Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Mulai 1 Agustus, Ini Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI

    Mulai 1 Agustus, Ini Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI

    Jakarta: Pemerintah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Dimulai hari ini Jumat, 1 Agustus bulan kemerdekaan menghadrikan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan. 

    Doa kebangsaan menjadi acara pembuka rangkaikan bulan kemerdekaan tahun ini. Acara ini digelar di Kawasan Tugu Proklamasi pada Jumat malam.

    “Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa. Acara akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama,” jelas Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro dalam konferensi pers Jumat, 1 Agustus 2025.
    Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI
    Berikut rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 RI yang dikemas dalam kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025:

    Doa Kebangsaan, 1 Agustus 2025
    Lokasi: Tugu Proklamasi, Jakarta

    Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Negara, Jakarta

    Pengukuhan Paskibraka , 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Kepresidenan, Jakarta

    Pidato Kenegaraan, 15 Agustus 2025
    Lokasi: Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta
     

    Ziarah Nasional dan Renungan Suci, 16 Agustus 2025
    Lokasi: Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Apel Renungan Suci juga dilaksanakan di TMP-TMP Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Merdeka, Jakarta (didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka Pukul 08.00 WIB)

    Pesta Rakyat, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta

    Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta

    Jakarta Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan perwakilan seluruh kementerian/lembaga /TNI/Polri/Danantara (BUMN), 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta

    Merdeka Run 8.0 K, 24 Agustus 2025

    Itu tadi kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, catat jadwalnya biar tidak ketinggalan ya!

    Jakarta: Pemerintah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Dimulai hari ini Jumat, 1 Agustus bulan kemerdekaan menghadrikan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan. 
     
    Doa kebangsaan menjadi acara pembuka rangkaikan bulan kemerdekaan tahun ini. Acara ini digelar di Kawasan Tugu Proklamasi pada Jumat malam.
     
    “Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa. Acara akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama,” jelas Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro dalam konferensi pers Jumat, 1 Agustus 2025.
    Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI
    Berikut rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 RI yang dikemas dalam kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025:

    Doa Kebangsaan, 1 Agustus 2025
    Lokasi: Tugu Proklamasi, Jakarta
     
    Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Negara, Jakarta
     
    Pengukuhan Paskibraka , 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Pidato Kenegaraan, 15 Agustus 2025
    Lokasi: Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta
     

     
    Ziarah Nasional dan Renungan Suci, 16 Agustus 2025
    Lokasi: Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Apel Renungan Suci juga dilaksanakan di TMP-TMP Provinsi dan Kabupaten/Kota
     
    Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Merdeka, Jakarta (didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka Pukul 08.00 WIB)
     
    Pesta Rakyat, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Jakarta Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan perwakilan seluruh kementerian/lembaga /TNI/Polri/Danantara (BUMN), 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Merdeka Run 8.0 K, 24 Agustus 2025
     
    Itu tadi kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, catat jadwalnya biar tidak ketinggalan ya!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Diganti Sugiono, Ahmad Muzani Dapat Dua Jabatan Sekaligus di Gerindra

    Diganti Sugiono, Ahmad Muzani Dapat Dua Jabatan Sekaligus di Gerindra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Spekulasi pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra resmi berakhir. Ahmad Muzani yang telah menjabat Sekjen hampir dua dekade telah mengkonfirmasi pergantian dirinya.

    Politikus Senior Partai Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri RI Sugiono ditunjuk Prabowo Subianto sebagai Sekretaris Jenderal Gerindra yang baru.

    Prosesi pergantian berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).

    “Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukkan @sugiono_56 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” kata Muzani dalam keterangan resminya di akun Instagram @ahmadmuzani2.

    Ketua MPR RI itu menyebut, penandatangan tersebut menandai berakhirnya jabatan Sekjen yang didudukinya sejak partai Gerindra didirikan pada 2008.

    Kini jabatan itu diserahkan kepada Sugiono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerindra.

    “Dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangani tersebut maka jabatan Sekjen yang telah saya emban selama 17 tahun lebih, sejak berdirinya partai pada 6 Februari 2008 sampai dengan 1 Agustus 2025, telah digantikan oleh Sugiono,” ujarnya.

    Muzani diberi kepercayaan menduduki jabatan sebagai sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra.

    “Selanjutnya Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina mempercayakan saya untuk menduduki jabatan sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan,” katanya.

    Muzani pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Prabowo serta kepada seluruh kader Gerindra atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama ini untuk mengampu jabatan tersebut.

