahlil mengatakan, Golkar sudah menyuarakan ide itu saat perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar pada Desember 2024.

    “Bukan ide saya yang sama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, (tapi) Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama karena memang rasionalitas berpikirnya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, (28/7/2025).

    Bahlil mengatakan, penataan sistem demokrasi perlu dilakukan melalui perubahan undang-undang paket politik. Penataan sistem demokrasi harus dilakukan terhadap sistem politik nasional secara menyeluruh, termasuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah.

    Salah satu opsi penataan yang ditawarkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

    Kata Bahlil, pemilihan langsung menyebabkan biaya politik yang besar. Pilkada langsung juga sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

    “Yang menang saja sakit hati, apalagi yang kalah. Setiap pilkada, tetangga jadi musuh, saudara tidak saling sapa, bahkan ada yang bercerai gara-gara beda pilihan,” kata dia.

    Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menilai, lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mekeng menyebut, mekanisme ini baik seperti di zaman Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    “Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD. Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli 2025.

     

  • Nasihat Terakhir Kwik Kian Gie yang Melekat di Ingatan Prabowo

    Nasihat Terakhir Kwik Kian Gie yang Melekat di Ingatan Prabowo

    Jakarta –

    ⁠Kepergian ekonom senior sekaligus tokoh politik nasional, Kwik Kian Gie, meninggalkan kenangan di benak para tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berdukacita setelah mendengar kabar meninggalnya Kwik.

    Prabowo mengaku belum lama ini sempat berkomunikasi dengan Kwik lewat WhatsApp (WA). Dalam percakapan itu, Prabowo mengaku mendapat nasihat dari Kwik yang kini menjadi nasihat terakhir yang diterimanya.

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia

    Kwik berpulang pada usia 90 tahun. Waktu meninggalnya Kwik dikabarkan pada Senin, 28 Juli 2025, pukul 22.00 WIB.

    Kwik Kian Gie dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan keadilan ekonomi bagi rakyat kecil. Ia dijuluki ‘Bapak Ekonomi Kerakyatan’ karena pandangan dan sikapnya yang tegas membela kepentingan publik serta keberpihakan pada ekonomi berbasis rakyat.

    Kwik Kian Gie pernah menduduki jabatan publik, seperti Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri; Kepala Bappenas; Wakil Ketua MPR; dan anggota DPR.

    Prabowo Kenang Sosok Kwik

    Prabowo mengenang sosok Kwik sebagai tokoh yang selalu mempertahankan ekonomi Pancasila. Prabowo turut mengenang kedekatannya dengan mendiang Kwik.

    “Ya saya datang hanya untuk menghormati, berbelasungkawa terhadap tokoh bangsa yang sangat berjasa, pemikiran-pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33, beliau tokoh sangat luar biasa,” kata Prabowo setelah melayat di Rumah Duka Sentosa di RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

    Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka ekonom senior Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD (Foto: Eva Safitri/detikcom)

    Prabowo menyebut kepergian sosok Kwik menjadi sebuah kehilangan bagi negeri. “Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, kita, Indonesia kehilangan putra terbaik,” ujarnya.

    Prabowo menyebut Kwik selalu mempertahankan ekonomi berdasarkan Pancasila. Dia mengatakan Kwik terus menekankan pentingnya ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

    “Pemikiran-pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33, beliau tokoh sangat luar biasa,” kata Prabowo.

    Nasihat Terakhir

    Prabowo mengaku memiliki kedekatan dengan Kwik. Prabowo bercerita sempat berkomunikasi lewat WA dan mendapat nasihat dari mendiang.

    “Saya merasa dekat sama beliau, beliau banyak kasih nasihat ke saya,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka ekonom senior Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). Prabowo memberikan penghormatan terakhir ke mendiang Kwik Kian Gie. Foto: (Eva Safitri/detikcom)

    Prabowo menyebut dirinya dan Kwik masih bertukar pesan via WA pada beberapa hari lalu.

    “Bahkan beberapa hari yang lalu pun ngirim WA ya, memberi saran-saran, beliau masih terus memberi WA,” ujarnya.

    Beri Penghormatan Terakhir

    Kedekatan Prabowo dan Kwik terlihat saat Kwik menuju peristirahatan terakhir. Prabowo sempat memberikan penghormatan terakhir ke mendiang Kwik.

    Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka ekonom senior Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). Foto: (Dok. Istimewa)

    Saat di dalam rumah duka, Prabowo berdiri di samping peti. Prabowo terlihat memberikan hormat ke mendiang Kwik beberapa saat.

