Ketika Gibran Menunduk untuk Jabat Tangan Try Sutrisno…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan silaturahmi ke kediaman Wapres ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta pada Rabu (13/08/2025).
Berdasarkan foto yang dirilis Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, Gibran mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sedangkan Try Sutrisno mengenakan seragam cokelat khas Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
Pada salah satu foto, tampak Gibran menundukkan badan seraya mencium tangan Try Sutrisno.
Ada juga foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan sembari berdiri.
Dalam pertemuan ini, Gibran disambut langsung oleh Try Sutrisno saat tiba di kediaman eks wakil presiden itu.
Hadir juga istri Wapres ke-6 RI, Tuti Try Sutrisno, dan putri pertamanya, Nora Tristyana Try Sutrisno, yang ikut menyambut kedatangan Gibran.
Menurut keterangan Setwapres, pertemuan keduanya disebut berjalan dalam suasana yang hangat dan penuh rasa hormat.
Gibran dan Try Sutrisno juga terlihat asyik berdiskusi membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global.
Try Sutrisno juga memberikan wejangan berharga terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
Pada tengah silaturahmi, Gibran pun menyampaikan undangan Upacara Peringatan HUT ke-80 RI kepada Try Sutrisno.
Sebelumnya, hubungan antara Try Sutrisno dan Gibran menjadi perbincangan publik setelah muncul Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari posisi wakil presiden.
Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Forum tersebut mengeluarkan deklarasi berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan
reshuffle
terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Gibran maju pada Pemilu 2024 lalu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunnya adalah Try Sutrisno yang menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: MPR RI
-
/data/photo/2025/08/13/689c145097274.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketika Gibran Menunduk untuk Jabat Tangan Try Sutrisno… Nasional 13 Agustus 2025
-
/data/photo/2025/08/13/689c116c5194f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Gibran Sowan ke Kediaman Try Sutrisno Jelang HUT Ke-80 RI Nasional
Gibran Sowan ke Kediaman Try Sutrisno Jelang HUT Ke-80 RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bersilaturahmi ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta pada Rabu (13/08/2025).
Dari rilis yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden RI, pertemuan ini menjadi momen bagi Gibran untuk menyampaikan undangan Upcara Peringatan HUT ke-80 RI yang aka digelar pada Minggu (17/8/2025).
Undangan diterima dengan penuh perhatian oleh Try Sutrisno yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Veteran Nasional.
Saat tiba, Wapres disambut langsung oleh Try Sutrisno dan istri, Tuti Try Sutrisno, serta putri pertama Wapres ke-6, Nora Tristyana Try Sutrisno.
Dari foto yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, terlihat Gibran menyambangi kediaman Try Sutrisno memakai kemeja berwarna putih dan celana hitam.
Sementara itu, Try Sutrisno memakai seragam cokelat khas Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
Dari salah satu foto yang diterima, ada momen saat Gibran dan Try Sutrisno saling berjabat tangan.
Pertemuan ini digelar dalam suasana yang hangat dan penuh rasa hormat.
Keduanya juga berdiskusi membahas banyak hal, mulai dari pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global.
Pada kesempatan ini, Try Sutrisno juga memberikan wejangan berharga terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat semakin mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional.
Adapun kehadiran Wapres Gibran di kediaman Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.
Selain itu, kunjungan ini disebut menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional.
Sebelumnya, hubungan antara Try Sutrisno dan Gibran menjadi perbincangan publik setelah muncul Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari posisi wakil presiden.
Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Forum tersebut mengeluarkan deklarasi berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Gibran maju pada Pemilu 2024 lalu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunnya adalah Try Sutrisno yang menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5313612/original/072805100_1755049213-image_1_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Klinik Pratama MPR Jalani Survey Akreditasi Lafkespri, Komitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan – Page 3
Di kesempatan yang sama, salah seorang Tim Surveyor Akreditasi, Dr. dr. Misbahul Munir mengapresiasi penerimaan dari Sesjen MPR RI dan Klinik Pratama MPR yang sangat mendukung kegiatan survey akreditasi ini.
“Saya berterima kasih atas penerimannya. Survey daringnya sudah kita lakukan, kita sudah terima seluruh dokumennya yang tertata sangat rapi. Tinggal nanti kita istilahnya melakukan triangulasi, supaya apa yang dituliskan itu dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti teman-teman daru Klinik Pratama MPR siap dan saya yakin teman-teman sudah siap,” katanya.