  • Lebih 17 Tahun Jabat Sekjen Gerindra, Prabowo Tunjuk Sugiono Gantikan Ahmad Muzani

    Lebih 17 Tahun Jabat Sekjen Gerindra, Prabowo Tunjuk Sugiono Gantikan Ahmad Muzani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Senior Partai Gerindra, Sugiono ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.

    Prosesi pergantian berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).

    “Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukkan @sugiono_56 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” kata Muzani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ahmadmuzani2.

    Dia mengatakan, penandatangan tersebut menandai berakhirnya jabatan yang diampunya sebagai Sekjen Partai Gerindra sejak pertama partai tersebut didirikan pada 2008.

    Kini jabatan itu diserahkan kepada Sugiono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerindra.

    “Dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangani tersebut maka jabatan Sekjen yang telah saya emban selama 17 tahun lebih, sejak berdirinya partai pada 6 Februari 2008 sampai dengan 1 Agustus 2025, telah digantikan oleh Sugiono,” ujarnya.

    Ketua MPR RI itu menyatakan, saat ini, ia diberi kepercayaan mengampu jabatan sebagai sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra.

    “Selanjutnya Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina mempercayakan saya untuk menduduki jabatan sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan,” katanya.

    Muzani pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo serta kepada seluruh kader Gerindra atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama ini untuk mengampu jabatan tersebut. Dia juga memohon maaf apabila selama menjabat sekjen Partai Gerindra terdapat kesalahan maupun kekeliruan.

  • Upaya Perlindungan terhadap Korban TPPO Harus Dikedepankan

    Upaya Perlindungan terhadap Korban TPPO Harus Dikedepankan

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan, sebagai bagian perlindungan negara kepada setiap warganya. 

    “Pada kasus-kasus TPPO yang kerap menyasar perempuan seringkali terjadi praktik kriminalisasi terhadap korban. Kondisi ini harus segera diatasi dengan mengedepankan langkah perlindungan bagi korban,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat 1 Agustus 2025.

    Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020–2024 mengungkapkan 267 kasus TPPO  melibatkan perempuan sebagai korban.

    Komnas Perempuan juga menyoroti masih terjadinya praktik kriminalisasi terhadap korban TPPO, antara lain perempuan korban justru dipermasalahkan dokumennya, dideportasi, atau dikriminalisasi akibat situasi eksploitasi yang dialaminya.

    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera diatasi agar upaya perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, dapat diwujudkan. 
     

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, respons terkait perkembangan sejumlah modus dan tujuan  TPPO yang terjadi saat ini harus mampu diantisipasi dengan langkah-langkah sistematis. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai, langkah antisipasi tersebut membutuhkan dukungan sejumlah pihak, mengingat modus baru TPPO berkembang dengan cepat memanfaatkan teknologi digital. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap negara tidak abai dengan perkembangan kasus-kasus TPPO yang mengancam perempuan, anak, dan kelompok masyarakat marjinal. 

    Menurut Rerie, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dan memberikan dasar hukum bagi perlindungan HAM.

    Karena itu, tegas dia, negara wajib melindungi setiap warga negara dari berbagai ancaman terhadap hak-hak dasar mereka

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan, sebagai bagian perlindungan negara kepada setiap warganya. 
     
    “Pada kasus-kasus TPPO yang kerap menyasar perempuan seringkali terjadi praktik kriminalisasi terhadap korban. Kondisi ini harus segera diatasi dengan mengedepankan langkah perlindungan bagi korban,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat 1 Agustus 2025.
     
    Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020–2024 mengungkapkan 267 kasus TPPO  melibatkan perempuan sebagai korban.

    Komnas Perempuan juga menyoroti masih terjadinya praktik kriminalisasi terhadap korban TPPO, antara lain perempuan korban justru dipermasalahkan dokumennya, dideportasi, atau dikriminalisasi akibat situasi eksploitasi yang dialaminya.
     
    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera diatasi agar upaya perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, dapat diwujudkan. 
     

     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, respons terkait perkembangan sejumlah modus dan tujuan  TPPO yang terjadi saat ini harus mampu diantisipasi dengan langkah-langkah sistematis. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai, langkah antisipasi tersebut membutuhkan dukungan sejumlah pihak, mengingat modus baru TPPO berkembang dengan cepat memanfaatkan teknologi digital. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap negara tidak abai dengan perkembangan kasus-kasus TPPO yang mengancam perempuan, anak, dan kelompok masyarakat marjinal. 
     
    Menurut Rerie, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dan memberikan dasar hukum bagi perlindungan HAM.
     