    Setelah itu, Prabowo duduk di meja bersama keluarga Kwik Kian Gie. Tak lama Prabowo tiba, sejumlah tokoh menyusul, yakni Penasihat Khusus Presiden Wiranto dan Terawan Agus Putranto.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)

  • Konsistensi Kebijakan di Sektor Lingkungan Harus Didukung semua Pihak

    Konsistensi Kebijakan di Sektor Lingkungan Harus Didukung semua Pihak

    Jakarta: Komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus konsisten diwujudkan untuk menjawab sejumlah ancaman dampak pemanasan global.

    “Krisis iklim kini jadi salah satu masalah global yang tidak bisa dikesampingkan. Indonesia harus menghadapi isu lingkungan ini dengan sungguh-sungguh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menakar Kesiapan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia Menuju Conference of the Parties (COP) 30 di Brasil yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 30 Juli 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoerti, S.H., L.LM. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. H. Syarif Fasha, M.E. (Anggota Komisi XII DPR RI), Ir. Ary Sudijanto, M.S.E (Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Andrew Arristianto (Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Adam Kurniawan (Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI), sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, bagaimana cara kita mencapai target-target pelestarian lingkungan yang telah disepakati sejumlah negara di dunia, merupakan tantangan tersendiri. 

    Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, di satu sisi kerusakan lingkungan di Indonesia terus terjadi. 

    Padahal, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, Konstitusi UUD 1945 memberikan dasar pemikiran penting tentang pelestarian lingkungan hidup. 

    Pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 misalnya, jelas Rerie, memberikan landasan konstitusional untuk perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong upaya pemenuhan target kontribusi iklim nasional yang telah disepakati bersama sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat direalisasikan dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait. 

    Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha mengungkapkan, sejumlah langkah untuk menekan dampak krisis iklim, banyak yang tidak bisa berjalan karena terkendala sejumlah hal teknis. 

    Di Jambi misalnya, tambah Syarif, memiliki tiga hutan lindung dan satu hutan konservasi. Namun, tegas dia, pihak pemerintah daerahnya tidak mendapat apa-apa. “Jambi salah satu paru-paru dunia lho,” ujarnya. 

    Menurut Syarif, pemanfaatan energi adalah satu faktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Sehingga, tegas dia, optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci dari pencapaian target kontribusi iklim nasional (NDC) Indonesia. 

    Syarif berharap, setiap pimpinan berganti tidak diikuti dengan pergantian kebijakan terkait lingkungan. “Kita harus segera mulai pemanfaatan EBT,” ujar Syarif. 

    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto mengungkapkan, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris dalam ikut menyikapi perubahan iklim.

    Menurut Ary, Protokol Kyoto hanya mewajibkan sejumlah negara anggota untuk mengurangi emisi, tetapi pada Perjanjian Paris mewajibkan semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus memiliki rencana dan upaya pengurangan emisi. 

    Upaya pengurangan emisi, ujar Ary, mencakup lima sektor seperti energi, limbah, IPPU (Industrial Processes and Product Use), pertanian, dan kehutanan. 

    Diakui Ary, sebagai bagian dari negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, submission NDC Indonesia sangat ditunggu untuk mendorong negara-negara anggota lainnya dapat mensubmit NDC-nya masing-masing.

    Menurut Ary, submission NDC Indonesia dinilai lebih rinci dan lebih maju daripada negara-negara anggota lainnya yang meratifikasi Perjanjian Paris. 

    Ary sangat berharap masukan dari sejumlah pihak terkait upaya pengurangan emisi di sejumlah sektor sebagai bahan untuk dibawa pada ajang COP 30 di Brasil, November mendatang. 

    Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organda, Andrew Arristianto berpendapat, transportasi dapat berjalan dengan meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan. 

    Menurut Andrew, upaya pengurangan emisi bisa dilakukan antara lain dengan penggunaan transportasi umum dalam keseharian. 

    Meski begitu, tambah dia, di sejumlah daerah ketersediaan angkutan umum masih terbatas, sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. 

    Menurut Andrew, perlu didorong pembukaan rute-rute baru dan peningkatan jumlah transportasi umum, baik dalam bentuk bus atau kereta. 

    Selain itu, tegas dia, perlu juga ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kualitas transportasi umum, serta transisi energi di sejumlah daerah, sehingga pengurangan emisi dapat berkelanjutan. 

    Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI, Adam Kurniawan berpendapat, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca itu sangat terkait dengan sumber-sumber kehidupan masyarakat. 
     

    Jangan sampai, tegas Adam, upaya menekan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan cara yang menghambat masyarakat mengakses sumber kehidupan. 

    Mengutip data Bank Dunia pada 2023, Adam mengungkapkan, emisi gas rumah kaca meningkat 16 kali lipat dari setengah abad yang lalu. 

