Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Prabowo: Tujuan Indonesia merdeka untuk lepas dari kemiskinan

    Prabowo: Tujuan Indonesia merdeka untuk lepas dari kemiskinan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan perdananya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat, menekankan kembali tujuan Republik Indonesia merdeka ialah untuk lepas dari kemiskinan dan kelaparan.

    Oleh karena itu, Indonesia, menurut Presiden Prabowo, harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan harus berdaulat di seluruh bidang.

    “Tujuan kita merdeka ialah untuk merdeka dari kemiskinan untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan tamu undangan, yang merupakan anggota dewan, pejabat-pejabat negara, dan tokoh-tokoh masyarakat.

    Presiden Prabowo yakin dan optimistis Indonesia mampu mewujudkan visi swasembada pangan itu karena Indonesia dianugerahi sumber daya yang melimpah.

    “Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Tujuan Indonesia merdeka untuk lepas dari kemiskinan

    MPR: Prabowo berhasil perkuat bangsa di tahun pertama jadi presiden

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto berhasil memperkuat bangsa di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden.

    “Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit pesan tersebut, yaitu menjadikan Indonesia negara besar dan kuat,” kata Muzani saat berpidato dalam sidang tahunan di gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat.

    Upaya memperkuat kedaulatan itu, kata Muzani, telah dilakukan Prabowo dengan menggulirkan beragam program yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi.

    Selain itu, lanjut Muzani, Prabowo juga sudah menggelar program-program di bidang hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM yang berpengaruh pada penguatan ekonomi rakyat.

    “Ini menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Muzani saat menjelaskan ragam pencapaian Prabowo.

    Karenanya, Muzani berharap program-program tersebut dapat terus bergulir dan dipertanggungjawabkan pemerintah demi terciptanya kemakmuran rakyat.

    “Kita patut bersyukur atas pencapaian pemerintah yang layak dicatat dan mulai dirasakan manfaatnya,” jelas Muzani.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat, dengan menyoroti lebih dulu jasa presiden-presiden pendahulunya, mulai dari Presiden Ke-1 Soekarno sampai Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Presiden dalam Pidato Kenegaraan perdananya itu menegaskan 80 tahun Republik Indonesia bisa sampai seperti saat ini karena jasa-jasa presiden-presiden sebelum dirinya, yang merupakan Presiden Ke-8 RI.

    “Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke NKRI,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Kemudian, Prabowo melanjutkan Presiden Ke-2 Soeharto berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrem.

    Selanjutnya, Presiden Ke-3 B. J. Habibie memperkenalkan Indonesia ke arah teknologi tinggi, mampu memulihkan ekonomi setelah diterjang krisis ekonomi tahun 1998.

    Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, menurut Presiden Prabowo, berhasil menjaga stabilitas bangsa dan memperkokoh kerukunan bangsa.

    Kemudian, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri berhasil menyelesaikan pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi berkepanjangan, dan melaksanakan pemilihan langsung untuk pertama kalinya.

    Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kata Presiden Prabowo melanjutkan, mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia tahun 2008 dan berhasil menyelesaikan konflik Aceh.

    “Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis yaitu pandemi COVID-19,” kata Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Pada acara sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Nyanyikan Lagu Imagine dari John Lennon di Pidato Sidang Tahunan MPR RI

    Puan Nyanyikan Lagu Imagine dari John Lennon di Pidato Sidang Tahunan MPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyanyikan lagu Imagine karya John Lennon di sela-sela pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat pagi (15/8/2025).

    Lagu tersebut dia nyanyikan saat membahas kesetaraan gender. Puan menuturkan bahwa laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama serta memikul tanggung jawab yang setara dalam membangun peradaban.

    “Seperti lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people, sharing all the world,” ujar Puan sambil menyanyikan seluruh bait lirik lagu tersebut dalam pidatonya tersebut.

    Momen tersebut disambut senyum lebar dan tepuk tangan dari sejumlah anggota dewan yang hadir.

    Sebelumnya, Puan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus hidup sejahtera, sebagai bagian dari hakikat pembangunan nasional. Dia menggarisbawahi bahwa setengah dari potensi pembangunan Indonesia adalah perempuan, mengingat komposisinya mencapai 49% dari total populasi.

    Dalam era pembangunan inklusif, dia mengatakan keberadaan dan kontribusi perempuan harus ditempatkan bukan hanya dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), tetapi juga prasyarat keberhasilan pembangunan ekonomi sosial.