Terkait pernyataan Sesjen MPR Siti Fauziah tentang pelayanan yang maksimal, yang Paripurna bukan hanya dari sisi fasilitas tapi juga dari hati sehingga pasien nyaman, sangat diapresiasi Misbahul. “Sekalipun di era modernisasi ini kita dipermudah dengan kemajuan teknologi, tapi namanya manusia, tidak hanya diperlukan sentuhan fisik semata, tapi juga sentuhan-sentuhan non fisik termasuk pelayanan dengan hati,” ujarnya.
Misbahul berharap, dokumen-dokumen yang sudah ada itu betul-betul bisa dilaksanakan. Juga evaluasi rutin yang sudah dilakukan, sudah terbangun. Artinya, bagaimana Klinik Pratama bisa menerima regulasi dari eksternal, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan berbagai undang-undang yang dibangun, sehingga bisa dijabarkan secara lebih operasional, untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, Paripurna dan berkelanjutan.
“Pastinya, kami dari Lafkespri ikut bangga bisa berkontribusi mewujudkan Klinik Pratama MPR berkualitas secara mutu dan keselamatan, yang kemudian menghasilkan layanan yang Paripurna secara berkelanjutan,” tandasnya.
Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan dan apreasiasi dari Misbahul Munir sebagai Surveyor kepada Klinik Pratama MPR, antara lain, Penyambutan yang hangat dan ramah, Meluangkan waktu dan pikiran, Menerima masukan dan arahan, Seluruh karyawan berpartisipasi, dan Gedung baru klinik.
Di sesi selanjutnya, Tim Surveyor melakukan kunjungan fisik langsung menyambangi Klinik Pratama MPR di Kompleks Gedung MPR. Di sana, Tim Surveyor melakukan survey berbagai hal antara lain pengecekan seluruh ruangan pelayanan medis, sampai melakukan simulasi teknis pengobatan dengan menjadi pasien, untuk mengetahui kualitas pelayanan mulai dari pendaftaran sampai konsultasi ke dokter yang bertugas.
Untuk diketahui, Klinik Pratama MPR telah melewati beberapa tahap untuk mendapatkan akreditasi oleh Lafkespri. Tahap pendaftaran dan pengajuan dokumen sudah dilakukan. Tahap selanjutnya yang dilakukan hari ini adalah tahap Survey Akreditasi yang dilakukan tim surveyor yang ditunjuk oleh Lafkespri yang melakukan penilaian langsung di klinik, meliputi berbagai aspek seperti kepemimpinan, layanan klinis, manajemen penunjang, dan mutu pelayanan. Selanjutnya, tahap Penilaian dan Hasil. Berdasarkan hasil survei, Lafkespri akan menentukan status akreditasi klinik, apakah Paripurna, Utama, Madya, atau Belum Terakreditasi.
-
/data/photo/2025/08/08/6895fc1024f13.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prada Lucky Tewas Dianiaya 20 Senior, Anggota MPR: Mental dan Psikis TNI Harus Diperiksa Rutin Regional 12 Agustus 2025
Prada Lucky Tewas Dianiaya 20 Senior, Anggota MPR: Mental dan Psikis TNI Harus Diperiksa Rutin
Tim Redaksi
SIKKA, KOMPAS.com
– Anggota MPR RI, Melchias Markus Mekeng ikut menanggapi kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23).
Prada Lucky meninggal usai dianiaya beberapa orang seniornya di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo.
Melchias mendesak para pelaku penganiayaan diproses hukum seadil-adilnya.
“Tindakan brutal ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujar Melchias dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).
Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTT 1, termasuk Kabupaten Nagekeo, politikus Partai Golkar ini berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi.
Menurutnya, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan anggota secara rutin.
“Sebagai pelajaran ke depan agar mental dan psikis para anggota secara rutin diperiksa, sehingga bisa diketahui tingkat emosional para prajurit,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI itu juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban.
Melchias berharap keluarga korban tabah dan kuat menghadapi situasi yang tidak diinginkan, tetapi percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik.
Diberitakan sebelumnya, Prada Lucky meninggal pada Rabu (6/8/2025), saat sedang menjalani perawatan intensif di Unit Perawatan Intensif (ICU) RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo.
Prada Lucky merupakan anggota Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo.
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto mengatakan, 20 pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Yang 20 tersangka yang sudah ditahan. Satu di antaranya perwira,” kata Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, usai melayat ke rumah duka di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (11/8/2025).
Saat ini, kata Piek, 20 tersangka itu telah diperiksa secara intensif oleh polisi militer dari Detasemen Polisi Militer Kodam Udayana.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengungkap motif di balik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Lucky.