    Sementara itu, pada 2024 Kementerian ESDM mencatat 85% pembangkit tenaga listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil. 

    Adam berpendapat, pemerintah kerap mengedepankan solusi palsu dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, seperti kebijakan pemanfaatan biofuel dengan perluasan lahan kebun sawit yang mengorbankan areal hutan. 

    Menurut Adam, pelaporan NDC bukan hanya sekadar angka pencapaian, tetapi lebih penting dari hal itu mengedapankan aspek keadilan lingkungan bagi masyarakat luas. 

    Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup, Indrastuti berpendapat, pelibatan pemerintah daerah dalam penurunan emisi atau pencapaian NDC sangat penting. 

    Langkah itu, tembah dia, perlu dibarengi dengan insentif untuk pemerintah daerah. 

    Diakui Indrastuti, ada sejumlah pemerintah daerah yang bisa mengelola sampah secara berkelanjutan. Namun, di sisi lain masih banyak pemerintah daerah yang abai terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. 

    Terkait pengurangan emisi dari sektor transportasi, Indrastuti berpendapat, perlu dibangun interkoneksi transportasi umum antara Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. 

    Sementara itu, ungkap Indrastuti, pemanfaatan kendaraan listrik baru ramai di kota-kota besar, tetapi sepi di daerah-daerah. 

    Menurut dia, keterbatasan sarana pendukung dan mindset masyarakat terkait sulitnya memanfaatkan kendaraan listrik masih menjadi kendala. 

    Indrastuti menegaskan, pengurangan emisi dan perubahan iklim bukan hanya persoalan dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup,tetapi juga masyarakat untuk mengatasinya. 

    Wartawan senior, Saur Hutabarat berpendapat, kesadaran kolektif mengenai pemanasan global belum sama. Banyak orang yang menilai kenaikan suhu 1 derajat Celcius itu merupakan hal biasa. 

    Demikian juga ketika permukaan air laut naik sampai 120 meter itu dianggap biasa. 

    Sehingga, menurut Saur, kesadaran masyarakat terkait dampak pemanasan global itu harus diperluas. Termasuk juga kesadaran dari pengambil kebijakan. 

    “Jangan-jangan para pengambil kebijakan itu juga megira kenaikan suhu udara 1 derajat Celcius itu belum apa-apa. Padahal, kenaikan suhu 1 derajat itu tidaklah bisa diterima oleh para pakar,” ujar Saur. 

    Selain itu, tegas Saur, harus ada kebijakan yang konsisten dan penuh komitmen terkait pemanfaatan EBT. Sejatinya, tambah dia, saat ini pemanfaatan EBT itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. 

    “Apakah kita serius memanfaatkan EBT ini. Saya khawatir kebijakan penggunaan EBT ini tidak konsisten,” ujar Saur. 

    Pada masa lalu, ujar dia, ada kebijakan yang mewajibkan taksi menggunakan bahan bakar gas dan saat ini menghilang begitu saja.

    Jakarta: Komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus konsisten diwujudkan untuk menjawab sejumlah ancaman dampak pemanasan global.
     
    “Krisis iklim kini jadi salah satu masalah global yang tidak bisa dikesampingkan. Indonesia harus menghadapi isu lingkungan ini dengan sungguh-sungguh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menakar Kesiapan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia Menuju Conference of the Parties (COP) 30 di Brasil yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 30 Juli 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoerti, S.H., L.LM. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. H. Syarif Fasha, M.E. (Anggota Komisi XII DPR RI), Ir. Ary Sudijanto, M.S.E (Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Andrew Arristianto (Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Adam Kurniawan (Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI), sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, bagaimana cara kita mencapai target-target pelestarian lingkungan yang telah disepakati sejumlah negara di dunia, merupakan tantangan tersendiri. 
     
    Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, di satu sisi kerusakan lingkungan di Indonesia terus terjadi. 
     
    Padahal, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, Konstitusi UUD 1945 memberikan dasar pemikiran penting tentang pelestarian lingkungan hidup. 
     
    Pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 misalnya, jelas Rerie, memberikan landasan konstitusional untuk perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong upaya pemenuhan target kontribusi iklim nasional yang telah disepakati bersama sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat direalisasikan dengan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait. 
     
    Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha mengungkapkan, sejumlah langkah untuk menekan dampak krisis iklim, banyak yang tidak bisa berjalan karena terkendala sejumlah hal teknis. 
     
    Di Jambi misalnya, tambah Syarif, memiliki tiga hutan lindung dan satu hutan konservasi. Namun, tegas dia, pihak pemerintah daerahnya tidak mendapat apa-apa. “Jambi salah satu paru-paru dunia lho,” ujarnya. 
     
