Jember (beritajatim.com) – Gus Mamak, nama akrab sapaan Madini Farouq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah sosok yang dihormati di partai tersebut. Dalam dua kali pemilu, 2019 dan 2024, PPP di bawah kepemimpinannya berhasil menyabet lima kursi DPRD Jember berturut-turut.
Dua keberhasilan itu terjadi pada saat PPP dilanda krisis politik. Puncaknya, kendati jumlah pemilih di Jember bertambah, partai berlambang ka’bah itu gagal menembus Senayan.
Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Gagal memenuhi syarat ambang batas elektoral empat persen, PPP dipastikan tak akan memiliki wakil di DPR RI kecuali gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan.
Beritajatim.com mewawancarai Gus Mamak untuk meminta tanggapan soal fenomena PPP secara nasional. “Ini ironis,” katanya.
Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana Anda menanggapi kegagalan PPP menembus Senayan?
Saya merasa sangat sedih ketika mendengar kabar PPP gagal menembus Senayan, karena tidak memenuhi ambang batas empat persen. Ada kekecewaan kenapa PPP tidak bisa lolos. Ini sungguh ironis. Di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, ternyata partai Islam yang berlambangkan ka’bah gagal menembus Senayan.
Ini merupakan musibah bagi keberadaan partai politik Islam tertua di Indonesia ini. Ini merupakan pukulan bagi umat Islam, terutama kalangan politisi muslim yang aktif di PPP.
Bagaimana pengaruh kegagalan ini bagi kader-kader di bawah, khususnya di Jember?
Tentu ini akan berpengaruh terhadap kader-kader PPP di bawah. Tapi tugas kami sebagai pimpinan di level kabupaten adalah memberikan semangat agar mereka tetap optimistis menatap masa depan.
Boleh jadi ini adalah ujian bagi PPP, terutama di tingkat nasional. Entah karena beberapa faktor, apakah karena faktor internl atau eksternal, sehinngga PPP tidak bisa lolos Senayan. Apakah ini salah pengelolaan partai, salah manajemen, atau salah dalam memilih mitra koalisi saar pillpres. Ini harus jadi catatan dan evaluasi imternal PPP.
Tapi yang jelas kami tetap menyemangati kader. Ini adalah musibah nasional. Tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus membangun partai ini untuk siap menghadapi pemilu lima tahun mendatanag.
Apa faktor penyebab kegagalan ini dari internal dan eksternal?
Tentu kami harus melihat internal lebh dahulu. Ini harus dievaluasi secara nasional. Apakah karena pergantian ketua umum yang dilaksanakan sebelum muktamar, sehingga mengakibatkan orang luar melihat PPP ini sebagai partai yang kurang kondusif stabilitas internalnya?
Ataukah karena faktor ketua umum yang sekarang berstatus pelaksana tugas kurang maksimal dalam membesarkan partai? Atau bisa juga dievaluasi keberadaan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bang Sandiaga Uno, yang kita harapkan dengan bergabung ke PPP ini bisa membawa efek elektoral., tapi ternyata tidak berdampak secara elektoral.
Ini secara internal kami harus lakukan evaluasi nasional: kenapa PPP gagal. Itu harus dilakukan melalui forum, seperti lewat rapat pimpinan nasional (rapimnas), untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelamatkan PPP.
Secara eksternal ya kita harus melihat apakah ini pengaruh pemilihan presiden yang kita berkoalisi atau mendukung pasangan calon partai yang tidak dekat dengan umat Islam, jadi salah satu faktor. Atau juga mungkin karena dianggap tidak mengikuti keinginan rezim yang sedang berkuasa di negeri ini, PPP ‘dikerjai’ tidak lolos parliamentary threshold.
Ini harus dicari penyebabnya. Apakah ini karena intervensi dari rezim ataukah semata karena salah kelola partai secara internal, atau mungkin faktor ekseternal. Kalau ada partai yang terangkat suaranya di pilpres, mungkin ini karena coat tail effect. Mungkin ini efek ekor jas negatif bagi PPP.
