Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keheranannya lantaran pemerintah rajin membangun kawasan Daerah Irigasi (DI) hingga waduk tapi belum berdampak signifikan mendorong hasil pertanian nasional.

    Di tengah masifnya pembangunan tersebut, Prabowo justru menyebut hasil pertanian RI masih tidak terjangkau oleh rakyat.

    “Kita subsidi irigasi, bangun-bangun waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR – DPD RI di kompleks parlemen, Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak singkronnya hulu dan hilir ekosistem itu terjadi lantaran adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

    “Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tak relevan dengan hidup kita yang modern,” tandasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memang rajin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bakal mendukung realisasi program Swasembada Pangan.

    Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Prabowo melanjutkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada empat proyek bendungan yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Keempat Bendungan tersebut di antara ya, Bendungan Way APu, Bendungan Jragung, Bendungan Mbay, hingga Bendungan Bulango Ulu.

    Selain itu, Prabowo juga menggagas pengawasan layanan Irigasi baru yang bakal mendukung kelangsungan lumbung Pangan nasional atau food estate.

  • Prabowo Sanjung BGN Sudah Salurkan MBG ke 20 Juta Orang Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Sanjung BGN Sudah Salurkan MBG ke 20 Juta Orang Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Sanjung BGN Sudah Salurkan MBG ke 20 Juta Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) karena program makan bergizi gratis telah menjangkau 20 juta anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
    “Pagi ini saya mendapatkan laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    “Di hadapan majelis terhormat ini saya menyampaikan penghargaan saya kepada kepala badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini,” ujar dia.
    Prabowo menekankan, capaian tersebut diraih hanya dalam tujuh bulan, sementara negara lain membutuhkan belasan tahun untuk hasil serupa.
    Ia mencontohkan Brasil yang butuh 11 tahun untuk memberikan 40 juta makan bergizi setiap hari.
    “Saudara-saudara, kita kadang-kadang harus mengakui kalau bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita bila ada kehendak, banyak yang bisa kita kerjakan bersama,” kata Prabowo.
    Ia juga mengakui berbagai tantangan manajemen yang harus diatasi, mulai dari pembangunan dapur, pengelolaan rantai pasok, hingga pelatihan manajer dan pelaksana lapangan, untuk memastikan program berjalan baik.
    “Sekali lagi saya tadi ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ungkit Soal Beras, Prabowo Sebut Ada Pengusaha Modal Kuat Tipu Rakyat

    Ungkit Soal Beras, Prabowo Sebut Ada Pengusaha Modal Kuat Tipu Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia –  Presiden Prabowo mengakui terjadi distorsi sistem ekonomi yang tak sesuai dengan UUD 1945. Misalnya dalam dunia perberasan, ada pengusaha dengan kekuatan modalnya yang besar tapi justru menipu rakyat.

    Hal ini diungkapkan dalam pidato kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).

    “Sungguh aneh kita subsidi pupuk subsidi alat tani pestisida, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” kata Prabowo.

    Prabowo menjelaskan yang dimaksud distorsi sistem ekonomi yang sesuai dengan UU 1945 adalah alat produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti penggilingan beras dan beras justru dikuasai segelintir pengusaha tertentu.

    “Tapi ada sementara tidak semua, saya harus fair ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka kekuatan modal untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat dan ini tidak bisa kita terima,” tegas Prabowo.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo: Azas Kekeluargaan Bukan Azas Konglomerasi!

    Prabowo: Azas Kekeluargaan Bukan Azas Konglomerasi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengaku heran ketika pemerintah telah menggelontorkan subsidi pupuk, alat pertanian, pestisida, waduh, tetapi harga pangan masih tidak terjangkau oleh rakyat.

    “Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” paparnya dalam Pidato Kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, ini adalah penyimpangan dari sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3. Prabowo menuturkan mandat dalam ayat-ayat ini telah banyak diabaikan masyarakat.

    “Saudara-saudara sekalian setelah saya pelajari saya berkeyakinan UUD pasal yang saya sebut pasal pengaman seperti pasar 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 adalah bentenh pertahanan ekonomi kita. Ayat 1 perekonomian disusun usaha bersama berdasar asas kekeluargaan bukan asas konglomerasi,” tegasnya.

    Adapun, ketahanan pangan menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo, selain pendidikan dan kemiskinan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MPR sebut pihaknya telah selesaikan rumusan awal PPHN

    MPR sebut pihaknya telah selesaikan rumusan awal PPHN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan pihaknya telah menyelesaikan rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

    “Badan Pengkajian MPR, dengan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan awal PPHN,” kata Muzani saat berpidato dalam sidang tahunan di gedung MPR, Jumat.