    Menurut Syarif, pemanfaatan energi adalah satu faktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Sehingga, tegas dia, optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci dari pencapaian target kontribusi iklim nasional (NDC) Indonesia. 
     
    Syarif berharap, setiap pimpinan berganti tidak diikuti dengan pergantian kebijakan terkait lingkungan. “Kita harus segera mulai pemanfaatan EBT,” ujar Syarif. 
     
    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto mengungkapkan, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris dalam ikut menyikapi perubahan iklim.
     
    Menurut Ary, Protokol Kyoto hanya mewajibkan sejumlah negara anggota untuk mengurangi emisi, tetapi pada Perjanjian Paris mewajibkan semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus memiliki rencana dan upaya pengurangan emisi. 
     
    Upaya pengurangan emisi, ujar Ary, mencakup lima sektor seperti energi, limbah, IPPU (Industrial Processes and Product Use), pertanian, dan kehutanan. 
     
    Diakui Ary, sebagai bagian dari negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, submission NDC Indonesia sangat ditunggu untuk mendorong negara-negara anggota lainnya dapat mensubmit NDC-nya masing-masing.
     
    Menurut Ary, submission NDC Indonesia dinilai lebih rinci dan lebih maju daripada negara-negara anggota lainnya yang meratifikasi Perjanjian Paris. 
     
    Ary sangat berharap masukan dari sejumlah pihak terkait upaya pengurangan emisi di sejumlah sektor sebagai bahan untuk dibawa pada ajang COP 30 di Brasil, November mendatang. 
     
    Wakil Ketua Bidang Angkutan Umum, Organda, Andrew Arristianto berpendapat, transportasi dapat berjalan dengan meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan. 
     
    Menurut Andrew, upaya pengurangan emisi bisa dilakukan antara lain dengan penggunaan transportasi umum dalam keseharian. 
     
    Meski begitu, tambah dia, di sejumlah daerah ketersediaan angkutan umum masih terbatas, sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. 
     
    Menurut Andrew, perlu didorong pembukaan rute-rute baru dan peningkatan jumlah transportasi umum, baik dalam bentuk bus atau kereta. 
     
    Selain itu, tegas dia, perlu juga ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kualitas transportasi umum, serta transisi energi di sejumlah daerah, sehingga pengurangan emisi dapat berkelanjutan. 
     
    Kepala Divisi Manajer Pelibatan Publik WALHI, Adam Kurniawan berpendapat, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca itu sangat terkait dengan sumber-sumber kehidupan masyarakat. 
     

     
    Jangan sampai, tegas Adam, upaya menekan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan cara yang menghambat masyarakat mengakses sumber kehidupan. 
     
    Mengutip data Bank Dunia pada 2023, Adam mengungkapkan, emisi gas rumah kaca meningkat 16 kali lipat dari setengah abad yang lalu. 
     
    Sementara itu, pada 2024 Kementerian ESDM mencatat 85% pembangkit tenaga listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil. 
     
    Adam berpendapat, pemerintah kerap mengedepankan solusi palsu dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, seperti kebijakan pemanfaatan biofuel dengan perluasan lahan kebun sawit yang mengorbankan areal hutan. 
     
    Menurut Adam, pelaporan NDC bukan hanya sekadar angka pencapaian, tetapi lebih penting dari hal itu mengedapankan aspek keadilan lingkungan bagi masyarakat luas. 
     
    Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup, Indrastuti berpendapat, pelibatan pemerintah daerah dalam penurunan emisi atau pencapaian NDC sangat penting. 
     
    Langkah itu, tembah dia, perlu dibarengi dengan insentif untuk pemerintah daerah. 
     
    Diakui Indrastuti, ada sejumlah pemerintah daerah yang bisa mengelola sampah secara berkelanjutan. Namun, di sisi lain masih banyak pemerintah daerah yang abai terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. 
     
    Terkait pengurangan emisi dari sektor transportasi, Indrastuti berpendapat, perlu dibangun interkoneksi transportasi umum antara Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. 
     
    Sementara itu, ungkap Indrastuti, pemanfaatan kendaraan listrik baru ramai di kota-kota besar, tetapi sepi di daerah-daerah. 
     
    Menurut dia, keterbatasan sarana pendukung dan mindset masyarakat terkait sulitnya memanfaatkan kendaraan listrik masih menjadi kendala. 
     
    Indrastuti menegaskan, pengurangan emisi dan perubahan iklim bukan hanya persoalan dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup,tetapi juga masyarakat untuk mengatasinya. 
     