Dia menyebutkan, peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit.
“Motif, saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit,” kata Wahyu di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5312526/original/049526700_1754967211-image_3_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bandara SIS Al Jufri Palu Resmi Berstatus Internasional, Waka MPR: Gerbang Sulteng ke Dunia – Page 3
Akbar juga menyoroti kesiapan infrastruktur dan layanan bandara. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Sulteng dalam meningkatkan kapasitas pelayanan, membangun kerja sama lintas sektor, dan memastikan keamanan serta keselamatan penerbangan.
“Kita optimistis, dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Bandara SIS Al Jufri akan menjadi pintu utama mobilitas global yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” kata Senator Dapil Sulawesi Tengah ini.
Ia menegaskan, status internasional ini harus diiringi pelayanan prima bagi penumpang domestik maupun mancanegara. “Kualitas layanan dan profesionalisme harus dijaga agar setiap tamu yang datang mendapat kesan positif,” ujarnya.
Dengan penetapan tersebut, Akbar optimistis Bandara Mutiara SIS Al Jufri akan menjadi gerbang utama Sulawesi Tengah menuju dunia.
-

Fungsimu Mengayomi, Bukan Meleyat Meleyot!
GELORA.CO – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan institusi kepolisian sekarang. Megawati menyinggung Korps Bhayangkara itu seharusnya menjalankan fungsi untuk mengayomi rakyat.
Awalnya, Megawati menceritakan sejarah ayahnya yang juga Presiden pertama Indonesia, Soekarno yang pernah dianggap berkhianat oleh negara Indonesia sendiri lantaran diterbitkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) XXXIII/MPRS/1967. Menurut Megawati, tudingan itu tak masuk akal sebab Presiden Soekarno merupakan Presiden seumur hidup saat itu.
Namun saat ia bertanya ke audiens, tak satupun memberikan jawaban yang lugas. “Masa ngomong itu aja takut? Ngapain sih takut? Takut sama polisi?” Tanya Megawati dalam acara Peresmian Serambi Pancasila dan Peluncuran Buku di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin (11/8/2025).
Megawati lantas mengungkapkan alasannya kenapa menyinggung-nyinggung polisi dalam pidato. Megawati mengaku hanya menginginkan polisi untuk menjalani fungsinya mengayomi masyarakat. “Kenapa saya menyinggung polisi? Karena saya berkeinginan juga Polisi itu mengayomi rakyatnya. Kalau sekarang kok kaya gini. Ya ngamuk lah saya,” tutur Megawati.
Presiden ke-5 RI itu lantas mengingatkan aparat harus bekerja dengan mengedepankan kehidupan bernegara. Oleh karenanya, membela dan mengayomi masyarakat menurutnya merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota Korps Bhayangkara. “Ingat, bernegara. Loh, ya iyalah, polisi saya mikir ini mau jadi apa toh yo? Loh iyalah orang dia tuh ada kok fungsinya ngayomi rakyat, membela rakyat,” tutur dia.
Megawati kemudian mengungkap bahwa fungsi kepolisian berbeda dengan TNI yang menjalankan pertahanan. Oleh karenanya setiap aparat kepolisian harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai amanat undang-undang.
“Tapi kan itu ya karena fungsi harusnya dikerjakan. Bukan sekarang meleyat-meleyot, melayat meleyot. Ya saya jengkel dong. Jengkel banget loh, Ini Indonesia Mau dijadikan apa?” tandas Megawati.
-
/data/photo/2025/07/15/6875ded51d3d2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Puan: Presiden Akan Pidato 2 Kali di Sidang Tahunan DPR/MPR, Persiapan Sudah 90 Persen Nasional 11 Agustus 2025
Puan: Presiden Akan Pidato 2 Kali di Sidang Tahunan DPR/MPR, Persiapan Sudah 90 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, persiapan sidang tahunan DPR/MPR RI yang akan digelar pada 15 Agustus 2025, sudah mencapai 90 persen.
Seluruh rangkaian kegiatan pun akan tetap sama dengan sidang tahunan yang digelar sebelumnya, yakni Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan sebanyak dua kali.
“Ya insya Allah sudah siap 90 persen dan akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Puan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).
“Dan nantinya presiden akan pidato seperti yang lalu 2 kali. Jadi, kita ikuti mekanisme seperti tahun-tahun sebelumnya,” sambung dia.
Puan menambahkan, tema untuk kegiatan sidang tahunan DPR/MPR RI akan mengikuti tema perayaan HUT ke-80 RI.
