Kementrian Lembaga: MPR RI

Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.

“Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi.

Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim.

Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata.

Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm.

Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan.

Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi.

Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi.

Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.

Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan.

Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang.

“Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis.

Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor.

Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.

Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.

“Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi.

Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim.

Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata.

Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm.

Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan.

Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi.

Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi.

Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.

Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan.

Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang.

“Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis.

Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor.

Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

27/11/2025 03:56
Di Liga Muslim Dunia, Muzani Bicara soal Pancasila dan Keberagaman RI

Makkah –

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadi salah satu pembicara dalam acara Peluncuran Plattform Elektronik Liga Muslim Dunia, di Hotel Fairmont Makkah, Arab Saudi. Muzani bicara mengenai Pancasila dan keberagaman Indonesia.

Mulanya, Muzani menyoroti perdebatan ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Kala itu, muncul perdebatan soal dasar negara.

“Perdebatan itu akhirnya selesai Ketika para ulama yang memperjuangkan agar Islam formal dijadikan sebagai dasar negara dan kita semuanya menyatakan bahwa kita harus didasarkan kepada dasar kesepakatan bersama itu lah yang disebut dengan Pancasila,” kata Muzani di Fairmont Hotel Makkah, Arab Saudi, Rabu (26/11/2025).

Pancasila, kata Muzani, adalah kesepakatan bersama di antara banyak etnik, suku, ragam budaya, pulau, dan agama. Muzani menjelaskan di Indonesia ada 6 agama yang diakui, 300 etnik, 17 ribu pulau dan lebih dari 700 bahasa.

Karena keragaman ini, tambah Muzani, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus menjaga persatuan. “Di antara banyak etnik tersebut, di antara banyak agama tersebut dan di antara banyak suku budaya dan pulau tersebut, itu sebabnya kemudian tokoh-tokoh Islam mendapatkan rumusan Pancasila adalah dasar yang harus kita pertemukan dalam negara Indonesia,” jelas Muzani.

“Kita merasa bahwa nilai Islam harus menjadi sinar bagi kehidupan kita bernegara. Kita merasa menghormati agama lain dan memberi agama lain untuk menjalankan ibadah bagian dari agama rahmatan lil alamin yang kita junjung tinggi seperti yang diajarkan oleh para ulama dan ujungnya adalah Rasulullah,” ujarnya.

(isa/whn)

27/11/2025 02:55
Muzani Hadiri Peluncuran Platform Elektronik Liga Muslim Dunia di Makkah

Makkah –

Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri acara peluncuran platform elektronik Liga Muslim Dunia di Hotel Fairmont Makkah, Arab Saudi. Muzani dijadwalkan turut menjadi pembicara.

Pantauan detikcom, Rabu (26/11/2025), Muzani tiba pukul 20.35 waktu setempat. Turut mendampingi sejumlah pejabat di antaranya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan lainnya.

Dari agenda yang didapat, acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Imam Masjidil Haram Syaikh Dr. Abdullah bin Awadh Al-Juhany yang akan membacanya.

Setelahnya diagendakan sambutan dari Ketua Mejelis Tinggi Keislaman Al-Jazair, Syaikh Mabruk Ali Muhammad Zaid Al-Kheir. Kemudian, Muzani dijadwalkan memberikan sambutan. Saat ini, acara masih berlangsung.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa, Muzani mengatakan platform ini sangat penting di era digital yang perkembangan sangat maju dan cepat. Platform ini, kata Muzani, akan berdampak mendekatkan pandangan-pandangan keagamaan, membangun jembatan antar mazhab Islam dengan tujuan akhir menyatukan umat Islam dalam satu persaudaraan dan kemanusiaan, serta menjauhkan dari sikap fanatisme kelompok.

(isa/whn)

27/11/2025 01:04
Badan Pengkajian MPR soroti relevansi Pasal 30 UUD 45 di era modern

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengkajian MPR RI menyoroti relevansi Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 tentang pertahanan dan keamanan, serta tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Hal tersebut dibahas Badan Pengkajian MPR dalam Focus Group Discussion (FGD) yang secara khusus menyoroti Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 tentang pertahanan dan keamanan.

Badan Pengkajian MPR menilai tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi Indonesia saat ini jauh lebih kompleks dari sekadar rumusan yang tercantum dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 itu.