    Wartawan senior, Saur Hutabarat berpendapat, kesadaran kolektif mengenai pemanasan global belum sama. Banyak orang yang menilai kenaikan suhu 1 derajat Celcius itu merupakan hal biasa. 
     
    Demikian juga ketika permukaan air laut naik sampai 120 meter itu dianggap biasa. 
     
    Sehingga, menurut Saur, kesadaran masyarakat terkait dampak pemanasan global itu harus diperluas. Termasuk juga kesadaran dari pengambil kebijakan. 
     
    “Jangan-jangan para pengambil kebijakan itu juga megira kenaikan suhu udara 1 derajat Celcius itu belum apa-apa. Padahal, kenaikan suhu 1 derajat itu tidaklah bisa diterima oleh para pakar,” ujar Saur. 
     
    Selain itu, tegas Saur, harus ada kebijakan yang konsisten dan penuh komitmen terkait pemanfaatan EBT. Sejatinya, tambah dia, saat ini pemanfaatan EBT itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. 
     
    “Apakah kita serius memanfaatkan EBT ini. Saya khawatir kebijakan penggunaan EBT ini tidak konsisten,” ujar Saur. 
     
    Pada masa lalu, ujar dia, ada kebijakan yang mewajibkan taksi menggunakan bahan bakar gas dan saat ini menghilang begitu saja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Presiden resmikan logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara

    Presiden resmikan logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara

    Rabu, 23 Juli 2025 18:30 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) meluncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), Ketua Mahkamah Agung Sunarto (kedua kiri), Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (ketiga kiri), Ketua MPR Ahmad Muzani (kempat kiri) dan Ketua BPK Isma Yatun (kanan) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Presiden Prabowo meresmikan logo HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) dan Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) usai peresmian logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Presiden Prabowo meresmikan logo HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta Harus Bebas Dari Beras Oplosan!

    Jakarta Harus Bebas Dari Beras Oplosan!

    Jakarta –

    Menyusul merebaknya isu beras oplosan yang tengah ramai diperbincangkan di berbagai media dan viral di masyarakat, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menunjukkan kewaspadaan dengan segera meminta klarifikasi dari pihak Food Station.

    Kenneth menegaskan, pentingnya pengecekan dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh kualitas produk beras yang dipasarkan, khususnya merek-merek yang beredar di masyarakat.

    “Langkah ini menurut saya sangat krusial, agar kita dapat memastikan bahwa setiap produk dari Food Station telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ketat,” tegas Kent dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

    Menurut Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth-, inisiatif ini bukan hanya sebagai upaya preventif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap produk pangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk merespons kekhawatiran masyarakat yang semakin meningkat akibat pemberitaan viral tersebut.

    “Kami berharap Food Station dapat memberikan penjelasan yang transparan, sekaligus melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada produk yang tidak sesuai standar yang beredar di pasaran. Upaya ini tidak hanya untuk memastikan keamanan dan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di DKI Jakarta,” ketus Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu.

    Food Station sendiri merupakan salah satu perusahaan umum daerah penyedia beras utama di wilayah DKI Jakarta, sehingga perannya dalam menjaga kualitas produk sangat penting dan di anggap vital dalam melayani stok pangan di DKI Jakarta.

    Kent juga mengimbau masyarakat agar tetap lebih waspada dan memilih produk beras dari sumber yang terpercaya serta selalu memperhatikan label dan sertifikasi resmi sebagai jaminan mutu.

    “Saya mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam membeli beras, terutama dengan memastikan produk memiliki label resmi, sertifikasi mutu, dan yang berasal dari distributor yang terpercaya,” bebernya.

    “Tindakan mengoplos atau memalsukan kualitas beras bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga membahayakan kesehatan dan merupakan pelanggaran hukum,” tegasnya.

    Untuk pihak Food Station dan instansi terkait, Kent meminta untuk segera melakukan pengecekan, pengawasan ketat, dan klarifikasi terbuka terkait isu ini, guna menjamin bahwa beras yang beredar telah memenuhi standar keamanan pangan.

    “Saya mengajak seluruh pihak, termasuk stakeholder terkait, untuk bertindak cepat dan responsif dalam menangani persoalan ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang disediakan pemerintah tercoreng hanya karena ulah segelintir pihak yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak bertanggung jawab,” tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

    Oleh karena itu, Kent mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan dugaan praktik kecurangan dalam penjualan beras, karena keterlibatan aktif publik akan sangat membantu menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan di ibu kota.

    “Semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik curang. Mari kita jaga bersama keamanan dan kualitas pangan untuk kesejahteraan seluruh warga Jakarta. Jakarta harus bebas dari beras oplosan,” tutupnya.

