Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MPR RI

  • Soal Demokrasi RI, Prabowo: Ojo Rumongso Iso, Namun Iso Rumongso

    Soal Demokrasi RI, Prabowo: Ojo Rumongso Iso, Namun Iso Rumongso

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa demokrasi warisan nenek moyang bangsa Indonesia adalah demokrasi yang bercirikan kekeluargaan.

    Menurut dia, demokrasi di Indonesia mempunyai nilai gotong-royong, tepo sliro, mikul duwur dan bukan rumongso iso namun iso rumongso.

    Hal tersebut ia sampaikan dalam Pidato Pengantar Keterangan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Sidang bersama DPR, MPR, dan DPD pada hari ini, Jumat (15/8/2025).

    “Demokrasi warisan nenek moyang kita, adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita budaya kekeluargaan budaya gotong royong mikul duwur, budaya saling mengisi saling mendukung budaya tepo sliro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso, bukan rumongso iso,” kata Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menyoroti bahwa dalam pengelolaan sebuah negara modern, pengawasan merupakan komponen yang cukup vital untuk dijalankan. Pasalnya, kekuasaan tanpa pengawasan cenderung mengarah pada korupsi.

    “Perlu ada transparansi menjalankan kekuasaan kita paham sejarah umat manusia jika ada kekuasaan tidak di awasi maka kekuasaan akan menjadi korup,” katanya.

    (ven)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo: Korupsi Mengakar dari Pusat hingga Daerah, BUMN Tak Luput – Page 3

    Prabowo: Korupsi Mengakar dari Pusat hingga Daerah, BUMN Tak Luput – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membeberkan fakta korupsi yang merambah hampir seluruh birokrasi, termasuk BUMN dan BUMD.

    Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa korupsi masih menjadi persoalan besar yang mengakar di hampir seluruh lini birokrasi pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.

    Menurutnya, perilaku koruptif tidak hanya terjadi di tingkat tertentu, tetapi juga menyebar di berbagai eselon, bahkan merambah lembaga negara, BUMN, hingga BUMD.

    “Kita paham masalah korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” kata Prabowo dalam sidang tahunan MPR-DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo menilai, pengakuan terhadap kelemahan adalah langkah awal yang penting sebelum melakukan perbaikan. Ia mengingatkan, tanpa transparansi dan pengawasan yang ketat, kekuasaan berpotensi menjadi absolut dan akhirnya korup.

    “Kita paham sejarah umat manusia, jika ada kekuasaan tidak diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup, kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut,” ujarnya.

     

  • Ketua MPR puji program Prabowo yang menjawab pesan pendiri bangsa

    Ketua MPR puji program Prabowo yang menjawab pesan pendiri bangsa

    ANTARA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan aksi nyata untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, dengan memusatkan pembangunan pada berbagai sektor. Hal itu disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD RI dengan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).  (Putri Hanifa/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak hadiri sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

    Ketidakhadiran Megawati tersebut kemudian diwakilkan oleh anaknya yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor Honoris Klausa Hj. Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya,” kata Puan saat menyapa para ketua umum partai politik, dikutip dari Antaranews.

    Diketahui, sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI resmi dimulai sekitar pukul 09:00 WIB, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Jumat (15/8).

    Adapun para tokoh bangsa sebelumnya mulai berdatangan ke gedung pada pukul 07:40 WIB hingga 08:35 WIB.

    Sejumlah tokoh yang hadir yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh.

    Lalu ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

  • Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan

    Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintahannya telah menyelamatkan Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai rawan diselewengkan pada awal 2025.

    “Pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menjelaskan dana tersebut di antaranya berasal dari anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang besar, anggaran alat tulis kantor yang besar, serta berbagai anggaran lain yang selama ini menjadi sumber korupsi dan “bancakan”.

    Kepala Negara mengatakan dirinya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar NKRI. Oleh karena itu, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan.

    “Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI. Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ujarnya.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Klaim Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Jiwa

    Prabowo Klaim Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Jiwa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 20 juta jiwa.

    Hal itu diungkapkan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    “Pagi ini saya mendapatkan laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menysusui menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari,” katanya.