“Dalam FGD-FGD sebelumnya dengan beberapa pakar, kami mendapat banyak masukan bahwa pendekatan dan cara pandang terhadap isu pertahanan dan keamanan dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 adalah cara pandang lama yang mungkin tidak bisa kita gunakan lagi untuk menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini,” kata Wakil Ketua Badan Pengkajian Benny K. Harman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

FGD Badan Pengkajian Kelompok V ini dihadiri Anggota Badan Pengkajian MPR Mohammad Iqbal Romzi, dan tiga orang narasumber yaitu Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Aditya Batara Gunawan, staf pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Bakrie Anton Aliabbas, dan Director of Media Kernels Indonesia/Drone Emprit Ismail Fahmi..

Menurut Benny K. Harman, para pendiri bangsa saat menyusun Pasal 30 UUD 1945 (sebelum amandemen) secara sederhana melihat ancaman pertahanan dan keamanan karena perspektifnya adalah melindungi pemerintah, wilayah, dan rakyat, dari ancaman fisik negara lain, sehingga wilayah harus dijaga, dan membela negara adalah membela wilayah.

“Setelah puluhan tahun, bentuk ancaman tidak fisik lagi. Negara lain tidak perlu menjajah secara fisik untuk menguasai, mengendalikan, dan merebut sumber daya alam,” ujarnya.

Benny memberi contoh, dengan sistem keuangan, kedaulatan negara hampir tidak ada lagi. Ini bisa dilihat dari penguasaan melalui saham-saham korporasi di Indonesia yang dimiliki orang asing. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, namun sudah banyak dikuasai orang lain.

“Kemudian, siber dan artificial intelegence (AI). Ini juga tantangan, karena teknologi siber ini untuk mengganggu sistem pertahanan dan keamanan kita,” jelasnya.

Tantangan pertahanan dan keamanan pada masa lalu, lanjut Benny, jauh berbeda dengan tantangan pada saat ini.

“Pertanyaannya, cara pandang pertahanan dan keamanan kita tentu sudah berubah. Karena itu kita memerlukan adanya masukan gagasan dan pemikiran untuk Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 ini,” kata Benny.

Aditya Batara Gunawan sependapat dengan Benny K. Harman, bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia sudah berubah. Ancaman tersebut antara lain ancaman grey zone conflict sebagai arena konflik baru (ancaman keamanan dalam bentuk provokasi dengan instrument non-militer), ancaman ekonomi, dan ancaman siber karena sulit membedakan mana kombatan dan non-kombatan, dan tidak pernah selesai (berlarut-larut) karena sulit mengidentifikasi musuh.

“Masih relevankah sishankamrata? Saya melihat masih sangat relevan. Cuma problemnya selama ini kita menghilangkan manifestasi ‘sistem’ dari sishankamrata. Jadi, kita hanya memikirkan hankamratanya saja. Sishankamrata masih relevan tapi tidak adaptif dengan perkembangan zaman,” kata Aditya.

Aditya menegaskan spektrum ancaman yang multidimensi memerlukan pendekatan yang koheren. Karena itu, diperlukan sistem yang terpadu dari unsur-unsur interoperabilitas (TNI-Polri), kolaborasi TNI-Polri dan K/L (Kementerian/Lembaga), dan pertahanan total (K/L, publik, private).

“Indonesia membutuhkan perumusan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang mencakup makna keterpaduan. Kita memerlukan keterpaduan (sistemik) dalam kerangka pertahanan dan keamanan negara secara konstitusional,” ujarnya.

Sementara itu, Anton Aliabbas dalam paparannya memberi catatan terhadap Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Menurut Anton, penggunaan frasa “pertahanan dan keamanan” semakin mempertegas kekakuan tata kelola sektor keamanan (TNI untuk pertahanan, dan Polri untuk keamanan).

“Perlu penggunaan frasa ‘keamanan nasional’ menggantikan ‘pertahanan dan keamanan,” ujar Anton.

Selain itu, lanjut Anton, Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 terlihat ambiguitas dalam penerapan frasa ‘berhak dan wajib’ ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, juga tidak merespon perkembangan ancaman terutama hibrida-sishankamrata, serta tidak memberikan penguatan terhadap tata kelola sektor keamanan yang baik.