“Dan temanya ya kita akan mengikuti tema 80 tahun perayaan seperti yang ada di istana,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan sidang tahunan MPR bakal digelar di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada 15 Agustus 2025.
Pihaknya pun sudah mulai mengirimkan undangan kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo dan Presiden pendahulu untuk menghadiri acara besar tersebut.
“Ya. Tadi pagi kita rapat pimpinan MPR akan mengundang seluruh mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan tentu saja para mantan Pimpinan MPR. Semuanya akan kita undang. Hari ini undangannya akan kita serahkan,” kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).
Muzani menuturkan, pimpinan MPR RI sudah menandatangani undangan-undangan tersebut pada hari yang sama.
Pengirim undangannya pun sudah ditunjuk.
“Sudah kita tunjuk tadi, teman-teman yang akan menemui para tokoh-tokoh,” ucap dia.
Muzani menyebut, sidang tahunan merupakan bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan RI yang ke-80 pada 17 Agustus mendatang.
Acara ini biasanya diselenggarakan pada 16 Agustus setiap tahunnya, namun khusus tahun ini dimajukan satu hari lebih cepat.
“Acara akan diselenggarakan pagi hari, dan alhamdulillah, insya Allah Presiden Republik Indonesia akan hadir menyampaikan pidato kenegaraan menjelang peringatan 17 Agustus,” beber Muzani.
Tak hanya itu, MPR juga akan memperingati Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025.
Acara ini akan dihelat pada pukul 19.00 WIB.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Rakernas I Nasdem Lahirkan Pesan Politik untuk Pemerintah dan DPR
GELORA.CO -Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasdem 2025 menutup rangkaian sidang komisi dengan sederet rekomendasi strategis yang memancarkan sikap politik tegas dan arah perjuangan nyata.
Forum yang berlangsung di Makassar itu menjadi panggung konsolidasi gagasan besar, yaitu tegaknya konstitusi, perombakan sistem pemilu, percepatan legislasi pro-rakyat, dan kedaulatan ekonomi nasional.
Dalam bidang hukum, Nasdem menegaskan komitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. NasDem dengan lantang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 sebagai ultra vires, melampaui kewenangan, karena mengubah norma konstitusi adalah domain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Nasdem mendesak DPR agar memprakarsai dialog konstitusional melibatkan MPR, Presiden, dan lembaga negara terkait, demi memastikan seluruh penyelenggaraan kehidupan nasional tunduk pada UUD 1945.
Selain itu, Nasdem juga mendorong percepatan pengesahan dua rancangan undang-undang penting: RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Keduanya dinilai menjadi payung hukum yang melindungi kelompok marginal sekaligus instrumen transformasi sosial.
Di bidang politik, NasDem mengajukan gagasan penataan sistem pemilu terbuka yang dimodifikasi dengan kuota proporsional untuk memperkuat kelembagaan DPR. Posisi politik partai ditegaskan: tetap menjadi pendukung pemerintah dengan menjaga kemandirian berpikir, mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memberi solusi alternatif bagi kebijakan yang belum optimal.
Pada ranah ekonomi, sosial, dan budaya, Nasdem mematok visi kedaulatan ekonomi berbasis potensi lokal dan SDM unggul. Programnya meliputi penguatan UMKM, ekonomi kreatif, kemandirian pangan, hingga energi terbarukan.
Nasdem juga mendorong revisi UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah terkait Dana Bagi Hasil, serta mengingatkan pentingnya mencegah deindustrialisasi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Dokumen rencana kerja hasil Rakernas I ini akan menjadi pedoman, arah perjuangan dan panduan strategi taktik NasDem,” ujar Wasekjen Partai Nasdem Dedy Ramanta, dalam keterangannya, Senin, 11 Agustus 2025.
Dedy menambahkan, dengan semangat restorasi, seluruh jajaran NasDem berkomitmen mengawal hasil Rakernas ini sebagai agenda bersama demi kemajuan bangsa. Karena Nasdem punya target besar, yaitu mendominasi Pemilu 2029.
“Ringkasan umumnya yakni agar target NasDem masuk dalam posisi 3 besar pada pemilu 2029 bisa tercapai,” sambungnya.
Rakernas I 2025 tidak hanya menjadi forum internal partai, tetapi juga pesan terbuka bagi publik bahwa NasDem siap berdiri di garda depan untuk menata hukum, memperkuat demokrasi, dan memastikan pembangunan ekonomi berjalan berkeadilan.