    (mpr/ega)

  • PDI Perjuangan: Selamat jalan Kwik Kian Gie, sang guru bangsa

    PDI Perjuangan: Selamat jalan Kwik Kian Gie, sang guru bangsa

    “Semalam, Pak Kwik Kian Gie, meninggalkan kita di usia 90 tahun. Kita kehilangan ekonom gigih,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengucapkan selamat jalan kepada ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi Kwik Kian Gie sebagai guru bangsa yang terus menyuarakan idealisme hingga akhir hayat.

    “Semalam, Pak Kwik Kian Gie, meninggalkan kita di usia 90 tahun. Kita kehilangan ekonom gigih,” ucap Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dia menilai berbagai pikiran Kwik selalu bernas dan kritis, terutama mengenai ekonomi dan politik. Bahkan, kata dia, tak peduli saat sedang berada di dalam maupun di luar kekuasaan, sikap politik dan kepribadian Kwik dinilai tidak berubah.

    Menurut Said, idealisme menjadi rel penyangga sekaligus “hakim” untuk menentukan berbagai langkah Kwik.

    “Kecintaannya terhadap Republik ini tidak surut dibarter oleh apa pun,” tuturnya.

    Saat krisis pada tahun 1997 sampai 1998, kata dia, Kwik menonjol sebagai figur terdepan mempersoalkan skema penyelesaian ala Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap utang para obligor.

    Disebutkan bahwa IMF dan sejumlah menteri di kabinet menyetujui skema pengambilalihan aset para obligor atas utang mereka di bank yang diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

    Kala itu, dikatakan Said bahwa Kwik menilai sejumlah aset perusahaan yang disita BPPN jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah utang, sebab asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajibannya.

    “Pak Kwik kalah dalam keputusan ini, namun beliau tetap berdiri dengan kepala tegak,” ucap Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) itu.

    Oleh karena itu, dirinya menegaskan tak sejengkal pun masyarakat ragu atas nasionalisme Kwik lantaran mantan Menko tersebut meneruskan jalan pikiran Presiden pertama RI Soekarno dan Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, yang menginginkan ekonomi Indonesia sebagai bangsa bisa mandiri.

    Maka dari itu, disebutkan bahwa Kwik selalu memberi perhatian besar tentang bagaimana sumber daya alam dikelola dan bagaimana cara mengelolanya.

    Dengan demikian, Said menuturkan keluarga besar PDI Perjuangan sangat merasa kehilangan atas kepergian Kwik, yang turut merupakan fungsionaris PDI Perjuangan.

    “Semoga Tuhan Yang Maha Esa menempatkan Pak Kwik ke tempat yang terhormat. Lantunan doa senantiasa kami panjatkan mengiringi rohmu di alam keabadian,” ungkap Said.

    Kwik Kian Gie yang wafat pada Senin (28/7). Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935.

    Ia merupakan seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa. Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).

    Sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, dia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

    Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan dalam PDI.

    Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik menjadi Wakil Ketua MPR RI, Menko Ekuin, Anggota Komisi IX DPR RI, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Untuk semua karyanya, ia memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana RI.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo sampaikan bela sungkawa wafatnya Kwik Kian Gie

    Presiden Prabowo sampaikan bela sungkawa wafatnya Kwik Kian Gie

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Ekonom sekaligus Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie yang diumumkan wafat pada Senin (28/7) malam.

    Presiden Prabowo mengucapkan bela sungkawa tersebut melalui media sosial Instagram resmi miliknya @prabowo yang diunggah pada Selasa.
    Dalam story Instagramnya, Presiden Prabowo mengunggah foto Kwik Kian Gie dengan foto hitam putih.

    “Turut berduka cita atas wafatnya Kwik Kian Gie. 11 Januari 1935–28 Juli 2025,” demikian tertulis dalam unggahan foto tersebut yang di bawahnya tersemat nama Prabowo Subianto.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935. Ia adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.

    Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).

    Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan. Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

    Dikutip dari situs kwikkiangie.com, Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie (KKG) menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan di dalam PDI.

    Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik menjadi Wakil Ketua MPR RI, Menko Ekuin, Anggota Komisi IX DPR RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

    Untuk semua karyanya, Kwik memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana RI.

    Kemudian pada saat Pemilihan Presiden 2019, Kwik justru menjadi penasihat ekonomi untuj pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang merupakan lawan dari partainya.