    Karena itu, tegas dia, negara wajib melindungi setiap warga negara dari berbagai ancaman terhadap hak-hak dasar mereka
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • 4 Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra yang Gantikan Ahmad Muzani Nasional

    4 Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra yang Gantikan Ahmad Muzani Nasional

    Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra yang Gantikan Ahmad Muzani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Ahmad Muzani
    resmi mengumumkan pergantian jabatan Sekretaris Jenderal Partai
    Gerindra
    melalui akun Instagram pribadinya, @ahmadmuzani2.
    Dalam unggahan pada Jumat (1/8/2025), Muzani menyampaikan bahwa
    Sugiono
    ditunjuk sebagai Sekjen baru Partai Gerindra menggantikan dirinya.
    Pengumuman ini disampaikan usai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan penunjukan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Jumat (1/8/2025).
    “Dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangani tersebut, maka jabatan Sekjen yang telah saya emban selama 17 tahun lebih sejak berdirinya partai pada 6 Februari 2008 sampai dengan 1 Agustus 2025 telah digantikan oleh Sugiono,” tulis Muzani, di akun Instagramnya.
    Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo dan seluruh kader Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selama hampir dua dekade menjabat sebagai Sekjen.
    “Saya menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalani jabatan sebagai Sekjen partai terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kealpaan yang menyebabkan tidak berkenan kepada kawan-kawan seperjuangan,” ungkap Ketua MPR RI ini.
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).
    Lantas, siapa Sugiono yang merupakan Menteri Luar Negeri (Menlu) yang kini juga ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra? Berikut profilnya:
    Sugiono lahir di Takengon, Aceh, pada 11 Februari 1979. Ia menempuh pendidikan di SDN 1 Takengon (1985-1991), SMPN 3 Banda Aceh (1991-1994), dan SMA Taruna Nusantara Magelang (1994-1997).
    Setelah itu, Sugiono Sugiono melanjutkan pendidikannya ke Norwich Military Academy-Amerika usai lulus dari SMA Taruna Nusantara.
    Sugiono meraih gelar sarjana dari program studi teknik komputer di Norwich University dan sempat tinggal serta bekerja di Rhode Island.
    Kemudian, Sugiono melanjutkan pendidikan calon perwira TNI (Semapa PK) di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 2002. Lalu, dilantik sebagai Letnan Dua korps Infanteri.
    Ia mengenal Prabowo saat menjadi sekretaris pribadinya sebelum pembentukan Partai Gerindra. Karenanya, banyak yang menyebut Sugiono sebagai salah satu “anak ideologis” Prabowo.
    Hingga akhirnya, Sugiono Sugiono menjadi bagian dari anggota Dewan Pendiri Partai Gerindra dan aktif sebagai kader sejak 2008.
    Di Partai Gerindra, ia pernah menduduki sejumlah posisi, mulai dari Wakil Ketua Harian DPP Gerindra (2020-2025), Wakil Ketua Umum DPP Gerindra (2020-2025), dan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI (2021-2024).
    Adapun di DPR, Sugiono terpilih sebagai anggota legislatif pada periode 2019-2024 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I. Ia menduduki posisi di Komisi I dan sempat memimpin alat kelengkapan dewan (AKD) tersebut.
    Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Sugiono ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Kabinet Merah Putih.
    Kini beberapa bulan setelahnya, Sugiono didapuk menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra untuk menggantikan Ahmad Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sah! Ahmad Muzani Umumkan Sugiono Jadi Sekjen Baru Gerindra Nasional 1 Agustus 2025

    Sah! Ahmad Muzani Umumkan Sugiono Jadi Sekjen Baru Gerindra Nasional 1 Agustus 2025

    Sah! Ahmad Muzani Umumkan Sugiono Jadi Sekjen Baru Gerindra
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal
    Partai Gerindra