Bagaimana dampak ke depan bagi umat Islam sebagai konstituen, ketika PPP tidak ada di DPR RI?
Semoga PPP masih lolos melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan pengurus DPP. Berdasatkan hitungan internal, PPP harusnya di atas ambang batas empat persen. DPP masih akan melakukan langkah konstitusional gugatan ke MK.
Tapi kalau benar-benar ini terjadi, ini jadi musibah nasional bagi umat Islam di Indonesia, ketika partai politik berlambang ka’bah tidak ada di parlemen. Semoga masih ada partai di parlemen yang memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi politik umat Islam. Terutama dalam rangka melakukan fungsi amar maruf nahi munkar dan menjaga NKRI dari upaya-upaya untuk membawa ke arah yang tidak sesuai dengan syaruat Islam. Mudah-mudahan masih ada partai yang bisa menyuarakan aspirasi umat Islam ketika PPP tidak ada di Senayan.
Seberapa jauh pertarungan pilpres berdampak pada kegagalan PPP?
Ini memang perlu diteliti secara mendalam untuk menjawabnya. Tapi saya melihat secara di permukaan, memang banyak tokoh PPP yangh kecewa. PPP dianggap salah pilih pada waktu pilpres, walaupun pilihan itu sudah melalui pertimbangan dan kajian mendalam.
Ya apa boleh buat. Nasi sudah jadi bubur. Sikap politik sudah diambil dan selesai, dan sayangnya yang didukung PPP kalah. Ibarat pepatah, PPP sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah mendukung calon yang tidak disepakati secara utuh di internal PPP, ternyata calon yang didukung itu juga kalah.
Ini harus jadi bahan catatan dan evaluasi. Menurut saya PPP ini harus tegas jenis kelaminnya. Jangan menjadi partai yang tidak jelas ke mana arah dukungannya dalam membawa suara dan aspirasi umat Islam. PPP adalah partai yang selama ini dikenal menyuarakan aspirasi politik umat Islam. Tapi ternyata dalam pilpes dianggap bertentangan dengan aspirasi politik umat Islam.
Pasca kegagalan ini, apa yang harus dilakukan PPP?
Tentu kami harus melakukan kajian dan evaluasi secara internal, soal hal-hal apa yang harus diperbaiki ke depan. Ini kami juga harus mau mendengar masukan dari para pakar politik yang punya keberpihakan atau kepedulian terhadap politik Islam di Indonesia. Termasuk para ulama dan tokoh-tokoh agama, maupun cendekiawan muslim. Semua dimintai masukan bagaimana perbaikan PPP ke depan, dan jadi menjadi bahan menyusun blue print perjuangan PPP, sehingga partai tidak salah langkah.
Apa saja yang harus diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya?
Siapapun yang akan jadi nakhoda ketua umum, blue print ini hrtus jadi pedoman. Semacam garis besar haluan negara. PPP ini harus punya platform ideologi politik yang jika dilaksanakan akan mebawa PPP jadi partai yang dipercaya dan dicintai umat Islam.
Bagaimana kepemimpinan Sandiaga Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP dan pengaruhnya terhadap kegagalan ini?
Terbukti ternyata tidak terlalu signifikan efek secara elektoral saat Sandiaga Uno bergabung di PPP. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, PPP tidak perlu mencari kambing hitam dan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau melakukan evaluasi internal tanpa perlu mengkambinghitamkan dan mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan ini.
Ini adalah kegagalan kita semua sebagai kader PPP. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki PPP ke depan agar kembali dcintai dan dipercaya untuk memperjuangkan apirasi politik umat Islam. Ini jadi catatan bagi semua elite di Jakarta. Jangan merasa sok tahu apa yang paling diperlukan PPP, tanpa mendengar apa yang jadi masukan tokoh-tokoh kiai. PPP ini milik umat, bukan milik segelintir elite di Jakarta. [wir]