    Kala itu, PDIP mengusung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, Kwik memilih untuk berbeda pilihan dengan partainya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kiprah Politik Kwik Kian Gie: Pernah jadi Penasihat Prabowo Saat PDIP Usung Jokowi

    Kiprah Politik Kwik Kian Gie: Pernah jadi Penasihat Prabowo Saat PDIP Usung Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kwik Kian Gie telah berpulang pada umur 90 tahun. Selain dikenal sebagai seorang ekonom, Kwik juga terlibat aktif di dunia politik.

    Dikutip dari Kwikkiangie.ac.id, karier politiknya dimulai saat dirinya kembali ke Tanah Air. Kwik lantas bergabung dengan PDI Perjuangan (PDIP) pada 1987. Bersama dengan kendaraan politiknya itu, Kwik sempat menjabat sejumlah jabatan politik.

    Dalam tahun yang sama beliau mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR. Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDIP, KKG menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan.

    Sebagai kader PDI Perjuangan, KKG pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI, Menko EKUIN, Anggota Komisi IX DPR RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Untuk semua karyanya, KKG memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana RI.

    Kiprah politik Kwik yang menarik lainnya adalah pada saat Pemilihan Presiden 2019. Pada saat itu Kwik justru berada pada barisan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang merupakan lawan dari partainya.

    Kala itu, PDIP mengusung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, Kwik memilih untuk berbeda pilihan dengan partainya.

    Prabowo menyebut Kwik bersedia bergabung untuk menyukseskan Prabowo-Sandi meski dia adalah fungsionaris PDIP. Kwik, tambah Prabowo menyatakan bersedia untuk dijadikan penasihat khusus Prabowo.

    Prabowo menjelaskan dia bersama Sandi sepakat fokus pada ekonomi setelah keliling daerah menyerap aspirasi rakyat.

    Prabowo menjelaskan dia bersama Sandi sepakat fokus pada ekonomi setelah keliling daerah menyerap aspirasi rakyat.

    Kendati demikian, Kwik menyebut langkah tersebut diambilnya atas dasar pertemanan dengan Prabowo. Kwik hanya menyetujui untuk menjadi penasihat untuk Prabowo Subianto, bukan untuk partai atau koalisi.

    Mantan Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno mengenang sosok Kwik Kian Gie yang baru saja berpulang  menghadap Sang Kuasa.

    Dalam unggahan media sosialnya, Sandiaga mengunggah fotonya bersama Kwik Kian Gie saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Sandi, sapaan akrabnya, memandang sosok Kwik tidak hanya sebagai sosok ekonom senior, tapi juga sebagai seorang yang tidak pernah lelah berkontribusi untuk negara.

    “Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri.
    Indonesia berduka,” ujar Sandi dalam unggahannya.

  • 3 Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, PDIP hingga Sandiaga Sampaikan Duka Cita Nasional

    3 Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, PDIP hingga Sandiaga Sampaikan Duka Cita Nasional