    Prabowo lantas mengucapkan terima kasih kepada Kepala BGN Dadan Hindayana dan seluruh anggota yang telah bekerja keras sehingga capaian tersebut dimungkinkan.

    Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan, capaian itu dicapai tujuh bulan setelah program MBG diluncurkan. Kepala negara bilang Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima MBG setiap hari.

    “Kita kadang-kadang harus mengakui bangsa kita punya kemampuan, bangsa kita bila ada kehendak, banyak yang bisa kerjakan bersama. Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik. Pembangunan fisik dapur, rantai pasok, pelatihan manajer dan pelaksana,” ujar Prabowo.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada kepala BGN. Saudara dan anggota telah bekerja dengan baik. Kita kadang yang berbuat baik lupa ucapkan terima kasih, yang salah kita tidak lupa terus diingat,” lanjutnya.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bendera One Piece Disinggu Puan saat Sidang Tahunan MPR

    Bendera One Piece Disinggu Puan saat Sidang Tahunan MPR

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena unik di era media sosial, di mana kritik rakyat hadir dalam bentuk yang kreatif, segar, dan sering kali viral.

    Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jumat, 15 Agustus 2025, Puan mencontohkan berbagai ekspresi kritik yang kini marak di dunia maya, mulai dari ungkapan singkat “kabur aja dulu”, sindiran “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol visual seperti “bendera One Piece”.

    “Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri,” ujar Puan.
     

    Makna di balik kata dan simbol
    Namun Puan mengingatkan bahwa setiap bentuk kritik baik berupa kata, gambar, maupun simbol selalu membawa pesan mendalam.

    “Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan,” tegasnya.

    Ia menekankan perlunya kebijaksanaan dari para pemegang kekuasaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami, serta merespons dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka.
     

    Menurut Puan, kritik yang sehat seharusnya tidak memicu perpecahan atau kekerasan.

    Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. katanya.

    Ia juga menegaskan bahwa kritik keras terhadap kebijakan bukanlah sarana untuk menyebarkan kebencian atau menghancurkan moral masyarakat. Justru, kritik harus menjadi alat untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bangsa.

    “Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain,” ucapnya.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena unik di era media sosial, di mana kritik rakyat hadir dalam bentuk yang kreatif, segar, dan sering kali viral.
     
    Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jumat, 15 Agustus 2025, Puan mencontohkan berbagai ekspresi kritik yang kini marak di dunia maya, mulai dari ungkapan singkat “kabur aja dulu”, sindiran “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol visual seperti “bendera One Piece”.
     
    “Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri,” ujar Puan.
     

    Makna di balik kata dan simbol
    Namun Puan mengingatkan bahwa setiap bentuk kritik baik berupa kata, gambar, maupun simbol selalu membawa pesan mendalam.

    “Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan,” tegasnya.
     
    Ia menekankan perlunya kebijaksanaan dari para pemegang kekuasaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami, serta merespons dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka.
     

    Menurut Puan, kritik yang sehat seharusnya tidak memicu perpecahan atau kekerasan.
     
    Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. katanya.
     
    Ia juga menegaskan bahwa kritik keras terhadap kebijakan bukanlah sarana untuk menyebarkan kebencian atau menghancurkan moral masyarakat. Justru, kritik harus menjadi alat untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bangsa.
     
    “Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain,” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (ANN)

  • Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12% Saat Dunia Kacau & Banyak Perang

    Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12% Saat Dunia Kacau & Banyak Perang

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ekonomi nasional masih tetap kuat meskipun di tengah gejolak global. Ekonomi bahkan tumbuh 5,12% pada kuartal II-2025.

    Demikianlah disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025)

    “Dalam 299 hari ini alhamdullilah saya melaporkan mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti di tengah konflik politik ekonomi secara global perang dagang perang tarif ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5% tumbuh 5,12%,” jelasnya.

    Prabowo menambahkan, berdasarkan analisa para pakar, ekonomi nasional akan terus meningkat ke depannya.

    Realisasi investasi Semester 1 2025 mencapai Rp. 942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu mencapai target APBN 2025.