    Ahmad Muzani
    resmi mengumumkan pergantian jabatan Sekjen partainya melalui akun Instagram pribadinya, @ahmadmuzani2.
    Dalam unggahan pada Jumat (1/8/2025), Muzani menyampaikan bahwa
    Sugiono
    ditunjuk sebagai Sekjen baru Partai Gerindra menggantikan dirinya.
    Unggahan itu dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono.
    “Betul (unggahan Ahmad Muzani diganti Sugiono),” ucap Budisatrio, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.
    Pengumuman ini disampaikan usai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra,
    Prabowo Subianto
    , menandatangani surat keputusan penunjukan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, hari ini.
    “Dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangani tersebut, maka jabatan Sekjen yang telah saya emban selama 17 tahun lebih sejak berdirinya partai pada 6 Februari 2008 sampai dengan 1 Agustus 2025 telah digantikan oleh Sugiono,” tulis Muzani, di akun Instagramnya.
    Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo dan seluruh kader Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selama hampir dua dekade menjabat sebagai Sekjen.
    “Saya menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalani jabatan sebagai Sekjen partai terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kealpaan yang menyebabkan tidak berkenan kepada kawan-kawan seperjuangan,” ungkap Ketua MPR RI ini.
    Meski tak lagi menjabat sebagai Sekjen, Muzani tetap dipercaya mengemban peran strategis di struktur partai.
    Dalam unggahan yang sama, ia menyampaikan bahwa Prabowo telah menunjuknya sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Malam ini, Prabowo buka Bulan Kemerdekaan dengan Doa Kebangsaan

    Malam ini, Prabowo buka Bulan Kemerdekaan dengan Doa Kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membuka rangkaian peringatan bulan kemerdekaan RI Tahun 2025 dengan menghadiri agenda Doa Kebangsaan pada Jumat malam, di Kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, menyatakan acara ini menjadi simbol rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan YME atas kemerdekaan yang telah diraih dan perjuangan para pahlawan bangsa.

    “Jadi, pemerintah akan membuka agenda bulan kemerdekaan dengan acara Doa Kebangsaan pada tanggal 1 Agustus malam ini,” katanya.

    Ia menambahkan, Kawasan Tugu Proklamasi dipilih sebagai lokasi karena nilai sejarahnya yang erat dengan kelahiran bangsa Indonesia.

    Tugu Proklamasi adalah monumen peringatan yang dibangun pada 1946 oleh sejumlah tokoh perempuan Jakarta untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia.

    Terletak di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, di eks lokasi rumah Soekarno tempat pembacaan proklamasi, tugu ini mengalami beberapa perubahan, termasuk pembongkaran pada tahun 1960 dan pembangunan kembali pada tahun 1972.

    Juri melanjutkan, acara Doa Kebangsaan akan dihadiri sekitar 1.500 umat dari berbagai agama.

    “Doa Kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang berketuhanan, tapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

    Selanjutnya, pada 13 Agustus, Presiden dijadwalkan hadir pada dua acara penting di Istana Kepresidenan, yakni pengukuhan Paskibraka dan penganugerahan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh terpilih.

    Pada 15 Agustus, Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI, serta dalam rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan.

    Malam harinya, 16 Agustus pukul 00.00 WIB, dilaksanakan Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang juga digelar serentak di seluruh daerah.

    Puncak acara berlangsung pada 17 Agustus 2025 dengan Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Kirab Bendera Pusaka dari Monas ke Istana menggunakan kereta kencana dan kawalan pasukan berkuda menjadi bagian ikonik dalam prosesi tersebut.

    Usai upacara, masyarakat diundang dalam Pesta Rakyat di Istana, yang untuk kali pertama diselenggarakan terbuka dengan sajian makanan dan hiburan. Masyarakat yang tidak hadir di istana bisa mengikuti kegiatan serupa di kawasan Monas sepanjang hari hingga malam.

    Malam harinya, Karnaval Kemerdekaan akan digelar dari Monas menuju Semanggi. Instansi pemerintah, TNI/Polri, dan kementerian/lembaga akan menampilkan mobil hias bertema program unggulan masing-masing.

    Sebagai penutup, pada 24 Agustus 2025 digelar Merdeka Run 8.0K, lomba lari yang menandai usia 8 dekade Indonesia merdeka.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beredar Rumor Sugiono Jabat Sekjen Gerindra Gantikan Ahmad Muzani, Dasco Akhirnya Bereaksi

    Beredar Rumor Sugiono Jabat Sekjen Gerindra Gantikan Ahmad Muzani, Dasco Akhirnya Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait hebohnya kabar penggantian pada kepengurusan inti DPP Partai Gerindra.

    Kabar mengejutkan itu menyebutkan bahwa jabatan Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra digantikan oleh Sugiono, yang saat ini merupakan Menteri Luar Negeri RI.

    Dasco enggan berbicara banyak terkait kabar tersebut. Ia memilih untuk menyerahkan langsung kepada Ahmad Muzani untuk memberi penyampaian resmi.