“Karena itu perlu pengaturan lebih eksplisit terkait tata kelola keamanan nasional, mulai dari aktor, ruang lingkup, hingga pengawasan. Juga perlu peninjauan ulang konsep sishankamrata yang lebih adaptif terhadap perkembangan ancaman. Untuk itu perlu adanya kebutuhan harmonisasi legislasi dan peraturan sektor hankam,” tuturnya.

Narasumber Ismail Fahmi menyoroti perlunya arsitektur pertahanan siber nasional yang terpadu.

“Indonesia tidak memiliki National Cyber Defence Architecture yang jelas. TNI, Polri, BSSN, Kemkomdigi punya mandat bersinggungan, tetapi tanpa garis batas yang jelas, tidak ada standard operating doctrine tentang perang siber dan respon nasional. Ruang angkasa (satellite-based defence) belum punya dasar konstitusional eksplisit,” ujarnya.

Ismail Fahmi merekomendasikan untuk memasukan ruang siber dan ruang angkasa sebagai bagian eksplisit dari domain pertahanan negara, kemudian negara wajib melindungi warga dan infrastruktur di ruang digital sebagai bagian pertahanan dan keamanan, serta memberi dasar konstitusional bagi pembentukan arsitektur komando pertahanan siber nasional yang melibatkan TNI (defence), Polri (law enforcement), BSSN (cyber security), dan Kemkomdigi (ruang digital dan informasi).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/11/2025 13:06
Fraksi Golkar MPR pertegas langkah strategis untuk pembangunan

Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar rapat internal untuk meninjau kembali seluruh agenda, program, dan inisiatif kebijakan yang telah dijalankan sepanjang tahun.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, seluruh capaian dikaji secara menyeluruh untuk memastikan arah kerja fraksi tetap relevan dengan kebutuhan bangsa serta selaras dengan dinamika politik nasional. termasuk kajian mengenai anggaran pendidikan serta inisiatif pengembangan konsep obligasi daerah.

“Kami sudah melakukan pembahasan tentang anggaran pendidikan, dan sekarang kami memulai pendalaman mengenai obligasi daerah,” kata Mekeng dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rapat tersebut berlangsung di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11).

Mekeng menuturkan bahwa Fraksi yang dipimpinnya tetap memandang bahwa pendidikan tetap menjadi sektor prioritas yang membutuhkan pengawasan ketat, terutama terkait efektivitas penyaluran anggaran dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Kajian yang telah dilakukan sepanjang tahun menjadi dasar fraksi untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemerataan akses pendidikan. Ia juga mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam kemajuan dalam kemandirian daerah.

“Yang pasti adalah terjadi perubahan yang cukup signifikan setelah Pak Prabowo memimpin negara ini. Pak Prabowo menginginkan daerah-daerah agar mandiri di dalam membangun daerahnya, karena pusat juga perlu anggaran untuk membangun,” tuturnya.

Terutama dengan adanya perubahan signifikan pada sektor keuangan daerah setelah revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Selain itu juga ia menyoroti skema baru Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak lagi berbasis pada penerimaan negara telah mempengaruhi struktur anggaran daerah. Hal ini mendorong perlunya inovasi kebijakan, termasuk inisiatif obligasi daerah yang kini tengah didorong oleh Fraksi Golkar.

“Dengan perubahan undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana DAU tidak lagi berpatokan pada penerimaan negara, terjadilah perubahan anggaran pada daerah-daerah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menginisiasi penerbitan undang-undang tentang komplikasi daerah,” tuturnya.

Untuk memperkaya kajian tersebut, fraksi telah mengadakan sejumlah sarasehan di berbagai daerah sebagai forum dialog langsung dengan pemangku kepentingan lokal. Dua daerah telah menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan, dan pada bulan Desember direncanakan penyelenggaraan lanjutan di wilayah Jawa Barat.

Lewat sarasehan ini, fraksi mengumpulkan masukan dari akademisi, pemerintah daerah, pelaku ekonomi lokal, hingga masyarakat, yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi.

“Makanya sekarang kami sedang melakukan sarasehan di berbagai daerah, sudah dua daerah, dan mudah-mudahan bulan Desember kami akan melakukan kegiatan di Jawa Barat,” tuturnya.