    “Di tengah dunia penuh gonjang ganjing realisasi investasi kita S1 2025 mencapai 942 T, naik 13,6% dari tahun lalu,” ujarnya.

    Realisasi investasi Semester 1 2025 berhasil menyerap 1.200.000 tenaga kerja Indonesia.

    (emy/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketua MPR: Presiden Prabowo telah aktualisasikan demokrasi ekonomi

    Ketua MPR: Presiden Prabowo telah aktualisasikan demokrasi ekonomi

    Dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah mengaktualisasikan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktualisasi pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar janji, tetapi sebuah komitmen untuk kembali kepada ruh konstitusi kita,” kata Muzani saat memberikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Muzani mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang kaya raya, namun sebuah bangsa yang besar tidak akan membiarkan kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

    Tekad tersebut, ujar dia, berupaya diaktualisasikan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 tersebut,” katanya.

    Sebagai informasi, Pasal 33 UUD 1945 membahas mengenai perekonomian nasional.

    Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tak Pakai Baju Adat saat Sampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

    Prabowo Tak Pakai Baju Adat saat Sampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

    Bisnis.com, JAKARTA— Ada suasana berbeda di ruang utama Gedung Parlemen Senayan, Jumat (15/8/2025) pagi. Tak tampak baju adat dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama satu serta menjadi simbol kuat keberagaman Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI.

    Seperti halnya sidang tahunan tahun-tahun sebelumnya, tamu perempuan yang hadir dalam sidang tahunan MPR RI tetap mengenakan kebaya, sebagai simbol pakaian tradisional Indonesia.

    Pertama, Puan Maharani mengenakan kebaya berwarna hijau bermotif bunga dengan dikombinasikan selendang merah. Penampilannya dilengkapi dengan kain batik berwarna cokelat.

    Sedangkan Titiek Soeharto mengenakan kebaya berwarna biru langit senada dengan warna dasi Prabowo. Penampilannya dilengkapi dengan selendang dengan corak bermotif biru lebih tua.

    Alih-alih mengenakan baju adat daerah seperti Jokowi, Presiden Prabowo Subianto memakai setelan jas abu-abu gelap dengan dasi berwarna biru muda. Penampilan Prabowo yang formal, tegas, dan sederhana. Berbeda dengan tampilan Jokowi yang berganti-ganti mengenakan baju adat dari berbagai wilayah di Nusantara selama 10 tahun terakhir. 

    Tiba pada pukul 08.33 WIB dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan mengenakan dasi berwarna biru muda. Kehadirannya pun didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Ini adalah pidato kenegaraan pertama Prabowo sebagai kepala negara. Dan sejak langkah pertamanya memasuki ruang sidang, sebuah pergeseran tradisi langsung terasa, tidak ada lagi parade busana adat yang selama ini menyemarakkan hari-hari menjelang peringatan kemerdekaan RI.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun tampil serasi dalam jas formal yang sempat berganti dasi dari merah ke biru muda, sementara istrinya, Selvi Ananda, tetap anggun dengan kebaya krem.

    Ketika ditanya soal hilangnya pakaian adat di acara tahun ini, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid hanya menjawab singkat bahwa pakaian tersebut adalah simbol patriotisme.

    “Pak Prabowo patriot, jadi pakai (baju) nasional [setelan jas],” katanya singkat kepada wartawan, Jumat (15/8/2025)

    Tentu, ini kontras dengan suasana satu dekade terakhir. Sebab, era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) identik dengan ragam budaya yang diwujudkan lewat busana adat. Dari Suku Badui di Banten, Sasak dari NTB, sampai Tanimbar dari Maluku, Jokowi tak hanya mengenakan baju, tapi juga menyisipkan pesan filosofis tentang persatuan, identitas, dan penghargaan terhadap keberagaman.

    Setiap tahun, kehadiran Jokowi selalu ditunggu, bukan hanya karena isi pidatonya, tapi juga karena rasa penasaran akan pakaian adat apa yang akan dia kenakan. Tahun lalu, sebagai penutup masa jabatannya, Jokowi memilih baju Ujung Serong khas Betawi yang merupakan simbol perpisahan yang dalam kepada Jakarta sebagai ibu kota lama negara.