    Muzani menjelaskan Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil rumusan awal PPHN dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh pimpinan fraksi dan Kelompok DPD (6/8) lalu.

    Walau demikian, Muzani menilai rumusan awal itu masih harus dilengkapi dan masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

    Karenanya, dia meminta seluruh masyarakat untuk terlibat memberikan masukan demi memperkuat konsep rumusan awal PPHN.

    “Kami mengajak kepada segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, memberikan masukan terkait dengan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara,” kata Muzani.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tujuan Kemerdekaan RI versi Prabowo Subianto: Lepas dari Kemiskinan, Kelaparan dan Penderitaan – Page 3

    Tujuan Kemerdekaan RI versi Prabowo Subianto: Lepas dari Kemiskinan, Kelaparan dan Penderitaan – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyinggung kekuatan bangsa berasal dari rakyat. Menurutnya, kekuatan ini yang mampu mempertahankan kepentingan nasional.

    Dia menegaskan, Pancasila bukan sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski, diakuinya mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya, bukanlah tugas yang ringan.

    “Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa,” kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

     

  • Prabowo: Ekonomi Tumbuh 5% Tapi Masih Banyak Orang Miskin & Lapar

    Prabowo: Ekonomi Tumbuh 5% Tapi Masih Banyak Orang Miskin & Lapar

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menyoroti ekonomi nasional yang tidak merata, meskipun tumbuh 5% secara rata-rata dalam 7 tahun terakhir. Ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025)

    “Saudara-saudara ketika kita tidak konsekuen menjalankan UUD terjadi distorsi ekonomi pemerataan ekonomi tidak cepat, dimana yang menikmati pertumbuhan perekonomian hanya segelintir orang saja. Terjadi kondisi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir tidak tercermin kondisi nyata rakyat Indonesia,” jelasnya.

    Menurut Prabowo masih terlalu banyak persoalan yang harus diselesaikan di negara ini. Antara lain kemiskinan hingga kelaparan.

    “Masih terlalu banyak anak-anak kelaparan petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum punya rumah layak huni, guru yang belum dihargai dan keluarga yang tak sanggup berobat karena tidak ada faskes di daerahnya,” terang Prabowo.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Prabowo sampaikan pidato kenegaraan perdana sebagai Kepala Negara

    Presiden Prabowo sampaikan pidato kenegaraan perdana sebagai Kepala Negara

    Jumat, 15 Agustus 2025 11:09 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan, bawah) dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memberikan hormat kepasa Ketua MPR Ahmad Muzani (kedua kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/bar

    Presiden Prabowo Subianto (keempat kanan) dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (ketiga kanan), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) membungkukkan badan sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/bar

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Azas Kekeluargaan Bukan Azas Konglomerasi!

    Prabowo Sebut Keanehan Penyebab Harga Pangan Kadang Tidak Terjangkau

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyebut ada distorsi dalam sistem ekonomi Indonesia. Penyimpangan sistem ekonomi karena mengabaikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), terutama pasal 33. 

    Hal ini kemudian memicu keanehan-keanehan di sistem ekonomi Indonesia. 

    “Aneh kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk, kita subsidi beras. Tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” katanya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, hari ini, Jumat (15/8/2025).

    “Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Ada penyimpangan, bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2 , dan 3 telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad 21 ini,” ucapnya.

    Padahal, sambungnya, pasal-pasal itu adalah benteng perekonomian Indonesia. 

     

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sidang Tahunan MPR, Puan Bicara #IndonesiaGelap hingga Bendera One Piece

    Sidang Tahunan MPR, Puan Bicara #IndonesiaGelap hingga Bendera One Piece

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal sejumlah fenomena yang sempat meramaikan diskusi nasional, mulai dari tagar #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu hingga Bendera One Piece, dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Dia mengatakan fenomena-fenomena tersebut adalah wujud dari kritik masyarakat yang disampaikan dalam medium dan cara yang kreatif. 

    Kritikan-kritikan tersebut, kata Puan, disampaikan masyarakat melalui media sosial sebagai corong suara publik.

    “Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti “kabur aja dulu”, sindiran tajam “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” kata dia.

    Menurut cucu Proklamator RI tersebut, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat saat ini disampaikan sesuai dengan bahasa zaman mereka sendiri.

    Dia meneruskan bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang didengar bukanlah sekadar kata atau gambar saja. Dia mengatakan setiap kata dan pesan tersebut membawa keresahan.

    “Dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka,” ucapnya.

    Lebih jauh, Puan juga berharap semua bentuk kritik yang disampaikan rakyat tidak menjadi bara yang dapat membakar persaudaraan alias memecah belah bangsa.

    “Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan. Akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan,” tutup dia.