Keseluruhan rangkaian evaluasi ini merupakan komitmen Fraksi Partai Golkar MPR RI untuk memastikan bahwa agenda kerja mereka tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional dan daerah.

Fraksi menegaskan bahwa evaluasi akhir tahun bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari proses pembaruan strategi yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Rapat internal ini untuk diketahui ditutup dengan syukuran dan apresiasi mendalam atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

Acara tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus refleksi atas pengabdian Soeharto bagi bangsa. Syukuran dihadiri Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR, Tenaga Ahli, Sekretariat FPG MPR, serta sejumlah kader Partai Golkar.

Mekeng menegaskan bahwa penganugerahan gelar itu merupakan pengakuan negara atas kontribusi besar Soeharto, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan Pancasila, hingga pembangunan jangka panjang yang membentuk fondasi Indonesia modern.

Pihaknya menyoroti peran Soeharto dalam menstabilkan situasi politik dan ekonomi, termasuk keberhasilannya menekan inflasi dari lebih 600 persen menjadi terkendali, memperkuat kerja sama internasional, serta mencapai swasembada beras yang bersejarah.

Infrastruktur dasar seperti jalan negara, irigasi, puskesmas, sekolah, hingga industri strategis turut disebut sebagai bukti nyata pembangunan pada era tersebut. Ia juga mengajak generasi muda melihat rekam jejak Soeharto secara objektif.

“Jangan melihat orang dari sisi negatif. Manusia tidak ada yang sempurna, dan jasa Pak Harto untuk negara ini sangat besar,” kata Mekeng.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/11/2025 12:01
Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
“Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
“Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
“Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
reformasi Polri
melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
“Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 11:26
Bos PLN Curhat Harus Selesaikan Tugas Berat dari Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa penyediaan energi yang terjangkau (affordable energy) menjadi prioritas utama perusahaan di tengah kondisi global yang penuh tekanan.

Menurutnya, dengan kontraksi pasar, fluktuasi harga komoditas, hingga disrupsi teknologi, PLN melihat kebutuhan energi murah sebagai fondasi penting untuk menjaga daya saing Indonesia.

“Nah, tentu saja saya sebagai Direktur Utama PT PLN Persero mendapatkan tugas yang berat. How are we going to be able to provide affordable energy. Kenapa? Karena dengan adanya affordable energy ini akan ada investasi baru,” kata Darmawan dalam PLN CEO Forum, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (26/11/2025).

Energi terjangkau menurutnya tidak hanya soal efisiensi, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan Indonesia menarik investasi baru. Investor membutuhkan kepastian bahwa biaya energi tidak menjadi beban berat bagi operasi mereka. Oleh karena itu, PLN terus melakukan transformasi dan inovasi untuk menekan biaya produksi listrik.

Ia menekankan bahwa optimisme pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan kekompakan lintas lembaga menjadi modal besar untuk menjalankan agenda energi terjangkau ini.

“Kita hari ini punya suatu keyakinan dengan kepemimpinan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di mana Kabinet Merah Putih juga kompak. Hubungan dengan DPR juga kompak. Hubungan dengan MPR juga kompak,” ujarnya.

26/11/2025 11:00
Pramono Terbitkan Pergub 36/2025, Kenneth DPRD DKI: Langkah Berani & Bersejarah

Jakarta –

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth memberikan apresiasi besar kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang telah resmi menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2025 tentang larangan perdagangan, penjagalan, dan konsumsi daging anjing maupun kucing di wilayah Jakarta. Aturan tersebut mulai berlaku pada 24 November 2025.

Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- menilai, langkah Gubernur Pramono merupakan keputusan penting yang telah lama dinantikan berbagai pihak, mulai dari komunitas pecinta hewan, aktivis pencinta hewan.

“Saya sangat mengapresiasi langkah tegas dan berani dari Pak Gubernur Pramono Anung yang pada akhirnya mengesahkan Pergub Nomor 36 Tahun 2025 ini. Ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan hewan sekaligus kesehatan masyarakat. Selama bertahun-tahun, berbagai komunitas pecinta hewan, dokter hewan, aktivis, hingga saya di DPRD mendorong agar Jakarta memiliki regulasi jelas untuk menghentikan praktik perdagangan dan konsumsi daging anjing maupun kucing. Hari ini, komitmen itu akhirnya diwujudkan oleh Pak Gubernur,” ujar Kent dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, keputusan tersebut menunjukkan keberanian politik yang kuat dari Pramono untuk mengakhiri praktik-praktik ilegal yang selama ini masih terjadi di beberapa titik di Jakarta.