    “Saya dari pagi banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya memang sengaja tidak menjawab karena pada waktunya mungkin besok, Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani akan menyampaikan kepada publik tentang hal-hal yang akan ditanyakan,” ujar Dasco, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

    Sugiono dan Ahmad Muzani (foto: Instagram @ahmadmuzani2)

    Wakil Ketua DPR RI hanya bisa memastikan, ada mekanisme yang harus dilalui dalam pergantian jabatan pengurus di internal Gerindra.

    “Kalau memang ada mungkin pergantian, kan bisa dimasukkan lagi (ke dalam SK). Nah itu mekanisme yang biasa di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” tuturnya.

    Sejak Kamis siang, beredar info yang diterima fajar.co.id bahwa posisi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani digantikan oleh Sugiono.

    Ahmad Muzani diketahui telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak 2008. Muzani kini menjabat Ketua MPR RI periode 2024-2029. (Pram/fajar)

  • PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional 31 Juli 2025

    PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional 31 Juli 2025

    PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto menilai MPR tidak perlu ikut turun tangan menyikapi polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
    pemisahan pemilu
    serentak nasional dan pemilu serentak lokal.
    Menurut Mulyanto, keterlibatan MPR dalam menafsirkan
    putusan MK
    justru dapat menimbulkan persoalan baru, yakni potensi terjadinya dualisme tafsir antarlembaga tinggi negara, yang pada akhirnya bisa menciptakan ketidakpastian hukum.
    “MPR RI tidak perlu turun gunung terkait perkara ini. Biarkan DPR dan Pemerintah membahas soal ini dalam kapasitas sebagai pembentuk UU,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).
    “Kita khawatir kalau MPR ikut membahas masalah ini maka dapat menimbulkan masalah baru, yakni dualitas tafsir antarlembaga tinggi negara, yakni antara MK dengan MPR RI, yang dapat berkembang dan memicu ketidakpastian hukum,” tambahnya.
    Mulyanto menegaskan bahwa secara konstitusional, kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 secara otoritatif berada di tangan MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
    Karena itu, putusan MK bersifat final dan mengikat.
    “Hal tersebut dapat juga dipandang sebagai intervensi politik (MPR RI) terhadap kekuasaan kehakiman (MK), dan ini berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, yang sangat kita jaga,” tegas anggota DPR periode 2019-2024 itu.
    Putusan MK
    Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebelumnya menuai polemik karena mengubah format pemilu serentak menjadi dua bagian: pemilu nasional (presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD).
    Sebagian pihak menilai MK telah bertindak sebagai
    positive legislator
    karena dinilai membentuk norma baru, bukan sekadar menguji konstitusionalitas undang-undang.
    Mulyanto menyarankan agar pembahasan teknis terhadap dampak putusan tersebut dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah.

    Apalagi, saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan RUU Pilkada telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    “Pimpinan lembaga tinggi perlu menghayati betul soal ini dan membahas serta mencari solusinya secara teknis di tingkat pembentuk UU, yakni DPR RI dan Pemerintah,” ungkapnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pemilu bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi secara keseluruhan.
    Karena itu, menurutnya, dibutuhkan sikap kenegarawanan dalam menyusun aturan main politik ke depan.
    “Jangan sampai demokrasi kita jalan di tempat, karena pemilu yang ruwet dengan politik uang dan menghasilkan pemimpin yang cenderung populis serta menomorduakan kompetensi,” ujar dia.
    “Hampir tiga puluh tahun Reformasi, namun masih dirasakan di sana-sini ketidakpuasan terhadap kualitas demokrasi kita. Kita membutuhkan banyak negarawan dalam pembentukan UU ini,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Buruh tolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD

    Partai Buruh tolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan menolak wacana penggunaan kembali sistem Pilkada tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.

    “Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden,” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan spirit reformasi yang salah satu hasilnya adalah pemilu langsung.

    Said Iqbal juga mengatakan bahwa pemilihan secara tidak langsung tersebut seakan mengembalikan orde baru.

    “Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan, belum panjang reformasi usianya,1998 ke 2025 baru berapa tahun, Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan,” ujarnya.

    Said kemudian mencontohkan Amerika Serikat (AS) dengan sistem electoral college, sebagai contoh pemilu tidak langsung, Meski demikian hal tersebut dilakukan karena AS adalah negara dengan sistem pemerintahan federal.

    Dia menilai sistem tersebut sudah berjalan selama ratusan tahun di AS dan memang sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh AS.

    Oleh karena itu, Said menilai sistem pemilu tidak langsung tersebut tidak tepat untuk diadaptasi ke da lam sistem Pemilu Indonesia.

    “Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan, kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur, kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.