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, PDIP hingga Sandiaga Sampaikan Duka Cita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kwik Kian Gie
    meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) malam. Sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) itu meninggal pada usia 90 tahun.
    Kabar meninggal dunianya Kwik Kian Gie dikonfirmasi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ), Andreas Hugo Pareira.
    “Ya betul, 28 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dalam usia 90 tahun,” ujar Andreas kepada Kompas.com, Selasa (29/7/2025) dini hari.
    Dikonfirmasi terpisah, senior PDI-P, Hendrawan Supratikno menceritakan bahwa Kwik Kian Gie Kwik Kian Gie sempat dirawat selama dua bulan di Rumah Sakit (RS) Medistra, Jakarta.
    “Beliau meninggal dunia setelah dirawat sekitar dua bulan di RS Medistra,” ujar Hendrawan.
    Hendrawan sendiri mengenang Kwik sebagai sosok yang berintegritas. Adapun mengenai tempat persemayaman jenazah Kwik Kian Gie, ia menjelaskan bahwa hal itu masih menunggu keputusan keluarga.
    “RIP (rest in peace) Kwik Kian Gie. Selamat jalan menuju keabadian, ekonom andal berintegritas. You’ll be missed,” ujar Hendrawan.
    Sandiaga Uno
    juga menyampaikan dukacita atas meninggalnya Kwik Kian Gie, yang dinilainya sebagai sosok nasionalis sejati.
    Kwik Kian Gie diketahui sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan
    Prabowo Subianto
    -Sandiaga Uno jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    “Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati,” tulis Sandiaga di akun Instagramnya, Senin (28/7/2025) malam.
    Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini mengenang sosok Kwik Kian Gie yang selalu berjuang demi kepentingan masyarakat.
    “Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” tulis Sandi.
    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai
    Gerindra
    sekaligus Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengatakan partainya merasa sangat kehilangan atas meninggalnya Kwik Kian Gie.
    Fadli Zon menyebut Kwik Kian Gie memiliki banyak pemikiran yang sejalan dengan Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya merasa sangat kehilangan sekali atas kepergian dari Pak Kwik Kian Gie, seorang ekonom, pemikir ekonomi yang nasionalis, yang juga mencita-citakan terwujudnya Pasal 33 UUD 1945. Banyak pemikiran Kwik Kian Gie yang saya kira sejalan, terutama juga dengan haluan dari Gerindra,” ujar Fadli Zon saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/7/2025) dini hari.
    KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Mantan Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri sekaligus ahli ekonomi Kwik Kian Gie saat memberikan keterangan seusai bertemu Prabowo, Sandiaga dan sejumlah petinggi Partai Gerindra di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018) malam.
    Kwik Kian Gie, kata Fadli, merupakan seorang ekonom yang punya integritas dan pemikiran-pemikiran yang sangat nasionalistik.
    Dia menyampaikan, Kwik Kian Gie memiliki pemikiran untuk bagaimana kekayaan alam Indonesia bisa digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
    “Beliau juga pernah menjadi penasihat ekonomi dari Prabowo-Sandi ketika tahun 2019. Ya ketika itu, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang pikiran-pikiran ekonomi beliau memang merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan Pasal 33 UUD 1945, itu sejalan dengan apa yang selalu dibicarakan oleh Pak Kwik Kian Gie,” ujat Fadli Zon.
    “Semoga Pak Kwik Kian Gie mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada keluarganya diberi kesabaran, ketabahan atas musibah ini,” sambungnya.
    Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935. Ia tutup usia pada 28 Juli 2025, di usia 90 tahun.
    Melansir dari laman Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBIKKG), Kwik Kian Gie merupakan sosok yang kental dengan dunia bisnis. Hingga akhirnya bergabung dengan PDI pada 1987.
    Pada tahun yang sama, Kwik Kian Gie mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    Kemudian, Kwik Kian Gie ditunjuk sebagai Menko EKUIN oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Setelah itu, Kwik Kian Gie ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada masa pemerintahan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Senior PDIP yang Jadi Penasihat Prabowo Nasional

    6 Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Senior PDIP yang Jadi Penasihat Prabowo Nasional

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Senior PDIP yang Jadi Penasihat Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kwik Kian Gie
    meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) malam. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) itu meninggal pada usia 90 tahun.
    Kwik Kian Gie juga sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan
    Prabowo Subianto
    –
    Sandiaga Uno
    jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    “Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” ujar Sandi dalam akun resmi Instagram-nya, Senin (28/7/2025) malam.
    Kembali pada medio 2018-2019, Kwik Kian Gie menjadi salah satu teman diskusi Prabowo tentang ekonomi.
    Bahkan, ia terlihat beberapa kali mendatangi kediaman Prabowo yang saat itu menjadi calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    Salah satunya terjadi pada Senin (17/9/2018), saat keduanya membahas sejumlah persoalan seperti masalah kemiskinan, pengangguran, dan strategi dalam mengatasinya
    “Saya hanya berbicara soal ekonomi dan konsepnya, jadi bagaimana menurut pikiran saya mengatasi kemiskinan, bagaimana mengatasi pengangguran,” ujar Kwik saat memberikan keteran di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (17/9/2018).
    KOMPAS.com/NURSITA SARI Ahli ekonomi Kwik Kian Gie dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/10/2017).
    Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan, dirinya memiliki kesamaan pemikiran dengan Kwik Kian Gie terkait sektor ekonomi.
    Ia menilai Kwik merupakan sosok ahli ekonomi sekaligus mantan pejabat publik yang memiliki pengalaman yang sangat baik.
    Menurut Prabowo, Kwik Kian Gie dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengatasi kesulitan ekonomi saat itu.
    “Waktu 2009 juga beliau penasihat saya dan juga terus menerus karena memang dari awal saya satu pemikiran dengan beliau. Bisa dikatakan aliran pemikiran ekonominya sama,” ujar Prabowo.
    Prabowo juga pernah menyinggung, Kwik Kian Gie yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) mau bergabung dengan timnya jelang Pilpres 2019.
    “Walaupun beliau mengatakan beliau PDI-P, tetapi demi kepentingan negara beliau ingin menjadi salah satu penasihat saya,” ujar Prabowo usai bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
    Kwik Kian Gie diketahui sudah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak 1987, yang saat itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
    Pada tahun yang sama, Kwik Kian Gie mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    Kemudian, Kwik Kian Gie ditunjuk sebagai Menko EKUIN oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Setelah itu, Kwik Kian Gie ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada masa pemerintahan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.