    Puan juga mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

    “Yaitu sekitar 21,9% atau 127 dari 580 anggota DPR RI adalah perempuan,” jelas Puan.

    Meski demikian, dia mengakui capaian itu masih jauh dari target ideal minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

    Sebagai catatan, lagu Imagine karya John Lennon dirilis pada 1971 di tengah kecamuk Perang Vietnam. Lagu ini menyuarakan pesan-pesan perdamaian merespons krisis geopolitik tersebut.

  • Puan: Cita-cita kita bukan demokrasi campur tangan dan buah tangan

    Puan: Cita-cita kita bukan demokrasi campur tangan dan buah tangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan demokrasi yang menjadi cita-cita segenap bangsa Indonesia adalah demokrasi yang mengusung supremasi suara rakyat yang bebas dari politik campur tangan dan buah tangan.

    “Sebab, demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat,” kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Puan mengatakan saat ini demokrasi dalam pemilu, selain ditentukan oleh garis tangan, juga kerap dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan.

    Kita semua, kata Puan, memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, tetapi, tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi.

    “Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya,” ujarnya.

    Ia mengatakan demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa hingga di gedung parlemen, agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite.

    Puan mengatakan rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.

    Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik.

    “Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘kabur aja dulu’, sindiran tajam ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti ‘bendera One Piece’, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” kata Puan.

    Puan menegaskan sebaik apa pun visi dan integritas partai, jika sistem politik, khususnya sistem pemilu, tidak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi.

    “Sistem pemilu kita, sebagai sarana utama membentuk perwakilan, memang belum sepenuhnya sempurna. Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya,” tuturnya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Banggar nilai kuartal II 2025 tunjukkan tanda perbaikan ekonomi

    Ketua Banggar nilai kuartal II 2025 tunjukkan tanda perbaikan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai perekonomian Indonesia pada kuartal II 2025 telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan.

    Menurut dia, hal itu tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy).

    “Ini memang transisi (pemerintahan) baru berjalan hampir 10 bulan, bahwa ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan harus kita akui,” ujar Said ditemui sebelum menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam laporan BPS, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,97 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,93 persen.

    “Yang pertama, kuartal I kita tumbuh di 4,87 persen. Kuartal II sebagaimana yang sudah disampaikan dirilis oleh BPS, (tumbuh) 5,12 persen,” ujar dia.

    Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Said memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 5,3-5,4 persen, lebih dekat pada batas atas proyeksi.

    “Karena kan ini ‘counter-cyclical’. Belanja kita dorong sedemikian rupa agar dampaknya bagi masyarakatnya tinggi,” ujar dia.

    Said juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada APBN 2026 nanti berada di kisaran 5,3-5,4 persen.

    “Kalau pertumbuhannya (2025) masih di sekitar 5-5,4 persen. Kita harapkan (ekonomi 2026) bisa 5,3-5,4 persen lah di pidato Presiden dalam nota keuangan nanti,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Said memperkirakan penerimaan negara pada 2026 berada di kisaran Rp3.145 triliun hingga Rp3.147 triliun, tidak jauh dari postur yang telah disetujui Banggar sebelumnya.

    Sementara, defisit anggaran diperkirakan berada di batas bawah, yakni 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Adapun dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR: Kritik rakyat kini hadir dalam berbagai bentuk kreatif

    Ketua DPR: Kritik rakyat kini hadir dalam berbagai bentuk kreatif

    Pemegang kekuasaan perlu bijaksana dalam mendengar, memahami, serta merespons kritik dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka. Akan tetapi, kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan dan menjadi pemecah bela

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan saat ini kritik dari rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif serta gencar memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama media sosial.

    “Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik,” kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat.

    Puan mencontohkan ungkapan kreatif kritik rakyat berupa kalimat dan sindiran seperti “kabur aja dulu” dan “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol-simbol seperti bendera One Piece.

    Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.

    “Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan dan di balik keresahan itu ada harapan,” ujar Puan.

    Puan mengatakan, dalam prinsip demokrasi, kebebasan berserikat dan berkumpul serta penyampaian kritik dan pendapat oleh rakyat harus mendapat ruang yang luas. Demokrasi tidak hanya berhenti di bilik suara, tetapi juga terus tumbuh di ruang dialog, dapur rakyat, balai desa, hingga gedung parlemen.

    “Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat,” katanya.

    Pemegang kekuasaan, kata Puan, perlu bijaksana dalam mendengar, memahami, serta merespons kritik dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka.

    Akan tetapi, Puan menekankan kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan dan menjadi pemecah belah bangsa.