“Saya melihat keberanian Pak Gubernur ini sebagai sebuah terobosan penting. Tidak mudah membuat kebijakan yang menyentuh aspek sosial dan budaya tertentu, namun beliau menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan publik dan kesejahteraan hewan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Sikap ini harus kita apresiasi. Ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat tentang potensi penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies yang sangat berbahaya,” lanjutnya.

“Setelah Pergub ini terbit, tugas kita tidak berhenti di sini. Saya meminta Dinas KPKP DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terpadu, melakukan operasi rutin, serta menindak tegas pihak-pihak yang masih nekat memperdagangkan atau mengonsumsi daging anjing dan kucing. Saya dan teman-teman di komunitas hewan akan terus mengawal pelaksanaan aturan ini agar berjalan efektif di lapangan,” sambung Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Selain itu, kata Kent, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah membuktikan komitmennya dengan menepati salah satu janji kampanyenya, yakni menerbitkan regulasi tegas terkait larangan perdagangan, penjagalan, dan konsumsi daging anjing maupun kucing di Jakarta.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu pun mengimbau kepada masyarakat untuk turut sadar bahwa konsumsi daging anjing sangat berbahaya bagi kesehatan. Setidaknya masyarakat bisa mulai sadar bahwa mitos terkait manfaat kesehatan dari mengkonsumsi daging anjing tidak benar adanya.

“Masyarakat perlu mendapatkan edukasi untuk mematahkan mitos bahwa daging anjing bukan hanya tidak layak dikonsumsi manusia, melainkan juga beresiko membawa penyakit ‘Stop Konsumsi Daging Anjing!’. Ini dilakukan agar Kota Jakarta maju ‘Jakarta Bebas Rabies’ dan masyarakatnya beradab karena tidak memakan daging hewan peliharaan,” tuturnya.

Kent pun menambahkan, bahwa hadirnya Pergub 36/2025 menjadi momentum penting dalam upaya menciptakan Jakarta yang lebih manusiawi, modern, dan beradab.

“Dengan adanya aturan ini, saya yakin Jakarta bergerak selangkah lebih maju sebagai kota yang lebih peduli terhadap makhluk hidup dan kesehatan warganya. Ini bukan sekadar regulasi, tetapi pesan moral sekaligus komitmen untuk membangun kota yang lebih aman, modern, dan penuh rasa kemanusiaan,” pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang perdagangan dan konsumsi daging hewan penular rabies (HPR), termasuk anjing. Selain itu, daging kucing hingga kelelawar juga dilarang diperdagangkan.

Pramono mengumumkan penerbitan aturan tersebut melalui unggahan Instagram pribadinya pada Selasa (25/11/2025). Pramono mengatakan telah berjanji membuat pergub ini kepada para pencinta hewan.

“Ketika menerima para penggemar hewan, pada waktu itu saya berjanji untuk membuat pergub. Saya telah menandatangani Pergub No 36 Tahun 2025,” kata Pramono.

Dalam aturan tersebut, Pasal 27A melarang kegiatan memperjualbelikan hewan penular rabies untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup, daging mentah, maupun olahan. Aturan ini ditujukan menutup distribusi daging anjing sebagai bahan konsumsi di wilayah DKI Jakarta.

“Jenis HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan hewan sebangsanya,” ujarnya.

Selanjutnya, Pasal 27B juga melarang kegiatan penjagalan atau pembunuhan hewan penular rabies yang ditujukan untuk tujuan pangan.

“Pergub ini sudah berlaku mulai tanggal 24 November 2025,” ujarnya.

Dia mengatakan, penyusunan Pergub tersebut berlangsung sebulan. Pramono berharap kebijakan ini dapat meningkatkan standar kesehatan publik di Jakarta.

“Alhamdulillah, dalam sebulan, Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2025 mengenai larangan jual-beli dan konsumsi daging hewan penular rabies (HPR) sudah bisa berlaku,” ujarnya.