Meski menyampaikan pesan kuat kepada Pemerintahan Prabowo – Gibran dan DPR, NasDem memastikan tulus dan totalitas mendukung pemerintah.
“Dengan menjadi pendukung pemerintah secara totalitas, kami berharap menjadi sahabat pemerintah,” demikian Dedy Ramanta
-

Pertemuan Gibran-Dasco, Manuver Amankan Posisi di Tengah Isu Pemakzulan dan Reshuffle
GELORA.CO – Pengamat politik Subairi Muzakki menyampaikan, pertemuan makan siang antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu, 9 Agustus 2025 bukan sekadar silaturahmi biasa.
Menurutnya, pertemuan itu bisa dilihat sebagai sebuah manuver politik yang cerdas dan strategis di tengah dinamika nasional yang semakin kompleks.
“Ini adalah langkah yang bisa dibaca sebagai upaya Gibran untuk mengonsolidasikan dukungan internal koalisi, terutama dari Partai Gerindra, sebagai tulang punggung pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat isu pemakzulan terhadap dirinya terus bergulir sejak awal 2025,” kata Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan ini, kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (10/8).
Subair juga menjelaskan, usulan pemakzulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang diserahkan ke DPR/MPR RI, meskipun secara konstitusional sulit direalisasikan karena memerlukan dukungan mayoritas parlemen dan proses panjang, tetap menjadi ancaman simbolis yang bisa mengganggu stabilitas eksekutif.
“Dengan bertemu Dasco, yang bukan hanya Wakil Ketua DPR tapi juga tokoh kunci Gerindra, Gibran seolah mengirim sinyal kuat, posisinya aman di bawah payung Prabowo, dan setiap upaya destabilisasi akan dihadapi dengan solidaritas legislatif-eksekutif,” paparnya.
Pertemuan ini, ujarnya, juga bisa dilihat dalam konteks kedekatan baru antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan pemerintahan Prabowo pasca-pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto pada 31 Juli 2025.
“Amnesti ini terhadap Hasto bukan hanya gestur hukum tapi barter politik yang cerdik. Prabowo merangkul oposisi potensial, sementara Megawati mendapatkan ruang untuk mendukung pemerintahan tanpa kehilangan wajah di basisnya,” tutur Subair.
Karena itu, bila melihat dalam perspektif tersebut, menurutnya, pertemuan Gibran-Dasco bisa menjadi ekstensi dari rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi. Gibran ingin memastikan bahwa kedekatan Mega-Prabowo tidak menggerus posisinya, malah justru memperkuatnya dengan menjaga aliansi Gerindra tetap solid terhadap isu-isu sensitif seperti pemakzulan.
“Di balik suasana santai dengan menu mie bakso dan dendeng balado dan tumis daun pepaya, ada dimensi lain yang tak kalah penting, yakni pengamanan jaringan Gibran di tengah hembusan isu reshuffle kabinet,” jelas Subair.
Subair menyampaikan, meskipun Presiden Prabowo menyatakan belum akan melakukan pergantian komposisi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat, rumor perombakan pasca-amnesti Hasto tetap menjadi bayang-bayang.
“Amnesti terhadap Hasto kan membuka pintu bagi kader PDIP untuk masuk cabinet. Jadi, isu pergantian menteri tetap berhembus meski Presiden Prabowo tegaskan belum ada reshuffle,” ucapnya.
Menurut Subari, Gibran, sebagai putra Jokowi, juga memiliki jaringan loyalis di berbagai pos kementerian. Pertemuan dengan Dasco ini bisa dibaca sebagai upaya preemptif untuk ‘mengamankan’ orang-orang Jokowi di kabinet.
“Memastikan bahwa jika reshuffle terjadi, posisi strategis tetap dipegang oleh figur-figur dekat Gibran atau Jokowi, bukan digeser oleh pengaruh baru dari PDIP. Ini adalah politik preventif yang brilian, menggabungkan diplomasi pribadi dengan kalkulasi kekuasaan jangka panjang,” kata Subair.
Terakhir, ucap Subair, pertemuan makan siang antara Gibra dan Dasco juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa hubungan antara Jokowi-Prabowo baik-baik saja di tengah isu ijazah palsu Jokowi, usulan pemakzulan, dan pemberian amnesti-abolisi yang seolah-olah bertentangan dengan sikap Jokowi.
“Presiden Prabowo kini mulai membentuk karakter dan visi politiknya sendiri, tidak lagi sebatas presiden bayangan dari ambisi Jokowi. Presiden Prabowo ingin menegaskan saat ini Adalah sebagai subjek politik independent,” pungkas Subair.