    Dia juga menekankan kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan.

    “Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa,” ucap Puan.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Farhan Arda Nugraha
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua Kali Megawati Tak Hadiri Sidang MPR, Tahun 2023 SBY yang Absen

    Dua Kali Megawati Tak Hadiri Sidang MPR, Tahun 2023 SBY yang Absen

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosok Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri kembali tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR. Dia sebelumnya juga absen dalam agenda yang sama tahun 2024 lalu. 

    Dalam catatan Bisnis, Megawati terakhir kali menghadiri sidang tahunan MPR pada tahun 2023 lalu. Menariknya, pada waktu itu, justru Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang absen.

    Megawati sendiri memiliki hubungan yang rumit dengan SBY dan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Dinamika, konflik dan situasi politik masa lalu sebagai pemicunya.

    Adapun sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI-DPD RI telah berlangsung sejak pukul 09.00 WIB. Sidang secara resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani.

    Sejumlah tokoh dan pejabat penting tampak hadir pada sidang yang dilaksanakan di Komplek Parlemen itu, seperti Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.

    Selain itu, mantan pemimpin Indonesia juga menghadiri sidang, di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

    Namun dari pengamatan Bisnis melalui akun Youtube DPR RI, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri terpantau belum atau tidak hadir di sidang tersebut. Sampai saat berita ini dibuat belum ada keterangan resmi mengapa Ketua Umum PDIP itu belum atau tidak hadir dalam sidang tahunan MPR 2025.

    Dilansir Bisnis.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan belum mendapatkan informasi terkait ketidakhadiran Megawati.

    “Saya belum mendapatkan informasi kepastian dari beliau [Megawati Soekarnoputri],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo bahwa dirinya belum bisa memastikan kehadiran Megawati.

    “Ya mudah-mudahan. Normal aja saya kira,” katanya di tempat yang sama.

    Sebagai informasi, dalam sidang ini Presiden Prabowo akan memaparkan kinerja dan pembukaan rapat paripurna DPR RI serta membahas Rancangan Anggaran Belanja Negara 2026.

    Acara ini juga sebagai momentum memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ke-80, pada 17 Agustus 2025.

  • Beda Gaya dengan Jokowi, Presiden Prabowo Pilih Kenakan Jas Hadiri Sidang Tahunan MPR

    Beda Gaya dengan Jokowi, Presiden Prabowo Pilih Kenakan Jas Hadiri Sidang Tahunan MPR

    FAJAR.CO.ID — Tak ada lagi baju adat yang dikenakan presiden saat menghadiri Sidang Tahunan MPR seperti era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto tampil dengan gaya berbeda yang sederhana namun formal saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

    Prabowo memilih mengenakan setelan jas abu-abu, dipadukan dasi berkelir biru dan peci hitam saat tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 08.34 WIB.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terlihat yang mendampingi Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen. Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta Ketua DPR RI Puan Maharani langsung menyambutnya.

    Penampilan ini menjadi pembeda dengan kebiasaan Jokowi yang kerap mengenakan baju adat dari berbagai daerah saat menyampaikan pidato di forum serupa saat menjabat sebagai kepala negara.

    Tak hanya Prabowo, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka juga memilih mengenakan jas pada acara tersebut.

    Sejumlah tokoh nasional turut hadir, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam kesempatan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat mengenakan mengenakan kebaya berwarna hijau lime saat menghadiri acara kenegaraan tersebut.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8).

  • Selain Ditentukan Garis Tangan, Sering Dipengaruhi Campur Tangan

    Selain Ditentukan Garis Tangan, Sering Dipengaruhi Campur Tangan

    GELORA.CO – Ketua DPR Puan Maharani menyinggung sistem demokrasi dan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia yang sering kali dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Hal itu disampaikan Puan dalam sambutan sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

    “Saat ini, demokrasi dalam Pemilu kita, selain  ditentukan oleh garis tangan, juga sering  dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan,” ujar Puan dalam sambutannya.

    Puan menyebut, semua pihak memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan sama yang telah diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

    “Tetapi, tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi,” kata dia.

    Menurut Puan, sistem yang telah rusak ini menjadi kritik sekaligus otokritik terhadap  demokrasi dalam Pemilu Indonesia yang sudah keluar jalur. 

    Pasalnya, demokrasi yang dicita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua  warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat.

    “Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen, agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya  kesepakatan segelintir elite,” ucapnya.

    Dalam sebuah demokrasi, tuturnya, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat kritik. 

    “Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik,” tuturnya