(mpr/ega)

26/11/2025 07:12
Rayakan HUT ke-25, Metro TV Gelar Syukuran hingga Konser Simfoni Perdamaian

Jakarta: Metro TV hari ini merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25. Berbagai acara digelar dalam rangka peringatan HUT ke-25 ini, mulai dari syukuran hingga konser konser simfoni gala.

Metro TV merupakan televisi berita pertama di Indonesia yang mengudara sejak 25 November 2000. Metro TV adalah anak perusahaan Media Group yang dimiliki Surya Paloh, tokoh pers Indonesia yang telah merintis usaha di bidang pers sejak ia mendirikan Harian PRIORITAS.
Syukuran HUT ke-25 Metro TV
Syukuran tepat diadakan hari ini, 25 November 2025, sebagai hari kelahiran Metro TV. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo dan disaksikan oleh CEO Media Group, M. Mirdal Akib Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta BOD Media Group.

Arief Suditomo menekankan pentingnya merefleksikan seluruh perjalanan, prestasi, dan pengorbanan yang telah dilakukan selama seperempat abad ini. Ia mengingatkan bahwa semangat kepioneran merupakan DNA yang harus terus dilestarikan.

“Semangat kepioneran itu merupakan salah satu hal yang harus kita lestarikan terus. Kita tidak harus selalu jadi yang terbaik, tetapi kita selalu ada di depan untuk banyak hal,” ujar Arief Suditomo dalam acara Syukuran dan Food Festival HUT ke-25 Metro TV.

Penghargaan untuk 80 Karyawan

Dalam momen ini Metro TV juga memberikan penghargaan khusus kepada kepada sosok-sosok yang memiliki peran vital di balik layar. Sosok-sosok penting ini merupakan rekan-rekan driver, gardener, office helper, cleaning service, dan security. Total keseluruhan ada 80 orang.

Penghargaan berupa paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo. Pemberian penghargaan secara simbolis diterima oleh beberapa perwakilan, antara lain Ebit Tri Wibowo (mewakili driver), Ilyasin (mewakili gardener), M. Wicaksono (mewakili office helper), Asep (mewakili cleaning service), dan Ritwanto (mewakili security).
Food Festival

Kemeriahan Food Festival turut menyemarakkan perayaan acara. Area parkiran diubah menjadi pusat kuliner dengan kehadiran lebih dari 10 tenant yang menawarkan beragam jenis makanan dan minuman. Mulai dari bakso, dimsum, makanan instan siap saji, tahu gejrot, zuppa soup, pempek, hingga minuman segar seperti es cendol, es teh, kopi, dan es krim.
Konser Simfoni Perdamaian
Selain itu, malam ini juga bakal digelar perayaan musik dalam bentuk konser simfoni gala, menampilkan orkestra lintas genre dan monolog tokoh inspiratif. Acara ini menyajikan perjalanan emosional melalui musik dan narasi kemanusiaan. Fokusnya meliputi kondisi perdamaian dunia, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian global, serta seruan untuk aksi bersama dalam menjunjung tinggi kemanusiaan.

Sobat Medcom dapat menyaksikan konser yang menghadirkan musisi ternama mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’ Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, dan Elang Biru mulai pukul 19.30 WIB.

Jakarta: Metro TV hari ini merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25. Berbagai acara digelar dalam rangka peringatan HUT ke-25 ini, mulai dari syukuran hingga konser konser simfoni gala.

Metro TV merupakan televisi berita pertama di Indonesia yang mengudara sejak 25 November 2000. Metro TV adalah anak perusahaan Media Group yang dimiliki Surya Paloh, tokoh pers Indonesia yang telah merintis usaha di bidang pers sejak ia mendirikan Harian PRIORITAS.
Syukuran HUT ke-25 Metro TV
Syukuran tepat diadakan hari ini, 25 November 2025, sebagai hari kelahiran Metro TV. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo dan disaksikan oleh CEO Media Group, M. Mirdal Akib Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta BOD Media Group.

Arief Suditomo menekankan pentingnya merefleksikan seluruh perjalanan, prestasi, dan pengorbanan yang telah dilakukan selama seperempat abad ini. Ia mengingatkan bahwa semangat kepioneran merupakan DNA yang harus terus dilestarikan.

“Semangat kepioneran itu merupakan salah satu hal yang harus kita lestarikan terus. Kita tidak harus selalu jadi yang terbaik, tetapi kita selalu ada di depan untuk banyak hal,” ujar Arief Suditomo dalam acara Syukuran dan Food Festival HUT ke-25 Metro TV.

Penghargaan untuk 80 Karyawan

Dalam momen ini Metro TV juga memberikan penghargaan khusus kepada kepada sosok-sosok yang memiliki peran vital di balik layar. Sosok-sosok penting ini merupakan rekan-rekan driver, gardener, office helper, cleaning service, dan security. Total keseluruhan ada 80 orang.

Penghargaan berupa paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo. Pemberian penghargaan secara simbolis diterima oleh beberapa perwakilan, antara lain Ebit Tri Wibowo (mewakili driver), Ilyasin (mewakili gardener), M. Wicaksono (mewakili office helper), Asep (mewakili cleaning service), dan Ritwanto (mewakili security).
Food Festival

Kemeriahan Food Festival turut menyemarakkan perayaan acara. Area parkiran diubah menjadi pusat kuliner dengan kehadiran lebih dari 10 tenant yang menawarkan beragam jenis makanan dan minuman. Mulai dari bakso, dimsum, makanan instan siap saji, tahu gejrot, zuppa soup, pempek, hingga minuman segar seperti es cendol, es teh, kopi, dan es krim.
Konser Simfoni Perdamaian
Selain itu, malam ini juga bakal digelar perayaan musik dalam bentuk konser simfoni gala, menampilkan orkestra lintas genre dan monolog tokoh inspiratif. Acara ini menyajikan perjalanan emosional melalui musik dan narasi kemanusiaan. Fokusnya meliputi kondisi perdamaian dunia, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian global, serta seruan untuk aksi bersama dalam menjunjung tinggi kemanusiaan.

Sobat Medcom dapat menyaksikan konser yang menghadirkan musisi ternama mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’ Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, dan Elang Biru mulai pukul 19.30 WIB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

26/11/2025 04:13
Tantangan Media Televisi di 2026, Titik Temu Teknologi, Audiens dan Perubahan Model Bisnis

Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengingatkan, tahun 2026 akan menjadi tahun penentu bagi dunia penyiaran, yang ditandai dengan titik temu antara kemajuan teknologi, audiens yang kritis, dan model bisnis yang terus berubah. Menurutnya, menghadapi era ini, media seperti Metro TV harus mengedepankan empati dan kepekaan sosial.

Lestari menyoroti tantangan berat yang akan dihadapi industri media, khususnya televisi berita, pada tahun mendatang. Dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-25 Metro TV, Selasa, 25 November 2025, Lestari mengatakan, 2026 akan menjadi momen di mana teknologi, audiens, dan bisnis model bertemu dalam sebuah fase disruptif.

“Catatan yang khusus saya siapkan, pernah saya sampaikan kepada Direksi pada pertemuan yang lalu, apa yang akan kita hadapi. 2026 itu adalah titik temu antara teknologi, audiens yang semakin aktif dan kritis, serta bisnis model yang berubah,” ujar Lestari di hadapan keluarga besar Metro TV.

Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah itu melanjutkan, dunia media bahkan akan berhadapan dengan situasi yang mungkin belum sepenuhnya dipahami hari ini. Satu hal yang pasti, perubahan akan terus terjadi dengan sangat cepat.

Di tengah tantangan tersebut, Lestari menekankan, nilai-nilai fundamental yang dibangun sejak awal justru menjadi fondasi utama. Filosofi “Journey with Empathy” yang diusung Metro TV. Itu, menurutnya justru sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana audiens mendambakan kedekatan dan empati.

“Keberadaan korporasi apalagi korporasi seperti Metro TV diharuskan untuk memahami dan memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial dan masyarakat. Journey with empathy sangat cocok dengan situasi hari ini,” tegasnya.

Lebih dari sekadar penyampai berita, Lestari melihat Metro TV telah tumbuh menjadi aktor dalam ekosistem sosial, ekonomi, politik, dan kebangsaan. Jaringan dan peran yang telah dibangun ini menjadi modal sosial yang tak ternilai untuk menghadapi disrupsi.

Lestari yang akrab disapa Rerie ini juga mengakui,lanskap media telah berubah drastis. Metro TV, yang pernah berjaya sebagai satu-satunya TV berita di Indonesia, kini harus bersaing di tengah pasar yang padat. “Saat ini media pemberitaan atau News TV bukan lagi sesuatu yang aneh di Indonesia. Tapi nama besar Metro TV masih tetap tinggi,” ujarnya, mengapresiasi posisi Metro TV yang masih diakui.

Dalam kesempatan itu, Lestari juga menyelipkan kilas balik perjalanan Metro TV, mulai dari harapan pendirinya, Surya Paloh, hingga peran krusial stasiun televisi ini dalam berbagai peristiwa nasional seperti tsunami Aceh 2004. Pengalaman-pengalaman itulah, menurutnya, yang membentuk ketangguhan dan jiwa Metro TV.

Menutup sambutannya, Rerie mengajak seluruh insan Metro TV untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan dengan kekuatan nilai-nilai yang telah dipegang teguh selama seperempat abad.

Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengingatkan, tahun 2026 akan menjadi tahun penentu bagi dunia penyiaran, yang ditandai dengan titik temu antara kemajuan teknologi, audiens yang kritis, dan model bisnis yang terus berubah. Menurutnya, menghadapi era ini, media seperti Metro TV harus mengedepankan empati dan kepekaan sosial.

Lestari menyoroti tantangan berat yang akan dihadapi industri media, khususnya televisi berita, pada tahun mendatang. Dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-25 Metro TV, Selasa, 25 November 2025, Lestari mengatakan, 2026 akan menjadi momen di mana teknologi, audiens, dan bisnis model bertemu dalam sebuah fase disruptif.

“Catatan yang khusus saya siapkan, pernah saya sampaikan kepada Direksi pada pertemuan yang lalu, apa yang akan kita hadapi. 2026 itu adalah titik temu antara teknologi, audiens yang semakin aktif dan kritis, serta bisnis model yang berubah,” ujar Lestari di hadapan keluarga besar Metro TV.

Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah itu melanjutkan, dunia media bahkan akan berhadapan dengan situasi yang mungkin belum sepenuhnya dipahami hari ini. Satu hal yang pasti, perubahan akan terus terjadi dengan sangat cepat.

Di tengah tantangan tersebut, Lestari menekankan, nilai-nilai fundamental yang dibangun sejak awal justru menjadi fondasi utama. Filosofi “Journey with Empathy” yang diusung Metro TV. Itu, menurutnya justru sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana audiens mendambakan kedekatan dan empati.

“Keberadaan korporasi apalagi korporasi seperti Metro TV diharuskan untuk memahami dan memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial dan masyarakat. Journey with empathy sangat cocok dengan situasi hari ini,” tegasnya.

Lebih dari sekadar penyampai berita, Lestari melihat Metro TV telah tumbuh menjadi aktor dalam ekosistem sosial, ekonomi, politik, dan kebangsaan. Jaringan dan peran yang telah dibangun ini menjadi modal sosial yang tak ternilai untuk menghadapi disrupsi.

Lestari yang akrab disapa Rerie ini juga mengakui,lanskap media telah berubah drastis. Metro TV, yang pernah berjaya sebagai satu-satunya TV berita di Indonesia, kini harus bersaing di tengah pasar yang padat. “Saat ini media pemberitaan atau News TV bukan lagi sesuatu yang aneh di Indonesia. Tapi nama besar Metro TV masih tetap tinggi,” ujarnya, mengapresiasi posisi Metro TV yang masih diakui.

Dalam kesempatan itu, Lestari juga menyelipkan kilas balik perjalanan Metro TV, mulai dari harapan pendirinya, Surya Paloh, hingga peran krusial stasiun televisi ini dalam berbagai peristiwa nasional seperti tsunami Aceh 2004. Pengalaman-pengalaman itulah, menurutnya, yang membentuk ketangguhan dan jiwa Metro TV.

Menutup sambutannya, Rerie mengajak seluruh insan Metro TV untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan dengan kekuatan nilai-nilai yang telah dipegang teguh selama seperempat abad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(CEU)

25/11/2025 19:38